PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co memproyeksikan produksi gula pada 2024 bisa mencapai 978.832 ton seiring dengan potensi dan upaya efisiensi yang dilakukan perusahaan. Direktur Utama SGN, Aris Toharisman mengatakan bahwa untuk produksi gula SGN tahun ini berhasil mencapai 750.268 ton atau sekitar 33% dari total produksi gula nasional sebesar 2,271 juta ton dengan rerata rendemen nasional 7,32%. Dia menjelaskan bahwa 4 PG tersebut a.l adalah PG Takalar dengan rendemen sebesar 8,46%, PG Pradjekan dengan rendemen sebesar 8,36%, PG Wonolangan dengan rendemen sebesar 8,02%, dan PG Gempolkrep dengan rendemen 8,01%. Menurutnya, produksi gula tahun ini sangat bagus karena dampak musim kekeringan atau El Nino yang mendongkrak produktivitas tanaman tebu dengan maksimal. Selain karena faktor iklim, imbuhnya, SGN juga menjalankan strategi pada musim giling 2023 yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil yang mampu mengedukasi petani untuk memperbaiki kualitas tebunya, baik saat budi daya maupun panen. “Ke depan SGN berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan petani, membantu pendanaan melalui sinergi BUMN dengan Himbara, dan memperluas pelaksanaan program Makmur bersama PT Petrokimia dalam pemenuhan pupuk bagi petani,” katanya.

Dampak perubahan iklim di berbagai belahan dunia terlihat nyata dalam wujud gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, badai, dan banjir. Dunia tidak bisa memitigasi bencana yang diakibatkan perubahan iklim tanpa mengatasi akar penyebabnya, yakni ketergantungan terhadap energi atau bahan bakar fosil, yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar saat dibakar. Emisi ini memerangkap panas di atmosfer yang memicu suhu bumi meningkat dari waktu ke waktu. Program Lingkungan PBB (United Nations for Environment Program/UNEP) mencatat, 90 % karbon dioksida global berasal dari bahan bakar fosil.

Sayangnya, komitmen dan ambisi dunia dalam mewujudkan target karbon netral bertolak belakang dengan fakta yang menunjukkan bahwa produksi batubara, minyak, dan gas di berbagai belahan dunia masih terjadi secara masif. Dalam laporan Kesenjangan Produksi (Production Gap) 2023 yang dirilis UNEP, November ini, terungkap adanya ketidaksesuaian antara produksi batubara, minyak, dan gas di 20 negara produsen utama, termasuk Indonesia, dengan batasan produksi global yang sesuai target Perjanjian Paris. Kesenjangan produksi bahan bakar fosil penghasil emisi karbon per tahun 2030 diproyeksi akan 110 % lebih banyak dibandingkan yang seharusnya.

UNEP menyoroti Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki ketergantungan ekonomi sangat tinggi terhadap sumber energi fosil, di mana industri minyak dan gas berkontribusi hingga 12 % terhadap PDB. Di samping itu, In- donesia juga  masih tercatat aktif sebagai eksportir batubara terbesar ketiga dunia. Akibat kebijakan energi dari banyak  negara, ada potensi peningkatan produksi batubara global hingga 2030 serta produksi minyak bumi dan gas global hingga 2050. Masih adanya kesenjangan produksi energi fosil secara global menunjukkan ambisi dunia dalam mengurangi emisi karbon dioksida hingga titik netral tidak sejalan dengan komitmen setiap negara dalam bertransisi energi. (Yoga)

Kebijakan upah minimum yang akan ditetapkan dalam seminggu ke depan turut menentukan nasib laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024. Di tengah potensi pelemahan ekspor yang berlanjut serta investasi yang ”wait and see”, konsumsi kelas menengah bergaji upah minimum provinsi menjadi  andalan menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 %. Akibat ketidakpastian kondisi ekonomi global yang menjadi-jadi, ”mesin” eksternal pendorong utama ekonomi seperti ekspor dan investasi asing belakangan ini tidak bisa terlalu diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pada saat seperti itu, ekonomi hampir sepenuhnya bergantung pada mesin internal, yaitu konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat.

Sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) selalu berkisar 51-57 $. Terakhir, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 52,62 % terhadap PDB. Kemenaker sudah mengeluarkan aturan terbaru yang memastikan adanya kenaikan upah minimum tahun depan, seperti tertuang dalam PP No 51 Tahun 2023. Sampai detik ini, formula kenaikan upah yang terkandung dalam aturan baru itu masih diperdebatkan kalangan pekerja dan pengusaha. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, Senin (13/11) mengatakan, kenaikan UMP dan UMK berdampak signifikan pada laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, geliat konsumsi selama ini memang bergantung pada masyarakat berpenghasilan menengah yang pendapatannya stabil dan rutin. (Yoga)

Kontribusi serapan tenaga kerja sektor industri pengolahan atau manufaktur per Agustus 2023 menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini berarti laju serapan tenaga kerja industri pengolahan  lebih lambat ketimbang sejumlah sektor ekonomi lainnya. Mengutip data BPS, porsi serapan tenaga kerja industri pengolahan pada Agustus 2023 sebesar 13,83 % dari total jumlah penduduk bekerja. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 14,17 %. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk bekerja 139,85 juta orang. Adapun pada Agustus 2022 jumlahnya sebanyak 135,30 juta orang. Jumlah tenaga kerja industri pengolahan selama periode tersebut juga bertambah sekitar 180.000 orang.

