Kabar duka datang dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, Senin (21/4), wafat dalam usia 88 tahun, sehari setelah menemui ribuan umat yang memadati Alun-alun Santo Petrus, Vatikan, di Minggu Paskah. Berkat untuk Kota dan Dunia atau Urbi et Orbi yang disampaikan Paus dari balkon Basilika Santo Petrus, di Minggu Paskah (20/4) adalah berkat terakhirnya untuk dunia. Dalam kesempatan itu, Paus kembali menegaskan pentingnya membangun dialog demi hadirnya perdamaian di dunia. Ketika menyapa umat dari balkon, Paus tampak terengah-engah. Pada Februari lalu, Paus mendapat perawatan khusus lantaran serangan pneumonia ganda.

”Dengan kesedihan yang mendalam, saya harus mengumumkan kematian Bapa Suci kita, Fransiskus,” kata Kardinal Kevin Farrell di saluran TV Vatikan. ”Pukul 07.35 ini, Uskup Roma, Fransiskus, kembali ke rumah Bapa”. Setelah dirawat selama 38 hari di rumah sakit sejak 14 Februari 2025, Paus tidak banyak muncul di publik. Dokter meminta Paus mengurangi kegiatannya demi pemulihan. Namun, dalam rangkaian Pekan Suci menjelang Paskah, Paus menyempatkan diri berkunjung ke penjara dan menyapa umat. ”Dengan rasa syukur tak terhingga atas keteladanannya, kami serahkan jiwa Paus Fransiskus kepada kasih Tuhan yang tak terbatas dan penuh belas kasihan,” tutur Farrell. Selamat jalan Sri Paus. (Yoga)

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso selaku salah satu anggota tim 7 untuk negosiasi di Washington DC pada Senin (21/4) pagi WIB, mengatakan, ada tiga pihak utama yang harus ditemui untuk melakukan negosiasi, yaitu USTR (United States Trade Representative), Mendag AS, dan Menkeu AS. Untuk urusan negosiasi perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk tarif, tugasnya USTR. Untuk kebijakan besar soal perdagangan internasional, ada di Mendag AS. Dengan Kemenkeu AS karena tarif itu, berpengaruh ke pendapatan negara. Jadi harus berhubungan juga dengan menkeunya.

“Kami sebenarnya sangat optimistis. Artinya, pihak USTR kooperatif. Mendag AS, Howard Lutnick mengapresiasi Pak Airlangga (Menko Perekonomian) karena Indonesia sudah menyiapkan tawaran yang konkret. Angkanya ada. Yang beli siapa, yang jual siapa, komoditasnya apa, sudah lengkap semuanya. Sinyalnya sangat bagus, apalagi, di tingkat teknis karena yang akan bernegosiasi adalah tim yang sudah sering berhubungan dengan Tim Kemenko Perekonomian. Jadi, kami optimistis. Tapi, keputusan akhirnya berada di Presiden Trump. Ditengah-tengah itu, kami terjadwal bertemu dengan pihak-pihak swasta AS secara langsung, seperti asosiasi-asosiasi dan USINDO (United States-Indonesia Society). Semua ingin membantu kita, Pemerintah Indonesia, melakukan pendekatan dengan Pemerintah AS,” ujarnya.

Defisit perdagangan hanya 18 miliar USD. Ini bisa dikompensasi dari energi dan produk pertanian saja. Dari energi, kita bisa impor 15 miliar USD. Dari produk pertanian, bisa 3,5 miliar USD - 4,5 miliar USD. Kita akan bernegosiasi agar tarif bea masuk Indonesia lebih rendah dari sejumlah negara pesaing. Menurut Airlangga, 20 komoditas ekspor utama kita ke US harus turun atau lebih rendah tarifnya dari kompetitor. Begitu tarif untuk Indonesia lebih rendah ketimbang negara pesaing, otomatis ekspor akan bertambah ke US, yang berpotensi mendorong investasi dan kapasitas manufaktur. Meski dampaknya ke PDB tidak besar, hal ini tetap penting untuk menjaga keberlanjutan industri manufaktur. (Yoga)

Pemerintah menyatakan kebijakan tarif baru yang diterapkan AS terhadap produk asal Indonesia tidak akan memengaruhi target pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 7,1 % pada 2025. Berdasar data BPS, kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2024 meraih surplus 31,04 miliar USD dari akumulasi nilai ekspor sebesar 264,7 miliar USD, dikurangi volume impor tahunan sebesar 233,6 miliar USD. Awal tahun ini, Kemendag menargetkan kinerja ekspor pada 2025 akan tumbuh 7,1 % dari capaian akumulasi nilai ekspor sepanjang 2024. Artinya, akumulasi nilai ekspor sepanjang 2025 ditargetkan mencapai 283,5 miliar USD.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono tidak memungkiri hasil simulasi internal menunjukkan implementasi tarif bea masuk Pemerintah AS berdampak pada penurunan kinerja ekspor ke negara adidaya tersebut. Namun, penurunan ini dapat terkompensasi dengan berbagai kesepakatan baru yang Indonesia jalin dengan negara mitra perdagangan di luar AS. Selain itu, sejumlah perjanjian dagang yang sudah lama diimplementasikan dengan negara mitra juga ada yang diperbarui untuk menopang pertumbuhan kinerja ekspor. ”Dengan adanya perjanjian perdagangan yang baru, kita harapkan target (pertumbuhan ekspor 7,1 % pada 2025) yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya dalam media briefing ”Kebijakan Tarif AS” di Jakarta, Senin (21/4). (Yoga)

