JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-7-Day Reserve Repo rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25% dan suku bunga Lending facility 6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 November 2023. Kebijakan tersebut dinilai tepat dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Apa yang dilakukan oleh BI ini sudah sesuai dengan ekspektasi para analis  yang menganggap bahwa saat ini BI tidak diperlukan lagi untuk menaikkan suku bunga  karena kondisi ekonomi yang cukup stabil di dalam negeri, walaupun di luar negeri terjadi gejolak geopolitik," kata pengamat Ekonomi yang juga Direktur Laba Forexindo  Berjangka Ibrahim Assuaibi kepada Investor Daily. Menurut dia, walaupun di luar terjadi gejolak geopolitik, neraca perdagangan Indonesia masih cukup bagus. Demikian pula dengan cadangan devisa yang dinilainya masih cukup mumpuni. (Yetede)

JAKARTA,ID-Setidaknya tiga emiten berhasil mencatatkan kenaikan harga saham sampai ratusan persen dibandingkan harga saat mereka melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek jakarta (BEI) tahun ini. Ketiganya adalah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Amman Mineral International Tbk (AMMN), dan PT Tripar Multivision Plus tbk (RAAM) Harga penawaran awal saham BREN saat IPO pada 9 Oktober 2023  adalah Rp 780 per saham. Namun, harga itu telah melonjak hingga 723,72% menjadi Rp 6.425 pada penutupan perdagangan Kamis (23/11/2023). Sedangkan harga saham AMMN yang saat IPO pada Juli 2023 baru senilai Rp1.695 per saham, melesat hingga 307,07% menjadi Rp6.900 pada penutupan perdagangan kemarin. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menilai, kondisi perekonomian yang tumbuh merata diseluruh daerah turut memberikan dukungan terhadap resiliensi perekonomian nasional. Tingginya peran konsumsi masyarakat mendukung upaya pemerintah alam menjaga bantalan perekonomian nasional. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus menjaga perekonomian tumbuh dikisaran 5%. Oleh karena itu, sektor konsumsi masyarakat terus dijaga dengan diimbangi peningkatan belanja pemerintah yang sebelumnya sempat terkontraksi pada kuartal III-2023. "Domestic demand baik dari konsumsi masih resilien, consumer index bertahan beberapa konsumsi listrik dan semen menunjukkan adanya geliat ekonomi. Sampai dengan kuartal IV-2023 nanti dengan akselerasi belanja pemerintah kami berharap momentum pertumbuhan masih akan terjaga," Kamis (23/11/2023)

JAKARTA,ID-Ekspor non migas masih akan terus melanjutkan pertumbuhannya pada tahun depan, diperkirakan akan mencapai kisaran 3,3%-4,5% atau antara US$ 295,9-US$ 303,9 miliar. Pemerintah diharapkan bakal menekan menekan dampak negatif dari perlambatan ekonomi mitradagang utama, yaitu China dan Amerika Serikat di 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Mendag) Didi Sumedi mengatakan, dalam laporan World Economi Outlook (WEO) Oktober 2023, International Monetery Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,5% dan turun lagi ke angka 2,9% pada 2024. Meski demikian, Indonesia masih memiliki peluang untuk terus bangkit, sebab pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencatatkan angka 5% selama tujuh kuartal berturut-turut. "Ekspor nonmigas diperkirakan tumbuh di kisaran 3,3-4,5% atau antara US$ 295,9-US$ 303,9 miliar. Untuk negara perdagangan , diramal menyentuh , diramal menyentuh antara US$ 22,5-US$ 47,1 miliar. Sementara rasio jasa terhadap PDB diperkirakan tumbuh ,0% di 2024," ucap dia. (Yetede)

Sedikitnya 2,5 juta orang sedang kesulitan mengembalikan dana pinjaman daring. Dari jumlah ini, lebih dari separuhnya, yaitu 57 %, merupakan anak muda dengan rentang usia kurang dari 35 tahun. Penerima pinjaman daring atau pinjaman online alias pinjol selama dua tahun terakhir didominasi kelompok usia kurang dari 35 tahun. Mereka menggunakan dana pinjaman untuk hal konsumtif. Meski bergaji rendah, sifat konsumtif generasi muda menjadikan mereka sasaran utama penyaluran pinjaman. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, terdapat peningkatan 5,3 % jumlah nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tidak lancar dan macet di atas 30 hari pada kelompok usia 17-34 tahun ini. Pada Januari-Agustus 2021, rata-rata persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar dan macet di rentang usia tersebut 8,1 %. Dalam periode yang sama pada 2023, angkanyanaikmenjadi 13,4 %. Dengan kata lain, tahun ini rata-rata ada 1,5 juta nasabah berusia di bawah 35 tahun dengan pembayaran tidak lancer dan macet. Angka itu setara 57 % dari total 2,6 juta nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tak lancar dan macet.

