Program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80.000 koperasi sebelum 12 Juli 2025 mencerminkan strategi big push pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi pedesaan. Dengan total anggaran hingga Rp400 triliun, inisiatif ini menyimpan potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian desa. Namun, tokoh-tokoh dan institusi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa kesenjangan kapasitas SDM dan lemahnya pengawasan bisa menjadikan program ini “ladang korupsi baru”.

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi pemerintah, swasta, ormas sipil, dan akademisi dalam Our Ocean Conference (OOC ) selama sepuluh tahun telah menunjukkan hasil positif. Kerja sama kolektif antarpihak ini perlu dilanjutkan, bahkan ditingkatkan, untuk menyelamatkan laut dari beberapa ancaman krusial, seperti perubahan iklim, polusi plastik, penangkapan ikan berlebih, dan degradasi ekosistem laut. Mantan Menlu AS, John Kerry sekaligus tokoh sentral lahirnya OOC menyatakan pentingnya tanggung jawab kolektif berbasis moral, ilmiah, politik, dan ekonomi. ”Kita tidak bisa hanya datang ke konferensi, membuat janji, lalu kembali ke rumah dengan perasaan telah cukup berbuat,” kata Kerry di hadapan delegasi puluhan  negara, dalam pembukaan OOC Ke-10 di Busan, Korsel, Selasa (29/4).

Mengutip evaluasi dan laporan dari World Resources Institute, Kerry mengungkap bahwa dalam satu dekade, OOC telah menghasilkan lebih dari 2.600 komitmen dengan nilai lebih dari 133 miliar USD untuk aksi konservasi laut dan perubahan iklim, dua pertiga dari komitmen tersebut telah selesai dikerjakan dan dalam proses penyelesaian. Sebagai contoh keberhasilan kolaboratif, Kerry memuji inisiatif Korsel yang berkomitmen membangun pelabuhan hijau guna mendukung pengiriman maritim nol emisi. Langkah ini sejalan dengan target global pengurangan emisi sektor pelayaran,termasuk pembentukan 51 koridor pelayaran hijau yang telah disepakati di bawah koordinasi Organisasi Maritim Internasional (IMO). (Yoga)

Kebijakan tarif resiprokal AS berpotensi memperparah gelombang PHK di sektor tekstil dan alas kaki berorientasi ekspor yang berlangsung sejak pandemi. Kondisi ini diperburuk oleh ketatnya persaingan global dan tingginya ketergantungan pada pasar ekspor. Isu ini diperkirakan akan menjadi sorotan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal atau tarif Trump yang menggemparkan dunia, sebagai bagian dari ”Hari Pembebasan” untuk meningkatkan ekonomi AS dan lepas dari ketergantungan pada negara lain. Produk impor dari semua negara mitra dagang AS dikenai tarif universal 10 %. Selain itu, ada pula tarif tambahan yang disebut sebagai tarif resiprokal.

Tarif tambahan diberikan kepada negara yang memiliki defisit perdagangan dengan AS. Indonesia terdampak tarif hingga 32 %. Sektor padat karya berorientasi ekspor, terutama tekstil dan alas kaki, tidak hanya menyumbang porsi penting dalam ekspor manufaktur, tetapi juga menyerap tenaga kerja usia muda-tua dan berpendidikan rendah dalam jumlah besar. Kategori pekerja seperti ini secara struktural berada dalam posisi rentan. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI) Muhammad Hanri, dalam Labor Market Brief LPEM UI edisi 4 April 2025, mengatakan, di antara semua industri mikro-kecil (IMK), industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki menempati posisi penting. Sesuai data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada Survei IMK 2022, sektor tekstil menaungi lebih dari 303.000 IMK atau 7 % dari total IMK nasional.

Sedang sektor kulit dan alas kaki mencakup lebih dari 60.000 perusahaan IMK atau 1,4 % dari total IMK nasional. ”IMK sektor tekstil dan alas kaki lebih terbuka bagi tenaga kerja muda ataupun tua yang secara umum lebih rentan terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Saat bersamaan, sebagai negara eksportir barang-barang manufaktur ringan, seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, Indonesia cukup bergantung pada akses pasar global, terutama AS,” ujar Hanri. Penerapan tarif  resiprokal oleh AS semakin memperparah kondisi karena produk IMK terancam kehilangan daya saing akibat tambahan tarif masuk. Penurunan permintaan ekspor kemungkinan besar akan mendorong perusahaan melakukan efisiensi, melalui PHK. (Yoga)

Pemerintah mencatat angka kekurangan rumah atau backlog telah meningkat hingga mencapai 15 juta unit. Beragam upaya dilakukan, termasuk menjajaki tambahan pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Pemeda berharap isu perumahan ditangani sesuai karakteristik budaya masing-masing wilayah, bukan dengan pendekatan yang digeneralisasi. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengatakan, mengutip dari data BPS, angka kekurangan (backlog) rumah mencapai 15 juta unit pada tahun 2025, meningkat 51,5 % dari data 9,9 juta unit yang terekam dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023.

