PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil mencatat kinerja yang mengesankan dengan mencetak laba Rp1,71 triliun pada kuartal I/2024 di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Salah satu faktor utama yang mendukung kinerja positif BSI adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang naik 10,43% year-on-year menjadi Rp297 triliun. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar 8,75% dan giro sebesar 10,52%, yang membantu BSI menempati peringkat kelima nasional dalam penghimpunan tabungan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi me ngata kan pertumbuhan dana murah dan konsistensi BSI dalam menjalankan fungsi intermediasi menjadi pendorong kinerja positif. Dari sisi intermediasi, BSI berhasil menyalurkan pembiayaan hingga mencapai Rp247 triliun pada kuartal I/2024, meningkat 15,89% dari tahun sebelumnya. 

Dari jumlah tersebut, 54,62% dialokasikan untuk segmen konsumer, 27,81% untuk segmen wholesale, dan 17,56% untuk segmen retail. Pada segmen konsumer, pembiayaan terutama ditujukan untuk produk seperti pembiayaan griya, mitraguna, dan pembiayaan emas. Dari sisi digital, BSI terus mendorong peningkatan layanan melalui BSI Mobile yang penggunanya melonjak 29,35% YoY menjadi 6,70 juta orang pada Maret 2024. BSI Mobilemencatatkan jumlah transaksi sebesar 118,5 Juta dengan volume transaksi mencapai Rp145,1 Triliun. Jumlah nasabah yang membuka rekening secara onlinepun mencapai 93,6% dari nasabah baru BSI hingga Maret 2024. BSI juga meningkatkan jumlah merchant QRIS menjadi 320 ribu, naik 80,84%, dengan jumlah transaksi mencapai 5,85 juta senilai Rp 551 miliar.

Kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali terkoreksi dalam sebulan terakhir. Sepanjang periode April, indeks komposit secara akumulatif merosot 0,75% setelah ditutup di level 7.234,20 pada Selasa (30/4). Tren negatif ini sejatinya telah dimulai sejak pertengahan Maret lalu. Selepas menyentuh level tertinggi di 7.433,32, IHSG berfluktuasi tajam dengan kecenderungan melemah. Ketidakpastian ekonomi global yang diperburuk oleh situasi geopolitik terus-terusan memberikan tekanan ke pasar saham. Pada awal pekan ini, indeks komposit memang berbalik arah dengan menguat selama 2 hari perdagangan berturut-turut. IHSG melesat 1,70% pada Senin dan keesokannya kembali mencatatkan kenaikan 1,10%. Akan tetapi, kami menilai apresiasi ini lebih banyak didorong oleh sentimen ekonomi domestik serta kinerja emiten kuartal I/2024. 

Di sisi lain, kami memandang bahwa investor sesungguhnya masih mengambil sikap wait and see sembari menanti rilis data ekonomi penting di global pada pekan ini. Selain itu, pelaku pasar juga tengah menantikan hasil pertemuan The Fed, bank sentral Amerika Serikat, yang berakhir dini hari tadi. Situasi ekonomi di Negeri Paman Sam juga belum cukup menggembirakan. Biaya tenaga kerja meningkat pada kuartal pertama tahun ini, di tengah kenaikan upah dan tunjangan. Ini mengisyaratkan tingkat inflasi di negara itu bakal terus terkerek.

Karena itulah, kami melihat bahwa keberuntungan sedang menjauh dari pasar saham. Tidak banyak katalis yang cukup kuat mendorong pergerakan indeks komposit, setidaknya dalam beberapa waktu ke depan. Sebaliknya, sentimen negatif seolah tengah mengepung pasar. Belum lagi, ada fenomena psikologis sell in May and go away yang selalu menghantui periode perdagangan di bulan ini. Secara historis, fenomena ini berpengaruh langsung terhadap performa indeks komposit. 

