Dunia gagal mendesak Israel menghentikan serangan ke Gaza. Pada Rabu (15/11) Israel malah mengaku telah menyerbu rumah sakit di Gaza. Apalagi, serbuan itu mendapat dukungan dari AS. Jubir Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menyebut ada informasi intelijen soal kegiatan Hamas di bawah sejumlah rumah sakit di Gaza. Hamas dan aneka kelompok perlawanan Gaza disebutnya membuat jaringan terowongan di bawah sejumlah rumah sakit. Terowongan menjadi pusat komando dan penyimpanan senjata. Pernyataan itu dianggap Hamas sebagai izin AS bagi Israel menyerbu Rumah Sakit Al-Shifa. Pasukan militer Israel, IDF, menyerbu rumah sakit itu pada Rabu dini hari. Serangan itu melanjutkan pengepungan IDF terhadap RS Al-Shifa. Selama pengepungan, tank-tank IDF berulang kali menembak rumah sakit itu. Penembak runduk Israel juga menyerang berbagai orang di rumah sakit itu.

Dirjen Kementerian Kesehatan Gaza Munir al-Bursh mengatakan, Israel memulai serangan dari sayap barat rumah sakit. Bagian bedah dan ruang gawat darurat RS Al-Shifa menjadi tempat pertama yang diserbu pasukan IDF. Staf ruangan gawat darurat RS Al-Shifa, Omer Zaqout, menyebut bahwa pasukan IDF menyerang dan menangkap sejumlah pengungsi di rumah sakit. IDF menelanjangi lalu menutup mata orang-orang yang ditangkap. Dalam pernyataan terpisah, Hamas menyebut ada 650 pasien dan 7.000 pengungsi di Al-Shifa. Mereka ketakutan oleh serangan IDF. Zaqout menyangkal pernyataan IDF bahwa IDF membawa bantuan ke rumah sakit. ”Mereka (IDF) hanya membawa teror,” katanya kepada Al Jazeera. Akibat serangan itu, ratusan orang tewas di halaman rumah sakit. Pegawai rumah sakit tidak berani mengevakuasi mereka karena khawatir ditembak IDF. (Yoga)

Cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja fleksibel merupakan program yang paling banyak dibutuhkan pekerja. Ketiga program ini dianggap mampu mendukung keseimbangan bekerja dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Jika ketiga program tersebut disediakan tempat kerja, dampak akan dirasakan pada produktivitas kerja pekerja dan perusahaan. Laporan survei ”Persepsi terhadap Pekerjaan Perawatan, Pandangan Publik dalam Kerangka 5R” oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Katadata Insight Center menyatakan, 42,6 % dari 2.217 responden menyebut cuti melahirkan adalah layanan paling dibutuhkan. Lalu, 17,9 % menyebut cuti menemani istri melahirkan paling dibutuhkan. Selanjutnya, 8,5 % menyebut pengaturan jam kerja fleksibel sebagai program perawatan yang paling dibutuhkan.

Dari sisi pekerja formal, program perawatan yang paling banyak dibutuhkan adalah cuti melahirkan, diikuti cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Adapun bagi kalangan pekerja informal, program perawatan yang paling banyak di butuhkan adalah cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pojok laktasi. Survei dilakukan secara daring selama kurun 15 September-3 November 2023. Dari 2.217 responden yang disurvei, 67,5 % berjenis kelamin perempuan dan 67,4 % bekerja di sektor informal. Responden tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 58,2 % berusia 27-42 tahun, kelompok usia 18-26 tahun sebanyak 27,5 %. Sebanyak 73,7 % responden berstatus sudah menikah dan 1.597 responden berdomisili di Jawa.

Latar belakang profesi responden beragam, seperti pegawai negeri sipil, karyawan industri garmen, karyawan BUMN/BUMD, karyawan UMKM, pengojek daring, kreator konten, pekerja rumah tangga, dan buruh harian lepas. ”Ketika keseimbangan bekerja dan tanggung jawab keluarga terpenuhi, karyawan bisa berkontribusi optimal terhadap pekerjaan yang pada akhirnya berdampak positif ke perusahaan dan perekonomian nasional,” ujar Koordinator Program ILO Indonesia untuk Ekonomi Perawatan Early Dewi Nuriana dalam diskusi ”Pekerjaan Perawatan, Tanggung Jawab Perempuan atau Bersama”, Rabu (15/11) di Jakarta. (Yoga)

