;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Ruang Surplus Neraca Perdagangan Menyempit

21 Apr 2025
Performa neraca perdagangan diperkirakan akan tetap berada dalam tren surplus pada Maret 2025. Namun, surplus tidak setinggi bulan sebelumnya lantaran ekspor terkontraksi dan impor meningkatnya karena permintaan domestik saat Ramadan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan  mengumumkan kondisi neraca perdagangan pada Senin (21/4/2025). Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata  Faisal Rachman memperkirakan akan turun menjadi US$ 2,62 miliar pada Marte 2025. Angka ini lebih rendah dari surplus neraca perdagangan pada Februari 2025 yang sebesar UA$ 3,12 miliar. Nilai ekspor Indonesia diproyeksikan akan turun sebesar 3,52% secara yoy pada maret 2025, pembalikan dari pertumbuhan 14,05% yoy yang tercatat pada Februari 2025. Pada Maret 2025 ekspor diproyeksikan mengalami kontraksi, sejalan dengan pola musiman historisnya selama periode Ramadan. Ekspor cenderung menurun selama periode Ramadan didorong oleh pergeseran fokus kepermintaan domestik menjelang Lebaran. Sedangkan impor pada Maret 2025 diperkirakan meningkat menjadi 6,48% yoy pada Maret 2025, naik dari 2,30% yoy pada Februari 2025. Impor didorong oleh peningkatan musiman permintaan domestik selama periode Ramadan. (Yetede)

Bertaruh di Jalur Energi Hijau

21 Apr 2025
Mundurnya Amerika Serikat dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) menciptakan kekosongan pendanaan miliaran dolar AS bagi transisi energi di Indonesia, memaksa sektor keuangan nasional untuk mengambil peran utama dalam pembiayaan proyek energi hijau. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) serta para pemangku kepentingan di sektor keuangan kini dihadapkan pada tantangan besar, seperti risiko investasi tinggi, rendahnya kesiapan proyek, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap ekonomi rendah karbon.

Namun, kolaborasi lintas sektor mulai membentuk arah positif, didukung oleh kerangka Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Penurunan emisi selama 2024 menjadi indikasi bahwa target Net Zero Emission masih mungkin dicapai melalui pembiayaan domestik yang terstruktur dan strategis. Dalam kondisi ini, sektor keuangan tidak hanya memainkan peran bisnis, tetapi juga mendorong masa depan berkelanjutan, menjadikan Indonesia tetap bergerak maju meski tanpa dukungan negara besar seperti AS.

Transisi Energi: Perjalanan Masih Panjang

21 Apr 2025
Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) menegaskan pentingnya kemandirian pembiayaan domestik bagi transisi energi Indonesia. Meski kontribusi AS hanya sebagian kecil dari kebutuhan dana transisi senilai US$235 miliar, langkah tersebut menjadi pengingat bahwa komitmen luar negeri tidak bisa selalu diandalkan. Tokoh-tokoh penting seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian ESDM kini memiliki peran krusial dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau nasional.

Tokoh utama dalam dunia perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, BCA, dan OCBC NISP telah menunjukkan komitmen awal melalui penyaluran pembiayaan untuk proyek-proyek energi hijau, namun masih terbentur minimnya proyek yang layak dibiayai. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, melalui inisiatif Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), menjadi figur kunci dalam mendorong implementasi kebijakan yang mendukung akselerasi investasi hijau.

Kesuksesan transisi energi bergantung pada sinergi lintas sektor: pemerintah mempercepat penyediaan proyek yang bankable dan menghadirkan insentif fiskal, perbankan memperluas portofolio pembiayaan hijau, dan pelaku usaha merubah persepsi bahwa ekonomi rendah karbon bukan beban, melainkan peluang. Jika semua pihak—termasuk regulator seperti OJK dan Bank Indonesia—bergerak serempak, Indonesia tak hanya mampu mewujudkan transisi energi, tapi juga menjadi pemain utama dalam peta ekonomi hijau global.