Analisis menggunakan data statistik bulanan OJK. Setelah di- kombinasikan dengan data mikro Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) dari BPS per Februari 2022, diperoleh hasil bahwa besaran pinjaman daring nasabah melebihi gajinya. Pada 2022, rata-rata penghasilan penduduk bekerja Rp 2,17 juta per bulan. Sementara itu, nilai rata-rata pinjaman daring per orang Rp 2,31 juta atau 106 %, lebih besar dari rata-rata penghasilan. Kelompok usia muda dan pekerja awal yang berusia 17 hingga 34 tahun menduduki peringkat teratas dalam hal perbandingan pinjaman dan penghasilan yang tidak seimbang ini. Mereka menerima pinjaman Rp 2,44 juta atau lebih besar 121 % dari gaji yang hanya Rp 2,02 juta per bulan. Pinjaman konsumtif diberikan dengan tenor pendek, misalnya kurang dari 30 hari, dengan bunga 0,4 % per hari. Peringkat kedua ditempati kelompok usia pensiun ke atas (lebih dari 54 tahun) dengan dana pinjaman lebih besar 112 % dibandingkan penghasilannya. Meski demikian, persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar di atas 30 hari pada kelompok usia ini trennya menurun. Pada Januari hingga Agustus 2023, hanya 2,2 % atau menurun 5,3 % dibandingkan pada 2021. (Yoga)

Kehadiran perusahaan teknologi finansial atau tekfin tergolong paling akhir dibandingkan dengan lembaga pendanaan konvensional lain. Sebagai pendatang baru, tekfin pun tampak jorjoran mempromosikan diri agar produknya dikenal masyarakat luas. Analisis Kompas menemukan, ada peningkatan belanja iklan dan pemasaran sejak perusahaan tekfin menawarkan pinjaman online (pinjol) di Indonesia awal 2016. Merujuk data OJK, porsi alokasi dana untuk iklan dan pemasaran dibandingkan dengan total biaya operasional perusahaan tekfin bahkan menunjukkan tren terus meningkat. Selama periode Januari-Agustus 2023, rata-rata porsi dana iklan dan pemasaran dari 101 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK mencapai 34,7 %, dengan nilai sedikitnya Rp 1,3 triliun atau Rp 13,2 miliar per perusahaan, meningkat 6 % dibandingkan periode yang sama pada 2022 yang masih 28,7 % atau Rp 8,6 miliar per perusahaan.

Besarnya porsi anggaran iklan dan pemasaran ini terbukti mampu mendongkrak popularitas pinjaman daring di masyarakat. Hal ini tecermin pada meningkatnya popularitas istilah ”pinjol”, seperti terekam oleh Google Trends sejak Januari 2022 hingga Agustus 2023. Nilai korelasi antara peningkatan anggaran iklan dan popularitas istilah pinjol mencapai 0,92 dari batas korelasi terendah 0 dan paling tinggi 1. Dengan kata lain, pertumbuhan anggaran pemasaran naik beriringan dengan popularitas pinjol di masyarakat dan berbuah pada meroketnya laba. Data statistik OJK menyebutkan, laba komprehensif seluruh penyelenggara tekfin pendanaan pada Januari 2023 sebesar Rp 50,5 miliar. Dalam waktu delapan bulan atau pada Agustus 2023, nilainya telah menjadi Rp 521,3 miliar. Nilai peningkatan ini lebih dari 10 kali lipat dari keuntungan awal. (Yoga)

Setidaknya 30 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada Selasa (21/11) dengan kenaikan 1,2 % hingga 7,5 %. Penetapan UMP itu mengacu pada PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP ini, formula penghitungan  UMP ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang meliputi  tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata/median upah, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Kalangan dunia usaha umumnya menerima besaran kenaikan ini. Sebaliknya, buruh menolak karena kenaikan UMP yang ditetapkan lebih rendah daripada tuntutan mereka yang 15 %. Aksi protes buruh terjadi di sejumlah wilayah. Beberapa serikat buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa lebih besar untuk mendesak agar tuntutan dipenuhi.

