Keputusan LG Energy Solution (LGES) untuk mundur dari proyek hilirisasi nikel terintegrasi Titan menjadi sinyal peringatan serius bagi Indonesia, yang tengah berupaya memperkuat perannya dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Rizal Kasli menyebut keputusan ini akan mempersulit pencarian investor pengganti dan menambah persaingan antarnegara. Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai ketidakpastian regulasi menjadi penyebab utama hengkangnya LGES, sehingga Indonesia kehilangan momentum investasi penting.

Penerapan kebijakan tarif tinggi oleh Pemerintah AS di bawah Donald Trump melalui strategi "America First Trade Policy" memberikan pukulan langsung terhadap sektor ekspor unggulan Indonesia, khususnya perikanan. Meski implementasinya ditunda 90 hari untuk negosiasi, sinyal proteksionisme AS sangat jelas, termasuk tarif 32% untuk komoditas ekspor Indonesia seperti udang dan tuna.

Tanggapan Amerika Serikat terhadap penerapan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia disikapi secara terbuka oleh Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menegaskan bahwa Indonesia tidak membeda-bedakan negara mana pun untuk kerja sama sistem pembayaran, termasuk jika AS ingin bergabung dalam penggunaan QRIS atau BI-Fast. Ia juga menepis anggapan diskriminasi dengan menyebut bahwa Visa dan MasterCard—dua jaringan asal AS—masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan sejumlah keluhan terkait hambatan perdagangan dengan Indonesia, antara lain menyangkut bea cukai, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hak kekayaan intelektual, serta sistem pembayaran domestik seperti GPN dan QRIS. Laporan ini menjadi dasar potensi penetapan tarif atau tekanan dagang dari AS.

Laporan USTR (United States Trade Representative) menyoroti berbagai praktik kepabeanan Indonesia yang dianggap sebagai hambatan non-tarif, seperti penggunaan harga referensi alih-alih nilai transaksi aktual dalam penilaian barang impor, serta ketidakkonsistenan antar pelabuhan. Kebijakan verifikasi pra-pengapalan dan regulasi barang tidak berwujud juga menjadi perhatian karena dinilai menambah beban administratif dan mengurangi transparansi.

Kinerja PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengalami tekanan pada tahun 2024, dengan mencatatkan rugi bersih sebesar US$ 56 juta, meningkat dari kerugian tahun sebelumnya. Meskipun demikian, prospek jangka panjang MDKA dinilai masih positif oleh para analis, berkat fundamental operasional yang tetap solid, terutama dari pertumbuhan pendapatan sebesar 31,2% yoy menjadi US$ 2,23 miliar, yang didorong oleh peningkatan penjualan nikel dan bijih limonit.

Di tengah tekanan nilai tukar rupiah, industri perbankan mencatat kenaikan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk valuta asing (valas). Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan valas perbankan tumbuh 10,5% secara tahunan per Maret 2025, meningkat tajam dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. Badan ini bertujuan mengonsolidasikan dan mengelola aset negara melalui investasi strategis untuk mempercepat pembangunan nasional. Sebanyak tujuh BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BRI, BNI, Telkom, dan MIND ID akan digabungkan bersama Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur BPI Danantara, dengan total aset mencapai Rp10.000 triliun.

Pembentukan BPI Danantara dinilai membuka peluang bagi peningkatan penerimaan pajak melalui aktivitas investasi di sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, hilirisasi SDA, dan ketahanan pangan. Selain itu, investasi yang dilakukan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong kepatuhan pajak, dan meningkatkan basis pajak dari perusahaan serta individu. Jika dikelola dengan transparan dan akuntabel, BPI Danantara juga diyakini dapat memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang.

Namun di sisi lain, sejumlah kerawanan terhadap penerimaan perpajakan mencuat. Pemerintah belum mengatur secara spesifik aspek perpajakan BPI Danantara. Jika mengikuti praktik SWF negara lain, badan ini bisa mendapatkan insentif atau pembebasan pajak, yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara, khususnya dari BUMN yang bergabung. Tahun 2023 saja, enam BUMN utama penyumbang BPI Danantara menyetor pajak Rp373 triliun.

Risiko lain termasuk penghindaran pajak, ketimpangan beban pajak antara BUMN dan sektor swasta, serta potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN. Jika terjadi gagal investasi, dampaknya bisa berujung pada peningkatan utang dan tekanan terhadap APBN. Pengawasan ketat dan regulasi perpajakan yang jelas dinilai krusial agar BPI Danantara tidak menjadi jebakan fiskal di masa depan.

Rencana pemerintah menyalurkan 1.000 rumah bersubsidi bagi wartawan menuai pro dan kontra. Program ini bisa saja dibaca sebagai kepedulian pemerintah kepada wartawan yang belum memiliki rumah. Namun, jika wartawan diberikan jalur khusus, bagaimana nasib jutaan warga lain yang juga belum punya rumah. Program yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini, menurut rencana, akan diluncurkan pada 6 Mei 2025. Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPS serta Kemenkomdigi, Selasa (8/4). Untuk tahap awal, 100 kunci rumah akan diberikan kepada wartawan terpilih saat peluncuran program tersebut. Dewan Pers menghargai perhatian pemerintah memberikan bantuan subsidi rumah kepada wartawan. Namun, semua prosesnya hendaknya memakai skema standar sebagaimana masyarakat yang membutuhkan rumah umumnya.

”Rencana tersebut seyogianya ditempuh melalui mekanisme normal pengadaan perumahan, dengan memberi diskon terbaik dan kredit terjangkau terhadap warga, termasuk wartawan,” ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam siaran persnya, Rabu (16/4). Dewan Pers tidak akan ikut menyerahkan data 100 nama wartawan pertama yang akan menerima kunci rumah bersubsidi itu. Ninik menyebutkan, lebih tepat jika Kementerian PKP mengadakan kerja sama subsidi rumah untuk wartawan dan berhubungan langsung dengan media-media yang ada. Menteri Komdigi, Meutya Hafid menyatakan, program subsidi rumah untuk wartawan merupakan bentuk komitmen negara dalam menjawab kebutuhan dasar insan pers dalam mendukung profesi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. (Yoga)