;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Titik Keseimbangan Baru Rupiah pada Triwulan II-2025

23 Apr 2025

Nilai tukar rupiah terhadap USD terus melemah, akibat rentannya ketahanan eksternal Indonesia dalam menghadapi gejolak global. Nilai tukar itu akan mencapai keseimbangan baru, berkisar Rp 16.400-Rp 16.500 per USD. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (22/4) ditutup di level Rp 16.862 per USD atau melemah 3,93 % secara tahunan. Dalam sepekan terakhir, rupiah cenderung bergerak stabil dalam kisaran Rp 16.800 per USD. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty meyakini, nilai tukar rupiah akan mencapai titik keseimbangan baru. Pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini terutama disebabkan oleh kondisi global.

”Pada triwulan II-2025, kemungkinan pergerakan rupiah akan berada di titik keseimbangan baru dalam kisaran Rp 16.400-Rp 16.500 per USD,” katanya, Selasa. Berkaca dari tahun lalu, nilai tukar rupiah mencapai titik pelemahan terdalamnya pada triwulan II. Data Jisdor menunjukkan, rerata rupiah selama triwulan II-2024 mencapai Rp 16.138,87 per USD atau melemah 3,03 % dibanding triwulan I-2024 sebesar Rp 15.663,71 per USD. Rupiah berbalik menguat pada triwulan III-2024 dengan rata-rata Rp 15.800,66 per USD dan mencapai Rp 15.796,51 per USD pada triwulan IV-2024. Menurut Telisa, pergerakan nilai tukar rupiah selama bertahun-tahun memang kian melemah. Kondisi itu mencerminkan fundamental perekonomian domestik yang kian terkikis. (Yoga)


Negosiasi Dagang RI-AS dan TKDN

23 Apr 2025

Sejumlah konsesi yang ditawarkan delegasi RI dalam negosiasi tarif dengan AS dikhawatirkan akan mematikan industri di dalam negeri. Salah satunya relaksasi TKDN. Beberapa asosiasi usaha dan pengamat khawatir, relaksasi regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tak hanya mengancam industri dalam negeri, tapi juga memicu hengkangnya industri yang sudah ada karena merasa diperlakukan tak setara (Kompas, 21/4/2025). TKDN, sebagai instrumen nontarif untuk melindungi industri dalam negeri, dipersoalkan AS karena dianggap membatasi akses perusahaan AS ke pasar Indonesia. Selain TKDN, pro-kontra juga terjadi pada rencana penghapusan kuota impor. Kebijakan liberalisasi impor dikhawatirkan membuat Indonesia dibanjiri barang impor, memukul petani lokal, dan mengancam swasembada pangan.

Kalangan pelaku usaha dan pengamat berharap, pemerintah tak terlalu gampang menyerah pada tekanan negara lain. Salah satu misi terpenting delegasi RI dalam negosiasi dengan AS adalah mendapatkan kesepakatan penurunan tarif resiprokal 32 % dari AS. Untuk melunakkan kubu AS, Indonesia menawarkan menambah volume impor dari AS, melonggarkan TKDN, menghapus kuota impor, dan memberi kemudahan bagi perusahaan AS yang investasi di Indonesia. Total ada 16 poin kebijakan Indonesia yang dinilai merugikan AS.

AS dengan daya tawar lebih kuat dipastikan akan mencoba memaksakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pihaknya. Pemerintah dihadapkan pada tantangan, bagaimana komitmen penurunan tarif resiprokal bisa dicapai, tanpa mencederai industri, pasar, dan ekonomi dalam negeri. Kebijakan tarif Trump menjadi momentum bagi Indonesia untuk membenahi iklim investasi, ekosistem kebijakan dan penguatan daya saing industri di dalam negeri, agar ke depan kita lebih resilien menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan di negara mitra dagang dan rezim perdagangan global yang semakin tak ramah. (Yoga)


Batalnya Investasi LG di Indonesia

23 Apr 2025

Perusahaan asal Korsel, LG Energy Solution atau LGES, dilaporkan menarik investasi senilai ratusan triliun rupiah untuk proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Cabutnya LG dinilai menjadi kerugian bagi proyek hilirisasi nikel Tanah Air. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka duduk masalah yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan investasi penting itu. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, Senin (21/4) mengatakan, pihaknya saat ini masih mempelajari duduk perkara di balik penarikan investasi LG. ”Saya belum mengetahui  persis sudah sampai sejauh mana penarikan investasinya. Saya akan cek dulu, berhubung ini koordinasinya di Kementerian Investasi/BKPM,” ujar Yuliot. 

