Presiden Jokowi mengharap pembahasan penambahan saham pemerintah sebanyak 10 % di Freeport Indonesia segera diputuskan. Dengan demikian, perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, setelah tahun 2041 bisa segera dikeluarkan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, Senin (13/11). ”Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 % saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Presiden Jokowi.

Presiden berharap agar pembahasan dapat diselesaikan pada akhir November ini. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia memberikan dua syarat untuk perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua. Syarat tersebut adalah penambahan saham pemerintah sebanyak 10 % dan pembangunan smelter baru di Papua. Adapun perpanjangan masa operasi yang diberikan 2 x 10 tahun setelah 2041. Secara terpisah, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir menambahkan, saat ini BUMN melalui MIND ID sudah memiliki 51 % saham PT Freeport Indonesia. Ke depan, diharapkan hilirisasi dan industrialisasi bisa berlanjut. Karena itu, pembangunan smelter untuk mengolah hasil pertambangan emas dan tembaga diperlukan. (Yoga)

Empat gerobak kopi diparkir di sisi jalan kompleks perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Di dalam boks gerobak itu tersusun minuman kopi robusta racikan barista. Sungguh-sungguh ibarat di mal atau kedai kopi langganan penikmat kopi kalangan menengah ke atas. Senin (13/11) siang itu, suhu udara melampaui 32 derajat celsius. Sejak pagi, penjual kopi yang kebanyakan anak muda menunggu kehadiran pembeli. Ada pelanggan setia dan ada yang kebetulan melintas. Benny (23), pedagang kopi dari salah satu merek berjejaring, menuturkan, kurang dari tiga jam, ia berhasil menjual 100 gelas kopi. Harga per gelas Rp 8.000 untuk kopi susu biasa atau dicampur es. Mayoritas pembeli adalah pegawai kantoran setempat. Ada juga tamu dari luar daerah yang hendak mengikuti acara di sekitar tempat itu.  

“Ada pejabat, seperti anggota DPR, yang mau ke situ,” kata Benny menunjuk gedung berwarna merah putih, kantor KPK itu hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat berjualannya. Benny pun bergurau, pejabat yang hendak ke kantor KPK memang butuh kopi agar lebih fokus ketika menjawab pertanyaan dari penyidik. Menurut Benny, tren menjual kopi premium di jalanan mulai ramai satu tahun belakangan. Metode tersebut merupakan bagian dari strategi pemasaran untuk mendekati pelanggan. Produsen minuman memilih keluar dari mal atau kedai kopi yang selama ini dirasakan eksklusif bagi kalangan menengah ke atas. ”Kita berusaha mendekati pelanggan. Pelanggan tidak perlu susah-susah menembus kemacetan hanya untuk menikmati kopi di mal atau kedai. Pelanggan tidak lagi bayar parkir. Harga kopi di sini juga jauh lebih murah dibandingkan di mal atau kedai kopi premium,” kata Benny.

Deni Hardimansyah (39), salah satu karyawan swasta yang bekerja di kawasan Kuningan, Jaksel, memilih kopi keliling premium sejak dua bulan yang lalu. Dalam sehari, ia bisa meminum kopi sebanyak dua sampai tiga gelas. Ia memilih kopi keliling premium lantaran kemasannya lebih mudah dibawa ke mana saja, seperti saat menongkrong ataupun ke kantor. Kemasannya yang menggunakan gelas plastik bertutup itu berbeda dengan kopi keliling biasa yang hanya menggunakan gelas plastik tanpa tutupan. Deni tidak mempersoalkan lingkungan tempat ia membeli kopi keliling premium. Ia tidak meminum kopinya di lokasi, tetapi menikmatinya di tempat yang nyaman. Dari sisi rasa, menurut Deni, kopi keliling premium tidak kalah dengan kopi yang dijual di gerai dengan harga yang lebih mahal. Begitu mudahnya penikmat kopi merasakan kopi bintang lima dari tangan para pedagang kaki lima. (Yoga)

