Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu saat ini,  PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) secara konsolidasian mampu meraup laba bersih Rp5,38 triliun pada maret 2025. Meskipun perolehan  itu naik tipis 0,94% dibandingkan dengan Rp 5,33 triliun per Maret 2024. Pencapaian laba didukung dari pendapatan bunga yang naik 5,29% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp16,71 triliun pada kuartal per kuartal 1-2025. Kemudian, beban bunga juga naik 6,17% (yoy) menjadi Rp 6,88 triliun sehingga pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tumbuh 4,68% (yoy) menjadi Rp9,83 triliun. Perseroan juga mencatatkan fee income naik 2,6% menjadi Rp4,01 triliun pada akhir Maret 2025. Bank bersandi saham BBNI ini juga mencatatkan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) di level 3,94% pada kuartal 1-2025. Tahun ini, perseroan memproyeksikan rasio NIM berkisar 4% hingga 4,2%. Sementara itu biaya kredit (credit cost ) pada tiga bulan pertama 2025 berada di level 0,9%, di akhir tahun ini diharapkan terjaga pada kisaran 1%. Direktur Finance & Startegy BNI Husein Paolo Kattadjoemena dalam keterangannya menyatakan bahwa di tengah dinamika dan tantangan global, perseroan berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang solid dibarengi dengan pertumbuhan bisnis yang prudent. (Yetede)

Geliat perekonomian masih berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi bantalan perekonomian nasional tidak berperan optimal untuk meredam dampak tekanan perekonomian  dunia, lantaran dalam  beberapa bulan terakhir terjadi penurunan daya beli. Pada tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) memperoyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya mencapai 4,7% dan inflasi diperkirakan 2,3%. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menuturkan, konsumsi rumah tangga merupakan penyokong utama pertumbuhan nasional. Saat kinerja konsumsi tidak berjalan optimal, maka pertumbuhan ekonomi nsional akan melambat. "Sulit untuk berharap (konsumsi rumah tangga) tetap tinggi, ketika daya beli menurun. Saat kemampuan masyarakat untuk konsumsi rendah, tentu akan menyebabkan peran dari konsumsi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan terbatas," tutur Piter, Sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan. Jika dirinci pada 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, lalu turun menjadi 5,03% pada 2024. Bila pemerintah salah langkah pertumbuhan, kata dia, ekonomi pada tahun ini bisa makin anjlok. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

PT Chandra Daya Investasi (CDI) anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) yang tengah disiapkan untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham memiliki pundi-pundi yang menjadi motor pendapatan usaha. Dua diantaranya datang dari pilar bisnis infrastruktur CDI. Sebagai special purpose vehicle Chandra Asri Group, CDI mengelola bisnis di bidang kepelabuhan dan penyimpanan (storage) yang dijalankan lewat anak usahanya, PT Redeco Petrolin Utama (RPU) dengan kepemilikan saham sebanyak 50.75%. masih di pilar infrstruktur, CDI juga memiliki anak usaha bernama PT Chandra Shipping International (CSI) yang mengoperasikan bisnis logistik maritim. RPU dan CSI berperan penting dalam rantai pasok energi khususnya sektor energi , petrokimia, dan manufaktur. Eksistensi keduanya dalam pilar bisnis infrastruktur CDI memperlihatkan betapa terintegrasinya ekonomi logistik CDI. Sebagai contoh, CDI saat ini mengoperasikan sebanyak delapan kapal milik sendiri untuk mengangkut bahan kimia cair dan minyak serta gas (chemical atau oil/gas tanker) baik untuk memenuhi kebutuhan Chandra Asri Group maupiun pelanggan di luar grup. (Yetede)

