Harga emas kembali mencatatkan rekor baru di US$ 3.315 per ons pada Rabu (16/4/2025), melampaui puncak tertinggi sepanjang masa di Senin (14/4/2025). Harga emas yang diyakini bakal terus menanjak dan menembus US$ 4.00 per ons, membuat saham emitem logam mulia tersebut kian diburu di pasar, dengan potensi gain hingga 32,5%. Berdasarkan data Trading Economics, harga emas kembali menyentuh level tertinggi baru US$ 33,315 pada perdagangan rabu (16/4/2025), di tengah ketidakpastian perekonomian dunia akhirat kebijakan perdagangan AS. Goldman Sachs bahkan memperkirakan, harga emas naik ke US$ 4.000 per ons pada pertengahan 2026. Meroketnya harga emas, membuat saham-saham emiten logam mulia di lantai bursa terus diakumulasi oleh investor. Tercatat, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) memuat 3,49% pada perdagangan Rabu (16/4/2025) ke level Rp 1.925. Saham anggota BUMN Holding pertambangan MIND ID ini bahkan mencatatkan  net buy asing hingga Rp 109 miliar, dan masuk menjadi salah satu top gainer dari sisi nilai, pada perdagangan kemarin. Di hari yang sama, saham emiten emas lainnya, yakni PT J Resources Asia pasifik Tbk (PSAB) juga melesat 10,34% ke posisi Rp320, disusul PT Hardinata Abadi Tk (HRTA) menanjak 7,14% ke Rp600, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) bertambah 4,73% ke Rp310, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) meningkat 2,78% ke Rp 730, dan PT Amman Minerals Internasional Tbk (AMMN) naik 0,41% ke Rp 6.075. (Yetede)

MyRepublic, penyedia layanan internet rumah (fixed broadbrand), perusahaan yang bernaung di bawah Sinar Mas Group menunjukkan geliat kebangkitan dalam bisnis internet, khususnya bisnis internet yang berasis Fiber To The Home (FTTH) selama 10 tahun terakhir ini. Adapun MyRepublic adalah penyedia internet dan TV berbayar yang dikelola oleh PT PT Innovate Mas Indonesia dan PT Eka Mas Republik. Keduanya merupakan entitas anak tidak langsung PT Dian Swastatika Sentosa Tbk  (DSSA) Mas Sejahtera. Selama satu dekade aksis di bisnis ini, MyRepblic mengklaim salah satu pemain utama di Indonesia, dengan jumlah pelanggan aktif telah mencapai 1,1 juta. Dengan jumlah tersebut, menjadikan MyRepublic sebagai pemain kedua terbesar di pasar Indonesia saat ini. Chief Sales &Marketing Officer My Republic Iman Syahrizal mengatakan, tahun inilah tahun yang istimewa, karena tepat satu dekade MyRepublic hadir untuk melayani kebutuhan koneksi internet di Indonesia. Menurut Iman, pada tahun ini dan kedepannya, pihaknya sudah memiliki rencana bisnis untuk terus memperkuat kualitas layanan, serta menjangkau lebih banyak pengguna layanan internet rumah. Tahun ini MyRepublic menargetkan untuk menambah jumlah pelanggan menjadi 2 juta pelanggan. (Yetede)

Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Ivan Soeparno menerangkan, industri penjaminan kini tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan aktor utama dalam ekosistem pembiayaan UMKM. Perusahaan penjaminan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. "Melalui skema penjaminan, kami membantu menurunkan risiko lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap UMKM sebagai pelaku  usaha yang layak dan potensial," ujar dia. Melalui  Asippindo, terang Ivan, perusahaan-perusahaan penjaminan di Indonesia berkomitmen memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui skema penjaminan yang terus disempurnakan agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Ivan menyoroti peran strategis lembaga penjamin dalam mendukung misi besar pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, terutama tiga poin yang sejalan dengan peran penjaminan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi berkeadilan, pembangunan Indonesia yang adil dan makmur, serta penjagaan kebutuhan negara dan integritas bangsa. "Selain itu, perusahaan penjamin juga aktif memberikan pendampingan dan pembinaan termasuk mendorong inovasi, termasuk mendorong inovasi, digitalisasi, dan transformasi model bisnis UMKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Seluruh upaya ini dijalankan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah, industri jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya demi membangun eksosistem usaha yang sehatm produktif, dan berkelanjutan. (Yetede)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memasuki babak baru. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyatakan pembangunan IKN tahap II dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun telah dimulai. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik. "Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN telah dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," kata Basuki. Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas perkembangan IKN pada akhir Januari 2025 lalu telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Alokasi yang berasal dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah penggunaan infrastruktur di IKN. Diantaranya, merampungkan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini memiliki amunisi baru untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui implementasi tarif royalti baru di sektor mineral dan batu bara (minerba), menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menggantikan PP No. 26 Tahun 2022, dan mulai berlaku efektif pada 26 April 2025. Tarif royalti kini ditetapkan berdasarkan jenis, kadar, serta lokasi penambangan, dengan besaran bervariasi antara 1,5% hingga 19%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara serta mendorong pengusaha untuk lebih fokus pada hilirisasi dan pasar domestik. Namun, kalangan industri minerba menilai tarif ini berpotensi menekan ekspor di tengah tren penurunan harga komoditas global. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, dituntut untuk mensosialisasikan kebijakan ini secara terukur, mengingat target PNBP sektor minerba 2025 dipatok sebesar Rp87,48 triliun—lebih rendah dari capaian dua tahun sebelumnya.

