Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump kini siap-siap memasang tarif tinggi pada barang-barang impor farmasi, cip komputer, dan semikonduktor. Sebelum diterapkan, tim Trump menyelidiki bagaimana produk impor obat-obatan dan semikonduktor memengaruhi keamanan nasional. AS punya ketergantungan besar pada produksi obat-obatan dan cip dari negara lain yang bisa mengancam keamanan nasional. Penyelidikan pada farmasi dan semikonduktor disebutkan dalam dokumen Federal Register (publikasi harian resmi pemerintah federal AS berisi pemberitahuan resmi tentang perubahan hukum federal), Senin (14/4). Meski Trump menghentikan sebagian besar kenaikan tarif selama 90 hari, kecuali untuk China, Trump masih akan mengenakan tarif pada obat-obatan, kayu, tembaga, dan cip komputer.

Penyelidikan itu mencakup penilaian potensi produksi cip komputer dalam negeri AS untuk memenuhi permintaan AS berikut peran manufaktur serta perakitan, pengujian, dan pengemasan yang dilakukan. Terkait rantai pasok cip komputer, AS mempelajari risiko pemusatan produksi cip komputer di negara lain serta dampaknya pada daya saing AS. Trump sudah mengatakan, barang elektronik tidak akan dimasukkan dalam tarif timbal balik yang angkanya sampai 50 % di sejumlah negara. Mendag AS Howard Lutnick menjelaskan, farmasi, semikonduktor, dan otomotif akan ditangani dengan tarif ”sektor tertentu”. Tarif ini tidak bisa dirundingkan. AS, kata Lutnick, mau membuat semua barang itu sendiri. AS merupakan produsen utama semikonduktor, tetapi hanya di beberapa bidang.

 AS sangat bergantung pada impor dari Taiwan dan Korsel untuk beberapa jenis cip canggih. Produk seperti laptop, ponsel pintar, dan komponen yang dibutuhkan untuk membuatnya menyumbang 174 miliar USD dalam impor AS dari China tahun lalu. Produsen cip komputer besar, seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC), sudah berinvestasi besar-besaran di fasilitas manufaktur AS. Sebagian karena insentif yang diberikan selama masa jabatan mantan Presiden AS Joe Biden. Hal ini yang membuat AS kemudian jadi sangat bergantung pada cip impor dari Taiwan. Jika mau mengubah seluruh rantai pasok, prosesnya juga akan mahal dan memakan waktu bertahun-tahun. (Yoga)

Tingginya volatilitas di pasar dan derasnya arus modal keluar dari Indonesia menjadi indikasi yang kian menguatkan: ekonomi negara ini sedang tak baik-baik saja. Dalam tiga hari transaksi (8-10April 2025) saja, menurut BI, arus modal asing keluar mencapai Rp 24,04 triliun. Bloomberg melaporkan ratusan juta USD dana milik orang-orang kaya Indonesia juga kabur keluar. Pelarian modal ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan dalam negeri, terutama kekhawatiran investor akan kondisi ekonomi Indonesia, efek perang dagang atau ketidakpastian global, dan kebijakan domestik yang tak propasar. Pengamat khawatir tekanan ganda di pasar keuangan domestik akibat eksodus dana asing dan residen ini akan memperlemah ketahanan eksternal ekonomi Indonesia (Kompas, 14/4/2025).

Arus modal keluar, kejatuhan pasar saham, naiknya imbal hasil surat utang, dan depresiasi nilai tukar mata uang adalah fenomena global sejak awal tahun, terutama sejak kebijakan tarif Presiden Trump. Sinyalemen perlambatan ekonomi, penurunan daya beli, melebarnya defisit fiskal di awal tahun, kebangkrutan raksasa seperti Sritex, gelombang PHK, berbagai skandal korupsi masif, termasuk BUMN Pertamina, ikut memicu aksi jual di pasar. Investor juga meragukan pemerintah akan mampu membiayai berbagai program populis yang ambisius di tengah anjloknya penerimaan negara, khususnya pajak. Pembentukan Danantara yang diharap bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 % juga memicu polemik dan tak sepenuhnya direspons positif oleh pasar dan masyarakat.

Menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membalikkan sentimen ini, memulihkan kepercayaan, serta memperkuat fondasi dan pertahanan ekonomi dalam negeri. Memperkuat resiliensi dan daya tahan ekonomi Indonesia menjadi penting dalam menghadapi tren pelemahan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlanjut ke depan. Keberhasilan dalam negosiasi dagang dengan AS yang saling menguntungkan akan membantu memulihkan kepercayaan pada prospek ekonomi Indonesia. Tak kalah penting, memperbaiki ekosistem investasi, memperkuat koordinasi dan kredibilitas kebijakan fiskal-moneter, pendalaman pasar keuangan dalam negeri, komunikasi kebijakan yang transparan. (Yoga)

Indonesia bakal terkena pukulan ganda dari pelemahan ekonomi China dan pengenaan tarif resiprokal AS, menyusul proyeksi semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi China pada 2025 dan 2026 gegara dampak perang tarif dengan AS. Merujuk hasil jajak pendapat Reuters terhadap 57 ekonom yang dirilis pada 14 April 2025, ekonomi China pada triwulan I dan II pada 2025 diperkirakan tumbuh melambat sebesar 5,1 % dan 4,7 % secara tahunan. Penyebab utamanya adalah pengenaan tarif AS dan pelemahan daya beli masyarakat. Saat ini, total bea masuk impor yang dikenakan AS terhadap China mencapai 145 %. Sebaliknya, China membalasnya dengan tarif 125 %. Apabila perang tarif AS versus China terus berlanjut dan tensinya semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi China dapat semakin melambat.

”Ekspor China bakal tertekan kenaikan tarif AS, sedangkan permintaan domestik lesu di tengah tingginya angka pengangguran dan terkoreksinya pasar properti,” kata Sarah Tan, ekonom Moody’s Analytics, melalui siaran pers, Senin (14/4). Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (15/4), mengatakan, AS dan China merupakan dua mitra dagang utama dan terbesar RI. Oleh karena itu, pengenaan tarif resiprokral AS dan perlambatan ekonomi China sudah pasti bakal berdampak terhadap Indonesia. ”Tarif resiprokal AS sebesar 32 % dan perlambatan ekonomi China bakal memberikan pukulan ganda terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Dampak pengenaan tarif resiprokal AS diperkirakan tidak sebesar dampak perlambatan ekonomi China. Ini mengingat kebergantungan perdagangan RI pada AS hanya sekitar 10 %, lebih rendah dari kebergantungan RI pada China di 20 %. Dengan China, perdaangan cenderung selalu defisit. Jika ekspor China ke pasar utama terhambat, industri domestik China akan mengurangi produksi dan impor bahan baku. Industri di China juga tengah mengalami kelebihan produksi. Otomatis, kelebihan produksi itu akan dialihkan ke mitra-mitra dagang yang lain, termasuk Indonesia. ”Dengan begitu, ekspor Indonesia ke China berpotensi tumbuh melambat. Sebaliknya, impor Indonesia dari negara tersebut bisa jadi semakin melonjak. Hal itu dapat membuat defisit dagang Indonesia dengan China semakin dalam,” katanya. (Yoga)

Pasar surat utang atau obligasi di Indonesia masih positif, karena terjaganya minat investasi dan kualitas surat utang yang diterbitkan di awal 2025. Investor saham beralih ke aset investasi rendah risiko, surat utang dapat lebih diminati pasar dengan potensi penurunan suku bunga hingga akhir tahun ini. Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto melaporkan, setidaknya dari pasar obligasi korporasi, pertumbuhan positif dari segi penerbitan utang masih terjadi. Secara nasional, selama triwulan I-2025, ada pertumbuhan nilai penerbitan 77,4 % obligasi korporasi ketimbang periode tahun lalu menjadi Rp 46,75 triliun. ”Kami memproyeksikan, nilai penerbitan surat utang korporasi baru pada 2025 akan berkisar Rp 139,29 triliun hingga Rp 155,43 triliun, dengan titik tengah pada Rp 143,91 triliun,” katanya dalam konferensi pers Pefindo Januari-Maret 2025 secara daring, Selasa (15/4).