Industri maritim merupakan lokomotif yang akan membawa ekonomi Indonesia melaju lebih kencang. Untuk itu, diperlukan investasi asing untuk mendorong kemadirian industri. Direktur pemasaran PT PAL Indonesia (Persero) Wiyono Komodjojo menjelaskan, salah satu gol utama perusahaan adalah membangun industri perkapalan dalam negeri, yang selama ini masih sangat bergantung pada impor. Dia menerangkan, dengan semangat kemandirian industri perkapalan dalam negeri, yang selama ini masih sangat bergantung pada impor. Dia menerangkan, dengan semangat kemandirian inovasi, PT PAL mendorong seluruh mitra dan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi aktif didalam mewujudkan industri maritim yang maju, mandiri, dan kompetitif. "Sehingga timbul manufaktur atau pabrik mesin di dalam negeri dengan engine, gearbox, propulsion system, generator, kemudian pompa, pipa, fitting, valve dan itu yang selama ini kita impor bisa diproduksi di dalam negeri," kata Wiyono. Untuk menumbuhkan industri maritim dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dia mengungkapkan, industri perkapalan memiliki nilai yang cukup besar. Satu mesin saja harganya cukup besar. Satu mesin saja harganya dapat mencapai US$ 25 juta atau sekitar Rp412,47 miliar (kurs Rp16.858,60). (Yetede)

Sentimen pembagian dividen oleh sejumlah emiten menjadi angin segar bagi pasar saham Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kinerja IHSG yang masih melemah. Felix Darmawan, ekonom Panin Sekuritas, menilai bahwa musim dividen kuartal II/2025 dapat memberikan dorongan jangka pendek terhadap IHSG, meski masih dibayangi risiko eksternal seperti kebijakan tarif AS dan potensi resesi.

Sentimen pembagian dividen oleh sejumlah emiten menjadi angin segar bagi pasar saham Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kinerja IHSG yang masih melemah. Felix Darmawan, ekonom Panin Sekuritas, menilai bahwa musim dividen kuartal II/2025 dapat memberikan dorongan jangka pendek terhadap IHSG, meski masih dibayangi risiko eksternal seperti kebijakan tarif AS dan potensi resesi.

Presiden Prabowo meminta seluruh direksi BUMN meninggalkan praktik-praktik menyimpang. Evaluasi terhadap kinerja direksi BUMN akan dilakukan manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, guna meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring target besar yang dibebankan kepada lembaga tersebut. ”Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan,” tutur Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4) sore.

Presiden juga menyerahkan tugas evaluasi kinerja direksi BUMN ini kepada manajemen Danantara. ”Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tambahnya. Penggantian direksi, menurut Presiden, bisa dengan mempromosikan para pegawai yang ada di dalam BUMN sepanjang berprestasi. Apabila tidak ada, manajemen Danantara bisa memilih para ahli. Presiden juga meminta supaya pemilihan direksi baru tak menggunakan pertimbangan suku, agama, ras, atau latar belakang partai politik. (Yoga)

BPK menaksir kerugian negara akibat investasi fiktif PT Taspen Persero sebesar Rp 1 triliun. BPK menemukan adanya penyimpangan dana yang merugikan negara. Dengan adanya hasil kalkulasi kerugian negara itu, KPK memastikan kasus ini akan segera disidangkan. Hasil kalkulasi kerugian negara itu diserahkan pihak BPK kepada KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4). Dirjen Pemeriksaan Investigasi BPK, I NyomanWaramenyampaikan, dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan dana yang berindikasi pada tindak pidana. ”Kerugian kasus ini adalah sebesar Rp 1 triliun,” ujarnya.

KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana PT Taspen melalui investasi fiktif ini. Keduanya adalah mantan Dirut PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK) dan mantan Dirut PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Pada mulanya, KPK selaku penyidik memperkirakan kerugian negara akibat penyimpangan itu sebesar Rp 200 miliar. Untuk menghitungnya, BPK kemudian turut dilibatkan. Kasus ini bermula pada 2019, ketika PT Taspen menempatkan dana investasi sebesar Rp 1 triliun pada produk reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola PT Insight Investment Management (PT IIM).

Proses pemilihan manajer investasi diduga dilakukan sebelum adanya penawaran resmi. Praktik ini dinilai melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta aturan internal PT Taspen. Penempatan dana investasi yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi perusahaan, khususnya terkait penanganan aset, malah menimbulkan kerugian negara. Pada saat bersamaan, praktik investasi PT Taspen malah menguntungkan empat perusahaan, yakni PT IIM (Rp 78 miliar), PT Valbury Sekuritas Indonesia (Rp 2,2 miliar), PT Pacific Sekuritas (Rp 102 juta), dan PT Sinarmas Sekuritas (Rp 44 juta), serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan kedua tersangka. (Yoga)