Indonesia Belum Jadi Magnet Investor

21 Apr 2025
Persaingan memperebutkan investasi asing kian ketat, dan Indonesia mulai tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam yang berhasil menarik perusahaan-perusahaan global seperti Lego, Apple, dan Nvidia. CEO Lego Group, Niels B. Christiansen, menegaskan komitmen perusahaannya untuk membangun pabrik senilai US$1 miliar di Vietnam yang sepenuhnya berbasis energi terbarukan, sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang di Asia. COO Lego, Carsten Rasmussen, juga menyoroti keberhasilan Vietnam dalam menyediakan infrastruktur berkelanjutan dan tenaga kerja terampil.

Sementara itu, Apple telah menggelontorkan investasi hingga US$15,84 miliar di Vietnam, jauh lebih besar dibandingkan investasinya di Indonesia. Nvidia pun memperkuat komitmennya dengan mendirikan pusat riset AI dan mendukung pengembangan SDM digital di Vietnam. Keberhasilan Vietnam ini tidak lepas dari kelincahan pemerintahnya dalam membentuk kelompok kerja khusus dan merespons cepat kebutuhan investor.

Sebaliknya, Indonesia justru menghadapi tantangan serius, terbukti dari batalnya investasi LG Energy Solution dalam Proyek Titan senilai US$9,8 miliar. Dilo Seno Widagdo, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, menyatakan bahwa keputusan LG dipicu oleh banyak faktor termasuk ketidakpastian industri kendaraan listrik global. Meski begitu, Dilo menyebut pemerintah masih mencoba menawarkan proyek ini kepada mitra baru, termasuk Amerika Serikat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu lebih lincah, responsif, dan kompetitif dalam menyusun strategi investasi agar tak terus kehilangan peluang besar. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta harus diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan berkelanjutan.

Politik Uang Terbongkar oleh Gakkumdu

21 Apr 2025
Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banten berhasil mengungkap kasus politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang dengan menangkap dua pelaku berinisial ND (30) dan MH (31). Koordinator Penyidik Gakkumdu, Kompol Endang Sugiarto, menyampaikan bahwa keduanya merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 1 dan kedapatan membawa uang sebesar Rp9.550.000 yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Modus operandi mereka adalah mengumpulkan Kartu Keluarga pemilih untuk menerima imbalan Rp50.000 per orang guna memenangkan paslon tertentu. Meski demikian, para pelaku mengaku bahwa dana tersebut berasal dari seseorang bernama Alex, bukan langsung dari paslon nomor urut 1. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.

Tekanan Trump Jadi Ujian Ketahanan Ekonomi RI

21 Apr 2025
Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tengah melakukan perundingan dagang strategis dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif ekspor terhadap produk unggulan nasional, seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan perikanan. Produk-produk ini menjadi tumpuan besar penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, namun kini dikenakan tarif tinggi oleh AS—bahkan mencapai 47% untuk produk tekstil dan garmen—yang membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.

Dalam negosiasi yang ditargetkan rampung dalam 60 hari, delegasi Indonesia juga mencakup tokoh penting seperti Menlu Sugiono, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan Mari Elka Pangestu. Delegasi menyuarakan keinginan agar 20 produk ekspor unggulan dikenakan tarif lebih kompetitif dibanding negara pesaing, serta menawarkan peningkatan impor energi dari AS sebagai bentuk keseimbangan dalam neraca perdagangan.

Namun, para pengamat ekonomi memberi catatan penting. Andry Satrio Nugroho dari Indef memperingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar permintaan AS tanpa melindungi pelaku industri dalam negeri yang sedang tertekan akibat gempuran impor dan tarif tinggi. Ia menyarankan pemberian insentif langsung, mencontohkan negara seperti Jerman dan Jepang yang mendukung sektor manufaktur dengan keringanan pajak.

Sementara itu, Fithra Faisal Hastiadi, ekonom dari FEB UI dan Samuel Sekuritas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional dapat tertekan hingga 4,8% tahun ini, salah satunya akibat melemahnya permintaan global yang berdampak pada kinerja ekspor Indonesia.

