Kelaparan bukan persoalan kelangkaan pangan, melainkan kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan akses yang adil terhadap bahan kebutuhan dasar. Presiden Prabowo, Senin (18/11) menegaskan komitmennya melawan kelaparan dan kemiskinan pada sesi pertama KTT G20 di Brasil. Dalam sesi bertema ”Fight against Hunger and Poverty,” ia menyampaikan apresiasi terhadap G20 yang fokus pada isu-isu mendesak tersebut dan menekankan bahwa tantangan kelaparan dan kemiskinan merupakan kenyataan sehari-hari bagi Indonesia yang banyak penduduk. Prabowo menyatakan pula bahwa Pemerintah Indonesia menjadikan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional dan mengalokasikan anggaran besar untuk program pendidikan yang didukung dengan inisiatif seperti makanan gratis bagi anak-anak dan memastikan mereka mendapat akses pendidikan optimal.

Kelaparan menjadi momok, mengingat 733 juta orang kelaparan tiap hari, meski dunia memproduksi lebih dari cukup pangan. Jelas, kelaparan bukan persoalan kelangkaan pangan, melainkan kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan akses yang adil terhadap bahan kebutuhan dasar. Seperti diungkap ekonom Amartya Sen, kelaparan terjadi bukan karena kurangnya makanan, melainkan karena hilangnya kemampuan masyarakat miskin untuk mengaksesnya. Saat ini perubahan iklim memperburuk krisis ini. Gagal panen, kekeringan, dan banjir akibat cuaca ekstrem merusak ketahanan pangan global, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia, dengan populasi besar dan cukup bergantung pada sektor agraria, sangat rentan. Penanganan kelaparan memerlukan kerja sama internasional. Karena itu, peluncuran Global Alliance against Hunger and Poverty di bawah kepemimpinan Brasil menjadi langkah penting untuk membangun solidaritas dunia guna mengatasi kelaparan global. (Yoga)

Ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8 % pada 2029 jika tiga prasyarat ekspor terpenuhi. Untuk mencapainya, pemerintah bakal menggulirkan dua langkah konkret, yakni hilirisasi komoditas dan menjadikan industri kecil menengah menjadi bagian rantai pasok industri besar. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis (21/11) mengatakan, ekspor menjadi bagian strategi utama pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 % pada 2029. Ada tiga prasyarat utama ekspor dapat mendukung target pertumbuhan itu tercapai. Pertama, ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi harus meningkat. Targetnya, nilai ekspor nonmigas Indonesia bisa naik dari 259 miliar USD pada 2023 menjadi 400 miliar USD pada 2029.

”Dalam kurun waktu itu, target pangsa ekspor global harus tumbuh dari 1,1 % menjadi 1,4 %,” ujarnya dalam Seminar Nasional ”Proyeksi Ekonomi Indonesia” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara hibrida di Jakarta. Prasyarat kedua, partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global harus semakin kuat. Targetnya, partisipasi tersebut dapat tumbuh dari 0,8 % pada 2022 menjadi 1,2 % pada 2029. Ketiga, Indonesia juga harus meningkatkan ekspor jasa. Ekspor jasa ditargetkan naik dari 23,2 miliar USD pada 2022 menjadi 42,2 miliar USD pada 2029. ”Ketiga prasyarat itu perlu ditopang dengan peningkatan daya saing serta penguatan diplomasi ekonomi dan promosi ekspor,” katanya. (Yoga)

Kemenperin masih mempertimbangkan banyak hal terkait proposal investasi baru dari PT Apple Indonesia. Pemerintah menagih komitmen investasi awal produsen iPhone itu dan berencana merevisi aturan terkait komponen dalam negeri bagi manufaktur produk gawai. Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/11) menyampaikan, Kemenperin baru membahas proposal dari PT Apple Indonesia yang mereka terima pada Selasa (19/11). Proposal itu terkait dengan pabrik pembuatan mesh untuk komponen pendukung aksesori Air Pods Max, dengan nilai 100 juta USD atau sekitar Rp 1,58 triliun selama dua tahun.