”Jumlah serapan tenaga kerja bertambah, tetapi kontribusinya malah menurun. Berarti laju serapan tenaga kerja sektor industri pengolahan kalah cepat dibandingkan dengan sektor lain,” ujar Head of Center of Industry, Trade, Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Senin (13/11). Ia menambahkan, jika dilihat lebih detail, porsi serapan tenaga kerja melaju lebih cepat di berbagai sektor jasa. Sektor akomodasi dan makanan minuman pada Agustus 2023 berkontribusi menyerap tenaga kerja 7,71 %, meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yang  sebesar 7,1 %. Andry menjelaskan, apabila dilihat dengan perspektif yang lebih luas, ini merupakan bagian dari gejala deindustrialisasi. Artinya, peran industri pengolahan dalam struktur perekonomian Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan sektor jasa. (Yoga)

Guru Besar Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Prof Judy Retti B Witono mengungkapkan bahwa maggot memiliki potensi dan dapat digunakan sebagai solusi efektif dalam mengatasi masalah sampah organik. Hal tersebut disampaikan Prof. Judy dalam Presentasi Kunci “Pengolahan Limbah Organik Melalui Budidaya Maggot”, Sabtu (4/11). Prof Judy menjelaskan secara terperinci bagaimana maggot, dalam bentuk larva lalat tentara hitam, mampu mengolah sampah organik dengan efisien.  Prof Judy juga menyampaikan urgensi pengelolaan sampah organik melalui budi daya maggot sebagai solusi terhadap permasalahan yang semakin memprihatinkan.

Dalam pemaparannya, Prof Judy menyoroti masalah penumpukan sampah organic yang mencapai lebih dari 50 % total sampah yang saat ini hanya dibuang begitu saja. Prof Judy menggarisbawahi urgensi untuk memahami mengapa pembudidayaan maggot sangat penting dalam menangani masalah ini. “Maggot menjadi solusi yang tak hanya penting, tetapi juga mendesak dalam menangani masalah sampah organic yang masih banyak diabaikan atau hanya ditumpuk di tempat pembuangan sampah,” ujar Prof Judy.

 “Sampah organik, ketika terfermentasi, menghasilkan gas metana yang tak hanya berdampak pada polusi saat ini, tetapi juga akan berdampak padaefek rumah kaca pada masa depan,” ucapnya. Ia menekankan bahwa penanganan limbah organik dengan maggot dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya membiarkannya membusuk atau dibuang begitu saja. “Maggot bisa digunakan sebagai sarana pengelolaan sampah yang lebih ekonomis dan efisien,” tuturnya. Budi daya maggot tidak hanya menangani sampah organik, tetapi juga membuka potensi penggunaan hasilnya untuk berbagai keperluan, mulai dari pakan ternak, produk kimia, hingga produk kosmetik. Dengan demikian, budi daya maggot menjadi solusi holistis dalam mengelola sampah organik sambil memberikan manfaat yang lebih luas. (Yoga)

JAKARTA,ID-Perbedaan margin harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi berpotensi diselewengkan oleh pihak-pihak yang sepatutnya tidak mendapat pupuk bersubsidi, seperti petani dengan lahan besar hingga korporasi perkebunan. Hal inilah yang menjadi penyebab karut marut  penyaluran pupuk bersubsidi yang kerap dinilai tak tepat sasaran. "Ada suatu peluang yang cukup besar pupuk yang disubsidi ini istilahnya 'merembes' ya, sebelum dia sampai ke yang ditargetkan, dia (pupuk subsidi, red), itu bisa atau berpeluang untuk 'merembes' untuk yang tidak subsidi," ujar Rektor Perbanas Institute Jakarta yang juga Ketua Komtab Ketahanan Pangan kadin Indonesia Hermanto Siregar kepada Beritasatu.com, Senin (13/11/2023). Ia menambahakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai target terjadi karena pendataan yang kurang rinci. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) merilis kinerja keuangannya sebulan setelah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pekan pertama Oktober 2023. Sebagai emiten pendatang baru, perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu ini tampil meyakinkan dengan mencetak pendapatan dan laba bersih yang kompak naik sepanjang sembilan bulan 2023. Saham perseroan berkode BREN bahkan sudah lebih dulu melesat 579% ke level Rp 5.300 dari harga IPO yang sebesar Rp 780 per saham. Merujuk pada laporan keuangan konsolidasi interim yang dipublikasikan pada Senin (13/11/2023). Barito Renewables mencatat kenaikan pendapatan sebanyak 5,13% pada periode Januari-September 2023 menjadi US$ 445,2 juta, dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 423,5 juta. (Yetede)