BI terus berkoordinasi dengan delegasi Pemerintah RI mengenai isu QRIS yang dianggap sebagai salah satu hambatan oleh Pemerintah AS. Pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia mengklaim keberadaan QRIS tidak untuk menafikan aturan main internasional, tetapi mendorong perekonomian dan inklusi keuangan domestik. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menyatakan, BI telah berkomunikasi dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Washington DC untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS terkait pengenaan tarif impor resiprokal AS atas produk Indonesia. Salah satu isu yang sedang dinegosiasikan adalah perihal QRIS. ”Kita lagi negosiasi. (Diskusi dengan Kemenko Perekonomian) sudah dilakukan. Semua sudah ada di sana (Kemenko Perekonomian),” katanya di Jakarta, Senin (21/4).

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyoroti QRIS sebagai salah satu hambatan terkait layanan keuangan. Laporan tahunan Estimasi Perdagangan Nasional (National Trade Estimate/NTE) 2025 yang dirilis USTR menuding Peraturan BI No 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran minim melibatkan partisipasi dari perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan perbankan. Destry menjelaskan, kebijakan mengenai QRIS dan sistem pembayaran (fast payment) lainnya pada dasarnya berlandaskan kerja sama dengan negara lain. BI selaku otoritas tidak membeda-bedakan mitranya.

” Kalau AS siap, kita siap, kenapa tidak? Sampai kini, kartu kredit yang selalu diributkan, Visa-mastercard, masih yang dominan. Jadi, enggak ada masalah,” ujarnya. QRIS hingga Juni 2024 telah digunakan oleh 32,7 juta merchant dan 50,5 juta pengguna atau tumbuh 160,8 % secara tahunan. Dalam empat tahun, penggunaan QRIS telah mengakselerasi tingkat inklusi keuangan RI, dari 59,7 % pada 2019 menjadi 88,7 % pada 2024. QRIS tidak hanya berlaku dalam sistem pembayaran domestik, tetapi juga antar negara atau QRIS cross border. Sistem pembayaran yang diintegrasikan dengan transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) ini telah berlaku dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta akan menjajaki kerja sama dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. (Yoga)

Kelompok masyarakat menagih aksi nyata Pemprov DKI Jakarta dalam penataan permukiman kumuh dan penyediaan hunian layak yang termasuk program hasil terbaik cepat atau quick wins 100 hari pertama Gubernur Pramono Anung-Wagub Rano Karno. Penyelesaian persoalan hunian di Kampung Bayam dan Tanah Merah diharapkan tak hanya seremoni, tapi menyentuh akar persoalan. Warga juga menolak penggusuran paksa. LBH Jakarta, Urban Poor Consortium, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Persatuan Warga Kampung Bayam, dan Warga Kampung Kota TPU Menteng Pulo menyampaikan catatan terbuka tentang quick wins dan masalah pengelolaan kampong susun, di Jakarta, pada Senin (21/4). Beberapa hal yang disorot, antara lain soal hak atas tempat tinggal, termasuk hunian yang layak, terkait program gerak cepat penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah.

Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan seremoni penyerahan kunci Kampung Susun Bayam kepada warga pada awal Maret lalu. Namun, kegiatan ini tidak melibatkan seluruh warga, terutama mereka yang direlokasi sementara ke Rusun Nagrak dan Rorotan (Persatuan Warga Kampung Bayam). Perwakilan Persatuan Warga Kampung Bayam, Shirly Aplonia, awal Maret lalu sudah menyampaikan keberatan. Sebab, warga untuk sementara direlokasi dan tidak dilibatkan saat pemberian kunci. Gerakan Warga Kober Menteng Pulo II juga meminta bantuan pemerintah karena khawatir digusur, menyusul surat peringatan dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jaksel kepada warga RT 009 RW 011 di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jaksel. Pengelola TPU Menteng Pulo juga disebut telah membongkar enam rumah warga yang belum ditempati.

