Pelayanan rumah sakit dan Bandara Ngurah Rai tetap berjalan normal meski Bali mengalami padam listrik serentak (blackout) pada Jumat (2/5/2025) sekitar pukul 16.00 WITA. Pasokan listrik kembali normal secara bertahap dan mencapai 100% sekitar pukul 03.30 WITA pada Sabtu (3/5/2025). Adapun penyebab blackout yakni gangguan saluran kabel bawah laut yang menghubungkan Jawa dan Bali. Akibatnya, tegangan di sistem Bali turun menjadi nol volt yang menyebabkan sejumlah pembangkit listrik di Bali seperti PLTDG Pesanggrahan, PLTGU Pemaron, PLTU Celukan Bawang, dan PLTG Gilimanuk keluar dari sistem kelistrikan Bali. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memimpin langsung proses pemulihan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada 1,8 juta pelanggan termasuk stakeholder atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan kelistrikan. "Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada pelanggan kami karena adanya gangguan dan ketidaknyamanan," kata Darmawan. Darmawan menjelaskan bahwa gangguan kelistrikan di bali bermula pada Jumat (2/5/2025) pukul 16.00 WITA ketika saluran kabel bawah laut yang menghubungkan Jawa dan bali mengalami gangguan. Ratusan personel PLN diterjunkan untuk melakukan pemulihan sistem dan dalam waktu sekitar 30 menit, suplai listrik kembali masuk ke sistem secara bertahap. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasioanl Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025). Di terminal khusus Haji dan Umrah, Jamaah haji Indonesia akan menggunakan jalur tersendiri yang disebut Makkah Route untuk mengantre di konter-konter Imigrasi Arab Saudi di Bandara Soetta. Sebanyak 10 konter imigrasi disiapkan secara kusus untuk melayani jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci. "Saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, Terminal 2F, Bandara Soekarno Hatta," kata Presiden Prabowo. Dalam acara itu, Presiden menyambut baik hasil revitalisasi bandara, termasuk di antaranya Terminal khusus Haji dan Umrah yang diresmikan hari Minggu (4/5/2025). "Pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita  juga sudah lanjut usia sehingga benar-benar harus diurus," kata Presiden. Presiden menekankan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirim jamaah haji dan umrah, kata Presiden. (Yetede)

Emiten-emiten anggota BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencatatkan kinerja keuangan yang solid, dengan laba bersih naik 158,68% menjadi Rp2,9 triliun pada tiga bulan  pertama 2025 dibandingkan periode  sama tahun lalu (yoy) sebesar Rp 1,2 triliun. Pertumbuhan bottom line tersebut ditopang oleh kenaikan sebagian harga komoditas pertambangan terutama segmen emas  dan timah, dibarengi dengan pengendalian biaya secara optimal oleh PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sehingga mampu mengangkat kinerja pendapatan MIND ID sebesar 74,17% dari sebelumnya Rp 23,8 triliun, menjadi Rp41,6 triliun pada kuartal 1-2025. Pendapatan ATNM misalnya, melambung signifikan mencapai 203,6% dari Rp 8,6 triliun menjadi Rp 26,1 triliun dari Rp 8,6 triliun menjadi Rp26,1 triliun pada kuartal 1-2025 yang mayoritas berasal dari penjualan di dalam negeri berkat strategis Antam memperkuat basis pelanggan dari produk emas, bijih nikel, dan produksi bijih bauksit di pasar domestik. Terutama segmen emas, logam mulia Antam tersebut berhasil mencetak pertumbuhan sebesar 1-2025 dibanding penjualan emas pada periode sama tahun lalu Rp7,6 triliun. (Yetede)