Jika dirinci, IHSG turun 3,14% selama Mei 2018, terkoreksi 3,81% pada Mei 2019, minus 0,8% sepanjang Mei 2021, dan melemah 1,11% pada Mei 2022. Adapun pada tahun lalu, indeks anjlok lebih dalam 4,08% selama periode Mei. Fenomena sell in May sejatinya tidak dapat menjadi acuan mutlak untuk mengukur kinerja IHSG bulan ini. Kecenderungannya, performa pasar akan relatif bergerak dengan tren melemah dalam 2 pekan pertama untuk selanjutnya terjadi akumulasi positif pada pekan-pekan terakhir di periode Mei. Kendati dibayangi fenomena sell in May dan hasil pertemuan The Fed, kami meyakini bahwa beberapa katalis yang berasal dari perkembangan ekonomi domestik tetap berpeluang mendorong penguatan indeks kendati dalam intensitas terbatas.

Perubahan Ik­­­lim dan Pem­­­­bangunan Ber­­­ke­­­lanjutan te­­­lah menjadi agen­­­da penting di berbagai negara. Kedua terminologi ini ru­­­tin digaungkan dalam Con­­­fe­­­ren­­­ce of the Parties (COP) United Nations Frame­­­work Convention on Climate Change (UNFCCC). Pemerintah ber­­­bagai negara (termasuk Indonesia) telah menyepakati bahwa diperlukan aksi konkrit bersama dalam menghadapi perubahan iklim serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Dalam beberapa penyelenggaraan COP, terdapat sejumlah keputusan penting yang menjadi pendorong penyesuaian strategi pemerintah dan swasta terkait isu perubahan iklim. Dimulai dari COP 1 (Jerman, 1995), The Berlin Mandate mendorong penetapan target penurunan emisi yang mengikat secara hukum dan ditindaklanjuti pada COP 3 (Jepang, 1997), The Kyoto Protocol melalui pengenalan tiga mekanisme market-based perdagangan emisi. 

Selanjutnya dalam COP 21 (Perancis, 2015), The Paris Agreement menyatakan komitmen untuk menjaga peningkatan suhu dunia di bawah 1,5° Celsius serta pengenalan Nationally Determined Contribution (NDC) yang dikomunikasikan melalui UNFCCC. Terakhir, COP 28 (Uni Emirat Arab, 2023) menyepakati penggunaan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk mencapai net zero emission (NZE) tahun 2050. COP yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade tersebut telah menghasilkan beberapa progres signifikan, di tengah tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Bahkan, sebanyak US$78,9 miliar telah dihimpun oleh negara maju untuk pembiayaan iklim (OECD, 2020). 

Serta, lebih dari 160 perusahaan dengan total aset US$70 triliun berkomitmen untuk mencapai target NZE (UN, 2021). SF erat kaitannya dengan perubahan iklim, tetapi tidak terbatas hanya pada aspek lingkungan. Sebab, SF mengintegrasikan aspek lingkungan (environment), sosial (social), dan tata kelola (governance) atau ESG ke dalam keputusan investasi dan pembiayaan yang diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDG). Sehingga, cakupan SF lebih luas. Pada konteks industri keuangan syariah, fokus SF dengan ESG selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) yang menjadi landasan bisnis bank syariah. Lalu, pada aspek sosial, prinsip yang didorong adalah mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dilakukan bank syariah melalui peran aktifnya menjadi lembaga penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta menyalurkannya melalui lembaga filantropi. 

Bank syariah juga mendorong program pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Selain itu, minat investor dengan preferensi ESG berpotensi meningkat, reputasi dan citra positif akan terbangun, hingga peningkatan valuasi saham bank dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, pada tahun 2022 tercatat US$30,3 triliun diinvestasikan pada aset ESG dan diperkirakan meningkat menjadi US$33,9 triliun pada 2026 (PWC, 2022). Maka, untuk mengoptimalkan potensinya, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan bank syariah. Pertama, edukasi prinsip keuangan berkelanjutan dan ESG kepada segenap stakeholder yang meliputi nasabah, investor, dan masyarakat dengan kolaborasi bersama pemerintah, regulator, dan organisasi non-profit. Kedua, formulasi framework ESG yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan, pengukuran, serta pengawasan ESG di bank Syariah, termasuk sertifikasi dan rating ESG. Ketiga, peningkatan porsi pembiayaan di sektor ESG, dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang prudent.

