Pasar saham akan dibanjiri dana dari aksi pembelian kembali ( buyback ) saham emiten. Buyback ini dilakukan di tengah kondisi pasar saham yang memang cenderung sideways. Sejumlah emiten yang akan menggelar aksi korporasi ini merupakan emiten berkapitalisasi pasar besar ( big caps ) yang harga sahamnya sedang jeblok. Berdasarkan hitungan KONTAN, sejumlah emiten menyiapkan sekitar Rp 9,5 triliun atau nyaris Rp 10 triliun untuk membiayai buyback saham. Salah satu emiten yang akan melakoni buyback adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), yang menyiapkan Rp 1,5 triliun untuk buyback. BBRI telah mendapatkan restu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 13 Maret 2023, dan akan berlangsung 18 bulan sejak persetujuan diperoleh dari pemegang saham. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso mengatakan pihaknya melakukan buyback untuk memberikan sinyal bahwa kondisi BBRI jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dipersepsikan pasar. 

Menyusul harga saham BBRI yang mengalami koreksi signifikan pasca publikasi laporan keuangan kuartal I-2024. Dari sisi pergerakan harga saham secara bulanan maupun Year to Date (YtD), saham-saham emiten di atas punya kinerja yang beragam. Ada yang bergerak naik, tapi ada juga yang sedang melandai, seperti BBRI yang dalam sebulan terakhir melemah hingga 24,6% atau mengakumulasi penurunan 17,03% secara YtD. Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengamati tren harga saham yang sedang melandai sering menjadi momentum bagi emiten untuk menggelar buyback. Terutama bagi emiten yang memiliki posisi kas yang kuat di samping untuk keperluan ekspansi. Aksi ini sekaligus untuk menarik kepercayaan pelaku pasar, menjadi sinyal dari manajemen bahwa emiten punya fundamental keuangan dan prospek kinerja yang apik. 

Di sisi yang lain, Reza melihat ramainya aksi buyback tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham secara umum. Sekalipun banyak emiten big caps yang akan menggelar buyback, tapi aksi ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto sepakat, aksi buyback tidak akan memberi dampak signifikan terhadap kondisi pasar saham. Buyback lebih memberikan dorongan positif untuk saham tersebut, karena berpotensi menahan laju penurunan atau mendorong kenaikan harga saham saat tren sedang menguat. Di sisi lain, Analis Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mencermati rencana buyback BBRI akan memberikan dampak positif, baik itu kepada harga saham maupun kepada permintaan ke depan. Nafan yakin, kondisi penurunan harga saham BBRI ini hanya bersifat sementara. 

Ia mengingatkan, prospek fundamental emiten perbankan besar cukup menjanjikan, terutama dengan melihat kinerja perbankan. Adapun pada kuartal I-2024, BBRI telah menyalurkan kredit sebanyak Rp 1.308,6 triliun, atau tumbuh 10,89% yoy. Untuk investasi jangka panjang, Nafan menargetkan harga saham BBRI bisa mencapai kisaran Rp 7.350 per lembar. Target investasi jangka panjang darinya adalah di atas satu tahun. Equity Analyst OCBC Sekuritas Budi Rustanto dan Farrell Nathanael juga merekomendasikan membeli saham BBRI, dengan target harga di kisaran Rp 6.000 per lembar, dengan asumsi Return on Equity (ROE) sebesar 18,4% dan cost of equity sebesar 10,7%. Hanya, Budi dan Farrell mengingatkan, tetap ada risiko investasi di saham BBRI, yaitu terkait pertumbuhan kredit yang tak setinggi dari perkiraan dan juga kondisi Net Interest Margin (NIM) dari BBRI).

Di tengah gejolak pasar global, perekonomian Indonesia diproyeksikan masih bisa bertumbuh, meski terbatas. Sejumlah lembaga meramal perekonomian Indonesia di kuartal I-2024 tumbuh tipis di atas 5% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sembilan lembaga memproyeksikan ekonomi Indonesia di kuartal I-2024 berada di rentang 4,9% hingga 5,17%. Adapun mediannya di level 5,06%. Angka tersebut di bawah estimasi pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 di level 5,17%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,17% pada kuartal I-2024. "Kinerja konsumsi yang baik, kegiatan manufaktur positif, capital cukup baik," kata dia, Jumat (3/5) pekan lalu. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,15% (yoy) pada kuartal I 2024. 

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai kondisi perekonomian domestik dipenuhi berbagai peristiwa selama tiga bulan pertama 2024. Ia menyebutkan penyelenggaraan pemilu dibarengi adanya beberapa periode libur panjang berpotensi mendorong konsumsi secara umum. Momentum Ramadan juga dapat memantik pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, realisasi investasi yang jauh melampaui target mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. "Kami memproyeksikan PDB tumbuh 5,15% yoy di kuartal I 2024. Untuk sepanjang 2024, kisaran proyeksi 5,0%-5,1%," kata Riefky, Minggu (5/5). Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro juga melihat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini sebagian besar didorong konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang lebih tinggi selama pemilu. 

Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2024 sebesar 5,06%, atau lebih rendah dari prediksi pemerintah di level 5,17%. Proyeksi Bank Mandiri masih di atas realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023 yang sebesar 5,04% (yoy). Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita juga melihat, beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi di masa Ramadan dan Lebaran, meskipun dorongan itu tidak terlalu besar karena sebagian tertahan kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok dan pelemahan kurs rupiah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menaksir pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,9% sampai 5% pada kuartal I 2024. Hal tersebut juga dipicu oleh momentum Ramadan Idulfitri yang turut mendorong konsumsi rumah tangga secara musiman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa di sela-sela acara Pertemuan Tahunan Asian Development Bank ke-57 di Tbilisi, Georgia. Sri Mulyani menyampaikan, pertemuan tersebut membahas kerja sama Indonesia dengan ADB terutama di bidang energy transition mechanism. Adapun pembahasan tersebut sebagai komitmen serius Indonesia dalam transisi energi. "Kami membahas update perkembangan energy transition mechanism (ETM). ADB memberikan dukungan penuh, salah satunya penghentian secara bertahap PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 Megawatt ," kata Sri Mulyani, Minggu (5/5). 

Pada kesempatan itu, Masatsugu juga menyampaikan perhatiannya pada Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA). Menurut dia, hal ini adalah inisiatif yang sangat menarik dan banyak didukung oleh sejumlah negara maju. Selain itu, Sri Mulyani membahas gejolak perekonomian global yang sangat dinamis. Kendati sejumlah aspek ekonomi Indonesia relatif sehat, menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi dengan kebijakan yang proaktif untuk mengatasi tekanan-tekanan makro.

Agenda bagi-bagi dividen emiten belum usai. Ada beberapa emiten big caps yang siap membagikan dividen di bulan ini dan sayang dilewatkan Aksi ini diharapkan bisa memicu bursa lebih bergairah. Teranyar, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) mengumumkan akan membagikan dividen senilai Rp 17,68 triliun atau setara 72% dari capaian laba bersih tahun buku 2023. Nantinya, setiap pemegang saham bakal memperoleh dividen Rp 178,5. 

Selain itu masih ada kesempatan menadah dividen dari PT Astra International Tbk (ASII). Adapun ASII akan membagikan dividen final senilai Rp 421 per saham atau Rp 17,04 triliun. Di saham lapis kedua, ada PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), serta sejumlah emiten lain yang berpotensi memberikan imbal hasil dividen ( dividend yield) di kisaran 1% hingga 10%. IHSG berada di posisi 7.134,72, Jumat (3/5) atau melemah 3,14% dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya. Dalam sepekan, investor asing mencatatkan net sell Rp 6 triliun. 

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, rencana pembagian dividen bisa menjadi pemanis di tengah koreksi harga saham. Perlu dicermati, jika koreksi saham terjadi sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), investor bisa mempertimbangkan membeli saham tersebut. Hal ini juga bisa menjadi bentuk mitigasi dividend trap. 

Head of Proprietary Investment Mirae Asset Sekuritas Handiman Soetoyo menyarankan, para pemburu dividen sebaiknya mempunyai jangka waktu atau time horizon jangka panjang minimal 10 tahun. Sambil menanti pengumuman dividen selanjutnya, Mirae Asset Sekuritas menyarankan investor mencermati saham PBID, EPMT, TOTL, NRCA, SIDO, MERK, POWR, dan MPMX.

Tiga besar emiten operator telekomunikasi kompak mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada kuartal I-2024. Pertumbuhan pendapatan paling tinggi dikantongi oleh PT Indosat Tbk (ISAT). Sedangkan dari sisi laba bersih, PT XL Axiata Tbk (EXCL) unggul dengan pertumbuhan tiga digit. Sepanjang Januari hingga Maret 2024, laba bersih EXCL melesat 168,34% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 539,07 miliar. Lonjakan laba EXCL salah satunya didorong oleh kenaikan pendapatan sebesar 11,8% secara tahunan menjadi Rp 8,43 triliun. Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, pada kuartal I-2024, EXCL mampu mengoptimalkan penggunaan biaya operasional, termasuk menekan biaya operasional. Sedangkan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) meraih pertumbuhan pendapatan sebesar 3,71% secara tahunan menjadi Rp 37,42 triliun. Sayangnya, laba bersih TLKM terkoreksi 5,78% yoy dari Rp 6,52 triliun menjadi Rp 6,05 triliun pada kuartal I-2024. Research Analyst BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margaronis memberikan peringkat overweight pada sektor telekomunikasi. Menurutnya, TLKM masih mampu mempertahankan pangsa pasar. Niko merekomendasikan beli saham ketiganya, EXCL, TLKM, dan ISAT. Menurutnya, target harga masing-masing Rp 3.300, Rp 4.400 dan Rp 13.300 per saham.