Penerbitan surat utang pemerintah, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) masih positif. Mengutip data pemerintah, selama Januari-Maret 2025, pemerintah juga sudah menerbitkan SBN neto sebesar Rp 282,6 triliun, lebih tinggi daripada penerbitan periode sama di 2024 di Rp 104 triliun. BI juga telah menerbitkan SRBI senilai Rp 150 triliun. ”Obligasi masih menarik untuk investor, apalagi di tengah ketidakpastian, di mana pasar saham sangat volatil. Orang akhirnya akan mengalihkan investasinya ke instrumen yang lebih aman, seperti obligasi pemerintah. Obligasi akan jadi instrumen menarik karena lebih aman. Daya tariknya kemungkinan lebih baik dibanding instrumen saham tahun ini,” tutur Suhindarto. (Yoga)

Seusai Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tarif resiprokal AS, di Jakarta, Senin (14/4), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, selain mengundang perusahaan AS berinvestasi di Indonesia, perusahaan nasional juga akan mengajukan proposal investasi di AS. Perihal negosiasi bidang investasi, Wamen Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS, ataupun menarik investasi dari AS. Posisi Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) ia nilai strategis untuk mengelola investasi di dalam dan di luar negeri. ”Sektor strategis yang ingin dimasuki perusahaan Indonesia di AS adalah minyak dan gas. Apalagi, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sudah pernah berinvestasi di AS,” ujar Todotua.

Adanya gejolak ekonomi global akibat kebijakan tarif AS membuka peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki diri dengan memangkas regulasi dan memperkuat iklim investasi. Stabilitas politik dan kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan dan energi membuat investor asing mulai melirik pasar Indonesia. Hal tersebut dipercaya oleh Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir. Ia menilai, dengan memanfaatkan investasi strategis, Indonesia berpeluang mengurangi dampak negatif dari kebijakan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. ”Menurut saya, yang terjadi dengan perang tarif ini in a way blessing in disguise buat Indonesia,” ujar Pandu di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

Di tengah ketidakpastian global, para ivestor asing akan mencari negara yang dinilai memiliki situasi politik yang stabil dan kebijakan yang relatif baik, untuk berinvestasi. Salah satu milestone atau tonggak pencapaian pertama komitmen pengelolaan dana oleh BPI Danantara bersama Qatar Investment Authority sebesar 4 miliar USD (Rp 67,27 triliun) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia. Pandu memberikan sinyal bahwa Danantara bakal fokus investasi di sektor yang memberikan imbal hasil tinggi. Pasalnya, tanpa adanya jaminan return tinggi, tidak akan ada hal yang menarik selera investor untuk melibatkan diri bergabung bersama proyek-proyek Danantara. (Yoga)

Negosiasi tarif bea masuk (BM) Indonesia dengan  AS bak menjadi pertaruhan besar industri padat karya yang menggantungkan ekspor ke Paman Sam, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan furnitur. Negosiasi ini akan menentukan nasib tiga sektor yan kini berada di ujung tanduk tersebut. Jika negosiasi berhasil, ketika sektor itu bisa kembali bernafas. Sebaliknya, jika gagal, penurunan ekspor, produksi, utilitas, hingga PHK massal sulit dihindari. Sebagai ilustrasi, ekspor TPT dalam bentuk aparel dan pakaian (HS 61,62) ke AS tahun 2024 sangat besar, mencapai US$ 4,6 miliar, mencapai 15,5% dari total ekspor produk ke AS, dan 55,4% terhadap total ekspor tektil secara keseluruhan. Jika tarif BM produk manufaktur ini dikerek menjadi 32% dari tadinya 10%, ekspor TPT ke AS bisa turun hingga 50% menjadi tinggal US$ 2,3 miliar. Utilitas TPT yang kini hanya 45% bisa tergerus lagi, yang bisa memicu tambahan PHK di sektor TPT mencapai 250 ribu. Tahun ini, jumlahnya dipastikan bertambah, seiring pailitnya Grup Sritex, yang total karyawannya diestimasi berkisar 60-80 ribu. Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS (HS 64) mencapai US$ 2,4 miliar pada 2024, 9,1% dari ekspor ke negara itu, dan 33,8% terhadap total ekspor produk. Adapun ketergantungan ekspor furnitur ke AS lebih tinggi. Pada 2024,  ekspor furnitur ke Paman Sam mencapai US$ 1,4 miliar, setara 59% dari total pengapalan produk ini. (Yetede)

