Dalam menghadapi gelombang kebijakan tarif dagang yang dipicu oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, sejumlah raksasa teknologi dunia seperti Apple, Microsoft, dan Amazon mulai merasakan dampak langsung berupa peningkatan biaya, pelemahan pasar utama, serta ketidakpastian proyeksi bisnis ke depan.

Presiden Prabowo menyampaikan dukungan agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. UU itu dinilai penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai para koruptor. Dukungan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Hadir dalam acara itu Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. ”Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan, gue akan Tarik kembali menjadi milik rakyat,” ujar Prabowo. Ia mengaku sudah mengerti modus yang digunakan sejumlah pihak untuk menguasai asset negara. Bahkan, hal itu disebut sebagai salah satu penyebab banyak pihak tak menginginkannya menjadi presiden.

Terkait dengan penarikan asset dan pemberantasan korupsi, Presiden mengakui pentingnya keberadaan UU Perampasan Aset. Karena itu, ia mendukung pembahasan RUU tersebut oleh pemerintah dan DPR. ”Saya mendukung UU Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu. Setuju? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tutur Prabowo. Pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai upaya penguatan pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tuntutan buruh yang disampaikan kepada pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal membenarkan, pihaknya menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi. (Yoga)

Our Ocean Conference Ke-10 yang berlangsung di Busan, Kosel, Rabu (30/4/2025), resmi ditutup dengan capaian 277 komitmen baru senilai total 9,1 miliar USD dari 60 lebih negara dan organisasi. Komitmen tersebut mencakup sejumlah agenda aksi utama, yaitu ekonomi biru, pencemaran laut, keamanan maritim, kawasan konservasi, dan iklim laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Korsel, Kang Do-hyung dalam pidato penutupan menyatakan OOC di Busan menjadi tonggak penting ”Ocean Digital”, agenda baru yang menyoroti penggunaan teknologi digital untuk menjawab tantangan laut global. ”Kami membangun dasar kolaborasi lintas sektor melalui inovasi teknologi dan kerja sama global,” ujarnya.

Dalam penutupan tersebut, komitmen tiap bidang disampaikan di hadapan ratusan peserta konferensi. Sektor ekonomi biru mencatat nilai komitmen 4,5 miliar USD, yang dialokasikan untuk mendukung usaha kelautan berkelanjutan, penguatan perikanan skala kecil, dan penerapan teknologi digital. Jong Deog Kim, Presiden Korea Fisheries Resources Agency, menegaskan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan inklusi teknologi. ”Dari model prediksi berbasis AI (kecerdasan buatan) hingga satelit resolusi tinggi, semua ini mendorong ketahanan iklim dan efisiensi pengelolaan sumber daya,” ujarnya. (Yoga)

Penerapan tarif resiprokal AS berpotensi membuat ekonomi Indonesia semakin tidak baik-baik saja. Kinerja ekspor dan sejumlah industri padat karya diramal turun dan merembet ke sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, RI tengah digoyang dengan penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang merupakan mesin penggerak utama konsumsi rumah tangga. Bahkan, pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia turut terkontraksi tajam. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengenakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32 %, yang implementasinya ditunda 90 hari. Atas pengenaan tarif timbal balik itu, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyoroti konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar pertumbuhan ekonomi RI dalam webinar ”Quarter Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI” yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4).

Dampak tarif resiprokal AS akan semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia yang belum pulih sejak pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berkata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia tengah dibayangi PHK massal. Selain itu, mesin utama penggerak konsumsi rumah tangga, yakni masyarakat kelas menengah, jumlahnya semakin turun. ”Pertumbuhan masyarakat kelas atas juga turun tajam. Sepertinya, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini turut menjalar ke masyarakat kelas atas,” katanya. Jumlah pekerja yang di-PHK pada Januari-Februari 2025 sebanyak 18.610 orang atau meningkat 141,9 % dibanding Januari-Februari 2024 yang sebanyak 7.094 orang. Jika tidak dimitigasi dengan baik, penerapan tarif resiprokal AS juga bakal berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pengurangan pekerja di sejumlah sektor industri.

