Pengecualian barang contoh untuk industri tekstil dan alas kaki dari larangan dan pembatasan impor oleh Kementerian Perdagangan diharapkan mampu memantik kinerja manufaktur di dalam negeri. Kementerian Perdagangan resmi mengeluarkan barang contoh untuk industri tekstil dan alas kaki dari larangan dan pembatasan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 7/2024 sebagai perubahan kedua atas Permendag No. 36/2023. Direktur Impor Kemendag Arif Sulistyo mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah telah sepakat memberikan kemudahan impor barang contoh untuk pengembangan dan penelitian di sejumlah sektor industri, termasuk tekstil dan alas kaki.

Arif menjelaskan, relaksasi impor barang contoh diperlukan agar industri dapat dengan mudah melakukan pengembangan produksi di dalam negeri. Sejumlah komoditas yang termasuk dalam pengecualian lartas impor tersebut antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, tas, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, elektronik, bahan baku pelumas, mainan, serta barang tekstil sudah jadi lainnya. Industri alas kaki memang sedang berjuang untuk bertahan dari sejumlah tantangan yang muncul di dalam dan luar negeri. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memproyeksikan kinerja ekspor alas kaki sepanjang tahun ini bakal terseok-seok, meski mengalami pertumbuhan secara tahunan pada Januari—Februari 2024. Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakrie mengatakan produksi alas kaki terganjal lantaran impor barang sampel atau barang contoh untuk diproduksi dan diperbanyak di Indonesia makin sulit dilakukan. Selain itu, impor barang modal juga terhambat, sehingga mengganggu proses produksi untuk ekspor.

Pemerintah mewanti-wanti agar proses akuisisi saham pembangkit listrik tenaga uap Paiton 7 dan 8 dari Mitsui & Co., Ltd. ke RATCH Group tidak mengganggu pasokan tenaga listrik yang selama ini berasal dari fasilitas tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tidak bisa ikut campur lebih dalam mengenai proses alih kepemilikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Paiton 7 dan 8, karena menjadi ranah korporasi. Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana hanya mewanti-wanti agar proses tersebut jangan sampai memunculkan gangguan pasokan listrik. Musababnya, PLTU Paiton menjadi salah satu tulang punggung kelistrikan di jaringan Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali. Mitsui & Co., Ltd. memang telah resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Paiton Energy, perusahaan yang mengoperasikan PLTU Paiton 7 dan 8 di Jawa Timur. 

Manajemen Mitsui mengatakan bahwa divestasi saham atas aset PLTU dengan kapasitas keseluruhan 2,045 megawatt (2,04 gigawatt) itu diselesaikan pada 30 April 2024, waktu Eropa. Mitsui melepas saham mayoritasnya, yakni 36,260% kepada RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. atau RHIS, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan energi asal Thailand, RATCH Group Public Company Limited. Sisanya, 9,255% saham didivestasikan ke PT Medco Daya Energi Sentosa (MDES), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari, serta pemegang saham Paiton existing PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC).

“Pada kuartal pertama, tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2025, kami akan mencatat laba sekitar 44 miliar yen setelah pajak secara konsolidasi, dan sekitar 81 miliar yen keuntungan setelah pajak secara non-konsolidasi,” tulis manajemen Mitsui lewat keterangan resmi, Kamis (2/5). Lewat divestasi tersebut, kapasitas terpasang aset pembangkit Mitsui bakal menjadi 9,6 GW, di mana sekitar 8% berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara, turun sekitar 8% dari periode yang berakhir Maret 2024. Sementara itu, pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari portofolio Mitsui menyumbang sekitar 32% atau naik 3% dari periode yang berakhir Maret 2024. Transaksi itu semula diharapkan dapat diselesaikan pada Maret 2024, setelah terpenuhinya beberapa persyaratan tertentu, termasuk persetujuan dari PT PLN (Persero) yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik jangka panjang dengan Paiton Energy, dan juga dari pihak-pihak yang mendanai. 

