Ekonomi
( 40554 )Pemangkasan Pajak dan Perizinan Rumah Subsidi
Upaya penurunan harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tengah digulirkan pemerintah. Biaya rumah akan ditekan dengan, antara lain, menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta mempermudah perizinan pembangunan rumah. Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini adalah bagian dari pencapaian target program 3 juta rumah per tahun pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, langkah yang harus segera diimplementasikan adalah insentif pajak dan kemudahan perizinan, diantaranya, penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tengah dikaji bersama Kemendagrii.
Untuk itu, penyusunan draf surat keputusan bersama menteri akan dilakukan. Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lain. ”Mendagri bahkan sudah menyampaikan kepada saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program 3 juta rumah bisa disampaikan lagi,” kata Maruarar dalam keterangan pers, Jumat (15/11). Maruarar menambahkan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga telah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk pengadaan insentif pajak berupa penghapusan PPh dan PPN untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Yoga)
Wamildan Tsani Menjadi Dirut Garuda Indonesia yang Baru
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk resmi mengubah susunan direksi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Rapat tersebut dihadiri 74,97 % dari total keseluruhan pemegang saham Garuda Indonesia sehingga dapat menyepakati agenda perubahan susunan pengurus perseroan. Dalam RUPSLB tahun 2024 tersebut, Wamildan Tsani Panjaitan, yang sebelumnya menjabat Plt CEO Lion Air, didapuk sebagai Dirut Garuda Indonesia menggantikan Irfan Setiaputra yang menjabat sejak Januari 2020. ”Saya akan menjalankan amanah ini dengan melakukan financial and operational review secara menyeluruh, mengakselerasi kinerja perusahaan, melakukan ekspansi jaringan, dan peningkatan kualitas layanan,” kata Wamildan di Tangerang, Banten, Jumat (15/11).
Seluruh upaya tersebut diharapkan memperkuat reputasi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang makin sehat dan menjadi kebanggaan Indonesia. Langkah awal Wamildan sebagai dirut adalah meninjau kembali kondisi keuangan dan operasional Garuda Indonesia secara menyeluruh. Dengan cara itu, pihaknya dapat menentukan langkah-lang-kah taktis selanjutnya. ”Terkait dengan kondisi keuangan, kami akan tunggu proses pelaksanaan review atau evaluasi sampai selesai,” ujarnya. Kondisi Garuda Indonesia yang saat ini mengalami penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tentu melonggarkan biaya operasional. Namun, langkah konkret dan cara menyelesaikannya butuh waktu hingga tinjauan terhadap kondisi keuangan dan operasional tuntas. Wamildan meyakinkan, Garuda Indonesia tetap harus untung. Pengalamannya dari maskapai penerbangan bertarif rendah (low cost carrier/LCC) akan menjadi modalnya membenahi Garuda Indonesia. (Yoga)
Manajemen Sritex harapkan putusan keberlanjutan usaha
Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex berharap kurator dan hakim pengawas menyetujui usulan going concern atau asas keberlanjutan usaha. Perusahaan perlu beroperasi demi menjamin hajat hidup ribuan pekerja yang dibayangi PHK. Kasasi ke MA jadi tumpuan pencabutan putusan pailit. Harapan itu mengemuka di sela-sela kegiatan doa bersama ribuan pegawai PT Sritex di Lapangan Sandang Sejahtera PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Jumat (15/11). Usulan going concern diajukan para kreditor dan buruh Sritex dalam rapat kreditor di PN Semarang, Kota Semarang, Jateng, Kamis (14/11).
”Kalau dari hakim pengawas tidak mengizinkan keberlanjutan usaha, atau going concern itu, dalam tiga minggu ke depan kami kehabisan bahan baku. Dari 2.500 karyawan yang sudah kami rumahkan, jumlahnya akan bertambah seiring berjalannya waktu,” kata Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto seusai acara tersebut. Putusan pailit mengakibatkan PT Sritex kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai hartanya. Kedua hak itu berpindah ke tangan kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk pengadilan.
