Jakarta menjadi daerah dengan PHK terbanyak. Di tengah susahnya mencari kerja, mereka yang sudah bekerja pun dihantui PHK. Penganggur dan pekerja sama-sama susah. Kemenaker melaporkan ada 7.469 pekerja di DKI Jakarta terkena PHK dari Januari-Juni 2024, terbanyak se-Indonesia, dari total 32.064 pekerja yang terkena PHK. Pada periode yang sama, sampai 27 Juni 2024, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta melaporkan 847 pekerja dikenai PHK. Sektor paling banyak melakukan PHK adalah perdagangan dan usaha rintisan (63,52 %).

Di sisi lain, mencari pekerjaan tidak mudah. Aurelia (26), warga Jaksel, hampir setahun menganggur. Terakhir, lulusan S-1 itu bekerja di salah satu usaha desain interior yang terus merugi sehingga harus mengurangi jumlah karyawan. ”Susah, demi Tuhan. Sudah melamar ke mana-mana, tapi mentok di wawancara,” kata Aurelia sambil menghela napas, Rabu (7/8). Ia berharap bisa segera kembali bekerja agar tidak menjadi beban orangtua.

PHK yang terjadi di DKI Jakarta boleh jadi lebih besar dari catatan resmi pemerintah. Sebab, tidak semua perusahaan melaporkan PHK. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari serikat pekerja, Dedi Hartono, meminta pemerintah memberi perhatian khusus dan mengantisipasi gelombang PHK dengan memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan regulasi terkait, serta menyosialisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan agar hak pekerja terjamin. (Yoga)

Lesunya konsumsi dalam negeri menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pelemahan daya beli masyarakat masih membayangi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2024, berdasarkan rilis BPS, tercatat 5,05 % (yoy), melambat dibanding triwulan I-2024 di 5,11 %. Konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan yang menyumbang 55 % PDB, masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tetapi daya ungkitnya melemah. Konsumsi rumah tangga triwulan II-2024 melambat dibanding periode yang sama tahun 2023 dan 2022. Tiga triwulan terakhir pertumbuhan konsumsi selalu di bawah 5 %.

Walau menurut BPS penurunan konsumsi tersebut lebih disebabkan penurunan konsumsi pakaian dan transportasi akibat pergeseran momentum Ramadhan 2024, sinyalemen pelemahan daya beli masyarakat sulit dibantah. Terutama di tengah laju inflasi pangan yang jauh melampaui kenaikan pendapatan masyarakat. Meningkatnya porsi konsumsi makanan dalam total pengeluaran enam bulan terakhir adalah bukti nyata tergerusnya daya beli kelompok menengah bawah. Penurunan daya beli juga tercermin dari penurunan penjualan kendaraan bermotor dan meningkatnya kredit bermasalah perbankan untuk kredit pemilikan rumah.

Deflasi yang terjadi tiga bulan berturut-turut (Mei-Juli), menurut para pengamat, juga menggambarkan pelemahan daya beli kelas menengah yang memicu penurunan permintaan di tengah perlambatan ekonomi dan kebijakan moneter yang ketat. Sebaliknya, BPS melihat deflasi tersebut lebih dipicu melimpahnya suplai di pasar, khususnya untuk bahan makanan bergejolak (volatile food). Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi juga berdampak pada konsumsi. Sejumlah pejabat pemerintah mengaitkan penurunan konsumsi dengan perilaku kelas menengah yang mengalihkan belanja mereka ke menabung atau berinvestasi. Namun, data Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan tabungan kelas menengah justru menyusut. Artinya, tabungan justru tergerus untuk konsumsi. (Yoga)

Kepesertaan pekerja informal dalam jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dipermudah. Pekerja informal yang masuk kategori bukan penerima upah memiliki masalah ketidakmampuan bayar iuran bulanan. Pemerintah bisa membantu pembayaran iuran melalui APBN atau APBD. Menurut Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan I Putu Wiradana, persentase peserta bukan penerima upah (BPU) yang tidak rutin membayar iuran bisa mencapai 20-30 % dari total peserta BPU.

Masih ada peserta BPU yang terpantau beberapa bulan aktif membayar, lalu berhenti membayar, kemudian aktif lagi. Peserta kategori BPU saat ini mencapai 7,96 juta orang. ”Yang kami pikir bukan sekadar melipatgandakan jumlah peserta BPU, melainkan bagaimana jumlah yang ada berkelanjutan, artinya rutin mengiur,” kata Putu di sela diskusi Fita ComboFit Jamsostek pada Selasa (6/8) di Jakarta. Masih ada peserta BPU yang tidak rutin mengiur bulanan karena ketidakmampuan membayar iuran setiap bulan dan pemahaman manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih kurang.

