Pelaksanaan program bantuan pembiayaan dari negara kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terantuk persoalan serius. Adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai tidak hanya lamban, namun dibalik itu juga ternyata dibumbui aroma penyelewengan. Asal tahu saja, realisasi penyaluran KUR hingga 20 November tahun 2023 ini baru sebesar Rp 218,4 triliun. Capaian tersebut setara 73,54% dari total target penyaluran KUR yang ditetapkan pemerintah tahun 2023 ini senilai Rp 297 triliun. Padahal, target itu sendiri oleh pemerintah sudah dipangkas, dari target awal yang semula berjumlah tak kurang dari Rp 450 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mulai pesimis target yang sudah ditetapkan pemerintah tidak bisa dipenuhi, jelang sisa tahun 2023 yang tinggal menyisakan satu setengah bulan lagi. "Sepertinya tidak tercapai, tapi kami akan berusaha paling tidak bisa mencapai 80%," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, Selasa (21/11). Hasil survei menunjukkan terdapat pelanggaran aturan yang dilakukan oleh bank penyalur. Pelanggaran tersebut diantaranya seperti meminta agunan tambahan kepada debitur dengan plafon di bawah Rp 100 juta. Yulius mengungkapkan, pemerintah kini sedang mengumpulkan data bank-bank mana saja yang melanggar aturan tersebut. Jika terbukti, maka pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan subsidi bunga. Sebagai informasi, subsidi bunga KUR Mikro dan KUR Kecil disesuaikan berdasarkan urutan akad kredit. Untuk akad pertama KUR mikro di subsidi 10% dan KUR kecil 5,5%. GM Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank Negara Indonesia (BNI), Sunarna Eka Nugraha memastikan tak ada pelanggaran penyaluran KUR di BNI. Hingga akhir Oktober 2023, BNI telah menyalurkan KUR Rp 15 triliun kepada 100.000 debitur. Realisasi ini 85,6% dari kuota diperoleh dari pemerintah. Senada, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan manajemen BRI terus berupaya memastikan agar penyaluran KUR sesuai aturan karena kalau melanggar bakal dapat sanksi pinalti, bahkan subsidi bunga bisa tak dibayar.

Defisit transaksi berjalan Indonesia kembali menyempit pada kuartal III-2023. Ini menjadi kabar baik karena mengindikasikan pertahanan eskternal Indonesia masih cukup kuat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), current account deficit (CAD) periode Juli hingga September 2023 tercatat sekitar US$ 900 juta atau setara 0,25% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat defisit US$ 2,21 miliar setara 0,63% PDB. "Neraca transaksi berjalan membaik ditopang oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa yang tetap solid," terang Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Selasa (21/11). Ihwal membaiknya CAD, pertama, karena surplus neraca perdagangan barang yang lebih tinggi. Dari data BI, surplus neraca perdagangan barang kuartal III-2023 mencapai US$ 10,3 miliar, dari kuartal sebelumnya US$ 10,1 miliar, sejalan perbaikan permintaan besi dan baja, di tengah tren harga komoditas yang masih turun. Kedua, penurunan defisit jasa dari sebelumnya US$ 4,7 miliar menjadi US$ 4,1 miliar. Ketiga , defisit neraca pendapatan primer menurun dari sebelumnya US$ 9,1 miliar menjadi US$ 8,5 miliar. Indo Premier Sekuritas melihat, menyempitnya CAD karena menurunnya defisit pendapatan primer, lantaran lebih rendahnya repatriasi dividen ke dalam negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional kurang menguntungkan pada kuartal ketiga tahun ini. "Ini karena pendapatan dari perdagangan komoditas menurun," kata Ekonom Indo Premier Sekuritas, Lutfi Ridho kepada KONTAN, Selasa (21/11). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, neraca transaksi berjalan pada akhir tahun 2023 akan mencetak defisit 0,28% dari PDB, setelah surplus 0,96% PDB di sepanjang tahun lalu.

