;
Kategori

Ekonomi

( 40487 )

PERHOTELAN BALI : CERUK PASAR MASIH BESAR

24 Nov 2023

Ceruk pasar bisnis perhotelan di Bali diyakini masih terbuka. Pelaku usaha perhotelan pun membidik segmen konsumen dan wilayah tertentu untuk menggarap peluang tersebut. PT Metropolitan Golden Management (MGM) misalnya membuka Hotel Horison Kuta di Kuta, Kabupaten Badung, sejak Juli 2023, untuk membidik wisatawan lokal dengan anggaran terbatas (low budget). General Manager Hotel Horison, Kukuh Mulianto menjelaskan pembukaan hotel bintang 3 itu untuk memberikan pilihan alternatif bagi wisatawan domestik. “Pangsa pasar kami memang wisatawan lokal,” jelas Mulianto, Kamis (23/11).Menurutnya, segmen hotel bintang 3 di Kuta terbilang potensial lantaran tingkat hunian atau okupansi berada di kisaran 50%. Mulianto optimistis okupansi hotel di Kuta akan meningkat pada 2024 seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat dan peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bali per September 2023 mencapai 59,25%. Realisasi itu naik 12,80% dari September 2022, tetapi turun 1,39% dari Agustus 2023.Pada periode itu, TPK hotel bintang 5 paling tinggi yakni 63,41%. Hotel bintang 1 dan 4 menyusul, masing-masing 63,05% dan 62,27%, sedangkan hotel bintang 3 dan 4 tercatat hanya 51,78% dan 44,14%.Tingginya okupansi hotel bintang 4 di Bali tampak dari kinerja Hotel Truntum Kuta. Hotel milik PT Hotel Indonesia Group (HIG) itu bahkan mencatatkan okupansi hingga 92% pada September 2023. “Bali sebagai region dengan okupansi tertinggi pada triwulan ke III dengan rata-rata okupansi hotel jaringan HIG mencapai 80 persen,” ujar Plt VP Corporate Secretary HIG Adianta Apriadi dalam siaran pers beberapa waktu lalu. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangasem, I Wayan Kariasa sebelumnya menjelaskan okupansi hotel di wilayahnya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Suku Bunga 6% Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

24 Nov 2023
JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-7-Day Reserve Repo rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25% dan suku bunga Lending facility 6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 November 2023. Kebijakan tersebut dinilai tepat dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Apa yang dilakukan oleh BI ini sudah sesuai dengan ekspektasi para analis  yang menganggap bahwa saat ini BI tidak diperlukan lagi untuk menaikkan suku bunga  karena kondisi ekonomi yang cukup stabil di dalam negeri, walaupun di luar negeri terjadi gejolak geopolitik," kata pengamat Ekonomi yang juga Direktur Laba Forexindo  Berjangka Ibrahim Assuaibi kepada Investor Daily. Menurut dia, walaupun di luar terjadi gejolak geopolitik, neraca perdagangan Indonesia masih cukup bagus. Demikian pula dengan cadangan devisa yang dinilainya masih cukup mumpuni. (Yetede)

Harga Saham 3 Emiten Melonjak Ratusan Persen

24 Nov 2023
JAKARTA,ID-Setidaknya tiga emiten berhasil mencatatkan kenaikan harga saham sampai ratusan persen dibandingkan harga saat mereka melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek jakarta (BEI) tahun ini. Ketiganya adalah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Amman Mineral International Tbk (AMMN), dan PT Tripar Multivision Plus tbk (RAAM) Harga penawaran awal saham BREN saat IPO pada 9 Oktober 2023  adalah Rp 780 per saham. Namun, harga itu telah melonjak hingga 723,72% menjadi Rp 6.425 pada penutupan perdagangan Kamis (23/11/2023). Sedangkan harga saham AMMN yang saat IPO pada Juli 2023 baru senilai Rp1.695 per saham, melesat hingga 307,07% menjadi Rp6.900 pada penutupan perdagangan kemarin. (Yetede)