Prospek kinerja emiten sektor konstruksi cukup tertekan seiring kenaikan suku bunga acuan. Kenaikan ini dapat meningkatkan beban-beban material pada sektor konstruksi sehingga dapat menggerus laba emiten konstruksi. Terutama pada saham-saham emiten konstruksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang besar. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan kenaikan suku bunga memang dapat meningkatkan beban bunga emiten konstruksi, terutama yang memiliki utang besar. 

Hal ini juga dapat menggerus laba bersih dan memperlambat pertumbuhan kinerja. Sukarno melihat, emiten BUMN Karya yang mencatatkan kinerja paling baik adalah PT PP Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). PTPP berhasil mendapatkan perolehan kontrak baru yang solid dan melakukan efisiensi biaya, sehingga berhasil meningkatkan margin. Sementara, ADHI ditopang oleh proyek infrastruktur strategis dan ekspansi ke bisnis properti.  Sedangkan, kinerja paling buruk, Sukarno bilang adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dengan peningkatan kerugian lebih dari 150% dan PT Wijaya Karya (WIKA) yang ruginya naik hingga sebesar 117%. 

Sementara itu, Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora mengatakan, kenaikan suku bunga membuat prospek dan kinerja emiten konstruksi khususnya dari BUMN karya akan tertekan lantaran beban bunga utang mereka yang akan semakin besar. Untuk emiten BUMN Karya, Andhika bilang, secara teknikal masih dalam fase downtrend seperti PTPP dan WSKT, " Wait and see di emiten BUMN Karya," kata Andhika, Sabtu (4/5). Development Division HPAM Reza Fahmi mengatakan, perang Rusia-Ukraina juga memiliki efek negatif terhadap sektor konstruksi.

Minat investor atas Sukuk Tabungan seri ST012 cukup positif. Salah satunya didorong kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). GM Wealth Management BNI, Henny Eugenia menyebutkan, kondisi ekonomi saat ini dan kenaikan suku bunga (7DRR) BI menjadi sentimen positif untuk ST012. Imbal hasil minimum tenor dua tahun sebesar 6,4% dan minimum untuk tenor empat tahun sebesar 6,55%. Selain itu, tingkat pajak final juga memberikan nilai tambah bagi investor. Pajak pada produk ini sebesar 10%, atau lebih rendah dibandingkan deposito sekitar 20%. Minat investor juga terlihat dari kemajuan penjualan di Bank BNI. Henny mengungkapkan, saat ini penjualan ST012-T2 sebesar Rp 206 miliar dan ST012-T4 sebesar Rp 301 miliar. "Selama periode penjualan, kami menargetkan penjualan di atas Rp 1 triliun," sebutnya. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility Bank Central Asia (BCA), Hera F Haryn juga menilai positif minat investor pada produk ini. "Sukuk tabungan bersifat aman lantaran imbalan dan pokoknya dijamin pemerintah, serta dapat dijadikan passive income," sebut Hera. Rinciannya, ST012-T2 mencatatkan penjualan Rp 3,29 triliun dengan penjualannya mencapai 47,1% dari target Rp 7 triliun. Sementara penjualan ST012-T4 sebesar Rp 1,24 triliun, atau mencapai 41,6% dari target Rp 3 triliun.

Risiko kredit perbankan di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin meningkat. Kondisi ini ditandai oleh kenaikan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di kuartal I-2024. Mengacu pada data BI, rasio NPL kredit UMKM industri perbankan terus meningkat sejak 2022 hingga Februari 2024, meski outstanding tumbuh baik. Bahkan, bank-bank besar yang mencatat penurunan rasio NPL secara keseluruhan justru mengalami kenaikan NPL kredit UMKM pada kuartal I-2024. Rasio NPL kredit UMKM perbankan per Februari 2024 mencapai 4,09%, naik dari 3,84% pada Desember 2023 dan 3,41% pada Februari 2022. Secara nilai, NPL kredit UMKM hingga Februari mencapai Rp 59,7 triliun, bertambah Rp 5,53 triliun hanya dalam dua bulan. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, kenaikan NPL UMKM terutama disebabkan suku bunga global yang masih tinggi dan volatilitas harga komoditas. “Ini mulai berdampak terhadap daya beli dan kemampuan bayar masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya, belum lama ini. Kondisi suku bunga tinggi yang diperkirakan berlangsung lebih lama akan menambah risiko memburuknya kualitas kredit UMKM. 