Berdasarkan laporan World Energy Outlook 2023 dari Badan Energi Internasional (IEA), diperkirakan penggunaan energi fosil pada saat emisi karbon nol tahun 2050 akan menyusut drastis. Untuk merealisasikan target global tersebut, semua negara berupaya melakukan transisi energi mengacu komitmen Perjanjian Paris COP 21 tahun 2015. Setiap negara berupaya mengimplementasikan kontribusi reduksi emisi karbon yang ditetapkan secara nasional (nationally determined contribution / NDC) yang disepakati dengan lembaga perubahan iklim dunia, UNFCCC. Negara-negara yang berlimpah energi fosil pun dituntut untuk mendukung langkah dunia ini. Transisi energi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi juga mengancam kelangsungan ekonomi negara produsen energi, terutama yang mengandalkan sumber daya fosil bagi kemajuan ekonomi. Negara itu umumnya berada di kawasan Timur Tengah yang berlimpah sumber daya minyak bumi. Energi fosil harus dapat beriringan dengan berkembangnya EBET di masa depan.

Gulf Cooperation Council (GCC) yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman masih memiliki permintaan yang tinggi terhadap komoditas minyak buminya. Namun, dihadapkan pada ketidakpastian akibat fenomena transisi energi secara global. Dari ke-6 negara GCC, UEA memiliki posisi paling strategis. Hal tersebut dimanfaatkan negara kawasan Asia untuk menjadi mitra pemasok energi dalam jangka panjang demi menjaga stabilitas ekonomi Asia. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan karena menciptakan kemajuan bagi kedua pihak sekaligus memperkuat ekonomi UEA dari sisi non-migas. Jadi, mengurangi ketergantungan UEA terhadap ekspor migas. Bentuk kerja sama yang sudah dilakukan antara lain UEA bersama ADNOC, perusahaan minyak Abu Dhabi, memberikan konsesi minyak darat dan lepas pantai kepada perusahaan China, Jepang, Korsel, dan India. UEA juga berambisi mengembangkan sektor petrokimia terbesar di dunia pada 2025 dengan melibatkan perusahaan India. Jepang diberi konsesi perminyakan di sejumlah lokasi hingga 2058.

Perusahaan China (CPECC) membangun jalur pipa minyak rute Habshan-Fujairah yang memungkinkan pemuatan minyak mentah UAE tak perlu melewati Selat Hormuz yang merupakan chokepoint. Dengan Korea Selatan, selain bermitra bisnis minyak, UEA menjalin kontrak kerja sama pengembangan nuklir. Dengan sejumlah negara tersebut, UEA mencari peluang untuk mengembangkan sector lain di luar migas. UEA berambisi mengembangkan industri canggih berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kerja sama ini menggandeng China dan India. Upaya transisi ekonomi negara Timur Tengah tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional, misalnya mengembangkan potensi wisata Indonesia, membangun infrastruktur vital, memproduksi baterai kendaraan listrik berbasis nikel, akselerasi pemanfaatan EBT, hingga modernisasi teknologi kilang-kilang minyak Indonesia, yang dalam jangka panjang dapat berkontribusi positif bagi perekonomian negara investor Timur Tengah. Saat ini, salah satu infrastruktur penting yang dibangun di Indonesia lewat kerja sama denganTimur Tengah adalah PLTS Terapung Cirata. (Yoga)

Pemerintah mengandalkan setoran pajak penghasilan (PPh) dalam mengerek target penerimaan pajak tahun ini. Tak hanya migas, target PPh nonmigas pun ikut pemerintah kerek. Target penerimaan pajak tahun ini yang meningkat tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023, yang merevisi Perpres No 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam beleid anyar ini, pemerintah mematok target penerimaan pajak 2023 mencapai 1.818 triliun, naik 5,82% dari target awal yang sebesar Rp 1.718 triliun. Kenaikan target tersebut terutama didorong setoran PPh migas sebesar Rp 71,65 triliun, lebih tinggi 16,62% dari target awal. Adapun PPh migas berasal dari PPh minyak bumi, gas alam, dan migas lainnya. Sebagian besar PPh migas berasal dari PPh minyak bumi, yang dipengaruhi asumsi harga minyak mentah Indonesia alias Indonesia Crude Price (ICP), kurs rupiah, lifting minyak, dan cost recovery. Selain itu, kenaikan target pajak juga didorong setoran PPh nonmigas yang meningkat 11,94% dari target awal. Juga, target penerimaan pajak lainnya yang melonjak 24,42% dari target semula. Sayangnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum bisa menjelaskan terkait kenaikan target PPh migas dan nonmigas tahun ini. "Saya cek dulu," kata Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak kepada KONTAN, Selasa (14/11). Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, keputusan pemerintah mengerek target penerimaan PPh migas di 2023 berkaitan dengan spekulasi harga komoditas global pada kuartal keempat tahun ini yang diprediksi banyak pihak bakal naik. Hal itu sejalan dengan peningkatan kebutuhan energi menjelang akhir tahun karena musim dingin. Sementara, menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita, target penerimaan dari PPh migas dan nonmigas 2023 yang meningkat merupakan imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah, selain kenaikan harga komoditas global.

