Pemerintah tetap bersikap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% melalui optimalisasi sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, di tengah ketidakpastian global. Dalam hal ini, pemerintah mendorong kinerja konsumsi rumah tangga belanja pemerintah dan memacu investasi. Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya sebesar 4,7% pada tahun ini. Angka ini berbeda dari proyeksi IMF sebelum yang sebesar 5,1%. Proyeksi IMF tersebut juga di bawah target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 yang sebesar 5,2%. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap akan mencapai 5%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, proyeksi IMF terhadap Indonesia masih lebih tinggi dari Filipina yang dipangkas sebesar 0,6% Vietnam diturunkan sebesar 0,9%. Bahkan, penurunan proyeksi untuk Thailand mencapai 1,1%. Perbedaan langka ini tidak lepas dari peran eksposur dan impor terhadap perekonomian negara-negara tersebut. "Koreksi ini lebih rendah terhadap negera-negara lain, di mana eksposur dari perdagangan internasional mereka yang lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap AS juga lebih besar," kata Sri Mulyani. (Yetede)

Stabilitas sistem keuangan nasional hingga kuartal I/2025 dinilai tetap terjaga oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), namun dunia usaha belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Apindo, menyatakan bahwa pelaku usaha menghadapi hambatan akses pembiayaan karena ketatnya likuiditas dan perlambatan ekspansi usaha. Ia mendorong agar kebijakan makro disertai transmisi nyata ke sektor riil, termasuk insentif dan deregulasi yang menyentuh hambatan struktural.

Kebijakan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat menimbulkan tekanan besar pada nilai tukar global, termasuk rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 4% sepanjang 2025. Bank Indonesia (BI) berada dalam posisi dilematis: menjaga stabilitas nilai tukar sambil tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Gubernur BI, melalui Rapat Dewan Gubernur, memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75% dan memperkuat intervensi di pasar valuta asing internasional seperti Asia, Eropa, dan New York.

Kementerian Perhubungan Indonesia mendukung maskapai penerbangan nasional untuk mempertimbangkan opsi membeli pesawat Boeing yang dikembalikan oleh maskapai China akibat dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa keputusan untuk mengambil pesawat tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing maskapai, asalkan pembelian tersebut menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Indonesia masih membutuhkan penambahan armada pesawat, sehingga peluang ini patut dipertimbangkan.

Perdana Menteri Republik Fiji, Sitiveni Rabuka, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang pembangunan dan pelatihan. Dalam kunjungan resminya ke Istana Merdeka dan pertemuan hangat dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabuka menyoroti pentingnya kerja sama strategis kedua negara, termasuk penandatanganan perjanjian pusat pelatihan pertanian regional di Fiji yang didukung hibah sebesar US$6 juta dari Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terkoreksi 0,31% ke level 6.613,47 setelah menguat empat hari berturut-turut, dengan penurunan sejak awal 2025 mencapai 6,59%. Pelemahan rupiah yang tipis turut memberikan tekanan pada IHSG.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat. International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi 4,7%, lebih rendah dari target pemerintah 5,2%. Penurunan pertumbuhan ini berpotensi menggerus pendapatan negara hingga Rp 6,3 triliun, karena setiap penurunan 0,1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), terutama jika kembali diberlakukan secara agresif, mulai menjadi perhatian serius bagi sektor perbankan di Indonesia. Meskipun belum berdampak langsung, risiko kredit bermasalah mulai menunjukkan peningkatan, tercermin dari naiknya rasio loan at risk (LaR) perbankan menjadi 9,86% pada Maret 2025. Sementara itu, non-performing loan (NPL) justru sedikit membaik.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan RI melebar ke 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Di tengah proyeksi itu, langkah pemerintah meningkatkan impor barang dari AS demi melonggarkan tarif Trump menjadi sorotan. Proyeksi IMF itu melebar signifikan dibanding defisit neraca transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2024 yang tercatat sebesar 8,85 miliar USD atau 0,6 % PDB. Dalam dua tahun terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia sudah mengalami pelebaran defisit. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan defisit 2,04 miliar USD (0,1 % dari PDB), defisit pada 2024 sudah melebar empat kali lipat.

Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan umumnya menandakan ketahanan eksternal suatu negara melemah karena lebih banyak uang yang keluar daripada masuk dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Berdasarkan proyeksi IMF, kontraksi neraca transaksi berjalan juga terjadi di banyak negara maju di Asia, di antaranya Jepang, Australia, Korsel, China, dan Singapura, serta Taiwan. ”Bahkan, untuk kinerja perdagangan AS sendiri, kebijakan tarif diperkirakan akan mengganggu pasokan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan tekanan harga dalam jangka pendek,” sebut IMF, dikutip Rabu (23/4).

Di tengah proyeksi terkontraksinya neraca transaksi berjalan Indonesia, langkah pemerintah ”merayu” Trump agar mau melonggarkan tarif, dengan membuka keran impor produk energi dan pangan asal AS, menjadi sorotan. ”Semestinya, defisit neraca jasa Indonesia yang cukup besar, dapat jadi bargaining chip dalam negosiasi dengan AS sehingga dapat turut menjaga neraca transaksi berjalan agar tidak terkontraksi terlalu dalam,” ujar Kepala Ekonom BCA David Sumual. (Yoga)

Investasi bukan hanya menarik investor dengan janji manis. Investor perlu realisasi kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan jaminan rasa aman. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melalui media sosial Instagram, sempat ada permasalahan premanisme yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD di Subang, Jabar. ”Pemerintah perlu tegas menangani permasalahan ini. Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapat jaminan keamanan,” kata Eddy di media sosialnya. BYD membukukan pendapatan tahunan Rp 1.361 triliun pada 2023. Perusahaan teknologi tinggi yang didirikan November 1994 itu kini berkiprah di 80 negara, termasuk Indonesia.

Kabar perihal gangguan yang dialami BYD terjadi saat pemerintah sedang giat menarik investor untuk hadir dan menanamkan modal di Indonesia. Penanaman modal asing di dunia industri, baik padat modal maupun padat karya, turut menopang pertumbuhan ekonomi. Industri menyerap tenaga kerja dan berbagi pengetahuan di negara yang ditempati. Dengan 7,47 juta penganggur di Indonesia pada Agustus 2024, Indonesia butuh investasi. Di Indonesia, pembentukan modal tetap bruto atau investasi menyumbang 1,43 % dari pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 5,03 persen. Porsi ini tertinggi sejak 2021.

Meski demikian, investasi hanya tumbuh 4,61 % pada 2024. Investasi pada 2025 ditargetkan Rp 1.905 triliun dan pada 2025-2029 ditargetkan Rp 13.302 triliun. Investasi di Indonesia mestinya bukan hanya menarik di atas kertas, tapi juga mesti menarik saat investor berupaya merealisasikannya. Gangguan sekecil apa pun hendaknya ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Begitu juga gangguan tindakan premanisme, apa pun bentuknya, harus diatasi. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah mesti tegas. Investasi adalah kegiatan yang didasari kepercayaan. Jika tidak ada rasa percaya, bagaimana investor bersedia menempatkan dananya. (Yoga)