Mengutip berita dari kantor berita Yonhap, media asal Korsel, yang ditayangkan Jumat (18/4) konsorsium Korsel yang dipimpin LG memutuskan menarik proyek senilai sekitar 11 triliun won atau 7,7 miliar USD itu. Nilai itu setara Rp 129 triliun. Konsorsium itu meliputi LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, dan mitra lainnya, yang selama ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan perusahaan milik negara untuk membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

Kerja sama itu dijalin lantaran Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Nikel adalah bahan utama pembuatan baterai EV. Salah satu alasan penarikan proyek itu adalah pergeseran dalam lanskap industri atau yang disebut ”jurang EV” atau EV chasm alias perlambatan sementara atau puncak permintaan kendaraan listrik global. Kendaraan listrik hingga kini baru mampu menarik perhatian segelintir orang.  ”Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution. (Yoga)


Dollar Menekan Penjualan Barang Elektronik

23 Apr 2025

Pramuniaga terlihat sedang membersihkan laptop yang dipajang di salah satu toko di pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berdampak pada berkurangnya penjualan barang-barang elektronik. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kemarin, nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.862 per dollar AS atau melemah 54 poin dari hari sebelumnya. (Yoga)

Pelaku Usaha Melakukan Dekarbonisasi Lewat IDX Carbon

23 Apr 2025

Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon membuka berbagai peluang pemanfaatan bursa sebagai sarana dekarbonisasi bagi pelaku usaha. Untuk itu, Bursa Karbon RI disiapkan memiliki regulasi berstandar internasional hingga memiliki inovasi produk, seperti proyek carbon capture and storage (CCS). Sejak diluncurkan September 2023 sampai 17 April 2025, IDX Carbon mencatat peningkatan total pengguna jasa dari 16 partisipan menjadi 111 pengguna jasa. Dalam periode 1,5 tahun, volume transaksi untuk pengimbangan emisi karbon mencapai 1,6 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) dengan nilai transaksi hampir Rp 80 miliar.

Lebih dari sepertiga transaksi karbon tersebut, yakni sebanyak 690.675 ton CO2e, terakumulasi sepanjang triwulan I-2025. Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dalam acara CarboNEX, di Kantor BEI, Jakarta, Selasa (22/4) menuturkan, kenaikan transaksi itu mengungguli transaksi bursa karbon di Jepang. IDX Carbon, menurut dia, semakin percaya diri sejak mereka resmi membuka perdagangan karbon untuk pasar internasional pada Januari 2025 ini. Dengan ini, perusahaan asing yang mengemisi karbon bisa mengganti potensi kerusakan alam yang mereka buat dengan membiayai proyek hijau atau minim emisi di Indonesia.

Namun, sejauh ini, pasar internasional masih terbatas bertransaksi lewat perusahaan afiliasinya di dalam negeri. Hal ini mengingat IDX Carbon masih harus menyesuaikan regulasi dan standar tertentu untuk menarik pelaku pasar internasional bertransaksi di dalam negeri. ”Pemerintah sedang menjajaki mutual recognition agreement (MRA) dengan registry unit internasional untuk mendorong lebih jauh lagi perdagangan internasional dari Indonesia. Misalnya, Verra dan Gold Standard, di mana IDX Carbon saat ini juga sedang berproses menjadi member dari Verra dan Gold Standard,” kata Iman. (Yoga)


Perang Tarif antara AS dan China Kembali Memanas

23 Apr 2025
Perang tarif antara AS dan China kembali memanas dengan ancaman yang lebih sistemik dan berdampak luas ke negara-negara ketiga. Namun demikian, Indonesia tidak boleh menyikapi situasi ini dengan mentalis inferior, melainkan tampil sebagai negara berdaulat dan percaya diri, dengan tidak memilih antara AS atau China. Baik AS maupun China sama-sama mitra dagang utama, yang membuat posisi Indonesia memang cukup sulit. Data dari Kementerian Perdagangan untuk ekspor nonmigas Indonesia ke China relatif cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, 2023, dan 2024, ekspor nonmigas Indonesia ke China masing-masing lebih dari US$ 60 miliar. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2024 menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dari China ke Indonesia sebesar US$8,1 miliar atau sekitar Rp136 triliun. Sementara AS  konsisten menjadi salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Pada Oktober 2024 saja, ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 2,34 miliar, menempatkannya sebagai tujuan  ekspor terbesar kedua setelah China. Sepanjang tahun 2024, AS menjadi penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia dengan nilai US$ 16,84 miliar. Secara umum, seraca perdagangan Indonesia terhadap AS selalu surplus selama sepuluh tahun terakhir, atau periode 2015 sampai 2024. (Yetede)