PT Astra International Tbk (ASII) masih akan menginjak gas dalam ekspansi tahun depan. ASII membuka peluang investasi, baik investasi baru ataupun investasi yang berhubungan dengan bisnis inti perusahaan. Presiden Direktur Astra International, Djony Bunarto Tjondro mengatakan, seluruh investasi ASII dilakukan berdasarkan kajian dengan prospek bisnisnya. Saat ini, ASII memiliki tujuh lini bisnis utama. Di antaranya, otomotif, alat berat, dan pertambangan, jasa keuangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, serta properti. Ekspansi ASII ini terus dilakukan kendati kas internal ASII cenderung turun dan jumlah kewajiban meningkat. Djony melihat penurunan kas dan kenaikan liabilitas bisa terjadi di tengah gencarnya ekspansi. Sayangnya, Djony belum memaparkan secara gamblang sektor atau perusahaan apa yang dibidik ASII tahun depan. Yang jelas, investasi atau akuisisi tersebut bisa memberikan return yang baik dan potensial untuk dibawa ke dalam portofolio Astra. Head of Investor Relations ASII, Tira Ardianti mengatakan, total rencana capex ASII di tahun 2023 sebenarnya sekitar Rp 26,5 triliun. Sehingga, nilai penyerapan ini juga lebih tinggi dari tahun lalu. Wajar saja, ASII banyak melakukan akuisisi penambahan modal ataupun pengambilan saham di beberapa perusahaan. "Lalu, ada beberapa aksi korporasi lain, termasuk pengambilan saham di Nickel Industries Limited (NIC), penambahan investasi di Halodoc, akuisisi OLX, dan akuisisi Hotel Mandarin Oriental, ujarnya. Analis NH Korindo Sekuritas, Axell Ebenhaezer menilai, kinerja ASII ke depan masih akan kuat, disokong pemulihan ekonomi dan keyakinan konsumen. Dia menilai, saham ASII undervalue.

Indonesia terus memburu peluang untuk mendapatkan investasi melalui penguat an kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat di tengah tantangan global. Dalam pertemuan di AS, Selasa (14/11), kedua pemimpin negara tersebut menyepakati penguatan kerja sama ekonomi.Saat menyambut Presiden Joko Widodo di Gedung Putih, Presiden Joseph R. Biden berharap hubungan antara Indonesia dan AS bisa makin kuat dan menuju kemitraan yang strategis dan komprehensif.Beragam kesepakatan di berbagai bidang pun disepakati dalam kunjungan tersebut, termasuk di antaranya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, transisi energi, dan penghiliran yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Harapan baru untuk pelaksanaan penghiliran yang telah menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo tercipta dalam pertemuannya dengan Presiden Biden di Gedung Putih.Dalam keterangan yang disampaikan Gedung Putih, AS memastikan komitmen untuk menjadi mitra Indonesia dalam sektor energi dan mineral yang berkelanjutan. Salah satunya adalah memastikan nota kesepahaman kedua negara tentang pengembangan energi dan mineral yang berkelanjutan bisa berjalan.Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifi n Tasrif dan Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim tersebut melingkupi kerja sama teknis guna meningkatkan penggunaan sumber daya energi terbarukan, meningkatkan teknologi untuk pertambangan dan pengolahan mineral yang bertanggung jawab, serta mendukung pembangunan sektor mineral penting yang rendah emisi di Indonesia. 