Bank Indonesia (BI) di pertemuan terakhir telah mengerek naik suku bunga acuan 25 basis poin ke level 6,25%. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatatkan rasio NPL UMKM tertinggi di jajaran bank pelat merah. Per Maret, NPL mencapai 5,03%, naik dari 4,27% di Maret tahun sebelumnya. Padahal, NPL konsolidasi BNI turun dari 2,8% ke level 2%. Rinciannya, NPL kredit kecil mencapai Rp 3,29 triliun, sekitar 4% dari outstanding.NPL segmen menengah sebesar Rp 5,82 triliun atau 5,9% dari total portofolio. Rinciannya, rasio NPL kredit kecil dan menengah  Bank Mandiri tercatat 1,02% atau senilai Rp 800 miliar, naik dari 0,93% pada Maret 2023 atau sebesar Rp 640 miliar. 

Sedangkan rasio NPL kredit mikro naik menjadi 1,65% atau senilai Rp 1,77 triliun, dari 1,15% atau senilai Rp 1,77 triliun. Perinciannya, rasio NPL mikro BRI naik dari 2,2% pada Maret 2023 ke level 2,69%, atau secara nilai meningkat dari Rp 10,04 triliun menjadi Rp 13,46 triliun. Rasio NPL kredit segmen kecil naik ke 5,4%, senilai Rp 12,5 triliun, dari 4,5% atau Rp 9,94 triliun. Rasio NPL kredit menengah bengkak dari 2,1% jadi 2,2%. Tapi, Direktur Utama BRI Sunarso menilai kualitas aset BRI secara keseluruhan tergolong baik. Rasio loan at risk (LAR) telah turun dari 16,39% pada kuartal I-2023 jadi 12,7% pada triwulan pertama tahun ini. BRI sudah melakukan pencadangan LAR sebesar Rp 12,3 triliun. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan, pihaknya tetap berhati-hati menyalurkan kredit, dengan mempertimbangkan kondisi global.

Berakhirnya program restrukturisasi kredit dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi tantangan bagi industri perbankan pada tahun ini. Mengawali tahun ini, bank menghadapi risiko kenaikan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Alhasil, upaya perbankan dalam menjaga kinerja sepanjang 2024 diperkirakan penuh tantangan. Selain membersihkan sisa tunggakan kredit dalam program restrukturisasi yang masih sangat besar, industri ini menghadapi gejolak ketidakpastian akibat konflik geopolitik.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, BI Rate, bulan lalu semestinya tak membuat industri perbankan buru-buru mengerek suku bunga kredit. Apalagi, jika bank-bank tetap berharap performa penyaluran kredit tahun ini tak seret. Selain likuiditas yang masih melimpah, sejumlah ‘jamu’ pelancar kredit dari otoritas moneter seharusnya bisa menahan kenaikan serta merta suku bunga kredit. Jika dilihat dari rasio alat likuid/noncore deposit (AL/NCD), misalnya sampai Maret 2024 masih menyentuh 121,05%, atau lebih dari dua kali lipat threshold sebesar 50%. Demikian halnya jika melihat rasio alat likuid/DPK (AL/DPK) yang masih mumpuni sebesar 27,18%, hampir tiga kali lipat dari threshold 10%. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tidak buruk. Per Maret 2023, DPK tumbuh 7,44% secara tahunan menjadi Rp8.601 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor pertumbuhan terbesar. Contohnya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui perluasan cakupan sektor prioritas. 

Penguatan KLM bakal memberikan tambahan likuiditas perbankan hingga Rp81 triliun. Adapun sampai akhir tahun ini, tambahan likuiditas dari KLM diprakirakan tembus Rp115 triliun, sehingga total jenderal insentif mencapai Rp280 triliun. Berbagai upaya itu mestinya dapat mendorong pertumbuhan kredit utamanya di sektor properti dan kendaraan yang selama ini menjadi salah satu pilar penopang kinerja kredit bank. Selain inisiatif dari pemangku kebijakan, terobosan bank dalam meracik strategi penyaluran kredit juga bakal menentukan. Apakah dengan memilah sektor prioritas sesuai kualitas kredit, atau justru menambah exposure ke berbagai sektor anyar yang menjanjikan. 

Atau barangkali mentok dengan menaikkan suku bunga kredit demi mencegah margin bunga melorot. Sejatinya ada momentum bagus penyaluran kredit oleh perbankan sepanjang kuartal pertama tahun ini. Per Maret 2024, kredit tumbuh 12,40% secara tahunan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yakni 12,30%. Capaian itu diimbangi pula dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio nonperforming loan (NPL) nett dan NPL gross masing-masing sebesar 0,77% dan 2,25%.