”Backlog” Rumah Menembus 15 Juta Unit
Pemerintah mencatat angka kekurangan rumah atau backlog telah meningkat hingga mencapai 15 juta unit. Beragam upaya dilakukan, termasuk menjajaki tambahan pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Pemeda berharap isu perumahan ditangani sesuai karakteristik budaya masing-masing wilayah, bukan dengan pendekatan yang digeneralisasi. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengatakan, mengutip dari data BPS, angka kekurangan (backlog) rumah mencapai 15 juta unit pada tahun 2025, meningkat 51,5 % dari data 9,9 juta unit yang terekam dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023.
”Karena pasarnya makin luas, keperluan antrean rumah makin tinggi. Sebelumnya, angkanya 9,9 juta (unit) dari BPS dan naik menjadi 15 juta. Sementara rumah tidak layak huni tidak bertambah atau berkurang, sekitar 26 juta rumah,” tutur Fahri dalam Rakor Teknis Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4). Pemerintah tengah menyiapkan dana besar, termasuk dari bank pembangunan multilateral, untuk pembangunan dan renovasi rumah dengan memanfaatkan tanah negara di dalam kota sebagai elemen subsidi.
Penataan kawasan kota juga difokuskan pada pengentasan permukiman kumuh melalui rumah vertikal. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. ”Kami siapkan uang karena pemda dalam sistem kita enggak boleh pinjam, enggak boleh berutang luar negeri. Investasi boleh, tetapi enggak berutang. Namun, kami di pusat bisa, uang ada dan banyak. Target itu tidak terlalu sulit asal tergantung kemampuan kita menyerap anggaran,” ujar Fahri. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023