Perkara penghiliran itu juga menjadi salah satu latar belakang Jokowi menyempatkan diri menemui Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson di AS. Saat bertemu Adkerson, Jokowi menyambut baik pembahasan divestasi tambahan saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10%. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan Freeport McMoran mendukung upaya penghiliran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu terlihat dari komitmen Freeport Indonesia yang membangun smelter di Jawa Timur. Sementara itu dalam pertemuan yang sama, Presiden AS Joe Biden menegaskan komitmen AS untuk memperkuat kemitraan dengan Indonesia. Dia juga menyatakan dukungan terhadap Indonesia yang sedang memulai proses menjadi anggota penuh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Biden bahkan menyatakan telah meminta tambahan US$172 juta untuk digelontorkan melalui program baru di berbagai sektor, termasuk penanganan perubahan iklim, pemanfaatan energi bersih, pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan. Investasi yang ditanamkan oleh Negeri Paman Sam pun terpantau terus meningkat selepas pandemi Covid-19, hingga mencapai US$2,44 miliar pada periode Januari—September 2023.Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan AS harus didasari dengan sikap saling menghormati dan menggali potensi yang bisa menguntungkan kedua negara. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah agar realisasi kerja sama yang telah disepakati dikelola dengan baik dengan skala prioritas yang jelas.

Bank Mandiri terus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat terus berkembang, memberikan nilai tambah, serta mampu untuk bersaing di pasar. Salah satunya upaya Bank Mandiri agar UMKM naik kelas yakni dengan menggelar kembali program UMKM Merah Putih 2023 bertajuk “Accelerate Growth Through Digital Innovation” hasil kolaborasi antara Bank Mandiri dengan PT Rintis Sejahtera (Jaringan Prima).Kegiatantersebut berlangsung pada 14—17 November 2023 di Assembly Hall, Menara Mandiri Lantai 9, Jakarta Selatan, dengan fokus pada peningkatan kemampuan adaptasi serta perkembangan bisnis terhadap ekosistem digital.Senior Executive Vice President Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso menjelaskan bahwa tren belanja masyarakat telah beralih dari offline ke online sehingga para pelaku UMKM harus bisa menyesuaikan diri dengan tren baru supaya bisa menjual produk unggulan mereka kepada lebih banyak orang. “Rangkaian acara UMKM Merah Putih merupakan wadah bagi para pelaku UMKM agar terus berkembang dan bertransformasi. Inisiatif ini juga selaras dengan program Pemerintah yang aktif untuk menyukseskan UMKM naik kelas dan Go Digital,” ujar Josephus dalam seremoni pembukaan di Jakarta, Selasa (14/11).Hadir pada seremoni pembukaan tersebut antara lain Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi UKM Siti Azizah, Penasihat Utama IIKBM Henny Darmawan, dan Advisor Marketing PT Rintis Sejahtera Hariyanto Djumali.Dalam program UMKM Merah Putih tahun ini diharapkan lebih dari 2.000 pelaku UMKM bisa Go Digital dan memaksimalkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan bisnis ke depan yang mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Adapun UMKM yang terlibat antara lain puluhan UMKM Rumah Binaan (RB) Bank Mandiri dan Kementerian BUMN, mitra binaan Ikatan Istri Karyawan Bank Mandiri (IIKBM) dan Johnny Andrean Group serta alumni program Mandiri Sahabatku (MS) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bank Mandiri juga berkolaborasi dengan mitra e-commerceTokopedia untuk mendukung transformasi digital para pelaku UMKM yang tergabung dalam UMKM Merah Putih agar bisa berjualan secara daring di Tokopedia.

Upaya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat makin terbuka seiring dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Negeri Paman Sam untuk bertemu dengan mitranya Presiden AS Joe Biden dalam rangkaian pembahasan penguatan kemitraan strategis komprehensif. Di tengah pembahasan beragam topik antar kedua negara, ada harapan besar penambahan investasi dari AS sekaligus memperluas pasar ekspor produk industri dalam negeri. Bagi Indonesia, AS adalah salah satu mitra dagang strategis di berbagai sektor dan memiliki banyak potensi yang bisa digali dari hubungan kedua negara. Secara umum, beberapa isu penting yang jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah peningkatan kerja sama di bidang keamanan dan maritim, perdagangan kedua negara, dukungan transisi energi dan pengembangan industri di Indonesia. Untuk sektor energi, AS memberikan dukungan penuh terhadap penerapan energi terbarukan dan pengurangan emisi di Indonesia. Sebelum bertemu Joe Biden, Jokowi juga menemui Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson untuk membahas tentang penambahan porsi kepemilikan BUMN di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%, perpanjangan kontrak PTFI, dan penambahan investasi perusahaan di dalam negeri. Keinginan untuk menambah jumlah saham di PTFI sebanyak 10% seakan menemui titik terang setelah Adkerson memberikan tanggapan positif atas rencana tersebut. Dalam pertemuan di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, perwakilan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan penambahan saham itu. Langkah ini sejalan dengan harapan Freeport untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus di Indonesia. Penambahan saham menjadi prasyarat terkait perpanjangan izin usaha pertambangan yang akan habis pada 2041 selain pembangunan smelter di Papua. Adapun pembahasan mengenai kesiapan dana masih akan dibahas di masa mendatang yaitu pada 2041 setelah masa kontrak Freeport yang habis pada tahun itu perpanjang. Akan tetapi, hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu dengan tambahan 10% tersebut apakah Indonesia mempunyai peran lebih menjadi pengendali di Freeport? Pasalnya hingga saat ini, dengan porsi mayoritas saat ini kendali manajemen operasi PTFI masih berada di tangan Freeport-McMoRan Inc. Peran ini tentunya menjadi krusial untuk memastikan terjadinya penghiliran yang akan menempatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Alhasil, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Indonesia dapat menjadi negara maju, termasuk merea­lisasikan rencana penghiliran agar tidak terhenti sebatas jargon. Upaya tersebut mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, perbaikan infrastruktur hingga pengembangan pasar dalam negeri.