Konsumsi Masyarakat Penopang Denyut Perekonomian

24 Nov 2023
JAKARTA,ID-Pemerintah menilai, kondisi perekonomian yang tumbuh merata diseluruh daerah turut memberikan dukungan terhadap resiliensi perekonomian nasional. Tingginya peran konsumsi masyarakat mendukung upaya pemerintah alam menjaga bantalan perekonomian nasional. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus menjaga perekonomian tumbuh dikisaran 5%. Oleh karena itu, sektor konsumsi masyarakat terus dijaga dengan diimbangi peningkatan belanja pemerintah yang sebelumnya sempat terkontraksi pada kuartal III-2023. "Domestic demand baik dari konsumsi masih resilien, consumer index bertahan beberapa konsumsi listrik dan semen menunjukkan adanya geliat ekonomi. Sampai dengan kuartal IV-2023 nanti dengan akselerasi belanja pemerintah kami berharap momentum pertumbuhan masih akan terjaga," Kamis (23/11/2023)

Ekspor Nonmigas Diprediksi Tembus US$ 300 M

24 Nov 2023
JAKARTA,ID-Ekspor non migas masih akan terus melanjutkan pertumbuhannya pada tahun depan, diperkirakan akan mencapai kisaran 3,3%-4,5% atau antara US$ 295,9-US$ 303,9 miliar. Pemerintah diharapkan bakal menekan menekan dampak negatif dari perlambatan ekonomi mitradagang utama, yaitu China dan Amerika Serikat di 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Mendag) Didi Sumedi mengatakan, dalam laporan World Economi Outlook (WEO) Oktober 2023, International Monetery Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,5% dan turun lagi ke angka 2,9% pada 2024. Meski demikian, Indonesia masih memiliki peluang untuk terus bangkit, sebab pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencatatkan angka 5% selama tujuh kuartal berturut-turut. "Ekspor nonmigas diperkirakan tumbuh di kisaran 3,3-4,5% atau antara US$ 295,9-US$ 303,9 miliar. Untuk negara perdagangan , diramal menyentuh , diramal menyentuh antara US$ 22,5-US$ 47,1 miliar. Sementara rasio jasa terhadap PDB diperkirakan tumbuh ,0% di 2024," ucap dia. (Yetede)

Program Populis Pemutihan Utang UMKM

24 Nov 2023
Pemerintah sedang menyiapkan aturan pelaksana kebijakan yang dipayungi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) alias omnibus keuangan tersebut. Saat ini ada 421 ribu UMKM yang kreditnya bermasalah, dengan jumlah utang mencapai Rp 22,9 triliun. Lewat aturan pelaksana tersebut, pemerintah akan memutihkan utang sekitar 170 ribu UMKM yang terkena dampak gempa Yogyakarta pada 2006 serta pandemi Covid-19 senilai hampir Rp 11 triliun melalui bank dan lembaga keuangan nonbank.

Karena utangnya macet, UMKM tersebut tidak bisa lagi mengakses pembiayaan. Berdasarkan catatan pemerintah, banyak UMKM yang kemudian menghentikan usahanya. Jumlahnya menggelembung sejak masa pandemi Covid-19 sepanjang 2020-2022. Padahal UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Tujuan pemutihan utang bagi UMKM sebetulnya baik. Seperti tertulis dalam Pasal 250 Undang-Undang PPSK, pemutihan tersebut bertujuan mendukung kelancaran pembiayaan UMKM. Khusus untuk bank atau lembaga nonbank milik negara, mereka bisa memutihkan utang UMKM jika telah direstrukturisasi, ditagih secara optimal, tapi tetap saja macet alias kolektabilitas 5. Pada Pasal 251 aturan yang sama, badan usaha milik negara bisa memutihkan tagihan UMKM, asalkan terbukti tidak merugikan negara. Pemutihan tersebut pun didasarkan pada iktikad baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola yang baik.  (Yetede)

Jutaan Anak Muda Sulit Bayar ”Pinjol”