BI mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (KK) Maret 2025 turun menjadi 121,1 Maret 2025. Angka ini lebih rendah dari Februari 2025 dimana posisi IKK sebesar 126,4. Meski IKK menurun tetapi BI memandang keyakinan konsumen tetap terjaga. Lantaran IKK tetap berada di atas 100 atau tetao berada level optimis. "Survei Konsumen BI pada Maret 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal ini tercermin dari IKK Maret 2025 yang tetap berada pada level optimis sebesar 121,1," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan dan Denny Prakoso. Berdasarkan kelompok pengeluaran responden, keyakinan konsumen pada Maret 2025 tetap optimis untuk seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi pada responden pengeluaran  Rp 5 juta (127,9), diikuti oleh pengeluaran Rp 4,1-5 juta (123,0) dan Rp3,1- 4 juta (120,6) "Meski demikian, perkembangan optimisme tersebut menurun dibandingkan kondisi bulan sebelumnya untuk seluruh kelompok pengeluaran," kata dia. Berdasarkan kelompok usia IKK juga tetap di level optimis pada seluruh kelompok usia, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden usia 20-30 tahun (126,3), 31-40 tahun (122,5) dan 41-50 tahun (119,7). Kelompok usia 60 tahun mengalami peningkatan optimisme dibandingkan periode sebelumnya, sementara kelompok usia lainnya mengalami penurunan. (Yetede)

Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga kuarta; 1-2025 masih mini. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit UMKM yang juga rendah, atau hanya naik 2,1% secara tahunan (year on year/yoy) per Februari 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencatat, penyeluruhan KUR pada kuartal 10-2025 mencapai Rp57,51 triliun, yang disalurkan kepada kurang lebih 1,01 juta debitur diseluruh Indonesia. Dia juga menyoroti besarnya alokasi KUR untuk sektor produksi. Sebanyak Rp33,86 triliun atau 58,9% dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama ini telah disalurkan ke sektor-sektor produktif. Meskipun demikian, Maman mengakui angka realisasi KUR pada kuartal pertama ini masih di bawah 25% dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun, tepatnya baru 19,17% dari realisasi KUR. Selain fokus pada penyaluran KUR, Maman menjelaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Menanggapi hal tersebut, Maman menyatakan optimis penyaluran KUR dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta akan memberikan laporan perkembangan kepada publik. "Semangat tranparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan  laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. (Yetede)

Kenaikan cadangan devisa (cadev) pada Maret 2025 menandakan kondisi eksternal ekonomi yang sehat dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Adapun pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan devisa ekspor yang antara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia. Berdasarkan data  BI, cadangan devisa pada akhir Maret 2025 mencapai US$ 2,6 miliar dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 154,5 miliar. Posisi cadev pada akhir Maret 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pasar ekonomi dari Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tika Widiasturi berpendapat, bisa melihat tren dalam satu tahun terakhir maka cadangan devisa diperkirakan akan terus meningkat. "Hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan investor asing, serta memberikan ruang bagi  BI untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter," jelas dia kepada Investor Daily. Meski demikian, dia menilai pinjaman luar negeri berpotensi menjadi beban. "Nah, ini yang bisa menjadi titik kritisnya. Pinjaman luar negeri dapat menjadi beban keuangan di masa depan. Selain itu perlu dikaji lebih dalam apakah peningkatan cadev ini dapat terjadi secara berkelanjutan dari sumber yang berkelanjutan juga," terang Tika. (Yetede)

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo menyebut sidang mengenai ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos di Singapura direncanakan digelar pada bulan Juni 2025. Sidang mendahului (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni nanti. "Diprediksi sidangnua itu bulan Juni. Kita berharap, kalau dari pihak mereka ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (kestradisi) cepat," kata Widodo. Menurut Dirjen AHU, Pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan karena kelayakan ekstradisi sudah menyangkut yuridiksi hukum nasional Sinagpura. Ia pun tidak mengetahui jarak waktu antara putusan dan eksekusi ekstradisi. Namun begitu, Widodo kini meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi tersebut karena mengingat perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) yang jalin dengan Indonesia. "Pemerintah SIngapura akan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia, karena adanya perjanjian," kata dia. Di sisi lain,m dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan Kamar Kejaksaan Agung (AGC) Singapura. Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia. "Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa bukti, ya, terkait dengan affidavitnya dan lain sebagainya," kata dia. (Yetede)