Apa hubungan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan mahalnya biaya logistik? Dalam ajang Bisnis Indonesia Shipping & Logistics Forum 2024, terungkap hubungan keduanya sangat erat. Forum yang digelar di Raffles Hotel Jakarta pada Selasa (30/4) itu mengungkap data hasil Kajian Biaya Logistik Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasonal (Bappenas) bersama SIRI dengan metodologi terbaru menemukan biaya logistik pada 2022 mencapai 14,1% terhadap produk domestik bruto (PDB). Perinciannya, sektor transportasi darat memegang porsi biaya logistik hingga 7%, sedangkan transportasi laut hanya 3,6%, dan transportasi udara 0,8%, pergudangan 1,5%, dan administrasi 1,2%. Menariknya, kajian itu menemukan bahwa biaya logistik nasional didominasi dari transportasi darat. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 16.000-an pulau.

Oleh karena itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mengatakan Indonesia tidak bisa terlepas dari problem biaya logistik tinggi akibat dominannya pangsa transportasi darat. Untuk mengupayakan penurunan biaya logistik, Kemenhub tengah membangun pengklasteran sektor maritim atau maritime cluster. Maritime cluster adalah mengidentifi kasi peran stakeholder terkait dengan industri maritim. Problem lain yang perlu diselesaikan adalah maraknya kapal berusia tua di Indonesia. Arif mencatat rata-rata usia kapal di Indonesia di atas 15 tahun, sehingga usia operasional hanya menyisakan 10 tahun lagi. 

Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi menyatakan seluruh armada kapal milik perseroan sudah menerapkan standar IMO seperti lambung ganda (double hull) untuk kapal tanker. Penerapan armada sesuai standar IMO merupakan keniscayaan sebagai subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina (Persero) yang fokus dalam bisnis distribusi energi. Rencananya, PIS menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada 2025. “Tentunya, IPO ini harus dengan rencana yang matang dengan rencana yang sangat baik, sementara kami targetkan tahun depan.”

Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengungkap penerapan logistik ramah lingkungan atau green logistics di Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah. Bentuk dukungan pemerintah bisa meniru Eropa dalam insentif kendaraan listrik. Akbar menyatakan insentif pemerintah di Eropa tidak hanya berupa keringanan pajak, tetapi juga diskon harga jual kendaraan listrik yang diberikan bahkan mencapai 30%. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto membeberkan sejumlah peluang dan tantangan yang membayangi industri pelayaran. Salah satu faktor pendukung sektor pelayaran berasal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dua hotel mewah di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur diprediksi siap beroperasi pada Agustus tahun ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan kedua hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN) itu semua dibangun oleh swasta. “Setelah kita meninjau tadi beberapa fasilitas Parekraf [pariwisata dan ekonomi kreatif] bisa kita pastikan Insyaallah di akhir bulan Juli hingga awal Agustus sejumlah hotel siap dioperasikan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/5). Kedua hotel itu yakni Hotel Nusantara yang tengah digarap oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusumo atau Aguan. 