”Hal itu terutama terjadi pada industri yang ekspornya bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, peralatan elektronik, dan mebel. Hal serupa bakal terjadi pada sejumlah industri yang selama ini terimbas banjir impor produk asal China,” katanya. Kondisi itu dapat memperburuk daya topang konsumsi rumah tangga yang tengah mengalami penurunan jumlah kelas menengah. Jumlah masyarakat kelas menengah RI telah berkurang dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 56 juta orang pada 2021, lalu turun lagi menjadi 51 juta orang pada 2024. Pertumbuhan kelas menengah juga masih negatif, pada 2018-2021 minus 8 %, sedangkan pada 2021-2024 justru minus 9 %. Hal itu menjalar ke pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia, yang pada 2018-2021 tumbuh minus 10 %. (Yoga)

Penyaluran kredit oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara pada triwulan I-2025 melambat, dipengaruhi daya beli masyarakat dan kondisi makroekonomi. Akibatnya, laba bersih yang diperoleh Himbara awal tahun ini merosot seiring langkah antisipasi risiko kredit ke depan. Dalam sepekan terakhir, bank-bank pelat merah merilis laporan kinerja keuangannya pada triwulan I-2025. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Berdasarkan agregasi laporan kinerja triwulan I-2025, penyaluran kredit oleh Himbara mencapai Rp 4.174,24 triliun atau tumbuh 10,34 % secara tahunan. Porsi terbesar penyaluran kredit itu berasal dari Bank Mandiri dan BRI.

Pertumbuhan kredit tersebut berada di atas rerata industri yang per Maret 2025 tumbuh 9,16 % secara tahunan, namun lebih rendah dibanding triwulan I-2024 yang tumbuh 13,96 % dan triwulan IV-2024 yang tumbuh 12,6 %. Laba bersih bank BUMN tersebut juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Per triwulan I-2025, laba bersih Himbara tercatat Rp 31,34 triliun atau turun 11,26 % dibanding triwulan I-2024 yang sebesar Rp 34,87 triliun. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indo-nesia Trioksa Siahaan, Kamis (1/5) mengatakan, ada kecenderungan bank sedikit menahan penyaluran kreditnya demi menjaga likuiditas. Selain itu, pertumbuhan kredit juga dipengaruhi faktor lain, seperti daya beli masyarakat dan faktor global. (Yoga)

Para pegawai PT Arcelor Mittal Nippon Steel (AM/NS) Indonesia, terlihat tengah mengecek produk baja lapis seng (galvanize) sebelum diekspor ke pasar Amerika Serikat, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada hari Rabu (30/4/2025). PT AM/NS Indonesia mengekspor 10.000 ton galvanize senilai 10 juta dollar AS. Pabrik baja dengan kapasitas produksi yang dapat mencapai 400.000 ton per tahun ini menargetkan setiap bulan dapat secara teratur mengekspor 6.000 ton galvanize ke Amerika Serikat sebagai pasar terbesar untuk prduk mereka. (Yoga)

Sektor pertambangan merupakan industri dengan tingkat risiko bahaya tinggi. Pertambangan menempati urutan kedua dalam sektor industri yang paling banyak menyumbang jumlah kasus kecelakaan kerja setelah sektor konstruksi. ”Keselamatan tambang bukan hanya tentang melindungi pekerja, melainkan juga merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing investasi, dan menjamin keberlanjutan industri,” ujar Andi Erwin Syarif, praktisi pertambangan dan industri, Rabu (30/4). Menurut Andi, pemerintah, investor, dan perusahaan harus mengambil peran kepemimpinan dalam transformasi sektor tambang bersama-sama.