Nilai investasi itu 10 kali lipat dari rencana awalApple yang ingin membangun pabrik serupa di Bandung, Jabar. Kemenperin, kata Febri, tengah mempertimbangkan keadilan nilai investasi pabrik tersebut bagi pasar domestik dibanding pasar di negara lain, serta keadilan dengan produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) lainnya di dalam negeri. Indonesia menjadi lokasi penjualan ponsel milik Apple terbesar di Asia Tenggara hingga 2,61 juta unit pada tahun 2023. Nilai pendapatan penjualan Apple di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 30 triliun, jauh lebih besar daripada nilai investasi yang diajukan.

”Kami berharap investasi Apple juga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Lalu, seandainya mereka investasi, bisa menjadikan beberapa industri dalam negeri di Indonesia bisa digunakan sebagai bagian dari rantai pasok dunia,” tuturnya. Pemerintah, masih menagih janji Apple yang sebelumnya meneken investasi senilai Rp 300 miliar untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada periode 2020-2023. Investasi itu berupa pembangunanApple Academy di tiga lokasi, yakni BSD di Tangerang (Banten), Batam (Kepri), dan Surabaya (Jatim). ”Itu menyisakan Rp 271 miliar yang belum direalisasikan. Itu yang membuat kami belum mengeluarkan sertifikasi TKDN dan izin TPP (tanda pendaftaran produk) impor untuk iPhone 16 series,” katanya. (Yoga)

Pemerintah Indonesia memutuskan mengembalikan terpidana mati perkara penyelundupan narkotika Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Informasi mengenai pengembalian Mary Jane ini bermula dari unggahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam akun Instagram-nya, Rabu (20/11). Melalui akun @bongbongmarc, Marcos Jr menyatakan, setelah lebih dari satu dekade melakukan upaya diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Filipina berhasil menunda eksekusi Mary Jane dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk membawa pulang Mary Jane ke Filipina. ”Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah Indonesia atas niat baik mereka,” tulis Presiden Marcos Jr di akun Instagram-nya.

Informasi itu dibenarkan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Melalui keterangan tertulis, Yusril menegaskan, tidak ada kata bebas dalam pernyataan Presiden Marcos Jr. Presiden Marcos Jr hanya menyatakan membawa Mary Jane kembali ke Filipina. ”Tidak ada kata bebas di statement Presiden Marcos. ’Bring her back to the Philippines’ artinya membawa dia kembali ke Filipina,” kata Yusril. Kesepakatan untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina diambil karena Indonesia telah menerima permohonan resmi dari Pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Pemindahan diperkirakan berlangsung pada Desember 2024. ”Pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati Mary Jane, tetapi mengembalikannya ke negara asal melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner,” ucap Yusril. (Yoga)

Target ekspor nasional 2025-2029 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 % pada 2029 menghadapi tantangan berat. Dua di antaranya adalah kebijakan perdagangan AS di era kepemimpinan Donald Trump dan deindustrialisasi akibat serbuan produk-produk impor. Kemendag telah membuat target tahunan pertumbuhan ekspor seiring target tahunan pertumbuhan ekonomi 2024-2029. Agar ekonomi RI tumbuh 5,06 % pada 2025, ekspor ditargetkan tumbuh 7,01 % atau senilai 294,45 miliar USD. Target pertumbuhan ekonomi dan ekspor tersebut terus meningkat setiap tahun. Hingga 2029, ekspor ditargetkan tumbuh 9,64 % menjadi 405,69 miliar USD agar ekonomi RI dapat tumbuh 8 %.

Anggota Komisi VI DPR, Amin AK, Rabu (20/11) mengatakan, kinerja neraca perdagangan Indonesia memang masih surplus. Namun, dari waktu ke waktu tren surplus tersebut cenderung turun. ”Di tengah kondisi itu, tantangan sektor perdagangan makin berat. Apalagi Trump akan menaikkan tarif semua produk impor yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kemendag di Jakarta. Trump berencana menaikkan tarif impor 10-20 % terhadap semua barang yang masuk pasar AS. Bahkan, tarif impor barang asal China akan dinaikkan 60-100 %. Trump juga berencana mengevaluasi kembali sistem tarif preferensi umum (GSP). Kebijakan itu berpotensi menghilangkan keistimewaan bea masuk barang tertentu ke pasar AS yang didapat negara berkembang, termasuk Indonesia. (Yoga)