Sandiaga juga menyebut pada Agustus 2024 akan terdapat sentra ekonomi kreatif yang rampung dibangun di IKN. Nantinya, sentra ekonomi itu akan dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang telah dikurasi dan mendapatkan pelatihan khusus guna mendukung perputaran roda ekonomi di IKN. Sandiaga juga menyatakan siap untuk pindah ke IKN susai meninjau rumah tapak jabatan menteri (RTJM). Pada kesempatan yang sama, Sandiaga juga turut menanggapi desain rumah menteri di IKN. Dia puas dengan sejumlah fasilitas yang tersedia. Sandiaga juga menyebut tidak menemukan masalah dari segi ukuran. Dia menilai luas rumah tapak menteri di IKN itu telah cukup dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Akses permodalan di daerah terus membaik seiring dengan moncernya penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sepanjang kuartal pertama tahun ini. Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang paling banyak mendapatkan kredit di Sulawesi Selatan pada 3 bulan pertama 2024. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan mencatat penyaluran KUR di provinsi tersebut sepanjang kuartal I/2024 mencapai Rp4,15 triliun. Angka itu meroket 154,97% dibandingkan dengan periode sama 2023 yang sebesar Rp1,63 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan Supendi mengatakan bahwa lonjakan penyaluran KUR pada 3 bulan pertama tahun ini disebabkan oleh realisasi pada kuartal I/2023 yang relatif kecil. Pada tahun lalu, KUR di Sulawesi Selatan baru bisa disalurkan pada Maret karena menunggu perubahan aturan ihwal penyaluran fasilitas tersebut. 

“Tahun lalu penyaluran KUR baru mulai [disalurkan] Maret, karena Januari—Februari masih menunggu aturan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru terbit pada Februari sehingga [KUR] baru disalurkan Maret 2023,” katanya, Selasa (30/4). Program percepatan penyaluran KUR pada kuartal terakhir 2023 juga turut mengakselerasi realisasi pemberian fasilitas itu di awal 2024. Supendi menjelaskan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran menjadi yang paling banyak menerima penyaluran KUR pada kuartal I/2024 dengan nilai mencapai Rp1,59 triliun. Selanjutnya, ada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan yang menempati posisi kedua dengan nilai penyaluran sebesar Rp1,58 triliun. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya mendapat kucuran KUR senilai Rp373,69 miliar pada kuartal I/2024. 

Kemudian, sektor industri pengolahan sebesar Rp203,68 miliar, perikanan Rp169,86 miliar, dan sektor lainnya Rp212,51 miliar. Dari Rp4,15 triliun KUR yang direalisasikan pada kuartal I/2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi yang paling banyak menyalurkannya, dengan nilai Rp3,39 triliun untuk 65.603 debitur. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menempati posisi kedua dengan mendistribusikan KUR senilai Rp384,66 miliar kepada 2.773 debitur, dan di posisi ketiga ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang menyalurkan KUR senilai Rp98,13 miliar untuk 388 debitur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur Taukhid mengatakan bahwa realisasi penyaluran kredit berbasis program terdiri atas KUR senilai Rp8,8 triliun kepada 167.467 debitur, dan UMi sebesar Rp167,58 miliar kepada 39.214 debitur. 

Pada perkembangan lainnya, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit tersebut makin memperkuat bukti bahwa UMKM merupakan fondasi perekonomian daerah yang kuat serta tahan uji, meski ekonomi nasional dihadapkan pada situasi geopolitik yang memanas dan berimbas pada perlambatan laju ekonomi global. Di sisi lain, kebijakan berkelanjutan untuk UMKM yang fokus kepada sertifi kasi usaha dan produk akan dengan sendirinya memperluas akses pada pasar maupun sumber daya permodalan. Di Nusa Tenggara Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Pelaku UMKM untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha. Kepala OJK Nusa Tenggara Barat Rico Rinaldy menjelaskan bahwa model pembiayaan di pasar modal yang bisa diakses UMKM adalah securities crowdfunding. 

Saat ini, di Nusa Tenggara Barat tercatat terdapat dua perusahaan yang memanfaatkan Securities Crowdfunding sebagai sumber pendanaan usaha, dengan total penghimpunan dana sebesar Rp2,71 miliar dari 313 single investor identification (SID). Selain itu, penyaluran KUR lewat program Percepatan Penyaluran KUR Kabupaten Pasuruan (Cukur Kapas) dengan tujuan untuk memperkuat pembiayaan UMKM Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah mencapai outstanding Rp228,93 miliar pada triwulan I/2024.“Ada 7.213 debitur telah memanfaatkan program tersebut,” kata Plt. Kepala Kantor OJK Malang Ismirani Saputri. Selanjutnya, program Terang Tani (Sosialisasi & Edukasi Literasi Keuangan untuk Petani) Kabupaten Pasuruan yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) telah diberikan kepada 1.227 petani milenial.