Peresmian Pelabuhan Feri Internasional Gold Coast di Bengkong, Batam dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Pelabuhan ini dibangun oleh PT Aneka Sarana Sentosa dan akan melayani rute Batam—Malaysia serta sedang dalam proses pembukaan rute ke Singapura. Didesain khusus untuk mendukung wisatawan rombongan, pelabuhan ini dilengkapi fasilitas CIQP dan berada di kawasan wisata terpadu Golden City. Selain meningkatkan konektivitas dan sektor pariwisata, pelabuhan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Pemerintah pusat juga menyoroti pentingnya pariwisata sebagai sektor ekspor jasa unggulan yang tahan terhadap tekanan eksternal global, dengan tiga strategi utama: memperkuat ekspor jasa, mengembangkan UMKM, dan mendorong wisata berkualitas tinggi.

Pemerintah resmi menerbitkan dua regulasi baru, yaitu PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025, yang mengatur tarif terbaru royalti untuk komoditas mineral dan batubara (minerba). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan setara antar komoditas serta meningkatkan transparansi dan tata kelola pertambangan.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pelaku industri. Djoko Widajatno, Dewan Penasihat APNI, mengkritik bahwa kenaikan tarif royalti bisa menggerus keuntungan dan memicu mundurnya investor asing karena dianggap inkonsisten dan merugikan iklim investasi. Ia menyerukan dialog ulang dengan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan investasi.

Senada, Hendra Sinadia dari Indonesia Mining Association (IMA) menilai regulasi ini akan memperburuk beban industri tambang, yang saat ini sudah terdampak naiknya biaya produksi dan harga komoditas yang menurun. Sementara itu, Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, menganggap kebijakan ini tidak tepat di tengah kondisi pasar yang sedang lesu dan mengkhawatirkan potensi dampaknya terhadap kelangsungan produksi nasional, seperti yang dialami Glencore di New Caledonia.

Meskipun ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, regulasi baru ini masih menimbulkan pro-kontra dan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama terkait daya saing, keberlangsungan investasi, dan kelangsungan usaha pertambangan nasional

Konsumsi rumah tangga Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pada kuartal I-2025, menjadi salah satu penyebab utama melemahnya perekonomian nasional. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, indeks penjualan riil hanya tumbuh 1% secara tahunan, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Perlambatan ini terutama terjadi pada kelompok barang seperti perlengkapan rumah tangga, peralatan komunikasi, dan sandang, yang mengalami kontraksi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut bahwa pelemahan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tertekan, terlihat dari penurunan tabungan dan pergeseran pola konsumsi ke arah yang lebih konservatif seperti pembelian barang bekas dan investasi pada emas. Ia memperkirakan konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,8% secara tahunan pada kuartal I-2025, dan menekankan pentingnya stabilitas ketenagakerjaan untuk mendorong pemulihan.

Sementara itu, Peneliti FITRA, Badiul Hadi, memperkirakan pertumbuhan konsumsi bahkan bisa melambat hingga kisaran 4%-4,3%. Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat stimulus fiskal, menjaga stabilitas harga pangan, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja sebagai langkah konkret untuk menahan pelemahan konsumsi masyarakat.

Kendati demikian, ada harapan pemulihan pada bulan-bulan mendatang seperti Mei dan Agustus 2025, terutama karena kelancaran distribusi dan momen perayaan HUT RI, yang diperkirakan bisa mendongkrak penjualan ritel.

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengalami penurunan profitabilitas meskipun penjualan sepanjang tahun 2024 tumbuh solid sebesar 13,6% year-on-year (yoy), mencapai Rp 37,8 triliun. Tekanan berasal dari peningkatan beban operasional seperti gaji dan sewa yang masing-masing naik 7,4% dan 17,1% yoy, serta strategi diskon agresif yang menekan margin laba kotor. Akibatnya, laba bersih MAPI turun 6,7% menjadi Rp 1,76 triliun.

Analis Bahana Sekuritas, Laras Nadira, menyebut bahwa kenaikan tarif sewa pusat perbelanjaan akan terus menjadi tantangan bagi profitabilitas MAPI. Ia memproyeksikan margin laba kotor akan membaik ke 43,8% pada 2025 dan 2026 melalui strategi pengelolaan merchandise dan fokus pada produk unggulan. Namun, Laras tetap mengambil pendekatan konservatif dengan memangkas target harga saham menjadi Rp 1.600 dan memberikan rekomendasi hold.

Analis JP Morgan, Benny Kurniawan, justru melihat kinerja MAPI pada 2024 lebih baik dari ekspektasi pasar, dan memberikan rating overweight dengan target harga Rp 1.760 per saham. Sementara itu, Indy Naila, Investment Analyst di Provina Visindo, masih optimistis dengan potensi pertumbuhan MAPI di 2025 karena daya beli masyarakat menengah atas yang tangguh serta prospek sektor food and beverage, dan merekomendasikan buy dengan target harga Rp 1.850 per saham.

Meskipun menghadapi tekanan margin dan risiko konsumsi yang melemah, MAPI tetap memiliki prospek pertumbuhan terbatas dengan proyeksi pertumbuhan penjualan sebesar 9% untuk 2025 dan 2026.