Masalahan lainnya adalah peserta lupa membayar. Berdasar Sakernas BPS Februari 2024, jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pekerja informal 84,13 juta orang. Jumlah pekerja informal peserta BPU jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2022 tercatat 6 juta orang, tumbuh 69,04 % dibanding tahun 2021 (Kompas.id, 12/5/2023). Putu menambahkan, dari 7,96 juta pekerja informal peserta BPU jaminan sosial ketenagakerjaan itu, latar belakang profesi yang dominan adalah petani, pedagang, pengemudi transportasi daring, dan nelayan. Di luar profesi tersebut, ada profesi pekerja lepas. (Yoga)

Pembajakan helikopter yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, berdampak pada pelayanan dasar warga dan distribusi logistik. Tim gabungan TNI-Polri terus memburu pelaku yang meneror penerbangan di Papua. Seperti diberitakan, OPM membajak sebuah helikopter komersial di Distrik Alama, Mimika, Senin (5/8). Semua penumpang yang merupakan warga setempat dibebaskan. Namun, pilot berkebangsaan Selandia Baru, Glen Malcolm Conning (50), tewas ditembak kelompok OPM. Tim gabungan TNI-Polri mengevakuasi jenazah Conning ke Timika, ibu kota Mimika, Selasa (6/8).

Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik Pangkalan TNI AU Mimika. Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen (Pol) Faizal Ramadhan menyatakan, selain evakuasi, tim juga melanjutkan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Empat tim akan melakukan pengejaran selama dua pekan. Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM, Sebby Sambom, mengakui penembakan tersebut. Dia menyebut penembakan ini merupakan peringatan bahwa daerah tersebut merupakan daerah konflik yang tidak boleh dilewati berbagai jenis pesawat.

Dalam catatan Kompas, sebelum kejadian di Distrik Alama, sepanjang tahun ini ada lima peristiwa teror yang menyasar penerbangan di Papua. Padahal, selama ini, warga Papua, khususnya yang berada di wilayah pegunungan tengah, sangat mengandalkan moda transportasi udara ini. Satgas Damai Cartenz melaporkan, akibat kejadian di Alama, penerbangan komersial ke daerah tersebut untuk sementara terhenti. Hal ini berpotensi memengaruhi penyaluran kebutuhan dasar di wilayah sana. (Yoga)

Gelombang PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menjadi yang tertinggi di Tanah Air. Sejumlah program disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk memitigasi kondisi itu. DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar program-program ini efektif atau tepat sasaran, sesuai kebutuhan. Kemennaker melaporkan, pada periode Januari-Juni 2024 terjadi PHK terhadap 32.064 tenaga kerja. PHK terbanyak di Jakarta mencapai 7.469 tenaga kerja atau 23,29 % dari total PHK. Dalam periode yang sama sampai 27 Juni, Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta mendata 847 tenaga kerja terkena PHK.

Angka PHK kedua instansi berbeda sebab dinas mencatat orang yang bekerja ataupun berdomisili di Jakarta, sedang kementerian mencatat laporan pekerja yang memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho menuturkan, sektor yang mendominasi terjadinya PHK adalah perdagangan dan usaha rintisan (63,52 %), industri (12,05 %), serta infrastruktur, utilitas dan transportasi (10,75 %).

Sektor lainnya adalah kesehatan dan rumah sakit, yayasan, media (5,86 %) dan keuangan (4,89 %). ”Kami sudah sampaikan dan ingatkan beberapa perusahaan agar memenuhi hakhak pekerja yang terkena PHK. Kami juga siapkan langkah antisipasi dan mitigasinya,” kata Hari seusai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2023, Selasa (6/8).

Ada lima upaya yang dilakukan Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta, yaitu menginformasikan pasar kerja secara online dan offline. Selain itu, memperluas kesempatan kerja dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di 7 pusat pelatihan kerja berbasis program unggulan kewilayahan. Dua upaya lagi adalah pelatihan peningkatan produktivitas yang diselenggarakan pusat pengembangan produktivitas daerah serta peningkatan ataupun revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. (Yoga)

Praktik impor ilegal yang melibatkan delapan tersangka diungkap Polda Metro Jaya. Dari kasus ini, potensi kerugian negara Rp 13 miliar per bulan. Kasus impor ilegal ini juga terkait dengan kejahatan pemalsuan produk, kejahatan pangan, serta tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen. Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar di Jakarta, Selasa (6/8) mengatakan, penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu yang panjang, yakni Januari-Juli 2024. Delapan pelaku ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya berkebangsaan China, satu tersangka lainnya adalah eks-warga Nigeria yang baru dua tahun menjadi WNI. Para tersangka itu berperan sebagai importir, penyalur, produsen, sekaligus pihak yang memasarkan produk palsu.

Barang bukti berupa 395 bal pakaian bekas, 1.931 unit drone dan arloji pintar dari China, 930 kosmetik impor dari Nigeria dan China, 2.275 bungkus bakso, 540 botol minyak goreng palsu, serta 1.997 liter sabun dan kosmetik berbagai merek disita. Produk itu dibuat dan disimpan di kawasan Bekasi, serta disebarkan di wilayah Jabodetabek. Peredaran barang impor ilegal dan barang palsu tersebut merugikan banyak pihak. Negara, menurut Hendri, berpotensi dirugikan Rp 13 miliar per bulan. Adapun keuntungan yang didapat pelaku mencapai Rp 5,3 miliar per bulan. Praktik ini juga merugikan perusahaan yang produknya dipalsukan, serta masyarakat yang menggunakan produk palsu ini. (Yoga)