Ingar bingar konser musik Coldplay terasa sejak beberapa hari sebelum band asal Inggris itu tampil di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Rabu (15/11) malam. Gaungnya menggema di seantero media sosial. Hari yang di tunggu-tunggu telah tiba. Keriuhan penonton berbanding lurus dengan potensi ekonomi dan dampak berganda (multiplier effect) dari helatan festival musik semacam ini. Industri ini diprediksi masih akan terus tumbuh di masa mendatang. Data Statista Market Insights (Agustus 2023) menunjukkan, industri pergelaran musik secara global diproyeksikan menghasilkan pendapatan 30,14 miliar USD atau Rp 467,3 triliun dengan kurs Rp 15.503 per USD pada Rabu. Angkanya masih akan terus meningkat, setidaknya hingga 2027 dengan nilai 36,71 miliar USD yang setara Rp 569,1 triliun.  Pertumbuhannya pun sekitar 5 % per tahun.

Pengamat musik, Wendi Putranto, menilai, Indonesia berpotensi besar menggelar konser-konser musik berkelas internasional. Sejauh ini, acara musik yang diadakan di Indonesia sudah berjalan sesuai rencana, baik dalam bentuk konser tunggal maupun festival dengan bintang tamu artis-artis internasional ternama. ”Konser internasional, potensi perputaran uangnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah, bergantung popularitas artis dan kapasitas venue-nya,” ujar Wendi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (15/11). Ia memperkirakan, perputaran uang konser Coldplay di Jakarta hanya dari penjualan tiket tembus Rp 200 miliar. Festival musik itu akan dinikmati 70.000 penonton secara langsung. Di luar penjualan tiket, penjualan suvenir konser, makanan dan minuman, serta sponsorship mendongkrak perputaran uang selama penyelenggaraan konser. Festival musik, apalagi bertaraf internasional, memancarkan daya tarik bagi banyak orang. Pergelaran itu tak hanya mampu mendatangkan wisatawan luar kota, tetapi juga wisatawan asing. (Yoga)

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia terus turun sejak akhir 2022. Penurunan kinerja itu lebih dipengaruhi turunnya nilai ekspor ketimbang volume.Halitu tidak terlepas dari tren penurunan harga komoditas ekspor unggulan RI, terutama batubara dan CPO. Kendati demikian, Indonesia tetap perlu terus menjaga kinerja ekspor di tengah perlambatan pertumbuhan perdagangan yang diperkirakan terjadi hingga akhir tahun ini. Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyebutkan, inflasi, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan restriksi dagang masih menjadi penghambat pertumbuhan perdagangan kawasan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Rabu (15/11) mengatakan, sejumlah lembaga dan organisasi internasional memprediksi tren penurunan ekspor barang dan jasa bakal terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini sudah tergambar di Indonesia. Salah satu indikasinya adalah tren penurunan ekspor barang nonmigas Indonesia yang terjadi sejak akhir 2022. Pada Januari-Oktober 2023, total ekspor nonmigas Indonesia senilai 201,25 miliar USD, turun 12,74 % dibandingkan periode sama 2022. Komoditas penyumbang penurunan ekspor tersebut adalah bahan bakar mineral, terutama batubara, serta lemak dan minyak hewani/nabati, terutama minyak sawit. ”Penurunan kinerja itu lebih dipengaruhi turunnya nilai ekspor ketimbang volume. Nilai ekspor turun disebabkan penurunan harga batubara dan CPO,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Persoalan data yang lemah dan minimnya kajian yang melandasi sejumlah kebijakan di sektor kelautan dan perikanan berpotensi memicu bias kebijakan dan persoalan baru. Sejumlah kalangan menyerukan pembenahan tata kelola di tengah tantangan pangan masa depan. CEO dan Founder Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar mengemukakan, perlu pembenahan data sebagai landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Apalagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mengusung isu perikanan berkelanjutan dan ekonomi biru. Data yang keliru dinilai berpotensi memicu persoalan baru.

Ia menyoroti rencana kebijakan ekspor benih bening lobster yang minim kajian dan akurasi data. Keberadaan data yang solid dinilai sangat penting. Saat ini, rencana kebijakan itu juga menuai polemik di publik terkait ancaman keberlangsungan stok sumber daya benih, dan nasib pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. ”Mengingat kebijakan (ekspor benih lobster) bisa berdampak luas secara ekologis, sosial, dan ekonomi, KKP perlu disiplin dalam menyiapkan kajian ilmiah agar nantinya (kebijakan) tidak bablas, serta mengurangi potensi masalah di kemudian hari,” katanya, Rabu (15/11). (Yoga)