Pelaku industri karet menagih janji pemerintah untuk mempercepat pendataan pekebun sebagai langkah antisipasi regulasi bebas produk deforestasi Uni Eropa. Upaya pemerintah mengatasi ancaman ekspor komoditas terkait regulasi yang mulai diterapkan Januari 2025 itu diharap bisa menjadi gerakan nasional. UU Bebas Produk Deforestasi UniEropa (EUDR) mewajibkan komoditas yang diekspor ke Uni Eropa bersertifikat verifikasi atau uji tuntas (due diligence) berbasis geolokasi (titik koordinat atau polygon) berdasarkan citra satelit dan GPS dari perkebunan yang disertai penerapan metode ketelusuran. Secara prinsip, regulasi ini melarang sejumlah komoditas yang berasal dari lahan yang terdeforestasi setelah 31 Desember 2020 masuk pasar UE.

Selain karet, komoditas ini juga berlaku untuk kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, dan karet serta produk-produk turunan atau olahannya, seperti daging, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Wakil Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Uhendi Haris menegaskan, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan menghadapi EUDR adalah lewat realisasi percepatan pendataan pekebun. Pendataan itu dilakukan melalui Sistem Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya Elektronik (E-STDB). Percepatan tentu juga perlu dilakukan untuk seluruh pekebun dan petani komoditas lain di luar karet. ”Hingga saat ini, baru terdapat 971 E-STDB pekebun karet yang sudah terbit,” ujar Uhendi kepada Kompas, Minggu (5/5).

Menurut dia, khusus sektor karet, dibutuhkan sedikitnya 491.106 E-STDB untuk memenuhi porsi ekspor karet dan produk turunannya ke Eropa. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun Gapkindo, dari total 1,79 juta ton produk karet yang diekspor pada 2023, hanya 11 % atau 206.203 ton yang diekspor ke Uni Eropa. Persoalannya, negara, seperti Jepang dan Korea, yang mengimpor karet alam dari Indonesia dalam bentuk mentah atau setengah jadi juga akan menuntut pemenuhan EUDR dari Indonesia. Sebab, karet alam Indonesia itu akan mereka olah untuk diekspor ke Eropa dalam bentuk produk jadi. ”Jika Indonesia tidak mampu memenuhi (syarat) ekspor tersebut untuk EUDR, porsi ekspor kemungkinan besar akan dicari alternatif oleh operator/trader melalui pengalihan porsi ke negara produsen lainnya,” lanjut Uhendi. (Yoga)

Produsen alas kaki PT Sepatu Bata Tbk akhir pekan lalu mengumumkan penghentian aktivitas pabriknya di Purwakarta, Jabar. Penurunan penjualan alas kaki dalam empat tahun terakhir menjadi alasannya. Pengumuman tersebut disampaikan dalam dokumen keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang didirikan di Ceko pada 1894 dan hadir di Indonesia sejak 1931 itu tercatat di pasar modal Indonesia pada 1982 dengan nama BATA. ”Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun. Kapasitas produksi pabrik jauh melebihi kebutuhan yang diperoleh secara berkelanjutan dari pemasok di Indonesia,” kata Sekretaris PT Sepatu Bata Tbk Hatta Tutuko, dalam dokumen tersebut.

Menurut dia, kebijakan tersebut harus diambil setelah mereka berjuang menghadapi kerugian dan tantangan industri akibat pandemi Covid-19 dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Masalah ini telah mereka alami empat tahun terakhir. Dalam laporan keuangan tahun 2023, perseroan mengumumkan penurunan nilai penjualan sebesar 5 % menjadi Rp 609,6 miliar dari penjualan di 2022 sebesar Rp 643,4 miliar. Penurunan ini linier dengan jumlah produksi tahun 2023 yang hanya sebanyak 1,15 juta pasang sepatu dan sandal, berkurang dari 1,80 juta pasang alas kaki pada tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, perusahaan mencatatkan peningkatan kerugian komprehensif sebesar Rp 188,4 miliar dari Rp 107,2 miliar di 2022. Rugi tahun berjalan juga meningkat dari Rp106,1 miliar menjadi Rp 190,5 miliar.