Pembengkakan belanja negara di pengujung tahun memaksa pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari berbagai sisi. Tak hanya pajak yang dikatrol lebih tinggi, setoran dividen perusahaan pelat merah ditargetkan menjulang pada tahun ini. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, target pendapatan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disasar Rp81,53 triliun.Angka tersebut naik hingga mencapai 66,04% dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Perpres No. 130/2022 yakni senilai Rp49,1 triliun.Terget termutakhir itu juga di atas proyeksi Kementerian BUMN yang mengestimasi dividen perusahaan pelat merah pada tahun ini di angka Rp80,6 triliun, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah.Dalam kaitan ini, sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian BUMN tidak merespons pertanyaan yang disampaikan Bisnis perihal prospek dan strategi dalam mencapai angka sasaran yang menjulang itu.Adapun, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa secara umum revisi perpres yang memuat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 itu dilakukan atas dasar kesepakatan dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kementerian Keuangan mencatat setoran dividen perusahaan pelat merah ke kas negara mencapai Rp70,7 triliun per 30 September 2023. Jumlah dividen tersebut meningkat sebesar 74,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/YoY).Sementara itu, pada tahun depan, target setoran dividen BUMN dinaikkan menjadi Rp85,8 triliun.Kalangan ekonom pun memandang pencapaian target yang cukup tinggi itu amat terbuka mengingat kinerja perusahaan pelat merah yang sepanjang tahun berjalan 2023 cukup ciamik. 

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan bahwa dividen untuk perbankan berkaitan dengan performa dari perusahaan. Saat ini, menurutnya, menjadi tugas perbankan dan nonperbankan BUMN untuk mengelola margin agar tetap produktif. Terlebih, Banjaran optimistis kinerja BUMN tersebut dapat tercapai dengan menuturkan bahwa proporsi pendapatan berbasis fee terus meningkat. Dalam postur fi skal tahun ini, pemangku kebijakan mengajukan tambahan PMN senilai Rp4,51 triliun untuk tiga perusahaan pelat merah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . Ketiganya adalah PT Asuransi Jiwa IFG, Pt Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, dan PT Bina Karya.Adapun, dalam RAPBN 2024 pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat menaikkan PMN untuk BUMN dari Rp18,6 triliun menjadi Rp30,7 triliun. Injeksi tambahan itu dialokasikan untuk PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.Khusus RAPBN 2024, tambahan senilai Rp12,1 triliun itu merupakan jalan tengah dari Kementerian Keuangan dalam rangka merespons usulan Kementerian BUMN yang meminta PMN sebesar Rp57 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta Kementerian BUMN untuk segera merumuskan kebijakan terkait dengan skema penggunaan dana sisa PMN di BUMN. Adapun, kalangan ekonom memandang pemerintah tidak selayaknya memaksakan penambahan PMN untuk BUMN mengingat besarnya kebutuhan belanja negara untuk sektor yang lebih prioritas.Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, apabila kucuran PMN tidak dikelola dengan baik, APBN makin terbebani dan belanja prioritas berisiko terpangkas. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang di antaranya mengatur mengenai tebaran dividen emiten perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam POJK tata kelola perbankan itu, OJK tidak membatasi bank dalam menebar dividen.