Potensi penghapusan pencatatan ( delisting ) saham menghantui sejumlah emiten yang terjerat suspensi panjang. Dalam kategori yang terkena suspensi, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengelompokkan saham-saham itu ke dalam papan pemantauan khusus. Sekadar contoh, sejak 1 September 2023 saja, BEI sudah menyentil delapan emiten yang berpotensi delisting. Mereka adalah PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK), PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT), dan PT Onix Capital Tbk (OCAP). Lalu ada PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM), PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), dan PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL). Terbaru, ada PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sahamnya sudah 30 bulan disuspensi sehingga dapat didepak paksa dari bursa. Direktur Keuangan & Sekretaris Perusahaan SRIL, Welly Salam menegaskan, SRIL berkomitmen tetap mencatatkan sahamnya di BEI. SRIL masih berupaya memperbaiki kinerja sambil menuntaskan beberapa hal terkait Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar suspensi saham dicabut. Pengamat Pasar Modal & Guru Besar, Universitas Indonesia Budi Frensidy mengamati, umumnya saham-saham delisting terjadi akibat adanya kasus hukum, permasalahan keuangan dan tata kelola perusahaan yang kurang baik. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project, William Hartanto menimpali, kerugian akibat delisting sulit terhindarkan. Dana investor memang akan hilang jika emiten tidak sanggup membeli kembali sahamnya. Karena itu, Analyst & Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas, Solo Robin Haryadi mengingatkan investor untuk selalu mencermati rasio utang emiten, profitabilitas. "Supaya tak terjebak membeli saham hanya karena kenaikan harganya sangat cepat," sebut Robin.

Sejak tiga tahun terakhir peta saham yang mempunyai kapitalisasi pasar atau market cap  terbesar mulai berubah. Terdapat beberapa emiten yang sebelumnya masuk sepuluh besar atau top ten saham yang punya market cap terbesar kini terlempar. Sebut saja saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), kemudian ada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), juga saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), hingga saham PT Bank Jago Tbk (ARTO). Kini, saham UNVR berada di urutan ke 11 sebagai saham dengan market cap terbesar menurut data per 21 November 2023. Lantas saham ADRO terlempar ke urutan 20. Sedangkan EMTK dan ARTO sudah jauh berada di luar 20 besar saham berkapitalisasi pasar terbesar di bursa. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina menjelaskan, salah satu penyebab yang membuat beberapa big caps tersebut terlempar dari 10 besar terkait kinerja yang menurun. Martha memproyeksi, kinerja ADRO, UNVR, dan EMTK sampai akhir tahun ini bakal mengalami kontraksi. Sementara kinerja ARTO, masih bisa tumbuh positif. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mencermati, penurunan kinerja emiten akibat sentimen global hingga peran regulasi. "Hal ini berpengaruh terhadap pergerakan saham tersebut," jelasnya ke KONTAN.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2023, kinerja Grup Medco masih terkontraksi. Kinerja PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) kompak menyusut seiring melemahnya harga komoditas minyak dan tembaga. Meski demikian, analis menilai kinerja MEDC dan AMMN masih memiliki prospek cerah. MEDC misalnya, prospek kinerja didukung akuisisi sejumlah blok migas. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Hasan Barakwan memproyeksi, peningkatan 8,5% total volume produksi MEDC pada tahun 2024 menjadi 166 million barrel oil per day (mbopd). Proyeksi ini dengan menimbang tambahan volume sebesar 13 mbopd dari hasil akuisisi blok Timur Tengah. Di sisi lain, meski kinerja AMMN masih tertekan, Analis Panin Sekuritas, Felix Darmawan menilai, kinerja AMMN akan kembali positif. "Kinerja Amman akan positif setelah mendapat izin ekspor konsentrat beberapa bulan lalu, positif bagi MEDC,” kata Felix. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Juan Harahap memperkirakan, AMMN akan mencatatkan lonjakan laba yang besar di kuartal keempat 2023 ini. Samuel Sekuritas mempertahankan rating hold saham AMMN dengan target harga baru Rp 7.000 per saham dari sebelumnya Rp 5.500. Sementara Felix merekomendasikan beli saham MEDC dengan target harga di Rp 1.700 per saham. Salah satu katalisnya karena kinerja MEDC juga disokong oleh bisnis listrik.