”Karena pasarnya makin luas, keperluan antrean rumah makin tinggi. Sebelumnya, angkanya 9,9 juta (unit) dari BPS dan naik menjadi 15 juta. Sementara rumah tidak layak huni tidak bertambah atau berkurang, sekitar 26 juta rumah,” tutur Fahri dalam Rakor Teknis Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4). Pemerintah tengah menyiapkan dana besar, termasuk dari bank pembangunan multilateral, untuk pembangunan dan renovasi rumah dengan memanfaatkan tanah negara di dalam kota sebagai elemen subsidi.

Penataan kawasan kota juga difokuskan pada pengentasan permukiman kumuh melalui rumah vertikal. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. ”Kami siapkan uang karena pemda dalam sistem kita enggak boleh pinjam, enggak boleh berutang luar negeri. Investasi boleh, tetapi enggak berutang. Namun, kami di pusat bisa, uang ada dan banyak. Target itu tidak terlalu sulit asal tergantung kemampuan kita menyerap anggaran,” ujar Fahri. (Yoga)

Wacana kenaikan tarif Transjakarta kembali mengemuka. Kenaikan tarif ini diharapkan selaras dengan manfaat yang didapatkan warga. Ongkos sekali naik Transjakarta sebesar Rp 3.500 berlaku sejak layanannya meluncur di jalanan Jakarta pada 20 tahun lalu. Kebutuhan penyesuaian tariff ini direkomendasikan lagi oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4). DTKJ mengusulkan kenaikan tarif menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk, yakni pukul 07.01-10.00 WIB dan pukul 16.01-21.00 WIB.

Usulan ini mendapat berbagai tanggapan warga. Sebagian mendukung, ada juga yang menolak. Namun, warga berharap layanan Transjakarta dapat ditingkatkan. Bagi Wahyuni (34) warga Jakpus, pengguna Transjakarta setiap hari, usulan kenaikan ini masih dalam batas wajar. Dia tidak menolaknya. ”Transjakarta sudah sangat membantu saya dalam mobilitas sehari-hari. Usulan kenaikan tarif ini sebenarnya tak terlalu besar dibanding kenaikan biaya lainnya,” ujar Wahyuni, Selasa (29/4). Menurutnya, langkah itu baik untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan armada tetap berfungsi dengan laik.

Namun, jika tarif dinaikkan, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata. ”Saya berharap manajemen waktu dan pengawasan armada bisa lebih baik agar perjalanan lebih tepat waktu,” ucap Wahyuni. Ia juga menyoroti kondisi beberapa halte Transjakarta yang kurang memadai, seperti pendingin udara tidak berfungsi, ruang tunggu terbatas, dan kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Ia juga berharap Pemprov DKI Jakarta lebih memperhatikan integrasi antarmoda transportasi agar tak kesulitan saat harus berpindah dari Transjakarta ke MRT atau LRT. (Yoga)

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Padahal, keuangan syariah dapat berperan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % pada 2029. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah tersebut. Hal ini mengemuka dalam BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025 yang digelar PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta, Selasa (29/4/2025). Menurut Chief Executive Officer Danantara, Rosan P Roeslani, pangsa pasar termasuk aset perbankan syariah di negeri ini masih dibawah 9 % dari total perbankan nasional.

”Ini sangat kecil kalau dibanding (jumlah) penduduk Indonesia yang 87 % (dari 281 juta) adalah Muslim,” ungkapnya. Angka itu jauh di bawah negara berpenduduk Muslim lebih sedikit. Pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia dan Qatar masing-masing mencapai 29 % dan 27 %. Tingkat inklusi keuangan syariah yang menggambarkan akses terhadap layanan syariah di Indonesia juga masih 12,88 % pada 2024. ”Ini PR kita bersama. Kita inginkan peran ekonomi syariah semakin besar di Indonesia,” ujar Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Pemerintah tetap mewaspadai kondisi ekspor komoditas syariah karena dampak tarif Trump, dengan mendukung keuangan syariah. Sebagai lembaga yang mengelola asset BUMN sekitar Rp 14.700 triliun, Danantara akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah Indonesia.”Speed (pengembangannya) harus diakselerasi sehingga peran keuangan syariah bisa lebih besar dan lebih baik,” ucapnya. Agar pengembangan ekonomi syariah lebih cepat, Rosan meminta perbankan syariah dan konvensional bekerja sama, mencakup perluasan inklusi keuangan syariah, distribusi produk bisnis syariah, dan SDM. (Yoga)