23 Nov 2023

Sedikitnya 2,5 juta orang sedang kesulitan mengembalikan dana pinjaman daring. Dari jumlah ini, lebih dari separuhnya, yaitu 57 %, merupakan anak muda dengan rentang usia kurang dari 35 tahun. Penerima pinjaman daring atau pinjaman online alias pinjol selama dua tahun terakhir didominasi kelompok usia kurang dari 35 tahun. Mereka menggunakan dana pinjaman untuk hal konsumtif. Meski bergaji rendah, sifat konsumtif generasi muda menjadikan mereka sasaran utama penyaluran pinjaman. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, terdapat peningkatan 5,3 % jumlah nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tidak lancar dan macet di atas 30 hari pada kelompok usia 17-34 tahun ini. Pada Januari-Agustus 2021, rata-rata persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar dan macet di rentang usia tersebut 8,1 %. Dalam periode yang sama pada 2023, angkanyanaikmenjadi 13,4 %. Dengan kata lain, tahun ini rata-rata ada 1,5 juta nasabah berusia di bawah 35 tahun dengan pembayaran tidak lancer dan macet. Angka itu setara 57 % dari total 2,6 juta nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tak lancar dan macet.

Analisis menggunakan data statistik bulanan OJK. Setelah di- kombinasikan dengan data mikro Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) dari BPS per Februari 2022, diperoleh hasil bahwa besaran pinjaman daring nasabah melebihi gajinya. Pada 2022, rata-rata penghasilan penduduk bekerja Rp 2,17 juta per bulan. Sementara itu, nilai rata-rata pinjaman daring per orang Rp 2,31 juta atau 106 %, lebih besar dari rata-rata penghasilan. Kelompok usia muda dan pekerja awal yang berusia 17 hingga 34 tahun menduduki peringkat teratas dalam hal perbandingan pinjaman dan penghasilan yang tidak seimbang ini. Mereka menerima pinjaman Rp 2,44 juta atau lebih besar 121 % dari gaji yang hanya Rp 2,02 juta per bulan. Pinjaman konsumtif diberikan dengan tenor pendek, misalnya kurang dari 30 hari, dengan bunga 0,4 % per hari. Peringkat kedua ditempati kelompok usia pensiun ke atas (lebih dari 54 tahun) dengan dana pinjaman lebih besar 112 % dibandingkan penghasilannya. Meski demikian, persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar di atas 30 hari pada kelompok usia ini trennya menurun. Pada Januari hingga Agustus 2023, hanya 2,2 % atau menurun 5,3 % dibandingkan pada 2021. (Yoga)

STRATEGI PINJOL BERIZIN, Dana Promosi Makin Besar, Keuntungan Meroket Sepuluh Kali Lipat

23 Nov 2023

Kehadiran perusahaan teknologi finansial atau tekfin tergolong paling akhir dibandingkan dengan lembaga pendanaan konvensional lain. Sebagai pendatang baru, tekfin pun tampak jorjoran mempromosikan diri agar produknya dikenal masyarakat luas. Analisis Kompas menemukan, ada peningkatan belanja iklan dan pemasaran sejak perusahaan tekfin menawarkan pinjaman online (pinjol) di Indonesia awal 2016. Merujuk data OJK, porsi alokasi dana untuk iklan dan pemasaran dibandingkan dengan total biaya operasional perusahaan tekfin bahkan menunjukkan tren terus meningkat. Selama periode Januari-Agustus 2023, rata-rata porsi dana iklan dan pemasaran dari 101 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK mencapai 34,7 %, dengan nilai sedikitnya Rp 1,3 triliun atau Rp 13,2 miliar per perusahaan, meningkat 6 % dibandingkan periode yang sama pada 2022 yang masih 28,7 % atau Rp 8,6 miliar per perusahaan.