Mitsui kemudian melaporkan kemajuan bahwa seluruh persyaratan divestasi telah terpenuhi pada 27 Juni 2023, dan penjualan saham diharapkan akan selesai pada Juli 2023. Namun, progres ini tak berjalan mulus seiring dengan Mitsui yang mengumumkan bahwa penyelesaian prosedur-prosedur tertentu membutuhkan waktu dan penyelesaian penjualan saham diperkirakan akan semakin tertunda. Surat yang ditandatangani oleh Chief Operating Offi cer of Infrastructure Projects Business Unit Mitsui Koichi Wakana itu pun secara tegas menekankan bahwa apabila tidak ada diskusi bersama dalam 30 hari sejak tanggal surat dikirim, Mitsui berhak untuk memulai proses arbitrase sesuai dengan perjanjian awal sponsor investasi Paiton. 

Di sisi lain, RATCH Group menyiapkan investasi sekitar US$590,67 juta untuk mengakuisisi 36,26% saham Mitsui. Chief Executive Offi cer of RATCH Group Public Company Limited Nitus Voraphonpiput mengatakan bahwa akuisisi saham Mitsui di Paiton itu bakal memperkuat komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Sampai saat ini, RATCH memiliki kepemilikan di pembangkit listrik tenaga gas, batu bara, dan dua pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, dengan kapasitas setrum gabungan sebesar 1.009,72 MW. “Perusahaan melihat Indonesia sebagai target investasi yang menjanjikan, dengan keyakinan akan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sana,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah bersama dengan PLN untuk mencermati sejumlah keputusan yang mungkin dibuat pengelola baru PLTU Paiton 7 dan 8.

Industri pariwisata nasional mulai masuk ke tahap pemulihan setelah tingkat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang kuartal I/2024 melebihi periode awal pandemi Covid-19. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari—Maret 2024 menembus 3,03 juta atau naik 25,43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.“Total jumlah kunjungan wisman pada kuartal I/2024 ini merupakan yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir,” katanya dalam rilis BPS, Kamis (2/5). Data BPS mencatat jumlah kunjungan wisman pada kuartal I/2020 hanya mencapai 2,64 juta kunjungan. 

Pada periode yang sama 2021, jumlah kunjungan turis asing merosot menjadi 352.282 kunjungan saja akibat pandemi Covid-19. Pada Januari—Maret 2022, jumlah kunjungan wisman naik tipis menjadi sebanyak 412.436 kunjungan dan selanjutnya melonjak menjadi 2,4 juta kunjungan pada kuartal I/2023. Akan tetapi, Amalia menyatakan jumlah wisman yang berkunjung di Indonesia yang mencapai 3,03 juta pada kuartal I/2024 belum bisa menyamai total kunjungan pada kuartal I/2019 sebesar 3,75 juta kunjungan. Amalia melanjutkan sebagian wisman yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali, dengan proporsi sebesar 44,52%, di dominasi oleh wisman asal Australia sebesar 23,9%. 

“Dalam hal rata-rata lama tinggal wisman menghabiskan sekitar 7,37 malam di Indonesia,” tegasnya. Terkait dengan pemangkasan jumlah bandara internasional, Amalia mengungkapkan berdampak tidak signifi kan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Menurutnya, jumlah turis asing yang masuk ke Indonesia melalui 17 bandara internasional yang dicabut statusnya sangat sedikit. Untuk jumlah perjalanan wisatawan nasional melalui pintu udara yang dicabut status internasionalnya hanya sebesar 61.016 perjalanan atau kira-kira hanya 1,06% dari total perjalanan wisnas sepanjang 2023. Wisatawan nasional atau wisnas merupakan jumlah perjalanan orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, dari 34 bandara internasional yang dibuka periode 2015-2021, yang melayani penerbangan niaga berjadwal luar negeri hanya lima bandara. 

Kelima bandara itu adalah Soekarno-Hatta-Jakarta, I Gusti Ngurah Rai-Bali, Juanda-Surabaya, Sultan Hasanuddin-Makassar, dan Kualanamu-Medan. Sementara bandara internasional lainnya hanya beberapa kali melayani penerbangan internasional. Bahkan, sama sekali tidak memiliki pelayanan penerbangan internasional. Dari Padang, BPS juga mencatat wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Sumatra Barat pada Maret sebanyak 2.976 kunjungan. Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto menilai jumlah kunjungan itu mengalami penurunan 63,83% dari bulan sebelumnya yang berjumlah 8.228 kunjungan. Dari 10 besar kedatangan wisman, wisman asal Malaysia tercatat mengalami penurunan terdalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni sebesar 70,64%. Dengan adanya kunjungan dari wisman, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Sumbar pada Maret 2024 yakni selama 1,28 hari.