Realisasi investasi Indonesia pada kuartal 1-2025 tetap terjaga di level yang tinggi, sehingga menumbuhkan optimisme bahwa terget investasi tahun ini masih bisa dicapai  meski ketidakpastian ekonomi global kian meningkat. Selama tiga bulan  pertama 2025, realisasi investasi  mencapai Rp 465,2 triliun, meningkat 15,9% secara year on year (yoy) atau hanya turun tipis dari pertumbuhan kuartal 1-2023 yang di level 16,5% dan turun sekitar 5% poin dari kuartal 1-2424 yang dilevel 22,1%. Bahkan, realisasi investasi selama kuartal 1-2025 itu setara dengan 24,4% total target realisasi investasi secara keseluruhan pada tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun. Proporsi pencapaian  ini lebih besar dari proporsi pencapaian realisasi investasi kuartal 1-2024 yang hanya sebanyak  23,5% dari target. Tahun lalu, target realisasi investasi ditetapkan sebesar Rp 1.650 triliun. Namun demikian, jumlah pihak mengingatkan, optimisme itu harus tetap dibarengi upaya serius penyelesaian sejumlah pekerjaan umum (PR) seperti kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah pun perlu mempercepat realisasi proyek strategis nasional. Semua ini dibutuhkjan ditengah ketidakpastian global yang meningkat menyusul penerapan tarif impor resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump. Selain itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) yang hanya sebesar Rp230,4 triliun atau 49,5% dari total investasi dengan pertumbuhan hanya 12,7% (yoy) bisa dilihat sebagai bentuk penurunan kepercayaan asing terhadap iklim investasi di Indonesia. (Yetede)

Diumumkannya Liberation Day oleh Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 berbuntut panjang dan rumit, apalagi bila dibayangkan dampaknya terhadap perdagangan multilateral yang digawangi oleh World Trade Organozation atau WTO yang kini beranggotakan 166 negara dan kawasan pabean independen. Perlu kita memahami beberapa terminologi dasar yang berlaku  di WTO untuk mengkaji apakah kebijakan Trump menaikkan tarif impor AS awal April lalu, meskipun kemudian ditunda selama tiga bulan kecuali terhadap China, berpotensi melanggar komitmen AS sendiri di WTO. Pertama, tentang tarif bindings atau perikatan tarif. Sebagaimana negara anggota WTO lainnya dan sebagai hasil perundingan sepanjang sebelum akhirnya WTO terbentuk pada tahun 1995, AS membuat komitmen dengan mendaftarkan sebagian besar bea masuknya berdasarkan penomoran  harmonized system code atau HS code. Tarif yang diikat ini merupakan tingkat tarif teringgi yang akan dikenakan AS terhadao barang impor sesuai nomor HS masing-masing. Ini dikenal juga dengan sebutan bound tariff ceillings atau batas dan tarif. Kedua, memahami termonology applied tariff atau tarif yang berlaku dalam kaitannya dengan tarif terikat di atas. Applied tariif adalah bea masuk yang nyata duberlakukan di perbatasan kepabeanan AS yang sama, seperti juga dilakukan banyak anggota WTO, umumnya lebih rendah dari tingkat tarif terikat, namun tidak boleh lebih tinggi dari tingkat tarif terikat. (Yetede)

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, akselerasi dalam memperkuat ekonomi wholesale dan memperluas penyaluran kredit berkelanjutan menjadi langkah utama perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Strategi tersebut berhasil mendorong capaian kinerja yang solid sekaligus mempercepat transformasi digital guna memperluas akses layanan keuangan. Sinergi dengan berbagai mitra serta partisipasi dalam program pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan pembiayaan di sektor-sektor prospektif dan resilen serta digitalisasi layanan finansial, menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, bank berlogo pita emas ini akan konsisten melanjutkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan melalui akselerasi segmen wholesale dan penguatan  ekosistem ritel, sambil tetap mengedapankan manajemen risiko secara disiplin. "Dengan fokus pada peningkatan dana murah berbasis transaksi serta pembiayaan ke sektor-sektor unggulan, kami optimistis dapat menjaga efisiensi biaya dana dan mendukung ekspansi bisnis secara  sehat dan berkesinambungan," tegas Darmawan. (Yetede)