Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memasuki babak baru. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyatakan pembangunan IKN tahap II dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun telah dimulai. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik. "Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN telah dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," kata Basuki. Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas perkembangan IKN pada akhir Januari 2025 lalu telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Alokasi yang berasal dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah penggunaan infrastruktur di IKN. Diantaranya, merampungkan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini memiliki amunisi baru untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui implementasi tarif royalti baru di sektor mineral dan batu bara (minerba), menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menggantikan PP No. 26 Tahun 2022, dan mulai berlaku efektif pada 26 April 2025. Tarif royalti kini ditetapkan berdasarkan jenis, kadar, serta lokasi penambangan, dengan besaran bervariasi antara 1,5% hingga 19%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara serta mendorong pengusaha untuk lebih fokus pada hilirisasi dan pasar domestik. Namun, kalangan industri minerba menilai tarif ini berpotensi menekan ekspor di tengah tren penurunan harga komoditas global. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, dituntut untuk mensosialisasikan kebijakan ini secara terukur, mengingat target PNBP sektor minerba 2025 dipatok sebesar Rp87,48 triliun—lebih rendah dari capaian dua tahun sebelumnya.

Peresmian Pelabuhan Feri Internasional Gold Coast di Bengkong, Batam dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Pelabuhan ini dibangun oleh PT Aneka Sarana Sentosa dan akan melayani rute Batam—Malaysia serta sedang dalam proses pembukaan rute ke Singapura. Didesain khusus untuk mendukung wisatawan rombongan, pelabuhan ini dilengkapi fasilitas CIQP dan berada di kawasan wisata terpadu Golden City. Selain meningkatkan konektivitas dan sektor pariwisata, pelabuhan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Pemerintah pusat juga menyoroti pentingnya pariwisata sebagai sektor ekspor jasa unggulan yang tahan terhadap tekanan eksternal global, dengan tiga strategi utama: memperkuat ekspor jasa, mengembangkan UMKM, dan mendorong wisata berkualitas tinggi.

Pemerintah resmi menerbitkan dua regulasi baru, yaitu PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025, yang mengatur tarif terbaru royalti untuk komoditas mineral dan batubara (minerba). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan setara antar komoditas serta meningkatkan transparansi dan tata kelola pertambangan.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pelaku industri. Djoko Widajatno, Dewan Penasihat APNI, mengkritik bahwa kenaikan tarif royalti bisa menggerus keuntungan dan memicu mundurnya investor asing karena dianggap inkonsisten dan merugikan iklim investasi. Ia menyerukan dialog ulang dengan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan investasi.

Senada, Hendra Sinadia dari Indonesia Mining Association (IMA) menilai regulasi ini akan memperburuk beban industri tambang, yang saat ini sudah terdampak naiknya biaya produksi dan harga komoditas yang menurun. Sementara itu, Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, menganggap kebijakan ini tidak tepat di tengah kondisi pasar yang sedang lesu dan mengkhawatirkan potensi dampaknya terhadap kelangsungan produksi nasional, seperti yang dialami Glencore di New Caledonia.

Meskipun ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, regulasi baru ini masih menimbulkan pro-kontra dan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama terkait daya saing, keberlangsungan investasi, dan kelangsungan usaha pertambangan nasional

Konsumsi rumah tangga Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pada kuartal I-2025, menjadi salah satu penyebab utama melemahnya perekonomian nasional. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, indeks penjualan riil hanya tumbuh 1% secara tahunan, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Perlambatan ini terutama terjadi pada kelompok barang seperti perlengkapan rumah tangga, peralatan komunikasi, dan sandang, yang mengalami kontraksi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut bahwa pelemahan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tertekan, terlihat dari penurunan tabungan dan pergeseran pola konsumsi ke arah yang lebih konservatif seperti pembelian barang bekas dan investasi pada emas. Ia memperkirakan konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,8% secara tahunan pada kuartal I-2025, dan menekankan pentingnya stabilitas ketenagakerjaan untuk mendorong pemulihan.

Sementara itu, Peneliti FITRA, Badiul Hadi, memperkirakan pertumbuhan konsumsi bahkan bisa melambat hingga kisaran 4%-4,3%. Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat stimulus fiskal, menjaga stabilitas harga pangan, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja sebagai langkah konkret untuk menahan pelemahan konsumsi masyarakat.

Kendati demikian, ada harapan pemulihan pada bulan-bulan mendatang seperti Mei dan Agustus 2025, terutama karena kelancaran distribusi dan momen perayaan HUT RI, yang diperkirakan bisa mendongkrak penjualan ritel.