TRAC, lini bisnis Astra Group melalui PT Serasi Autoraya yang menggarap bisnis rental kendaraan, menargetkan bisnis sewa mobil sepanjang tahun ini tumbuh 25% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Chief Operating Officer TRAC Halomoan Fischer mengatakan target itu seiring dengan pencapaian dan optimisme pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun ini. Untuk memenuhi target tersebut, TRAC telah menggodok sejumlah strategi seperti pengembangan dan penambahan channel reservasi melalui aplikasi, website, hingga touch point offline. Tak hanya itu, TRAC juga mengembangkan fitur baru pada aplikasi TRACtoGo sebagai bagian dari strategi digitalisasi. 

Adapun, beberapa fitur barunya, yaitu fitur business account untuk kebutuhan rental kendaraan harian untuk segmen korporasi. Pada 2024, TRAC akan mengembangkan pasar business to customer (B2C) yang memiliki potensi besar dengan memperkuat ekosistem pariwisata domestik. Di sisi lain, potensi market self drive atau sewa lepas tangan juga cukup besar. Selama Lebaran, Fischer menilai bisnis rental kendaraan mencatat kinerja cemerlang dengan pertumbuhan hingga 42% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Dia mengatakan pihaknya telah mempersiapkan kurang lebih 2.000 unit kendaraan untuk mengantisipasi permintaan yang melonjak pada periode tersebut.

Dua hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN) diyakini dapat beroperasi pada Agustus 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan terdapat dua hotel yang rampung Hotel Nusantara yang tengah digarap oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma (Aguan). Selanjutnya, yakni fasilitas hotel bintang tiga yakni Hotel Qubika yang merupakan proyek investasi garapan PT Karya BSH Mandiri. Perusahaan juga tergabung dalam BSH Community Hub IKN. “Yang siap dioperasikan terutama Hotel Nusantara dan juga ada hotel-hotel lain yang disebut Hotel Qubika,” katanya. Sentra ekonomi tersebut nantinya dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang telah dikurasi dan mendapatkan pelatihan khusus untuk mendukung perputaran roda ekonomi di IKN saat beroperasi.

Tingginya ketidakpastian global dan kondisi domestik yang dinamis menuntut BUMN untuk terus adaptif dan bertransformasi. Sejumlah langkah pun disiapkan baik oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun korporasi pelat merah demi menjaga resiliensi sekaligus menopang akselerasi. Beberapa di antaranya yaitu dengan melakukan integrasi model bisnis yang berkelanjutan, serta menempatkan korporasi pelat merah sebagai pionir pengembangan ekonomi hijau di Tanah Air. Dalam Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024 yang digelar Selasa (30/4), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini tantangan ekonomi Indonesia masih besar. 

Konflik geopolitik, lanjutnya, berisiko menimbulkan disrupsi rantai pasok yang berimbas terhadap gejolak harga komoditas energi. Sementara itu, tertundanya pelonggaran moneter di Amerika Serikat disebut pria yang akrab disapa Tiko itu memantik capital outflow dari pasar keuangan Indonesia. Akibatnya, Bank Indonesia harus mengerek naik suku bunga acuan ke level 6,25% demi stabilisasi rupiah. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini masih dapat menyentuh level 5% pada 2024. Optimisme itu ditopang oleh konsumsi domestik yang masih kuat, deru mesin manufaktur, serta prospek aliran investasi setelah pemodal wait and see selama periode Pemilu. Dari sisi struktur organisasi, Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir itu memangkas jumlah BUMN dari 120 perusahaan menjadi sekitar 40 perusahaan yang diklasifi kasikan ke dalam 12 klaster. Dari sisi struktur organisasi, Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir itu memangkas jumlah BUMN dari 120 perusahaan menjadi sekitar 40 perusahaan yang diklasifi kasikan ke dalam 12 klaster. 