JAKARTA. penyaluran kredit korporasi pada tahun 2024 diproyeksi kurang bergairah, pasca Bank Indonesia (BI) menyebut kredit korporasi pada Oktober 2023 terindikasi melambat. Hal ini tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) kredit korporasi per Oktober yang tumbuh 15,7% lebih rendah dari STB September 2023 sebesar 16,1%. Melambatnya bertumbuhan pembiayaan korporasi dampak dari penurunan kegiatan operasional akibat lemahnya permintaan domestik dan ekspor. Pada tiga bulan kedepan, kredit korporasi diproyeksi  juga masih melambat. Survei BI menunjukkan, per Oktober 2023, SBT rencana sumber pemenuhan pembiayaan korporasi dalam tiga bulan mendatang  yang berasal dari pengajuan kredit baru perbankan dalam negeri hanya 12,7%, lebih rendah dari SBT September 2023. 

Ketahanan eksternal berada dalam kerentanan yang disebabkan oleh defisitnya transaksi aktivitas ekonomi yang menjadi indikator ketangguhan Indonesia. Di antaranya adalah neraca transaksi berjalan serta neraca transaksi modal dan finansial yang masih saja berkutat di teritorial negatif. Tak pelak, Ne­raca Pembayaran Indonesia (NPI) pun masih defisit. Bank Indonesia (BI) mencatat, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III/2023 sebesar US$0,9 miliar atau 0,2% dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan transaksi modal dan finansial defisit US$0,3 miliar (0,1% dari PDB), sehingga NPI defisit US$1,5 miliar. Memang, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, defisit tersebut lebih rendah. Namun, data terbaru ini mengindikasikan dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas di Indonesia masih amat besar. Buktinya, pada saat bersamaan cadangan devisa juga tergerus, yakni dari US$134,9 miliar pada September 2023 menjadi US$133,1 miliar pada Oktober 2023. Masih defisitnya neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial masing-masing dipicu oleh menipisnya surplus neraca perdagangan dan terbatasnya aliran investasi langsung. Alhasil, pemerintah pun wajib memacu ekspor dan menguatkan aliran modal agar NPI surplus dan ketahanan eksternal makin kokoh. Jika tidak, kondisi itu akan memaksa BI mengetatkan suku bunga acuan yang saat ini di level 6%. Dari sisi penguatan neraca transaksi berjalan, pemangku kebijakan terus memperluas kemitraan dagang sehingga aktivitas ekspor lebih trengginas. Adapun untuk menarik aliran modal, BI telah meluncurkan dua instrumen anyar yakni Sekuritas Valuta Asing BI (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing BI (SUVBI). 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan selain mengoptimalkan instrumen yang ada, bank sentral juga mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi NPI. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman, mengatakan pemerintah terus memantu kondisi ekonomi China yang terus melemah dan dampaknya terhadap ekspor nasional. Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 tetap di atas 5%. Salah satunya, dengan meningkatkan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan ketahanan ekonomi masih amat kuat, tecermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2023 sebesar 4,94%, inflasi terkendali, dan utang negara yang berada di bawah 40% terhadap PDB. Sementara itu, sejumlah ekonom memproyeksikan NPI sepanjang tahun ini akan berakhir di zona defisit lantaran masih belum adanya tanda-tanda pemulihan stabilitas global. Utamanya neraca transaksi berjalan yang diprediksi defisit 0,27%—0,4% dari PDB. International Monetary Fund (IMF) dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, mengestimasi transaksi berjalan 2023 defisit US$3,8 miliar, defisit US$11,2 miliar pada 2024, dan defisit US$17,1 miliar pada 2025. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, jika defisit neraca pembayaran berlanjut, akan menguras cadangan devisa negara dan meningkatkan risiko ketidakmampuan negara untuk memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan efektivitas instrumen operasi moneter yang dirilis BI butuh waktu untuk dapat menopang ketahanan eksternal.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mendorong inklusivitas bagi komunitas penyandang disabilitas di Tanah Air melalui Gerakan Akselerasi Ekonomi Inklusif dengan pembukaan 10.000 rekening tabungan baru bagi penyandang disabilitas yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan pelatihan literasi dasar perencanaan keuangan kepada penyandang disabilitas di tiga provinsi tersebut, meliputi pengenalan produk perbankan, cara pengelolaan keuangan, pemahaman berinvestasi, serta transaksi keuangan. Target dari kegiatan itu supaya penyandang disabilitas dari segala kelompok usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, dapat memahami pengelolaan dan investasi keuangan. Guna memu dahkan pengenalan pro duk, bank berlogo pita emas itu menyediakan berbagai jenis produk tabungan sesuai kebutuhan calon nasabah mulai dari Tabungan NOW, Tabungan Mitra Usaha hingga Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK).Senior Vice President Retail Deposit Products and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati mengatakan bahwa kegiatan itu se bagai upaya meng hadir kan akses layanan keuangan perbankan yang semakin luas ke pada penyandang dis abilitas, sekaligus se bagai peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada Sabtu, 2 Desember 2023. Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menuturkan pembukaan rekening bagi kalangan disabilitas dapat menjadi sarana untuk perluasan literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan komitmen pemerintah. Lebih lanjut, Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menjelaskan program ini akan diawali dengan pemberian rekening kepada perwakilan komunitas disabilitas secara seremonial hingga puncak pemberian rekening yang akan diselenggarakan pada acara peringatan Hari Disabilitas di Istana Negara.