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengalami penurunan profitabilitas meskipun penjualan sepanjang tahun 2024 tumbuh solid sebesar 13,6% year-on-year (yoy), mencapai Rp 37,8 triliun. Tekanan berasal dari peningkatan beban operasional seperti gaji dan sewa yang masing-masing naik 7,4% dan 17,1% yoy, serta strategi diskon agresif yang menekan margin laba kotor. Akibatnya, laba bersih MAPI turun 6,7% menjadi Rp 1,76 triliun.

Analis Bahana Sekuritas, Laras Nadira, menyebut bahwa kenaikan tarif sewa pusat perbelanjaan akan terus menjadi tantangan bagi profitabilitas MAPI. Ia memproyeksikan margin laba kotor akan membaik ke 43,8% pada 2025 dan 2026 melalui strategi pengelolaan merchandise dan fokus pada produk unggulan. Namun, Laras tetap mengambil pendekatan konservatif dengan memangkas target harga saham menjadi Rp 1.600 dan memberikan rekomendasi hold.

Analis JP Morgan, Benny Kurniawan, justru melihat kinerja MAPI pada 2024 lebih baik dari ekspektasi pasar, dan memberikan rating overweight dengan target harga Rp 1.760 per saham. Sementara itu, Indy Naila, Investment Analyst di Provina Visindo, masih optimistis dengan potensi pertumbuhan MAPI di 2025 karena daya beli masyarakat menengah atas yang tangguh serta prospek sektor food and beverage, dan merekomendasikan buy dengan target harga Rp 1.850 per saham.

Meskipun menghadapi tekanan margin dan risiko konsumsi yang melemah, MAPI tetap memiliki prospek pertumbuhan terbatas dengan proyeksi pertumbuhan penjualan sebesar 9% untuk 2025 dan 2026.

Perlambatan penyaluran kredit konsumsi hingga Februari 2025 menjadi indikator utama bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit konsumsi hanya sebesar 9,4% secara tahunan, melambat dibanding akhir 2024. Penyebab utama perlambatan ini adalah tingginya suku bunga, yang bahkan terus naik di beberapa bank besar.

Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa penyesuaian bunga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menekankan pentingnya menjaga kualitas aset melalui pendekatan konservatif, meskipun segmen kendaraan bermotor dan KTA masih mencatat pertumbuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Bank OK, Efdinal Alamsyah, yang memilih langkah selektif demi menjaga stabilitas portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi.

Secara umum, perbankan memilih strategi konservatif demi menjaga kualitas kredit, mengingat tingginya risiko kredit konsumsi akibat tekanan pada daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro yang belum stabil.

Di tengah perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, Indonesia semakin gencar menjalin perjanjian dagang untuk memperluas peluang pasar. Sebelum bernegosiasi dengan AS, Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama perdagangan serta investasi dengan Rusia dan Uni Eropa. Indonesia dan Rusia menandatangani kesepakatan di bidang perdagangan, ekonomi dan investasi di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (15/4). Pada hari yang sama, Dewan Ekonomi Nasional juga mengadakan pertemuan dengan parlemen Uni Eropa untuk mempercepat penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Nilai ekspor Indonesia ke Rusia hampir 1 miliar USD, didominasi oleh produk minyak sawit, mesin, karet, alas kaki, hingga kopi dan teh.

Sementara nilai ekspor Rusia ke Indonesia mencapai 2,4 miliar USD, terutama dari produk minyak, pupuk, serta hasil laut, seperti ikan dan krustasea. Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarus Kadin Indonesia Didit Ratam menyampaikan harapan agar pada akhir semester 2025, Indonesia dapat menandatangani perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin oleh Rusia. Dengan perjanjian tersebut, tarif antara Indonesia dan Rusia diharapkan dapat turun. Percepatan penyelesaian perjanjian juga dilakukan dengan Uni Eropa yang merupakan salah satu mitra dagang dan investasi utama Indonesia, sekaligus menjadi pintu akses menuju pasar global yang lebih luas.

”Di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat kebijakan tarif baru dari AS, percepatan IEU-CEPA kami pandang sebagai langkah strategis mendiversifikasi mitra dagang dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Negosiasi IEU-CEPA telah berlangsung hampir satu dekade dan mencakup 19 putaran perundingan. Perjanjian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor Indonesia, khususnya pada sektor-sektor unggulan, seperti tekstil, alas kaki, pertanian, dan perikanan. ”Indonesia siap terus berdialog dan mencari solusi saling menguntungkan untuk menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA,” ujar Luhut. Luhut menegaskan, Indonesia berkomitmen mereformasi dan menderegulasi kebijakan perdagangan, sesuai arahan Presiden.

