Kebijakan Trump yang ingin memperkuat industri manufaktur membuat produsen mobil asing harus mendirikan pabriknya di AS dan menggunakan konten lokal AS. Proklamasi itu mengubah tarif terhadap mobil dan suku cadang dengan mendorong produsen merakit mobil di AS. Lewat kebijakan itu, semua impor mobil dikenai tarif 25 %. Meski begitu, jika produsen membuat mobil di AS dengan 85 % konten AS, produsen itu tidak dikenai tarif atas produksi kendaraan untuk tahun pertama. Selanjutnya, jika produsen membuat mobil di AS dengan 50 % konten lokal berasal dari AS dan 50 % diimpor dari tempat lain, produsen hanya membayar 35 % untuk tahun pertama.

Sejumlah ekonom menilai, tarif Trump itu dapat menyebabkan produksi otomotif AS lebih tinggi dalam jangka panjang. Namun, kebijakan itu menyakitkan bagi konsumen AS dan ekonomi untuk jangka pendek. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin Minggu (4/50, menilai tarif Trump akan membuat harga mobil impor di AS meningkat sehingga mengurangi permintaan mobil. Trump berharap produsen AS bisa melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan produksi. Indonesia tidak akan terlalu terdampak langsung karena pasar otomotif di AS dan di Indonesia sangat berbeda. Pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu menuturkan, tarif Trump tetap perlu diperhatikan karena adanya gangguan rantai pasok global dan risiko perang dagang yang dapat mengurangi permintaan produk komponen mobil Indonesia di pasar AS.

Berkurangnya permintaan itu akibat semakin tinggi biaya yang harus dibayarkan para importir suku cadang tersebut di AS. Di sisi lain, tarif Trump itu akan membuka peluang hilirisasi industri lokal Indonesia, terutama ban dan bagian komponen lainnya untuk meningkatkan nilai tambah. Celah ini harus dilihat sebagai peluang oleh Indonesia karena industri mobil Jepang dan Korsel di pasar AS memerlukan komponen elektrik dan transmisi dari Thailand dan Vietnam yang akan merasakan dampak ganda karena tarif tinggi dari AS. ”Peluang ekspor ke AS tetap terbuka jika Indonesia mampu bersaing dengan kualitas dan harga dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam,” katanya. (Yoga)

Di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang ekonomi yang signifikan. Aksi saling balas tarif antara dua kekuatan global itu telah mendorong pergeseran arus perdagangan dan investasi ke kawasan Asia Tenggara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi potensial.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang dipimpin Eniya Listiani Dewi mendorong kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya insiden pemadaman listrik total (blackout) di Bali. Insiden blackout sebelumnya terjadi akibat gangguan pada kabel laut tegangan tinggi (SKLT) yang menghubungkan sistem kelistrikan Jawa-Bali, sehingga membuat pasokan daya ke Bali terputus total.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan sementara layanan Worldcoin dan WorldID karena tidak sesuai perizinan dan minimnya sosialisasi publik. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan bahwa langkah ini bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko. Layanan ini dioperasikan oleh PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara, yang belum memiliki TDPSE yang sah.

Bareskrim Polri, di bawah pimpinan Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 38 kilogram asal Malaysia yang masuk melalui perairan Aceh. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) bersama Polda Aceh, Polres Langsa, dan Bea Cukai. Salah satu pelaku berinisial S berhasil ditangkap di Aceh Timur dengan barang bukti 18 bungkus sabu siap edar. Eko menegaskan bahwa Satgas NIC akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap bandar besar di balik jaringan narkotika lintas negara tersebut.

Bank Indonesia bersama bank-bank sentral negara ASEAN lainnya, seperti Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, dan Bank of Thailand, tengah mengembangkan proyek Nexus—sebuah sistem pembayaran digital instan antarnegara yang ditargetkan selesai pada tahun 2027. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa Nexus akan menjadi infrastruktur penghubung antar sistem pembayaran retail nasional masing-masing negara, memungkinkan masyarakat melakukan transaksi lintas negara dengan lebih efisien, cepat, dan murah, bahkan menggunakan mata uang lokal secara digital. Berbeda dengan sistem QRIS yang masih memerlukan kerja sama bilateral antar bank dan memiliki keterbatasan dalam skalabilitas dan efisiensi biaya, Nexus menawarkan integrasi langsung antar sistem nasional. Dengan demikian, proyek ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat ASEAN, khususnya Indonesia, dalam memperluas akses dan kenyamanan transaksi digital lintas batas.