Upaya transformasi BUMN pun dinilai mulai membuahkan hasil yang tecermin dari peningkatan kinerja keuangan. Capaian laba konsolidasi BUMN tercatat meningkat menjadi Rp290 triliun pada 2023 dengan rekor setoran dividen Rp80 triliun. Dalam 2—3 tahun ke depan, dividen BUMN ke negara diharapkan bisa menembus Rp100 triliun. Dalam jangka pendek, lanjut Tiko, Kementerian BUMN sedang menyiapkan handover document menjelang pergantian pemerintahan sehingga memastikan transisi keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN. Rabin Indrajad Hattari, Sekretaris Kementerian BUMN, menambahkan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah aturan main baru terkait dengan prinsip korporasi yang berkelanjutan. Pertama, peta jalan BUMN hijau yang memuat strategi dan target BUMN untuk mencapai emisi nol bersih. Kedua, pedoman terkait dengan climate related financial disclosure standards. 

Dari kalangan korporasi pelat merah, Direktur Utama Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis mengatakan pihaknya terus mengembangkan proyek-proyek energi baru dan terbarukan, termasuk panel surya (solar EV), geotermal, hingga bioetanol. Transisi energi hijau juga digulirkan PT PLN (Persero). Menurut EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN Warsono, pengembangan renewable energydalam beberapa tahun ke depan akan mengurangi penggunaan batu bara. Sementara itu, penyaluran pembiayaan berkelanjutan ke segmen mikro terus dipicu oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Per Desember 2023, peminjam aktif mencapai 1,22 juta dengan outstanding Rp82 triliun.SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Ashraf Farahnaz mengatakan segmen mikro memiliki potensi yang besar. “Bank Mandiri memiliki kekuatan teknologi untuk bisa mempersiapkan layanan UMKM [terbaik], digitalisasi jadi garda terdepan,” ujarnya.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil mencatat kinerja yang mengesankan dengan mencetak laba Rp1,71 triliun pada kuartal I/2024 di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Salah satu faktor utama yang mendukung kinerja positif BSI adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang naik 10,43% year-on-year menjadi Rp297 triliun. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar 8,75% dan giro sebesar 10,52%, yang membantu BSI menempati peringkat kelima nasional dalam penghimpunan tabungan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi me ngata kan pertumbuhan dana murah dan konsistensi BSI dalam menjalankan fungsi intermediasi menjadi pendorong kinerja positif. Dari sisi intermediasi, BSI berhasil menyalurkan pembiayaan hingga mencapai Rp247 triliun pada kuartal I/2024, meningkat 15,89% dari tahun sebelumnya. 

Dari jumlah tersebut, 54,62% dialokasikan untuk segmen konsumer, 27,81% untuk segmen wholesale, dan 17,56% untuk segmen retail. Pada segmen konsumer, pembiayaan terutama ditujukan untuk produk seperti pembiayaan griya, mitraguna, dan pembiayaan emas. Dari sisi digital, BSI terus mendorong peningkatan layanan melalui BSI Mobile yang penggunanya melonjak 29,35% YoY menjadi 6,70 juta orang pada Maret 2024. BSI Mobilemencatatkan jumlah transaksi sebesar 118,5 Juta dengan volume transaksi mencapai Rp145,1 Triliun. Jumlah nasabah yang membuka rekening secara onlinepun mencapai 93,6% dari nasabah baru BSI hingga Maret 2024. BSI juga meningkatkan jumlah merchant QRIS menjadi 320 ribu, naik 80,84%, dengan jumlah transaksi mencapai 5,85 juta senilai Rp 551 miliar.

Kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali terkoreksi dalam sebulan terakhir. Sepanjang periode April, indeks komposit secara akumulatif merosot 0,75% setelah ditutup di level 7.234,20 pada Selasa (30/4). Tren negatif ini sejatinya telah dimulai sejak pertengahan Maret lalu. Selepas menyentuh level tertinggi di 7.433,32, IHSG berfluktuasi tajam dengan kecenderungan melemah. Ketidakpastian ekonomi global yang diperburuk oleh situasi geopolitik terus-terusan memberikan tekanan ke pasar saham. Pada awal pekan ini, indeks komposit memang berbalik arah dengan menguat selama 2 hari perdagangan berturut-turut. IHSG melesat 1,70% pada Senin dan keesokannya kembali mencatatkan kenaikan 1,10%. Akan tetapi, kami menilai apresiasi ini lebih banyak didorong oleh sentimen ekonomi domestik serta kinerja emiten kuartal I/2024. 

