Kebijakan hilirisasi mulai menunjukkan taring, terlihat dari realisasi investasi pada bidang tersebut yang mencapai Rp136,3 triliun pada kuartal 1-2025. Realisasi investasi di bidang hilirisasi pada tiga bulan pertama 2025 ini menjadi indikasi positif dari upaya  peningkatan nilai tambah industri nasional. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, realisasi investasi bidang hilirisasi tersebut membukukan pertumbuhan 1,04%. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode kuartal 1-2024, terjadi pertumbuhan 79,82% yang saat itu sebesar Rp75,8 triliun. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet mengatakan, nilai investasi yang mencapai Rp136,3 triliun dengan pertumbuhan tahunannya  yang mendekati  80% tersebut mencerminkan bahwa sektor  ini makin menarik minat investor. Meskipun pertumbuhan dari kuartal sebelumnya hanya sekitar 1%. hal ini tetap menunjukkan keberlanjutan dari tren investasi di bidang hilirisasi. "Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk isu perang tarif dan gangguan rantai pasok, penguatan sektor hilirisasi dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi," ungkap Yusuf kepada Investor Daily. Menurut dia, pemerintah harys memperkuat fondasu pendukungnya agar hilirisasi dapat berjalan lebih optimal. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, kemudahan akses energi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain itu, penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui regulasi yang jelas, stabilitas kebijakan, serta penyederhanaan perizinan. (Yetede)

PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengawali kinerja yang kuat di tiga bulan pertama tahun ini, dengan pertumbuhan pendapatan 37% serta EBITDA Grup yang berbalik positif pada kuartal 1-2025. Perseroan juga mencatatkan EBITDA yang disesuaikan tertinggi untuk unit bisnis Fintech dan On-Demand Services, serta pertumbuhan GTV inti tahunan yang berkelanjutan. "Kami memulai tahun ini dengan momentum yang kuat, mencetak rekor baru dan kinerja kuartalan yang menguntungkan," kata Direktur Utama Grup GoTo Patrick Waluyo. Patrick mengungkapkan, pihaknya terus mengoptimalkan basis pelanggan GOTO untuk mencakup segmen pengguna  premiun yang memiliki daya beli besar dengan tingkat keterlibatan tinggi, sehingga memberikan stabilitas lebih kuat bagi bisnis perseroan. Pada saat yang sama, perseroan terus meningkatkan penawaran di semua segmen yang didorong oleh inovasi produk dan investasi di bidang teknologi untuk mendorong ekspansi lebih luas. "Seluruh upaya ini memperluas jangkauan kami, meningkatkan profitabilitas, dan memposisikan  bisnis untuk pertumbuhan jangka panjang," kata dia. Patrick memaparkan, GTV Grup tumbuh 24% yoy pada kuartal 1-2025 mencapai Rp 144,6 triliun. Pendapatan bersih naik 37% yoy menjadi Rp 4,23 triliun. (Yetede)

Indonesia siap membuka kran impor susu sapi dari Jepang. Syaratnya, Negeri Sakura itu harus membeli lebih banyak minyak sawit dari Indonesia. Dengan mengakomodasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), RI diperkirakan masih difisit susu segar 6,72 juta ton tahun ini. Di sisi lain, eksor minyak sawit nasional di 2025 diproyeksikan sekitar 27 juta ton. Metengah menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Pemerintah Jepang menawari susu sapi yang tengah melimpah di negara tersebut keadan Indoenesia.Kebalikan dari Jepang, ketersediaan susu segar di Indonesia justru defisit. Namun demikian, Indonesia memiliki ketersediaan minyak sawit, terutama minyak sawit mentah (crude pal oil/CPO), yang masih melimpah. Karena itu, Indonesia menerima tawaran Jepang tersebut, hanya saja Indonesia  sebaliknya meminta Jepang untuk mengimpor surplus CPO nasional. "Yang kami tawarkan ( ke Jepang). Susu diminta untuk masuk ke Indonesia, kan kita butuh, kita masih  butuh banyak susu. Saya katakan oke, tetapi saya (bilang) tingkatkan ekspor CPO ke Jepang," Jelas Mentan Amran. 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan arah bisnis jangka panjang hingga 2029 dengan memperkuat empat pilar utama yakni operasi, pelanggan, keberlanjutan (ESG: Environmental, Social, and Governance), dan keuangan. Strategi ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, yang mengedapankan transformasi berkelanjutan  serta inovasi dalam setiap aspek bisnis. Vice President Public Relations KAI Anne Pruba menjelaskan bahwa strategi ini disusun  untuk menjawab tantangan industri transportasi yang semakin dinamis dan kompleks. "Kami menyusun strategi berbasis trasnformasi berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan bisnis  untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang kuat adaptif, dan berorientasi pada pelanggan," kata Anne. Dengan mempersiapkan sejumlah strategi, KAI membidik capaian signifikan pada tahun 2029, yaitu volume pelanggan sebanyak 86,6 juta, serta volume angkutan barang mencapai 111,2 juta ton batubara dan 10,9 juta ton-batubara. Di sisi lain, dari aspek citra perusahaan KAI menargetkan masuk dalam daftar 20 Most Value Brands di Indonesia. "Dengan beberapa strategi, KAI menargetkan menjadi perusahaan transportasi berbasis rel terdepan di Asia Tenggara  dengan layanan berkelas dunia yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi," kata Anne. (Yetede)