Pemerintah tengah menyederhanaan prosedur serta menurunkan biaya ekonomi guna menciptakan iklim usaha yang lebih efisien dan kompetitif. Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berpesan agar para menteri bernegosiasi sebaik-baiknya demi kepentingan nasional. Airlangga dijadwalkan berangkat ke Washington DC, AS, Selasa malam. ”Secretary of Commerce bersama Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan), saya, Bu Mari (Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua DEN), dan beberapa pihak lainnya membahas kerangka kerja yang diharapkan oleh AS dan Indonesia,” tuturnya. ”Kami akan berdialog dengan sejumlah pihak, termasuk USTR dan Treasury Secretary. Kami juga akan bertemu dengan berbagai asosiasi yang sejalan dengan posisi Indonesia, seperti US-ASEAN, US-INDO, dan sejumlah asosiasi bisnis lainnya di Washington,” ujarnya. (Yoga)

Di pelantar Tiktok, tengah viral orang-orang yang mengaku sebagai pemilik pabrik di China. Mereka mengklaim, tas dan kosmetik jenama Eropa atau AS umumnya dibuat di China, lalu dikirim ke Perancis atau Italia untuk dilabeli ”buatan Perancis” atau ”buatan Italia”, dikemas, lalu dijual di butik dengan harga selangit. ”Modal membuat tas (Hermés) Birkin itu cuma 1.000 USD. Di butik, harganya minimal 10.000 USD. Ayo, sini, beli sama saya saja,” kata akun @NewsNexus yang diakses Selasa (15/4). Demikian pula video-video dari orang-orang yang mengaku membuat tas untuk jenama Christian Dior, Prada, Chanel, dan Yves Saint Laurent. Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) adalah perusahaan induk untuk 75 jenama, antara lain Celine, Givenchy, Louis Vuitton, Fendi, Kenzo, Loewe, dan Marc Jacobs, pabrik tas mereka ada di Saint-Pourçain-sur Sioule, Perancis, dan Firenze, Italia.

Kering, korporasi Perancis, adalah induk dari Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, dan Balenciaga. Pabrik-pabrik di bawah Kering berada di Swiss dan Italia. Hermés lebih ketat. Mereka memusatkan produksi di Perancis. Tepatnya di Pantin, Lyon, Ardenne, dan Normandy. Berdasarkan liputan Newsweek, Hermés memproduksi dari awal sampai akhir, dari menyamak kulit sampai membuat produk jadi. Butuh waktu 15 hingga 40 jam untuk membuat satu tas Hermés, baik model Birkin, Kelly, maupun Constance. Perajinnya harus mengikuti pelatihan lima tahun sebelum memegang produksi. Uni Eropa memiliki peraturan ketat mengenai pemasangan label. Bagi Perancis dan Italia, aturan untuk produk mode sangat ketat karena jadi sektor unggulan dan bersejarah. Cap Origine France Garantie (OFG) di Perancis berarti mayoritas bagian produk dibuat di Perancis dan mayoritas biayanya datang dari Perancis.

Banyak unggahan di media sosial mengatakan, kalangan ini hanya membeli tas karena berjenama tenar dan mewah tanpa mengerti cita rasa seni dan keahlian yang diperlukan untuk membuatnya. Video-video itu juga mempreteli proses pembuatan tas mewah. Betul, tas Kelly dibuat dari kulit sapi bermutu tinggi dengan jahitan kuat dengan kreasi tangan-tangan terampil di Perancis. Namun, layakkah tas itu dihargai 60.000 USD (Rp 1 miliar). Rumah mode selalu memproduksi dengan jumlah terbatas guna menjaga agar produk mereka tidak pasaran. Ini yang membuat ongkos produksi lebih mahal, selain upah pekerja di Eropa yang lebih tinggi daripada di China. ”Kalian itu membeli karena logonya. Jika kalian mau produk dari bahan yang sama, dengan harga sepersepuluh, bahkan kurang, silakan ke kami,” kata salah satu video yang diedarkan ulang di X. Namun tas itu tidak diberi logo Hermés, Dior, Chanel, atau apa pun.

Warganet AS umumnya memuji China tidak tunduk pada pukulan tarif 145 % yang ditetapkan Trump. Warganet juga menertawai diri sendiri yang menyukai produk karena jenama dan logo. ”Boleh juga cara China mengejek kita,” cuit seorang warganet AS. Bukan rahasia bahwa China memproduksi barang-barang ”aspal” alias asli tetapi palsu. Barangnya dibuat dengan bahan sama dengan produk asli, tetapi di pabrik yang bukan dilisensi oleh jenama terkait. Kadang-kadang, dilabeli dengan nama yang meleset dari jenama asli, misalnya Adiads, Neki, Cnovesre, dan Birkinstick. Kadin AS mendata, 86 % barang palsu global berasal dari China. ”Munculnya produk palsu ini sejalan dengan psikologis konsumen yang menyandingkan suatu jenama dengan kemewahan ataupun gaya hidup keren. Mereka menginginkan tampilan dan logo tanpa menghabiskan isi dompet,” tulis lembaga tersebut. (Yoga)