Data Kementerian ESDM tahun 2024, kecelakaan tambang didominasi longsor sebesar 25,58 %, diikuti kecelakaan akibat interaksi antar unit sebesar 18,60 %. Berdasar data ESDM per 30 November 2024, sebagian besar korban kecelakaan fatal ialah pekerja kontraktor dan subkontraktor, yakni 80,95 %, serta pekerja dengan pengalaman kerja singkat (0-3 tahun) 88,84 %. Pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kinerja pengawasan dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lapangan. Manajemen perusahaan harus menjamin bahwa standar K3 tidak hanya diberlakukan di internal perusahaan, tetapi juga ditegakkan secara ketat hingga ke seluruh rantai bisnis kontraktor dan subkontraktor.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan intensitas pelatihan keselamatan, khususnya bagi pekerja baru. Pendekatan keselamatan kerja di lapangan harus semakin terintegrasi dengan budaya kerja yang lebih disiplin dan berkelanjutan. Perusahaan pun harus mengubah pola pikir bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari investasi dalam lini bisnisnya, bukan sebaliknya dianggap sebagai beban. Sebab, kesehatan dan keselamatan akan menjamin produksi berjalan lancar, meningkatkan produktivitas, dan keberlanjutan usaha. (Yoga)

Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi/high income pada 2045.  Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyim[ulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk dometik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 pr orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Polandia, dan Korea Selatan, yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut hanya  mungkin terjadi dengan peningkatan pertumbuhan produktivitas sebanyak 1,6 kali lipat, yang akan membutuhkan penciptaan lebih banyak perusahaan menengah (UMKM) dan besar, mendorong kewirausahaan, dan mengalihkan lapangan kerja dari sektor informal dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. (Yetede) 

30 April 2025. Transformasi layanan digital mendorong peningkatan berbasis  fee (fee based income/FBI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Peningkatan FBI pada triwulan 1 2025 mendorong peningkatan laba bersih Perseroan menjadi Rp1,88 triliun, tumbuh 10% secara yoy. Plt Direktur Utsam BSI Bob T Ananta pada saat pemaparan publik kinerja BSI tumbuh 39,3% menjadi Rp1,7 triliun. "Secara komposisi fee based ratio juga naik signifikan per Maret 2025 dari 16,91% ke level 20,35%," kata dia. Lebih lanjut Bob mengatakan meningkatnya fee based adalah impact dari implementasi strategi perbaikan infrastruktur transaction banking sepanjang tahun 2024 seperti peluncuran BYOND by BSI, penambahan EDC, QRIS BSI, ditambah fokus pada bisnis emas  terutama setelah penetapan BSI sebagai bank emas oleh Presiden RI pada 26 Februari 2025. "Dalam kondisi ekonomi global yang chellanging, emas telah menjadi jalan keluar bagi investor  untuk menempatkan dananya dan ini menjadi big opportunity bagi BSI," ungkapnya. Bisnis BSI Emas melalui BYOND by BSI naik signifikan di mana hal tersebut didorong tren pembelian emas oleh nasabah dan kesiapan  produk emas BSI. (Yetede)

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Hery Gunardi menilai, keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini resmi menaungi perusahaan-perusahaan BUMN, memungkinkan BRI menjadi lebih adaptif dan agile serta memiliki fleksibilitas pengelolaan bisnis. "Dengan demikian BRI diharapkan dapat meningkatkan daya saing global dan lebih kompetitif dalam menghadapi berbagai tantangan pasar," kata Hery. Walaupun saat ini secara formal BRI sdah berada di bawah Danantara, Hery memastikan, layanan operasional maupun bisnis perbankan berjalan normal. Nasabah tetap dapat  menikmati layanan terbaik dari BRI. "Jadi, sebenarnya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan," BPI Daya Anagata  Nusantara (Danantara) telah mengumumkan struktur kepengurusan yang lengkap. Hery mengatakan, badan sovereign wealth fun (SWF) ini memiliki struktur organisasi yang berlapis serta memiliki tim yang profesional dan kompeten sesuai bidangnya. "Oleh karena itu, kami percaya, Danantara akan dikelola dengan profesional dan akan membawa manfaat yang lebih baik untuk BRI, untuk BUMN dan untuk masyarakat," kata Hery. (Yetede)