Pertumbuhan realisasi investasi di tiga bulan pertama tahun 2025 mengalami pelambatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain menunjukkan masih lemahnya efektivitas insentif, kondisi ini juga tak lepas dari masalah premanisme di kawasan industri yang belakangan banyak disorot. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat, realisasi investasi pada triwulan I-2025 mencapai Rp 465,2 triliun, setara dengan 24,4 % dari total target investasi tahun 2025 di Rp 1.905,6 triliun. Realisasi investasi itu tumbuh 15,9 % secara tahunan dibanding triwulan I-2024 yang sebesar Rp 401,5 triliun. Namun, dari sisi pertumbuhan, ada perlambat pada tiga bulan pertama tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan tahunan investasi pada triwulan I-2024 adalah 22,1 %.

Dari seluruh realisasi investasi yang masuk pada Januari-Maret 2025, sebanyak 49,5 % atau Rp 230,4 triliun merupakan penanaman modal asing (PMA). Sementara, 50,5 atau Rp 234,8 triliun adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Kepala BKPM sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (29/4) menyebutkan, total investasi yang masuk pada triwulan I-2025 menunjukkan selera investor luar dan dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi kendati tensi geopolitik dan geoekonomi terus meningkat. ”Ini adalah salah satu indikator yang sangat baik yang patut disyukuri. Kita melihat appetite investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih meningkat,” ujarnya.

Terkait perlambatan pertumbuhan investasi di tiga bulan pertama 2025, Rosan menyoroti sejumlah persoalan yang diakuinya masih perlu disempurnakan untuk memperbaiki iklim investasi Tanah Air, antara lain kemudahan perizinan, kepastian hukum, termasuk masalah premanisme. Khusus soal premanisme, Rosan mengatakan sudah menerima keluhan dari investor terkait persoalan tersebut. Kami berkoordinasi dengan Kapolri dan pemda untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi karena ini memberikan dampak yang negatif terhadap investasi yang masuk,” ujar Rosan. Kompas mencatat pembangunan pabrik BYD di Subang, Jabar, diganggu ormas. Isu ini mencuat saat Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengungkap kabar adanya aksi premanisme yang mengganggu investasi dan pembangunan pabrik BYD di Subang. (Yoga)

Realisasi investasi langsung Indonesia pada kuartal I/2025 mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9% secara tahunan (YoY), namun menunjukkan perlambatan dibandingkan kuartal I/2024. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyoroti premanisme sebagai salah satu hambatan iklim investasi, seperti yang terjadi dalam proyek BYD di Subang. Ia menyatakan bahwa pemerintah terus memperbaiki iklim investasi, termasuk melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan memanfaatkan peluang relokasi industri dari China akibat perang dagang dengan AS.

Ketidakpastian global, seperti kebijakan tarif impor Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi dunia, menimbulkan tantangan serius bagi pelaku usaha Indonesia. Faktor lain seperti fluktuasi nilai tukar, deflasi, serta tingginya suku bunga turut memperlemah sentimen bisnis domestik, sebagaimana tercermin dalam proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan penurunan aktivitas usaha pada kuartal I/2025. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8%, mencerminkan risiko meluas di ekonomi utama seperti AS dan China.

Laporan dikeluarkan Institut Kajian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang berbasis di Swedia pada Senin (28/4/2025) menyebutka, belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 % dibanding tahun 2023. Ini merupakan peningkatan terbesar sepanjang sejarah pasca-Perang Dingin. Total belanja militer 2024 senilai 2.718 miliar USD. Apabila dihitung pada periode 2015-2024, secara keseluruhan belanja militer dunia naik 37 %. Tren peningkatan belanja ini terjadi selama 10 tahun terakhir. Ada lima negara yang paling banyak berbelanja militer, yaitu AS, China, Rusia, Jerman, dan India. Belanja totsl kelima negara ini mencapai 60 % belanja militer global. Rata-rata, setiap negara menghabiskan 2,5 % produk domestik bruto (PDB).