Besarnya porsi anggaran iklan dan pemasaran ini terbukti mampu mendongkrak popularitas pinjaman daring di masyarakat. Hal ini tecermin pada meningkatnya popularitas istilah ”pinjol”, seperti terekam oleh Google Trends sejak Januari 2022 hingga Agustus 2023. Nilai korelasi antara peningkatan anggaran iklan dan popularitas istilah pinjol mencapai 0,92 dari batas korelasi terendah 0 dan paling tinggi 1. Dengan kata lain, pertumbuhan anggaran pemasaran naik beriringan dengan popularitas pinjol di masyarakat dan berbuah pada meroketnya laba. Data statistik OJK menyebutkan, laba komprehensif seluruh penyelenggara tekfin pendanaan pada Januari 2023 sebesar Rp 50,5 miliar. Dalam waktu delapan bulan atau pada Agustus 2023, nilainya telah menjadi Rp 521,3 miliar. Nilai peningkatan ini lebih dari 10 kali lipat dari keuntungan awal. (Yoga)

UMP dan Tantangan Ketenagakerjaan

23 Nov 2023

Setidaknya 30 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada Selasa (21/11) dengan kenaikan 1,2 % hingga 7,5 %. Penetapan UMP itu mengacu pada PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP ini, formula penghitungan  UMP ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang meliputi  tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata/median upah, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Kalangan dunia usaha umumnya menerima besaran kenaikan ini. Sebaliknya, buruh menolak karena kenaikan UMP yang ditetapkan lebih rendah daripada tuntutan mereka yang 15 %. Aksi protes buruh terjadi di sejumlah wilayah. Beberapa serikat buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa lebih besar untuk mendesak agar tuntutan dipenuhi.

Tarik-menarik kepentingan antara buruh, dunia usaha, dan pemerintah selalu terjadi dalam penetapan upsh minimum (UM), setiap tahun. Kita perlu menjaga, jangan sampai momentum aksi buruh dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit, dan akhirnya memicu situasi tak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian secara keseluruhan serta keberlanjutan perluasan lapangan kerja. Kenaikan UM harus diletakkan pada konteks situasi riil yang dihadapi, tanpa meninggalkan hakikat UM sebagai instrumen jaring pengaman yang melindungi buruh dari eksploitasi. UM yang ideal tentu menjamin buruh hidup layak, tetapi tak mengancam kelangsungan dunia usaha dan memungkinkan perekonomian tumbuh sehat. Dengan demikian, dapat tercipta lapangan kerja bagi 7,86 juta orang yang masih menganggur dan 2,2 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahun. (Yoga)

Kredit UMKM Bakal Dipacu

23 Nov 2023

Industri perbankan berkomitmen mengoptimalkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM. Hal ini dilakukan melalui pengembangan infrastruktur digital dan kebijakan pemerintah. Dirut PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) Henoch Munandar mengatakan, pihaknya akan terus mendorong penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang saat ini cenderung melambat. Meski ruang gerak yang dimiliki tidak seleluasa bank pemerintah, BTPN optimistis dapat mendorong penyaluran kredit UMKM, salah satunya dengan mengembangkan infrastruktur digital. ”Menurunnya penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) ini mencerminkan kegiatan usaha di segmen tertentu terbatas. Namun, pembiayaan mikro kami tahun ini justru meningkat hampir 60 %. Kami akan terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan berbasis infrastruktur digital (digital mikro) sebagai strategi mengatasi kekurangan infrastruktur masing-masing bank,” katanya seusai acara BTPN Economic Outlook 2024, di Jakarta, Rabu (22/11).

Peningkatan pembiayaan mikro yang cukup signifikan  tersebut salah satunya karena dasar (base) penyaluran kredit BTPN relatif lebih rendah ketimbang bank pemerintah lainnya. Selain itu, transformasi digital melalui produk Jenius juga semakin mempermudah korporasi dalam melakukan penetrasi terhadap segmen mikro. Henoch menambahkan, BTPN optimistis pada 2024 dapat mencatatkan pertumbuhan produk digital mikro pada level dua digit atau mencapai 40 %. Hal ini sejalan dengan ketentuan BI yang mengamanatkan perbandingan kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit perbankan sebesar 30 %. Saat ini rasio kredit UMKM BTPN tercatat 29 persen. Komitmen serupa turut digaungkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Selama periode Januari-Oktober 2023, BRI telah menyalurkan KUR Rp 123,51 triliun kepada 2,7 juta debitor atau 63 % dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 194,4 triliun. (Yoga)