Dampaknya, perusahaan itu tidak lagi bisa membeli bahan baku atau menjual barang-barang yang sudah produksi. Sejauh ini, pekerja yang dirumahkan atau diliburkan se mentara berasal dari sektorspinning dan weaving. Hanya finishing dan garmen yang masih beroperasi. Iwan mengatakan, pihaknya tetap memenuhi hak pekerja selama libur sementara. Pihaknya menjamin pegawainya dipekerjakan lagi ketika kondisi perusahaan kembali normal. (Yoga)
Pisau Bermata Dua Kemenangan Trump
Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 dinilai tidak melulu mendatangkan dampak buruk ke perekonomian Indonesia, terutama sektor perdagangan internasional. Kemunculan kandidat dari Partai Republik sebagai pemenang dengan menumbangkan Kamal Harris dari Partai Demokrat tersebut, bisa diandaikan atau bak pisau bermata dua. Di satu sisi, semboyan 'America Firts' yang semasa periode pertama pemerintahannya (2017-2021) diimplementasikan dalam kebijakan proteksionisme, bisa menciptakan beberapa risiko bagi akses produk Indonesia ke pasar AS.
Namun demikian, di sisi lain, hal itu juga membuka ruang bagi Indonesia untuk memasok produk alternatif dari produk-produk China yang akan dikenakan tarif hingga 60%. "Trump memiliki approuch yang lebih transaksional. Misalnya, dalam era Trumph sebelumnya, ada pembicaraan tentang Limited Trade Deals yang memungkinkan produk ekspor unggulan Indonesia, seperti garmen, mendapatkan kemudahan akses pasar di AS jika menggunakan cotton asli AS," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani kepada Investor Daily. Apindo memandang, penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari pergeseran rantai pasok global. (Yetede)
Pemerintah Berupaya Mempercepat Penurunan Harga Tiket Pesawat Sebelum Nataru
Grup Sinar Mas Jual Sebagian Kepemilikannya di Saham Smartfren
UMKM Cenderung Melambat
Naik 8,3%, Utang Luar Negeri
Kemenperin Proyeksikan Pasar Ekspor Industri Tekstil Tumbuh 3,17 Persen
Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan
Serangkaian kunjungan kenegaraan dan pertemuan internasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sepekan terakhir memberikan dampak positif terhadap peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia. Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan pemimpin negara besar seperti Presiden Xi Jinping di China, Presiden Joe Biden di AS, serta Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dalam rangka memperkuat hubungan dagang dan ekonomi Indonesia dengan negara-negara tersebut. Selain itu, pada KTT APEC di Peru, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempererat hubungan ekonomi Indonesia dengan Australia.
Pada sisi ekonomi, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan yang cukup stabil, dengan surplus US$24,43 miliar hingga Oktober 2024, meskipun sektor migas mengalami defisit. Sektor nonmigas terus mendominasi dengan kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia, yang mencatatkan pertumbuhan positif. Namun, meski surplus neraca perdagangan terus terjaga, ada tren pelambatan yang perlu diwaspadai, terutama dalam ekspor.
Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menyoroti pentingnya kesepakatan bilateral, seperti yang tercapai dalam Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang diharapkan dapat memperkuat perdagangan kedua negara. Dalam hal ini, Menteri Budi menyambut rencana Misi Perdagangan Kanada ke Indonesia pada Desember 2024 yang membawa sekitar 300 pelaku usaha.
Namun, sejumlah tokoh, seperti Shinta Widjaja Kamdani dari Apindo, mengingatkan pentingnya merumuskan kebijakan baru di sektor perdagangan untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Ditekankan bahwa Indonesia perlu melakukan diversifikasi perdagangan dan stimulasi ekspor agar dapat mencapai target surplus perdagangan yang lebih tinggi, yakni antara US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024. Ekonom Yusuf Rendy Manilet juga menilai bahwa jika surplus perdagangan tidak mencapai target, aliran mata uang asing yang masuk ke Indonesia bisa berkurang, yang pada gilirannya dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Secara keseluruhan, meskipun Indonesia terus mencatatkan surplus neraca perdagangan, tantangan dan upaya strategis di sektor perdagangan masih diperlukan untuk mencapai target yang lebih ambisius dan mempertahankan stabilitas ekonomi negara.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