Menurut laporan SIPRI, pemerintah sejumlah negara mengedepankan kepentingan pertahanan tradisional. Tidak jarang dengan menurunkan anggaran untuk ekonomi dan pembangunan yang dampaknya justru sangat terasa di masyarakat. Di Eropa, secara keseluruhan, pengeluaran militer naik 17 %. Rusia mencatatkan peningkatan 34 %. SIPRI menilai, hal ini karena perang Ukraina. Di Asia, Myanmar tertinggi dengan 66 %, tetapi dari segi jumlah uang sebesar 5 miliar USD. Di Timur Tengah, belanja senjata Israel meningkat 65 %. Hal ini juga karena tengah berkonflik dengan Hamas. ”Perang Ukraina berpengaruh terhadap belanja militer negara-negara anggota NATO. Apalagi, AS semakin menjauh dari aliansi itu,” kata peneliti SIPRI, Jade Guiberteau Ricard. (Yoga)

Meski rata-rata suku bunga dasar kredit menurun dalam lima tahun terakhir, cicilan kredit pemilikan rumah dengan skema mengambang justru cenderung meningkat. Kenaikan ini diduga terjadi akibat pengetatan likuiditas yang mendorong bank menaikkan cicilan KPR. Mengutip data OJK, rerata suku bunga dasar kredit (SBDK) jenis KPR per Februari 2025 sebesar 9,09 %, dengan rentang 5,54-12,75 %. Meski turun dibanding Januari 2025, di 9,18 %, SBDK jenis KPR meningkat dibanding Februari 2024, di 8,98 %. Rerata SBDK jenis KPR cenderung turun dibanding lima tahun lalu, yakni pada Februari 2020 yang sebesar 10,6 % dengan rentang 3,01-30,23 %. Posisi itu juga masih di bawah kondisi sebelum pandemi Covid-19, dengan rerata SBDK jenis KPR pada akhir 2019 mencapai 10,79 %.

Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, mengatakan, cicilan KPR dengan suku bunga mengambang (floating rate) cenderung meningkat belakangan ini. Padahal, suku bunga acuan masih dipertahankan oleh BI sebesar 5,75 %. ”Likuiditas mengetat. Alasan ini mendorong bank menaikkan cicilan KPR,” katanya, Senin (28/4). OJK mencatat, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan per Maret 2025 mencapai Rp 9.010 triliun atau tumbuh 4,75 % secara tahunan, lebih rendah disbanding Februari 2025 yang tumbuh 5,75 % secara tahunan dan Maret 2024 yang tumbuh 7,44 % secara tahunan. Di sisi lain, langkah BI menahan suku bunga acuan diharapkan tidak membuat suku bunga kredit perbankan naik signifikan. Langkah itu juga dapat menjaga momentum perekonomian di tengah menurunnya perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia menjadi 4,7 persen pada 2025. (Yoga)

Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB akan meningkat hingga 40,1 % pada 2025. Kenaikan rasio utang yang tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan pajak dikhawatirkan akan memaksa pembayaran bunga utang menggunakan utang baru, atau dikenal dengan istilah ”gali lubang tutup lubang”. Proyeksi Bank Dunia menunjukkan kenaikan rasio utang dibandingkan posisi per Januari 2025. Pada awal tahun, rasionya 39,6 % terhadap PDB senilai Rp 8.909 triliun. Saldo utang ini diperkirakan terus meningkat menjadi 40,8 % pada 2026 dan 41,4 % pada 2027. Proyeksi rasio utang pada 2025 sebesar 40,1 %, lebih tinggi dari target sasaran fiskal yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dimana pemerintah menargetkan rasio utang 39,15 % terhadap PDB pada 2025.

Dalam laporan terbaru bertajuk ”Macro Poverty Outlook” periode April 2025, Bank Dunia memprediksi pengeluaran pemerintah akan meningkat untuk mendanai program-program prioritas baru. Akibatnya, defisit fiskal diperkirakan 2,7 % dari PDB. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pengeluaran akan lebih banyak digunakan untuk program sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Utang pemerintah di- perkirakan stabil di sekitar 41 % terhadap PDB. Biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan pembayar-an bunga mencapai 19 % dari total pendapatan negara. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan pembiayaan utang Rp 775,86 triliun, meningkat 19,72 % dibanding target pada APBN 2024 senilai Rp 648,08 triliun.

Kenaikan rasio utang pemerintah terhadap PDB, menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, Senin (28/4) berpotensi meningkatkan risiko ”gali lubang tutup lubang” pada kas negara di tengah tren perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak. Rasio pajak terhadap PDB tercatat 10,08 % pada 2024 atau turun dari capaian 10,31 % pada 2023. Penurunan ini memicu kekhawatiran mengenai kemampuan negara dalam membiayai utang secara berkelanjutan. Tauhid menilai peningkatan utang negara yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan pajak dapat menimbulkan risiko pembiayaan utang menggunakan utang baru. (Yoga)