Kerugian yang dialami pada 2023 terutama disebabkan oleh kerusakan pada asset tetap dan persediaan barang yang sudah menua. Kinerja keuangan tersebut didapat kendati perseroan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki penjualan. Garis besar inovasi mereka di tahun lalu, antara lain, mengoptimal- kan pemasaran dengan melibatkan pemengaruh (influencer), dengan harapan akan mampu meningkatkan pengunjung toko di platform daring perusahaan. Masalah yang dialami Bata tidak lepas dari kinerja industri alas kaki secara umum di dalam negeri. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan bahwa industri alas kaki dalam negeri belum pulih ke normal sejak pandemiCovid-19. Dinamika ekonomi global belakangan juga turut memengaruhi. (Yoga)

Sebanyak 1.362 ternak babi mati pada periode Januari-April 2024 akibat serangan demam babi afrika (african swine fever/ASF) di 12 kabupaten/kota di NTT. Kerugian yang dialami peternak mencapai miliaran rupiah. Sembilan kabupaten di NTT masih dinyatakan bebas ASF sehingga daerah yang sudah terpapar ASF wajib menjaga lalu lintas ternak babi masuk dan keluar kabupaten. Pemda terus membangun komunikasi dan edukasi dengan peternak. Kabid Kesehatan NTT Melky Angsar mengatakan, ASF belum sepenuhnya hilang dari NTT. Virus ini masuk ke NTT akhir 2019 dan bertahan sampai hari ini. Sempat hilang di suatu daerah, kemudian muncul lagi.

”Sejak Januari hingga April 2024, sudah 1.362 ternak babi milik warga mati terserang ASF ini. Menyebar di 12 kabupa ten/kota. Kasus terbanyak di Kabupaten Sumba Tengah dengan 710 babi mati, menyusul Kabupaten Nagekeo 405 babi dan kasus kematian terkecil di Manggarai dan Manggarai Barat, masing-masing 5 babi,” kata Melky, Sabtu (4/5) di Kupang. Jika harga satu babi dinilai rata-rata Rp 3 juta per ekor, kerugian yang dialami peternak sekitarRp 4,4 miliar. Padahal, di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik, babi menjadi salah satu andalan peternak untuk menopang ekonomi keluarga. (Yoga)

Konflik antara perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat di Kalteng kian meruncing dan tak kunjung terselesaikan. Terakhir, konflik memanas ketika penjarahan sawit yang marak direspons oleh aparat dengan menangkap warga yang terlibat. Pada pertengahan April lalu, aparat dari Polda Kalteng bersama Polres Kotawaringin Timur menangkap tujuh orang yang diduga menjarah sawit pada pertengahan April 2024. Lalu, polisi menangkap 16 orang yang dituding mencuri sawit lagi pada Rabu (1/5). Berselang tiga hari, Sabtu (4/5), polisi kembali menangkap 13 orang yang diduga menjarah sawit milik perusahaan. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul di perbatasan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.

Tak terima kerabatnya ditangkap, beberapa orang menyerang Polsek Kotawaringin Barat. Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji, Minggu (5/5), menjelaskan, dari 13 orang itu, 10 orang sudah ditetapkan sebagaitersangka, yakni UM, SN, NR, IG, PL, DN, BR, AR, SK, dan DN. Mereka kini ditahan di Mako Brimob Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Kalteng di Sampit, Kotawaringin Timur. Tiga orang lain yang ditangkap masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Yusfandi Usman menjelaskan, pascapenangkapan itu, kantor Polsek Pangkalan Banteng di Kabupaten Kotawaringin Barat diserang empat pemuda yang juga dalam keadaan mabuk, menggunakan mobil pikap.

Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi mengungkapkan, aksi panen massal di kebun milik perusahaan itu merupakan bentuk protes masyarakat terhadap perusahaan. Mereka memiliki berbagai  alasan untuk melakukan hal itu, mulai dari perampasan lahan hingga tuntutan kebun plasma yang dijanjikan. Di Kabupaten Seruyan, khususnya di Kotawaringin Barat atau Kotawaringin Timur, menurut Habibi, konflik serupa sudah terjadi sejak perusahaan datang ke desa-desa mereka puluhan tahun lalu. Namun, pemerintah dan aparat kepolisian hanya melihat peristiwa itu sebagai tindak kriminal semata. ”Saat perusahaan datang diberi izin oleh pemerintah, ada lahan masyarakat yang hilang. Lahan itu merupakan ruang hidup mereka untuk berusaha,” ujar Habibi. (Yoga)

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mutlak dilakukan untuk memastikan  target Indonesia Emas 2045 bisa terwujudkan dengan sasaran antar pertumbuhan ekonomi pada 2025 di kisaran 5,3-5,6%. Guna mewujudkan itu, di antaranya dibutuhkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dengan total investasi sebesar Rp 7.329,28-7.417,86 triliun untuk tahun 2025 saja. Deputi Bidang Ekonomi kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adiniggar Wadyasanti menyatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6%, maka investasi 2025 harus tumbuh 6,5-7,8%. lainnya, pertumbuhan industri manufaktur diharapkan bisa  mencapai 5,5-6,1%, sehingga kontribusi ke produk domestik bruto meningkat menjadi 19,3-19,6%. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3% sampai 5,6% dengan investasi diharapkan menjadi pintu gerbang guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan," ujar Amalia.(Yetede)

Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing masuk ke pasar keuangan dalam negeri dalam periode 29 April -2 Mei 2024. Sebagian modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) Direktur Departeman Komunikasi BI Fadjar Majardi mengatakan, aliran modal asing masuk melalui SBN sebesar Rp 3,75 triliun dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp1,58 triliun. namun pada saat yang sama modal asing keluar melalui pasar saham senilai Rp 2,27 trilun. "Berdasarkan data transaksi 29 April-2 Mei 2024 nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 2,27 triliun di pasar saham SBN, jual neto Rp1,58 triliun di SRBI," jelas Fadjar. Secara kumulatif, dari 1 januari sampai dengan 2 Mei 2024, transaksi yang terjadi  adalah nonresinden jual neto Rp53,76 triliun di pasar SBN, beli neto Rp6,11 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 13,87 triliun di SRBI. Adapun level yield surat utang Amerika Serikat atau US Treasure Note tenor 10 tahun turun ke level 4,581% per kamis (02/05/2024).  (Yetede)

Masih ada waktu bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 6 miliar di akhir Desember 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengingatkan agar pemilik BPR/BPRS untuk meningkatkan permodalan banknya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, ketentuan modal  inti tercantum pada peraturan OJK (POJK) Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyediaan Modal Inti Minimum BPR/BPRS, tujuan konsolidasi dalam rangka memperkuat peran BPR/BPRS dalam pembiayaan UMKM dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. "Pada posisi 31 Maret 2024, BPR/BPRS yang sudah penuhi modal inti ada 1.213 BPR/BPRS, jadi hanya sekitar 5% yang belum penuhi modal Rp 6 miliar," ungkap  Mahendra. (Yetede)

Keberhasilan dalam menjaga ketahanan  dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, membuat Indonesia memiliki potensi besar pada pengembangan industri kendaran listrik atau electric vehicle. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menerangkan, Indonesia memiliki modal pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang baik ditengah kompleksitas lingkungan perekonomian global. Indonesia juga berhasil melangsungkan pemilihan umum dan melakukan proses transisi pemerintahan yang berkesinambungan tanpa gejolak berarti. "Kondisi ini merupakan momentum yang tepat bagi perusahaan EV untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia," kata dia. Berdasarkan penilaian Blooberg NEF, Indonesia berada di peringkat 22 dari 30 negara yang dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi pada ekosistem rantai pasok baterai listrik. Penilaian tersebut berdasarkan beberapa aspek, antara lain industri, inovasi dan infrastruktur. (Yetede)

Sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah sangat penting dilakukan, karena berkaitan langsung dengan kosumen. Maka dari iru, kebijakan sertifikasi halal yang harus dipenuhi paling lambat Oktober 2024 wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menjelaskan, konsumen tentu harus mendapatkan kualitas yang bagus saat membeli sesuatu, mulai dari kebersihan, kelayakan, hingga halal atau tidaknya  barang yang mereka beli tersebut. Dia menambahkan, sampai kapan pun sebenarnya  Indonesia tidak akan pernah siap dengan berbagai aturan, termasuk soal sertifikat halal. Tapi tidak siap bukan berarti tidak bisa. "Kalau enggak siap-siap, kapan siapnya? Ya, nanti setahun lagi, sepuluh tahun lagi, saratus tahun lagi juga enggak akan siap gitu. Ya, harus kita latih," kata Mendag. (Yetede)

Pengembangan Stasiun Tanah Abang yang dilakukan pemerintah merupakan impian besar yang harus segera terwujud. Sebagai stasiun sentral sekaligus pusat hub yang menyambungkan wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, pengembangan stasiun ini bisa menciptakan potensi ekonomi baru yang lebih besar. Pakar infrastruktur perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengatakan, pengembangan Stasiun Tanah Abang merupakan rencana lama yang ditunggu-tunggu namun baru terealisasi sekarang. Menurut dia, kondisi Stasiun Tanah Abang sudah tidak dapat menampung jumlah penumpang yang ada. "Ini skenario yang sudah lama sebenarnya. Hanya saja kita baru melihat berjalan sekarang karena memang butuh keterpaduan, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Yayat kepada Investor Daily. Yayat menjelaskan, dari seluruh stasiun kereta commuter yang ada, stasiun  terpadat ada di stasiun Tanah Abang. Peran stasiun ini tidak hanya sebagai pusat hub, namun juga wilayahnya yang terkenal sebagai pasar terbesar regional menjadikan stasiun ini ramai dari berbagai kawasan dari Bogor, Cikarang hingga Serang melalui Rangkasbitung. (Yetede)