Tarik-menarik kepentingan antara buruh, dunia usaha, dan pemerintah selalu terjadi dalam penetapan upsh minimum (UM), setiap tahun. Kita perlu menjaga, jangan sampai momentum aksi buruh dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit, dan akhirnya memicu situasi tak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian secara keseluruhan serta keberlanjutan perluasan lapangan kerja. Kenaikan UM harus diletakkan pada konteks situasi riil yang dihadapi, tanpa meninggalkan hakikat UM sebagai instrumen jaring pengaman yang melindungi buruh dari eksploitasi. UM yang ideal tentu menjamin buruh hidup layak, tetapi tak mengancam kelangsungan dunia usaha dan memungkinkan perekonomian tumbuh sehat. Dengan demikian, dapat tercipta lapangan kerja bagi 7,86 juta orang yang masih menganggur dan 2,2 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahun. (Yoga)

Industri perbankan berkomitmen mengoptimalkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM. Hal ini dilakukan melalui pengembangan infrastruktur digital dan kebijakan pemerintah. Dirut PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) Henoch Munandar mengatakan, pihaknya akan terus mendorong penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang saat ini cenderung melambat. Meski ruang gerak yang dimiliki tidak seleluasa bank pemerintah, BTPN optimistis dapat mendorong penyaluran kredit UMKM, salah satunya dengan mengembangkan infrastruktur digital. ”Menurunnya penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) ini mencerminkan kegiatan usaha di segmen tertentu terbatas. Namun, pembiayaan mikro kami tahun ini justru meningkat hampir 60 %. Kami akan terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan berbasis infrastruktur digital (digital mikro) sebagai strategi mengatasi kekurangan infrastruktur masing-masing bank,” katanya seusai acara BTPN Economic Outlook 2024, di Jakarta, Rabu (22/11).

Peningkatan pembiayaan mikro yang cukup signifikan  tersebut salah satunya karena dasar (base) penyaluran kredit BTPN relatif lebih rendah ketimbang bank pemerintah lainnya. Selain itu, transformasi digital melalui produk Jenius juga semakin mempermudah korporasi dalam melakukan penetrasi terhadap segmen mikro. Henoch menambahkan, BTPN optimistis pada 2024 dapat mencatatkan pertumbuhan produk digital mikro pada level dua digit atau mencapai 40 %. Hal ini sejalan dengan ketentuan BI yang mengamanatkan perbandingan kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit perbankan sebesar 30 %. Saat ini rasio kredit UMKM BTPN tercatat 29 persen. Komitmen serupa turut digaungkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Selama periode Januari-Oktober 2023, BRI telah menyalurkan KUR Rp 123,51 triliun kepada 2,7 juta debitor atau 63 % dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 194,4 triliun. (Yoga)

Menjelang berlakunya kebijakan penangkapan ikan terukur mulai Januari 2024, polemik terkait hal itu itu masih mencuat di kalangan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Kegamangan muncul, antara lain, karena sosialisasi publik yang dinilai belum optimal, kesiapan infrastruktur yang minim, dan kekhawatiran privatisasi laut oleh oligarki industri perikanan skala besar. Sebelumnya, pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota beberapa kali tertunda. Kebijakan itu mulai digulirkan pada akhir 2021 dan semula akan diterapkan pada tahun 2022. Kebijakan itu membagi wilayah penangkapan ikan ke dalam enam zona. Adapun kuota penangkapan ikan terbagi atas kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Kuota industri, antara lain, memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam negeri dan pemodal asing untuk membuka usaha perikanan tangkap.

Hasil jajak pendapat ”Persepsi Publik terhadap Penangkapan Ikan Terukur” yang digagas Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Ocean Solutions Indonesia, dan Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta menyimpulkan, PIT belum siap untuk dilaksanakan pada tahun 2024 di 171 pelabuhan di Indonesia. Muncul usulan agar penerapan kebijakan itu ditunda. Survei dibagikan dalam jaringan pada 11 Oktober-4 November 2023 terhadap 202 responden di 14 provinsi. Mayoritas responden merupakan pelaku usaha perikanan (28 %), awak kapal perikanan (20 %), dan nelayan skala kecil (19 %) dengan wilayah tangkapan didominasi di Sulut (23,88 %), Maluku (15,42 %), dan Sultra (12,99 %). Felicia Nugroho, Research Manager DFW Indonesia, mengemukakan, persepsi masyarakat menggambarkan keraguan terhadap kebijakan PIT karena dipandang menimbulkan kerugian bagi nelayan kecil dan tradisional. Sementara itu, infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan pemahaman terkait pelaksanaan PIT dinilai minim. (Yoga)