Pemerintah tidak akan memungut dana kompensasi domestic market obligation dari batu bara jenis coking coal atau kokas yang memiliki kalori tinggi melalui skema mitra instansi pemerintah.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, batu bara jenis coking coal yang dikenal sebagai batu bara metalurgi untuk sumber karbon dalam industri besi dan baja akan dikecualikan dari kewajiban pungut salur. “Batu bara coking coal dikecualikan terhadap kewajiban pungut salur oleh MIP [mitra instansi pemerintah],” katanya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (21/11). Dengan begitu, pemerintah masih perlu melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban denda dan kompensasi terhadap DMO.Dia menjelaskan, aturan skema pungut salur batu bara lewat format MIP saat ini telah masuk tahap fi nalisasi. Uji coba skema tersebut pun ditargetkan dapat dilaksanakan pada Desember 2023. Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) harus membayar dana kompensasi ke pengelola.

Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik dan balik libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024 tidak seberat periode Angkutan Lebaran 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa perkiraan itu mengacu periode puncak Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 berlangsung dalam dua gelombang. Secara terperinci, Menhub memaparkan puncak arus mudik pertama berlangsung pada 22—23 Desember 2023, sedangkan puncak arus balik pertama terjadi pada 26—27 Desember 2023. Untuk puncak arus mudik kedua berlangsung pada 29—30 Desember 2023 sedangkan puncak arus balik kedua terjadi pada 1—2 Januari 2024. “Dengan adanya dua gelombang ini, mungkin Nataru tidak seberat seperti masa Lebaran,” katanya dalam Rapat Kerja di Komisi V DPR, Selasa (21/11). Untuk moda transportasi udara, Kemenhub menyiapkan sarana sebanyak 444 unit pesawat dan prasarana sebanyak 51 bandara. Selanjutnya moda kereta api, Budi Karya mengatakan sebanyak 1.738 kereta api (KA) telah disiapkan di sembilan Daerah Operasi (Daop) dan 4 Divisi Regional (Divre). Selain itu, sebanyak 46.686 unit bus dan 113 terminal disiapkan untuk moda transportasi jalan. Khusus transportasi laut, sebanyak 1.345 unit kapal telah disiapkan beserta dengan 110 pelabuhan laut. Untuk angkutan penyeberangan, sebanyak 206 unit kapal feri akan disiapkan pada 11 lintas pelabuhan penyeberangan. Selain itu, sebanyak 60 dermaga telah dipersiapkan yang terdiri atas 41 dermaga movable bridge, tiga dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan. Hasil survei menunjukkan tujuan dari perjalanan masyarakat di masa libur Nataru paling tinggi yakni ke lokasi wisata sebesar 45,29%. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sejumlah ruas tol baru siap dioperasikan secara fungsional untuk menyambut masa liburan Nataru 2024. Dalam kesempatan terpisah, maskapai Pelita Air kembali menambah pesawat baru berjenis Airbus A320. Penambahan armada tersebut dapat meningkatkan kapasitas angkut perusahaan lebih dari 20%. Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan mengatakan pesawat itu adalah yang ke-10 dari total 11 unit yang sudah dipesan perusahaan untuk 2023. Pesawat yang ke-11 tiba pada pekan kedua Desember 2023.