Kaum perempuan diharapkan menjadi ujung tombak perekonomian bangsa melalui peran sertanya dalam pengelolaan kekayaan intelektual. Dilansir dari context.id, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Min Usihen menyampaikan data BPS 2021 menunjukkan sekitar 64,5% total usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dikelola dan dimiliki oleh perempuan. Namun, masih banyak perempuan Indonesia yang kurang berpartisipasi aktif dalam sistem kekayaan intelektual dibandingkan dengan pria. Pemerintah terus mendorong kreativitas dan inovasi perempuan Indonesia, sehingga sejalan dengan prinsip ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan.

Massa buruh berunjuk rasa di sejumlah daerah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5). Selain pencabutan UU Cipta Kerja, mereka juga menolak kebijakan pengupahan serta menuntut penghapusan sistem kerja alih daya dan perlindungan pekerja dalam hubungan kemitraan. Terkait Hari Buruh Internasional, Presiden Jokowi memberi ucapan selamat melalui media sosial. Presiden menegaskan bahwa setiap pekerja adalah pahlawan sehari-hari. Buruh memiliki peran dalam menjaga roda perekonomian terus berputar. ”Mari kita teruskan semangat juang para buruh untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, berharap agar pekerja Indonesia kian sejahtera dan kompak. Soliditas buruh diakui bakal berperan penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045. Lima tahun ke depan, peningkatan kompetensi buruh bakal diutamakan pemerintahannya yang akan dibentuk. YLBHI menilai, perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan buruh terus dikurangi atas nama kemudahan investasi dan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga dianggap telah membungkam hak konstitusional dan demokrasi buruh. Buruh tak lagi mampu turut menentukan kebijakan dan keputusan politik yang berdampak pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak buruh dan keluarganya.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana menilai, rezim berganti dengan mempertahankan kebijakan perburuhan yang tidak berpihak kepada buruh dan serikat buruh. Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh, juga digelar di Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bandar Lampung, dan Banda Aceh. Di Jakarta, massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti penerapan upah minimum yang nilai riilnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal lain yang juga disuarakan buruh dalam unjuk rasa di sejumlah daerah adalah pencabutan UU Cipta Kerja. Penyusunannya dinilai inkonstitusional dan mengabaikan prinsip demokrasi. (Yoga)

Jepang diduga menghabiskan 35 miliar USD untuk menjaga nilai tukar yen, tapi kurs yen terhadap USD tetap saja jauh lebih tinggi dari asumsi belanja pemerintah. Data aset Bank of Japan (BoJ) pada Selasa (30/4) mengindikasikan, otoritas moneter Jepang mungkin menghabiskan 5,5 triliun yen atau 35,05 miliar USD sepanjang Senin (29/4) untuk intervensi pasar kala nilai tukar menembus 160,1 yen per USD. Dalam laporan pada Selasa malam, Kyodo News mengutip sejumlah sumber di pasar untuk menyimpulkan ada intervensi besar-besaran di pasar valas. Baik pemerintah maupun dewan gubernur BoJ tidak mengonfirmasi dugaan pasar soal intervensi tersebut.

Dalam data aset BoJ pada Selasa terlihat pengurangan 7,5 triliun yen dibandingkan dengan aset Senin. Padahal, pasar memperkirakan aset BoJ pada Senin hanya berkurang paling banyak 2,5 triliun yen. Dengan demikian, ada selisih 5 triliun yen. Pada Senin pagi, nilai tukar per 1 USD menembus 160 yen, terendah dalam 34 tahun terakhir. Pada Senin siang, nilai tukarnya membaik ke 154 yen per USD. Meski demikian, pada Rabu (1/5), nilai tukar kembali ke 157,9 yen per USD. Nilai tersebut jauh di atas asumsi kurs yen dalam APBN Jepang 2024. Jepang menargetkan kurs pada 141,42 yen per USD.