Negosiasi tarif dengan AS merupakan langkah strategis yang penting bagi daya saing ekspor nasional. Namun keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara diplomasi internasional dan perlindungan industri dalam negeri, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

Surplus Dagang RI Bisa Terkikis Impor AS

21 Apr 2025
Rencana pemerintah Indonesia untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi perdagangan berisiko menggerus surplus neraca dagang nasional, terutama terhadap AS yang selama ini menjadi kontributor surplus terbesar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan peningkatan impor produk energi (seperti elpiji, fuel oil, dan gasoline), agrikultur (gandum, kedelai), serta barang modal sebagai strategi diplomatik agar tarif ekspor Indonesia ke AS dapat dikurangi.

Namun, kebijakan ini menuai kekhawatiran dari sejumlah ekonom. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, mengingatkan bahwa surplus dagang dengan AS bisa menyusut drastis—bahkan berpotensi berubah menjadi defisit—jika peningkatan impor tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor. Ia memproyeksikan surplus neraca dagang Indonesia pada Maret 2025 sudah menyempit menjadi US$ 2,62 miliar dari sebelumnya US$ 3,12 miliar.

Bhima Yudhistira dari Celios menambahkan bahwa surplus dagang bisa berakhir antara kuartal III atau IV tahun 2025, terutama akibat masuknya produk impor dari negara lain yang mencari pasar baru. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah bersikap jeli dalam menangani isu kuota impor, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dan hambatan non-tarif.

Sementara itu, ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, menghitung peningkatan impor dari AS bisa mencapai US$ 1,5—2 miliar per tahun, yang dapat mempersempit surplus dan menambah risiko defisit—terutama jika ekspor tidak naik dan nilai tukar rupiah tertekan. Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada diversifikasi pasar ekspor, hilirisasi industri, serta menjaga stabilitas makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar.

Strategi meningkatkan impor dari AS dinilai bisa memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia, namun harus diimbangi dengan langkah mitigasi ekonomi yang cermat agar tidak berbalik melemahkan fundamental neraca perdagangan nasional.

Persaingan Kian Sengit di Tengah Pemain yang Menyusut

21 Apr 2025
Merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) yang menghasilkan entitas baru PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (kode: EXCL), diyakini akan mengubah peta persaingan industri telekomunikasi Indonesia. Ekky Topan, Investment Analyst dari Infovesta Kapital Advisory, menilai bahwa kehadiran XLSmart dapat mengganggu dominasi operator lama seperti Telkomsel (TLKM) dan Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT), terutama dalam konteks persaingan harga dan paket bundling.

XLSmart diprediksi akan fokus pada pasar menengah-bawah dengan menawarkan paket data murah, berbeda dari Telkomsel yang menyasar pasar premium dan Indosat yang aktif di segmen urban. Menurut Ekky, langkah strategis seperti diversifikasi produk dan inovasi layanan digital akan sangat penting bagi operator incumbent agar tetap kompetitif.

Niko Margaronis dan Kafi Ananta, analis dari BRI Danareksa Sekuritas, menyatakan bahwa merger ini bisa membuat struktur persaingan industri menjadi lebih teratur, dengan XLSmart mengandalkan optimalisasi pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) dari total 95,3 juta pelanggan.

Namun, Aurelia Barus dan Belva Monica dari Indo Premier Sekuritas mengingatkan bahwa tantangan tetap ada. Strategi menaikkan harga kartu perdana belum cukup efektif mendongkrak kinerja perusahaan hingga kuartal II 2025. Sementara itu, perang tarif dan beban investasi jaringan 5G masih menjadi tekanan utama bagi operator.

Di sisi lain, segmen Fiber to the Home (FTTH) menjadi harapan baru, dengan Telkom dan XL Axiata diproyeksikan mampu menunjukkan pertumbuhan pelanggan di segmen ini pada kuartal I 2025. Meski sektor ini diperkirakan hanya tumbuh sekitar 3% per kuartal sepanjang 2025 menurut Niko, prospeknya tetap menjanjikan seiring turunnya risiko persaingan kartu SIM baru.

Ekky menyebut valuasi saham di sektor ini cukup menarik. Ia menargetkan harga saham EXCL di Rp 2.300–2.400, TLKM di Rp 2.700–3.000, dan ISAT di Rp 2.000–2.400, dengan peluang kenaikan apabila terjadi rebound penggunaan data dan bundling serta momentum pasar yang positif.