Setelah mencatatkan laju positif selama 4 bulan berturut-turut, kinerja manufaktur justru lunglai pada April. Hal ini terlihat dari merosotnya Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur  Indonesia pada April 2025, yang berada di level 46,7 atau berada di fase kontraksi (di bawah poin 50), sesuai hasil laporan S&P Global. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, kontraksi kinerja manufaktur secara tidak langsung dikontribusikan oleh kebijakan tarif AS dan dampaknya terhadap nilai tukar.  "Ini menyebabkan cost push inflation di sisi impor bahan baku/penolong sektor manufaktur, dan menurunkan confidence konsumsi di pasar global yang mempengaruhi demand ekspor Indonesia," terang Shinta kepada Investor Daily. Dia menambahkan, terjadinya koreksi dan normalisasi dalam hal ini penurunan demand pasar domestik pasca periode Ramadhan-Lebaran juga memberikan pengaruh yang besar. "Apalagi inflasi di Maret hanya 1,03% (yoy) atau di bawah target inflasi nasional," kata Sintha. Keseluruhan faktor ini menyebabkan rendahnya confidence di sisi pelaku usaha sektor manufaktur untuk melakukan ekpansi kerja. "Selain beban produksi yang meningkat, demand di pasar dalam dan luar negeri juga terjadi sluggish," imbuh dia. (Yetede)

Maraknya kecelakaan lalul lintas jalan yang melibatkan angkutan truk karena dugaan pelanggaran overdimension dan overload (ODOL) harus disikapi tegas melalui rekomondasi perlunya pendirian sekolah pengemudi angkutan. Pelaksana tugas (PL) Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan (KNKT) Ahmad Wildan mengatakan, kontribusi kecelakaan akibat ODOL diantaranya karena para pengemudi truk tidak terdidik dengan baik. "Pengemudi truk di Indonesia belajar secara otodidak. Tidak ada yang belajar secara struktur sebagaimana di moda lainnya. Oleh sebab itu KNKT membuat rekomondasi ke Pemerintah agar segera membuat sekolah pengemudi bagi pengemudi bus dan truk," ujarnya.

Adapun, mekanisme sertifikatasi pengemudi bisa dilakukan seperti halnya sertifikasi pilot pesawat yang dimulai dari proses belajar untuk memperoleh lisensi pilot selanjutnya diizinkan membawa pesawat pribadi dan bisa terbang  dengan jumlah jam tertentu bisa menerbangkan pesawat komersial,"  Wildan menegaskan, setelah dapat sertifikasi lisensi pilot, tidak serta merta bisa menerbangkan semua pesawat, namun harus memperoleh sertifikasi untuk setiap jenis pesawat yang akan diterbangkan. "Ini karena setiap pesawat beda merek beda tipe sehingga teknologinya bisa berbeda. Jadi sertifikasi jelas untuk setiap merek kendaraan," ungkapnya. (Yetede)

Industri manufaktur dalam negeri tengah menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya ketidakpastian di pasar global, tercermin dari melemahnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia dan menurunnya Indeks Kepercayaan Industri. Survei PMI Manufaktur merupakan survei persepsi terhadap pelaku industri yang menunjukkan tingkat keyakinan (optimistis atau pesimistis) menjalankan usahanya saat ini. Para pelaku usaha mendesak pemerintah untuk memberikan pelindungan lebih bagi industri nasional dari gempuran produk impor. PMI Manufaktur Indonesia pada April 2025 turun ke level 46,7, yang berarti berada dalam fase kontraksi karena berada di bawah ambang batas 50, berdasarkan laporan S&P Global. Padahal, pada Maret 2025, PMI masih berada di zona ekspansif dengan nilai 52,4.