Warga telah menempati lahan tersebut selama lebih dari 23 tahun. Perwakilan dari Gerakan Warga Kober Menteng Pulo II, Ronal Paty, mengatakan, dengan segala keterbatasan sarana dan pelayanan publik, warga memilih menetap dan berjuang mempertahankan tempat tinggalnya, karena warga tidak memiliki pekerjaan yang layak dan pendapatan tetap. Ditambah tak ada solusi konkret dari pemerintah yang diberikan terhadap warga. Perwakilan dari LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyampaikan desakan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertama, adanya evaluasi perencanaan tata ruang dan wilayah Jakarta dengan prioritas kawasan hijau dan permukiman yang dibutuhkan warga. Selanjutnya memenuhi jaminan hak atas tempat tinggal yang layak, termasuk tidak melakukan atau membiarkan penggusuran secara paksa yang mengancam warga Jakarta. (Yoga)

Ekspor nasional memang masih bisa tumbuh 6,93% menjadi US$ 66,2 miliar pada kuartal 1-2025. Namun, tantangan ekspor ke depan cukup berat, menyusul penaikan tarif bea masuk (BM) impor produk Indonesia  oleh AS. Jika hal ini tidak diantisipasi, ekonom memprediksi ekspor turun dalam, yang bisa mengancam laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Soalnya, porsi ekspor terhadap pembentukan produk  domestik bruto (PDB) cukup besar, mencapai 22,18% pada 2024. Oleh sebab itu, pemerintah harus bergerak cepat dan proaktif menjaga laju ekspor. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor  dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor sejumlah sektor ke AS. Adapun hilirisasi akan terdampak positif, karena meningkatkan nilai tambah ekspor produk sumber daya alam (SDA) nasional. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga, tetap kuat. Kita bisa menjadi bantalan kala ekonomi dihantam guncangan global. Tahun 2024, kelompok pengeluaran  konsumsi rumah tangga menyumbang 54% PDB Indonesia. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan jumbo dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar hanya naik 0,1% secara bulanan (month to month/mtm) per Maret 2025 menjadi Rp4.879,05 triliun. Pertumbuhan ini cenderung membaik dari Februari 2025 yang terkoreksi 1,5% (mtm). Meski demikian, simpanan nasabah tajir ini masih tumbuh pada tiga bulan pertama tahun ini. Secara total, simpanan yang dihimpun perbankan nasional per Maret 2025 mencapai Rp9.077,85 triliun, tumbuh 0,9% (mtm) atau naik 4,7% secara yoy. Dimana, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp9.014,16 triliun, naik 1% (mtm) atau 5,2% (yoy) dan simpanan dari bank Rp63,69 triliun, susut 15% (mtm) atau -33,8% (yoy). Apabila dirinci berdasarkan tiering nominalnua, simpanan di bawah Rp 100 juta justru tumbuh tertinggi 5% (mtm) per Maret  2025 menjadi Rp1.133,06 triliun atau tumbuh 6,8% (yoy). Kemudian, simpanan Rp100-200 juta tumbuh 1,8% (mtm) atau 5,9% (yoy) menjadi Rp457,99 triliun.  Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp200-500 juta naik 1,4% (mtm) menjadi Rp 736,14 triliun per Maret 2025. Tiering Rp500 juta sampai dengan Rp 1 miliar tumbuh 0,8% (mtm) menjadi Rp627,17 trilun. Untuk tiering Rp 1-2 miliar naik 0,4% (mtm) menjadi Rp537,9 triliun, serta tiering Rp 2-5 miliar tercatat minus 0,7% (mtm) menjadi Rp706,54 triliun per Maret 2025. (Yetede)

PT PGN Tbk berkolaborasi dengan PT Bukit Asam Tbk  (PTBA) dalam pengembangan Synthetic Natural Gas (SNG) yang berasal dari batu bara. Proyek ini memanfaatlan cadangan low-rank coal milik PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang selama ini belum termonetisasi secara optimal. SNG merupakan gas hasil olahan batu bara yang menyerupai gas bumi. Produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri. Nantinya SNG diproyeksikan untuk menjangkau pelanggan eksisting PGN, khususnya industri di wilayah Jawa Bagian Barat yang tengah menghadapi tantangan pasokan. Direktur Strategis Pengembangan Binsis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan proyek SNG merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi nasional dan penguatan ketahanan energi. "Inisiatif ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam hilirisasi dan kemandirian energi. Jika terealisasi, proyek ini berpotensi memperkuat pasokan gas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan teradap impor," kata Rosa. Sepanjang 2025, kedua perusahaan akan fokus pada studi kelayakan guna mengkaji potensi pembangunan fasilitas produksi SNG, jaringan pipa, serta skema bisnis yang memungkinkan. Adapun lokasinya berdekatan dengan jaringan pipa transmisi PGN di pagerdewa, Sumatera Selatan, sehingga berpotensi menghemat pengembangan infrastruktur. (Yetede)

Pemerintah diperkirakan akan  memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 2025, seiring meningkatnya kebutuhan biaya fiskal untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Nilai penerbitan ditaksir mencapai Rp642,6 triliun, naik 42,19% dari outlook 2024 sebesar Rp 451,9 triliun. Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin mengatakan, lonjakan penerbitan didorong oleh dua faktor utama, yakni defisit anggaran yang lebih besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, meningkat dari proyeksi defisit 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% PDB. Selain itu, utang jatih tempo tahun depan juga meningkat tajam. Total utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp 800, 33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 434,29 triliun. "Penerbitan SUN akan lebih besar karena ada kebutuhan untuk membiayai defisit dan juga  pembiayaan kembali. Tahun depan, SBN yang jatuh tempo cukup tinggi, jadi wajar jika pemerintah meningkatkan emisi," kata Ahmad. (Yetede)

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)