Wakil Menkeu Jepang Masato Kanda hanya menyebut, ada dampak negatif dari pelemahan drastis yen. Tokyo tidak menoleransi nilai tukar yen yang terlampau cepat melemah. Sebagai importir aneka bahan mentah, pelemahan yen bisa membuat biaya produksi di Jepang naik. ”Manuvernya berlebihan dan dipicu para spekulan,” ujar Kanda soal penjualan yen besar-besaran pada beberapa hari terakhir. Pasar melepaskan yen secara masif pada Jumat pekan lalu. Pelepasan itu merupakan reaksi atas keputusan BoJ yang mempertahankan tingkat suku bunga acuan. ”Faktor penting pelemahan yen adalah pemerintah dan BoJ terlalu lama menunggu,” kata Koji Fukaya, analis pada lembaga konsultansi Advisory.co. (Yoga)

Dalam percakapan sehari-hari serta obrolan di linimasa, keluhan masyarakat sering berseliweran mengenai semakin sulitnya mencari kerja akhir-akhir ini, terutama selepas pandemi Covid-19. Pemerintah mengakui kekurangan itu. Bahlil berkali-kali berdalih, pemerintah fokus menarik investasi padat teknologi dan padat modal demi mengerek pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih masif. Di sisi lain, investasi padat karya semakin sulit dicari di tengah maraknya tren otomasi di dunia industri. ”Kalau kita hanya berpikir padat karya, sampai ayam tumbuh gigi pun negara ini tidak akan maju, karena padat karya itu, mohon maaf, gajinya terukur. Kalau kita hanya ciptakan lapangan kerja dengan gaji Rp 4 juta-Rp 5 juta terus, bagaimana mau naik kelas?” ucap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers kinerja investasi 2023, awal tahun ini.

Pada konferensi pers kinerja investasi triwulan I tahun 2024, Senin (29/4) Bahlil akhirnya datang dengan kabar baik. Kinerja investasi mencetak rekor serapan tenaga kerja tertinggi sepanjang sejarah. Investasi senilai Rp 401,5 triliun sepanjang Januari-Maret 2024 itu mampu menyerap 547.419 tenaga kerja. Sebagai perbandingan, secara bulanan, investasi pada triwulan IV-2023 menyerap 457.895 tenaga kerja. Sementara secara tahunan, investasi pada triwulan I-2023 menyerap lebih sedikit tenaga kerja, yakni 384.892 orang. ”Ini rekor paling tinggi, penciptaan lapangan kerja paling banyak dalam sejarah realisasi investasi kita,” kata Bahlil. Peneliti Center for Investment, Trade, and Industry di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, berpendapat, setelah sempat turun signifikan, penyerapan tenaga kerja dari investasi perlahan mulai membaik, tampak dari indikator rasio realisasi investasi terhadap tenaga kerja yang trennya semakin kecil. Pada triwulan I-2024, rasio investasi per tenaga kerja atau nilai investasi yang dibutuhkan untuk menyerap satu pekerja pada periode tersebut senilai Rp 733,44 juta.

Pada triwulan I-2023, nilai investasi untuk menyerap seorang tenaga kerja adalah Rp 854,5 juta. Namun, menurut Heri, rekor angka penyerapan tenaga kerja tertinggi itu belum tentu berkesinambungan. Ada indikasi tenaga kerja yang terserap lebih banyak dipakai untuk proses konstruksi pabrik, serta finalisasi pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang sifatnya sementara. Belum ada jaminan penyerapan tenaga kerja yang tinggi itu akan berlanjut sampai ketika perusahaan resmi beroperasi. Pada tahap operasional, biasanya ada spesifikasi kebutuhan tertentu yang diminta dari pekerja. Pada tahap ini, ada isu klasik kesenjangan (gap) antara kualifikasi yang dibutuhkan dan tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu, Heri menegaskan, perlu strategi jangka panjang untuk memastikan penyerapan tenaga kerja yang banyak di awal masuknya investasi itu bisa benar-benar berkesinambungan. (Yoga)