”Penurunan sangat signifikan hingga 5,7 poin dibanding Maret lalu. Ini sekaligus menandakan bahwa optimisme atau kepercayaan diri dari para pelaku industri manufaktur di dalam negeri semakin menurun di tengah situasi ketidakpastian saat ini,” kata Jubir Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, Jumat (2/5). Sejumlah pelaku industri manufaktur di Indonesia masih menunggu kepastian dari hasil negosiasi perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah AS. Sebab, dengan adanya kepastian hukum melalui kebijakan dari pemerintah, pelaku industri akan dapat percaya diri untuk menjalankan usahanya sehingga tidak dalam kondisi menunggu dan melihat situasi (wait and see). (Yoga)

Pertama kali sejak Perang Dingin, belanja militer global mencatat peningkatan terbesar, ini merefleksikan meningkatnya ketegangan geopolitik yang melanda dunia. Data belanja militer global itu mengacu pada 2024, seperti dilaporkan lembaga yang bermarkas di Stockholm, Swedia, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada 28 April 2025, yang merilis laporan bahwa belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 % disbanding tahun 2023 dengan total 2.718 miliar USD. Dalam satu dekade terakhir, belanja militer tersebut selalu naik. Dalam rentang tahun 2015-2024, kenaikan belanja militer dunia mencapai 37 %. Kenaikan belanja militer tersebut, dua tahun terakhir, terjadi di lima benua.

Ini menggambarkan ketegangan geopolitik merata di berbagai wilayah dunia. Dalam konteks Eropa, dari perang Ukraina-Rusia. Di Timur Tengah, perang Gaza berandil bagi kenaikan belanja militer itu. Negara dengan belanja militer terbesar tetaplah AS. Dengan anggaran 997 miliar USD, AS mengalokasikan dana 3,2 kali lipat daripada rivalnya, China (314 miliar USD). Belanja militer AS, 37 % dari belanja militer global dan 66 % dari belanja NATO. Menurut mantan Direktur Unit Inovasi Pertahanan Departemen Pertahanan AS, Michael Brown, meski menyandang kekuatan militer terkuat di dunia, AS mengalami kekurangan stok amunisi utama dan kapasitas menggerakkan produksi persenjataannya.

Dalam simulasi, andai China menyerang Taiwan dan AS turun tangan, Washington kehabisan amunisi dalam beberapa pekan (Foreign Affairs, 22/4/2025). SIPRI mencatat, di banyak negara kenaikan belanja militer itu ”mengorbankan” aspek ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial warganya. Tren kenaikan belanja militer ini terkait erat dengan persepsi ancaman keamanan yang dirumuskan oleh sebuah negara. (Yoga)

OJK bersama BPS merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2025 di Jakarta pada Jumat (2/5). Hasilnya, secara umum indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat dalam setahun terakhir meningkat. Hasil survei itu juga akan menjadi rujukan program edukasi dan literasi ke depan. Survei tersebut menyajikan dua hasil indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat pada 2025, yakni berdasarkan metode keberlanjutan dan metode cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Meski berbeda metode, angka yang dihasilkan dalam SNLIK 2025 relatif sama. Dengan metode keberlanjutan, indeks literasi keuangan masyarakat dalam SNLIK 2025 mencapai 66,46 %, meningkat dibanding tahun lalu, di 65,43 %. Indeks inklusi keuangan masyarakat juga meningkat dari 75,02 % pada 2024 menjadi 80,51 % pada 2025.

Di sisi lain, hasil SNLIK 2025 dengan metode cakupan DNKI menemukan, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 66,64 %. Sementara indeks inklusi keuangan masyarakat melesat lebih tinggi dibandingkan dengan metode keberlanjutan, yakni 92,74 %. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan, Metode keberlanjutan dalam SNLIK mencakup sembilan sektor keuangan,termasuk perbankan, pasar modal, hingga fintech lending, serta empat penyelenggara sistem pembayaran seperti QRIS dan dompet digital. SNLIK juga merujuk metode DNKI dengan cakupan sektor keuangan yang lebih luas, seperti BPJS dan LJK lainnya. Survei dilakukan di 34 provinsi dengan 10.800 responden berusia 15–79 tahun, mencakup 120 kabupaten/kota dan delapan wilayah kantor regional OJK.