Perdebatan mengenai kebijakan tarif  agresif Trump  terus berlanjut antara para akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah di seluruh dunia. Mereka mempertanyakan berapa lama ini dapat bertahan, dan bisakah mencapai tujuan yang diinginkan? Sebulan setelah Trump mengumumkan tarif besar-besaran yang ia sebut sebagai deklarasi. "Hari Pembebasan", banyak pengamat memperingatkan bahwa kebijakan ini menandai awal dari kemunduran ekonomi AS, negara yang telah memegang status adi daya selama hampir delapan dekade. Tanda-tanda dini sudah mulai terlihat. Ekonomi AS mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal 1 tahun 2025  bahkan sebelum 2 April ketika Trump mengumumkan kenaikan tarif terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. Tak memerlukan rocket science atau ilmu roket untuk meramalkan bahwa rezim tarif sebesar ini lebih mungkin menimbulkan kerugian besar ketimbang manfaat. Analisis ekonomi umumnya menyoroti dampak negatif dari  proteksionisme, khususnya  terhadap kelas pekerja, dan menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada reaksi negara-negara lain, kondisi ekonomi global secara keseluruhan, dan faktor-faktor lainnya. (Yetede)

Sektor pertanian muncul sebagai 'jawara' baru sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan Indonesia. Dari total pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 yang tercatat 4,87% secara yoy, sebanyak 1,11% poin dikontribusikan oleh sektor pertanian, baru kemudian disusul industri pengolahan (0,93%), perdagangan (0,66%), serta informasi dan komunikasi/infokom (53%).  Sumbangan terbesar sektor pertanian ke laju pertumbuhan ekonomi itu diberikan seiring dengan sektor yang mengontribusi nominal produk domsetik bruto (PDB) hingga 12,66% itu tumbuh sebesar 10,52% (yoy) pada kuartal 1-2025. Pertumbuhan sektor pertanian yang mengalahkan sektor utama lain seperti industri pengolahan dan perdagangan itu ditopang oleh panen raya padi dan jagung.

Selain panen raya pangan, sektor pertanian yang tumbuh tinggi juga didorong oleh peningkat permintaan domestik, Pada kuartal 1-2025, subsektro tanaman pangan tumbuh hingga 42,26% (yoy) pada periode itu, produksi pada melonjak hingga 51,45% dan jagung 39,02%. Sedangkan subsektor peternakan tumbuh 8,83% sejalan dengan peningkatan permintaan domestik daging dan telur selama Ramadhan dan Idul Fitri. Setidaknya sejak tahun 2022, pertumbuhan sektor pertanian yang juga meliuti kehutanan, perikanan, dan peternakan tidak melampaui angka 4,51%. Sedangkan  pada kuartal 1V-2024, kontribusi sektor pertanian ke pertumbuhan ekonomi tercatat hanya sebesar 0,07% poin dari total pertumbuhan 5,02% dan pada kuartal 1-2024 kontribusinya bahkan -0,41% dari total pertumbuhan 5,11%. (Yetede)

Industri perbankan mencatatkan fasilitas kredit yang belum diserap debitur per Februari 2025 mencapai Rp 2.332,95 triliun, nilai tersebut meningkat 11,52$% dibandingkan  dengan periode sama tahun sebelumnya (yoy). Meski demikian, angka tersebut menurun Rp 15,95 triliun  dibandingkan posisi underbursed loan (UL) Januari 2025 yang sebesar Rp2.348,9 triliun atau, naik 11,75% (yoy). Adapun, pertumbuhan kredit menganggur berasal dari kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMII) (yoy) menjadi Rp417,74 triliun per Februari 2025. Sementara itu, KBMI 4 mencatatkan underbursed loan senilai Rp 879,94 triliun, meningkat 14,73% (yoy) per Februari 2025. Di samping itu, OJK juga mencatatkan underbursed loan KBMI 1 sebesar Rp122,46 triliun, naik 10,67% (yoy) menjadi Rp912,81 triliun pada dua bulan tahun ini. Berikutnya, jika dilihat dari kepemilikannnya, Bank Pembangunan daerah (PDB) mencatatkan kontraksi pada pertumbuhan UL yakni minus 21,59% (yoy) per Februari 2025 menjadi Rp24,55 triliun dari periode tahun sebelumnya Rp  31,31 triliun. Lalu untuk  fasilitas kredit yang belum ditarik terbesar dicatatkan oleh bank umum swasta nasional (BUSN) mencapai Rp 1.534,09 triliun, naik 9,75%. (Yetede)