Di sisi lain, kami memandang bahwa investor sesungguhnya masih mengambil sikap wait and see sembari menanti rilis data ekonomi penting di global pada pekan ini. Selain itu, pelaku pasar juga tengah menantikan hasil pertemuan The Fed, bank sentral Amerika Serikat, yang berakhir dini hari tadi. Situasi ekonomi di Negeri Paman Sam juga belum cukup menggembirakan. Biaya tenaga kerja meningkat pada kuartal pertama tahun ini, di tengah kenaikan upah dan tunjangan. Ini mengisyaratkan tingkat inflasi di negara itu bakal terus terkerek.

Karena itulah, kami melihat bahwa keberuntungan sedang menjauh dari pasar saham. Tidak banyak katalis yang cukup kuat mendorong pergerakan indeks komposit, setidaknya dalam beberapa waktu ke depan. Sebaliknya, sentimen negatif seolah tengah mengepung pasar. Belum lagi, ada fenomena psikologis sell in May and go away yang selalu menghantui periode perdagangan di bulan ini. Secara historis, fenomena ini berpengaruh langsung terhadap performa indeks komposit. 

Jika dirinci, IHSG turun 3,14% selama Mei 2018, terkoreksi 3,81% pada Mei 2019, minus 0,8% sepanjang Mei 2021, dan melemah 1,11% pada Mei 2022. Adapun pada tahun lalu, indeks anjlok lebih dalam 4,08% selama periode Mei. Fenomena sell in May sejatinya tidak dapat menjadi acuan mutlak untuk mengukur kinerja IHSG bulan ini. Kecenderungannya, performa pasar akan relatif bergerak dengan tren melemah dalam 2 pekan pertama untuk selanjutnya terjadi akumulasi positif pada pekan-pekan terakhir di periode Mei. Kendati dibayangi fenomena sell in May dan hasil pertemuan The Fed, kami meyakini bahwa beberapa katalis yang berasal dari perkembangan ekonomi domestik tetap berpeluang mendorong penguatan indeks kendati dalam intensitas terbatas.

Perubahan Ik­­­lim dan Pem­­­­bangunan Ber­­­ke­­­lanjutan te­­­lah menjadi agen­­­da penting di berbagai negara. Kedua terminologi ini ru­­­tin digaungkan dalam Con­­­fe­­­ren­­­ce of the Parties (COP) United Nations Frame­­­work Convention on Climate Change (UNFCCC). Pemerintah ber­­­bagai negara (termasuk Indonesia) telah menyepakati bahwa diperlukan aksi konkrit bersama dalam menghadapi perubahan iklim serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Dalam beberapa penyelenggaraan COP, terdapat sejumlah keputusan penting yang menjadi pendorong penyesuaian strategi pemerintah dan swasta terkait isu perubahan iklim. Dimulai dari COP 1 (Jerman, 1995), The Berlin Mandate mendorong penetapan target penurunan emisi yang mengikat secara hukum dan ditindaklanjuti pada COP 3 (Jepang, 1997), The Kyoto Protocol melalui pengenalan tiga mekanisme market-based perdagangan emisi. 

Selanjutnya dalam COP 21 (Perancis, 2015), The Paris Agreement menyatakan komitmen untuk menjaga peningkatan suhu dunia di bawah 1,5° Celsius serta pengenalan Nationally Determined Contribution (NDC) yang dikomunikasikan melalui UNFCCC. Terakhir, COP 28 (Uni Emirat Arab, 2023) menyepakati penggunaan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk mencapai net zero emission (NZE) tahun 2050. COP yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade tersebut telah menghasilkan beberapa progres signifikan, di tengah tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Bahkan, sebanyak US$78,9 miliar telah dihimpun oleh negara maju untuk pembiayaan iklim (OECD, 2020). 