IDXCarbon Kuasai dan Unggul di Asia Tenggara

23 Apr 2025
Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon mencatatkan total nilai dan volume transaksi masing-masing sebesar Rp77,91 miliar dan 1,59 juta ton CO2 ekuivalen (tCO2e) dari sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 17 April 2025. Pencapaian ini menjadikan IDXCarbon unggul dibanding sejumlah bursa karbon regional, termasuk Jepang, Malaysia, dan Thailand. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan daya tarik kuat IDXCarbon, baik dari pelaku domestik  maupun internasional. Bahkan permintaan dari pemilik proyek carbon  luar negeri untuk mendaftarkan kredit karbon mereka di Indonesia terus meningkat. "Transaksi kita dua kali lipat lebih  tinggi dibandingkan bursa karbon di Jepang. IDXCarbon juga unggul dibandingkan dengan bursa karbon di Thailand  dan Vietnam," kata Iman. Iman mengungkapkan  jasa bursa karbon di IDXCarbon meningkat drastis sebesar 58% dari 16 partisipan saat peluncuran, menjadi 111 partisipan pada April 2025. Volume transaksi pada kuartal I-2025 saja telah mencapai 690.675 tCI2e, melampaui total transaksi tahun 2024 sebesar 413.764 tCO2e dan 494.254 tCO2e pada tahun 2023. (Yetede)

Pemerintah Proses Ulang Pemindahan ASN ke IKN 2026

23 Apr 2025
Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah bakal memproses ulang persiapan pemindaan ASN ke IKN pada tahun 2026. Menurut dia, proses ulang tersebut dilakukan guna menyesuaikan strategis pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahannya menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. "Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh lembaga/kementerian dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tandatangani pada 24 januari 2025," kata Rini saat rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen. Manurut dia, inti surat tersebut adalah pengumunan bahwa pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan pada tahun 2024 belum dapat dilaksanakan, mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagai kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. "Dan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansi," kata dia Dia menjelaskan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan dinamika yang berpengaruh terhadap kebutuhan penyesuaian struktur organisasi dan kementerian/lembaga. Pasalnya, penyesuaian struktur organisasi pemerintah tersebut akan diikuti  dengan penyelarasan SDM. (Yetede)

OJK Mencatat Outstanding Pembiayaan P2P Lending

23 Apr 2025
OJK mencatat outstanding pembiaayan fintech peer to peer (P2P) lending per Februari 2025 mencapai Rp80,07 triliun. Dimana   sektor produktif dan/atau UMKN mencapai Rp 29,25 triliun ataube 36,53% dari total outstanding pembiayaan industri. Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga  Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman mengatakan, rasio sektor produktif tersebut meningkat dibandingkan denan periode Januari 2025 sebesar 35,64%. Penyaluran pembiayaan Februari didukung dengan adanya peningkatan outstanding pendanaan sektor UMKM menjadi sebesar Rp1,27 triliun. "Hal ini antara lain merupakan dampak dari penyesuaian manfaatk ekonomi yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 dalam rangka mendorong penyaluran pendanaan yang lebih optimal dari Pindar termasuk pada sektor UMKM," jelas Agusman. Penyelenggara P2P terus didorong untuk meningkatkan pendanaan pada sektor produktif dan/atau UMKM sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI/Pindar periode 2023-2028. Sementara  itu, outstanding pendanaan P2P lending per Maret 2025 masih menunggu penyampaian laporan kepada OJK terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 menjadi paling lambat 17 April 2025. (Yetede)

Komitmen MIND ID Penuhi Kebutuhan Emas Domestik

23 Apr 2025
MIND ID berkomitmen memenuhi kebutuhan emas domestik dari sumber daya  nasional. Hal ini seiring dengan meningkatnya antusiasme investasi masyarakat terhadap logam mulia. Adapun kebutuhan  emas Indonesia mencapai 70 ton per tahun. Pasokan emas nasional pemurnian logam mulia (precious metal refinary/PMR) PT Freeport Indonesia dengan kapasitas sekitar 50-60 ton per tahun. PT Antam Tbk sebagai anggota Holding Industri Pertambangan pun telah membangun pabrik manufaktur logam mulia di Gresik, Jawa Timur. Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widago mengatakan masyarakat semakin tertarik menjadikan emas sebagai intrusmen lindungi nilai yang andal. "Kebutuhan emas memang meningkat secara signifikan. Kami terus memperkuat integrasi agar kebutuhan masyarakat bisa dari sumber daya mineral dalam negeri," kata Dilo. Dilo menjelaskan, saat ini bank-bank sentral di berbagai negara mulai mengalihkan cadangan devisanya ke dalam bentuk emas sebagai strategi mitigasi terhadap ketidakpastian global. Pergeseran ini mendorong lonjakan permintaan, sekaligus kontribusi kenaikan harga emas di pasar global dan domestik. Tren ini juga diperkuat oleh penguatan nilai tukar dolar AS, terutama pada periode April hingga Juli, saat jatuh tempo pembayaran  utang luar negeri dan pembagian dividen dari berbagai korporasi nasional. (Yetede)