Penghitungan indeks literasi keuangan, seseorang disebut telah terliterasi (well literate) bila memenuhi lima parameter, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Penghitungan indeks inklusi keuangan diperoleh melalui penggunaan produk/layanan jasa keuangan. UU P2SK 2023 mewajibkan pelaku usaha sektor keuangan memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. OJK juga memetakan wilayah yang belum tersentuh program literasi dan bekerja sama dengan pelaku jasa keuangan untuk memperluas cakupan wilayah sasaran. Dalam RPJMN 2025–2029, ditargetkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,35 % dan inklusi keuangan 93 % pada 2029. (Yoga)

Kemenaker menyatakan akan menyusun peraturan menteri terbaru mengenai sistem alih daya atau outsourcing, dalam menanggapi janji Presiden Prabowo untuk menghapus sistem alih daya yang disampaikan saat perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Se- jumlah pihak, mulai dari kalangan akademisi hingga pengusaha, berharap pemerintah mau mengevaluasi dulu praktik dan pengawasan sistem alih daya di Indonesia. ”Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan peraturan menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” ujar Menaker, Yassierli, Jumat (2/5), di Jakarta.

Sistem alih  daya telah menjadi topik yang terus disuarakan oleh serikat pekerja/buruh selama dua dekade terakhir. Implementasi sistem ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya, ketidakpastian pekerjaan, kejelasan karier, dan kerentanan terkena PHK. Saat ini, Kemenaker tengah melakukan kajian sebagai bahan penyusunan draf UU Ketenagakerjaan yang baru dan lebih berkeadilan. Langkah ini merupakan mandat Putusan MK No 168 No 2023 terkait UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. (Yoga)

Penerapan praktik bisnis yang memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG di industri pupuk tidak mudah. Namun, ESG jadi jurus mendatangkan investasi hingga turut menjaga lingkungan. Salah satu perusahaan yang berupaya mempraktikkan prinsip ESG adalah PT Pupuk Kaimantan Timur (PKT). Setiap tahun, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ini memproduksi 3,43 juta ton urea, 2,74 juta ton amoniak, serta 300.000 ton nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK). Senior Vice President Pengembangan dan Portofolio Bisnis Pupuk Kaltim Propan, Weber Suhardiyanto mengatakan, PKT mulai menerapkan prinsip ESG pada akhir 2020. Konsepnya merujuk pada praktik bisnis yang mengantisipasi risiko dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola.

PKT menerapkan ESG sebagai syarat melantai di bursa saham (IPO), juga dapat menarik kepercayaan publik atau investor. ”Makanya, kami nyemplung ke ESG dan buat tim,” ujar Propan di Jakarta, Sabtu (26/4). ESG menjelma tuntutan investor dan lembaga keuangan kepada perusahaan terkait pendanaan. Pengalaman bisnis sejak 1977 jadi modal perusahaan pelat merah ini menjalankan ESG. Apalagi, PKT menguasai 41 % pangsa pasar pupuk urea domestik dan 60 % ekspor urea. Propan mengklaim, PKT termasuk perusahaan pupuk yang menginisiasi mempraktikkan ESG. Salah satunya ialah pengurangan gas rumah kaca sebesar 724.018,83 ton ekuivalen karbon dioksida atau 16 % dari total emisi pada 2021.

Ada juga pemanfaatan air daur ulang sekitar 68 % dari total kebutuhan air boiler serta program pemberdayaan masyarakat. Aneka praktik bisnis itu mengantar PKT meraih ESG Risk Rating Sustainalytics, pemeringkat ESG berskala internasional, dengan skor 21,9 atau kategori medium risk pada 2024. PKT bahkan menduduki peringkat ketiga dari 81 perusahaan terkait bahan kimia pertanian. ”Pemeringkatan memang penting untuk investor (menanamkan modal). Namun, di luar itu, kami juga punya konsumen terakhir di luar (negeri) yang tidak hanya beli produk kualitas bagus dan harga murah, tetapi juga penerapan ESG. Kalau ESG tidak bagus, mereka enggak mau,” katanya. (Yoga)