Serta, lebih dari 160 perusahaan dengan total aset US$70 triliun berkomitmen untuk mencapai target NZE (UN, 2021). SF erat kaitannya dengan perubahan iklim, tetapi tidak terbatas hanya pada aspek lingkungan. Sebab, SF mengintegrasikan aspek lingkungan (environment), sosial (social), dan tata kelola (governance) atau ESG ke dalam keputusan investasi dan pembiayaan yang diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDG). Sehingga, cakupan SF lebih luas. Pada konteks industri keuangan syariah, fokus SF dengan ESG selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) yang menjadi landasan bisnis bank syariah. Lalu, pada aspek sosial, prinsip yang didorong adalah mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dilakukan bank syariah melalui peran aktifnya menjadi lembaga penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta menyalurkannya melalui lembaga filantropi. 

Bank syariah juga mendorong program pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Selain itu, minat investor dengan preferensi ESG berpotensi meningkat, reputasi dan citra positif akan terbangun, hingga peningkatan valuasi saham bank dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, pada tahun 2022 tercatat US$30,3 triliun diinvestasikan pada aset ESG dan diperkirakan meningkat menjadi US$33,9 triliun pada 2026 (PWC, 2022). Maka, untuk mengoptimalkan potensinya, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan bank syariah. Pertama, edukasi prinsip keuangan berkelanjutan dan ESG kepada segenap stakeholder yang meliputi nasabah, investor, dan masyarakat dengan kolaborasi bersama pemerintah, regulator, dan organisasi non-profit. Kedua, formulasi framework ESG yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan, pengukuran, serta pengawasan ESG di bank Syariah, termasuk sertifikasi dan rating ESG. Ketiga, peningkatan porsi pembiayaan di sektor ESG, dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang prudent.

Apa hubungan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan mahalnya biaya logistik? Dalam ajang Bisnis Indonesia Shipping & Logistics Forum 2024, terungkap hubungan keduanya sangat erat. Forum yang digelar di Raffles Hotel Jakarta pada Selasa (30/4) itu mengungkap data hasil Kajian Biaya Logistik Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasonal (Bappenas) bersama SIRI dengan metodologi terbaru menemukan biaya logistik pada 2022 mencapai 14,1% terhadap produk domestik bruto (PDB). Perinciannya, sektor transportasi darat memegang porsi biaya logistik hingga 7%, sedangkan transportasi laut hanya 3,6%, dan transportasi udara 0,8%, pergudangan 1,5%, dan administrasi 1,2%. Menariknya, kajian itu menemukan bahwa biaya logistik nasional didominasi dari transportasi darat. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 16.000-an pulau.

Oleh karena itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mengatakan Indonesia tidak bisa terlepas dari problem biaya logistik tinggi akibat dominannya pangsa transportasi darat. Untuk mengupayakan penurunan biaya logistik, Kemenhub tengah membangun pengklasteran sektor maritim atau maritime cluster. Maritime cluster adalah mengidentifi kasi peran stakeholder terkait dengan industri maritim. Problem lain yang perlu diselesaikan adalah maraknya kapal berusia tua di Indonesia. Arif mencatat rata-rata usia kapal di Indonesia di atas 15 tahun, sehingga usia operasional hanya menyisakan 10 tahun lagi. 

Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi menyatakan seluruh armada kapal milik perseroan sudah menerapkan standar IMO seperti lambung ganda (double hull) untuk kapal tanker. Penerapan armada sesuai standar IMO merupakan keniscayaan sebagai subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina (Persero) yang fokus dalam bisnis distribusi energi. Rencananya, PIS menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada 2025. “Tentunya, IPO ini harus dengan rencana yang matang dengan rencana yang sangat baik, sementara kami targetkan tahun depan.”

Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengungkap penerapan logistik ramah lingkungan atau green logistics di Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah. Bentuk dukungan pemerintah bisa meniru Eropa dalam insentif kendaraan listrik. Akbar menyatakan insentif pemerintah di Eropa tidak hanya berupa keringanan pajak, tetapi juga diskon harga jual kendaraan listrik yang diberikan bahkan mencapai 30%. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto membeberkan sejumlah peluang dan tantangan yang membayangi industri pelayaran. Salah satu faktor pendukung sektor pelayaran berasal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).