Secara keseluruhan, merger ini memberi harapan baru bagi konsolidasi industri telekomunikasi, namun tetap harus dihadapi dengan strategi yang tepat oleh seluruh pelaku pasar untuk menjaga daya saing dan profitabilitas.

Masa Depan QRIS dan GPN Bergantung pada Hasil Negosiasi

21 Apr 2025
Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini merambah sektor keuangan, khususnya terkait kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kedua sistem ini dinilai sebagai hambatan perdagangan karena membatasi peran penyedia layanan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, terutama akibat batas kepemilikan asing maksimal 20% di lembaga switching domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti keluhan dari pihak AS dengan berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia (BI), terutama mengenai isu-isu di sektor pembayaran digital.

Namun dari dalam negeri, tokoh industri keuangan seperti Santoso Liem (Direktur BCA dan Ketua ASPI) menilai bahwa Visa dan Mastercard masih sangat dominan, terutama untuk transaksi internasional, meski penggunaan QRIS makin meluas karena lebih murah bagi konsumen. Ia menekankan bahwa pada akhirnya, pilihan sistem pembayaran ditentukan oleh preferensi konsumen.

Agus Hendra Purnama dari Bank Mandiri dan Grace Situmeang dari BNI juga menyampaikan bahwa transaksi menggunakan Visa dan Mastercard tetap tumbuh di kuartal I-2025, meski secara paralel transaksi QRIS juga meningkat.

Secara keseluruhan, meskipun tekanan dari AS terkait GPN dan QRIS menyoroti aspek pembatasan bagi perusahaan asing, para pelaku industri domestik melihat bahwa sistem ini justru memberikan efisiensi dan inklusi bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia berada dalam posisi menjaga kedaulatan sistem pembayaran nasional sambil tetap menjaga hubungan dagang strategis dengan AS.

Warga Mengeluh Harga Kelapa Melambung

21 Apr 2025

Kenaikan harga kelapa terjadi sejumlah wilayah di Jabar, Jateng, hingga Kaltim, akibat banyaknya kelapa yang dialihkan untuk ekspor kelapa bulat sehingga pasokan dalam negeri menipis. Pembeli dan penjual kelapa mengeluhkan kondisi ini. Harga kelapa di Kota Bandung, Jabar, naik dua kali lipat sebulan terakhir. Chiko (40), pedagang kelapa parut di Pasar Balubur, Kota Bandung, mengatakan, harga kelapa mencapai Rp 12.000 per butir. Sebelum Lebaran, harga kelapa hanya Rp 6.000 per butir. ”Ini tergolong murah, di pasar lain, bisa Rp 16.000 per butir. Tidak apa hanya ambil untung Rp 1.000-Rp 2.000 per butir, kasihan pelanggan. Kebetulan, pemasoknya keluarga sendiri di Tasikmalaya,” katanya, Minggu (20/4). Chiko mengatakan, kenaikan harga ini karena stoknya terbatas. Lonjakan harga ini membuatnya sulit menjual kelapa.

Juki (71), pedagang kelapa di Pasar Bulu, Semarang Selatan, Kota Semarang, menyebut, harga kelapa yang ia jual mencapai Rp 17.000 per butir, jauh lebih tinggi dari harga normal di bawah Rp 10.000 per butir. ”Saat ini, harga dari petani Rp 16.000 per butir, jadi cuma untung Rp 1.000. Itu juga untuk menutup biaya parut, plastik, dan bensin, hampir tidak untung,” tutur Juki. Kadis Pertanian dan Perkebunan Jateng Supriyanto mengatakan, harga kelapa di wilayahnya terus naik sejak akhir 2024. ”Kenaikan harga kelapa di Jateng terjadi karena terbukanya keran ekspor yang menawarkan harga lebih tinggi dibanding harga penjualan di dalam negeri. Para pengusaha lebih banyak menjual kelapanya untuk keperluan ekspor daripada menjualnya di dalam negeri,” kata Supriyanto. (Yoga)