Kemenaker menyatakan memantau kondisi buruh industri tekstil dan garmen dengan cara berkoordinasi dengan Kemenperin dan Kemendag. Upaya ini dilakukan menyusul maraknya PHK di sektor industri tersebut. ”Ini bukan hanya terkait kasus yang dialami Sritex. Mungkin ada ’Sritex-Sritex’ lain. Sudah ada di agenda saya untuk berkunjung ke beberapa pabrik tekstil, seperti PT Dupatex dan PT Panatex,” ujar Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan saat konferensi pers bersama Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Rabu (13/11) di kantor Kemenaker, Jakarta.

Selain kunjungan untuk mengecek hak buruh di industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, dia menyebutkan, Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu dan Kementerian BUMN. ”Yang pasti negara harus hadir atas isu yang dialami pekerja. Ini terkait dengan narasi besar Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” kata Immanuel. Terkait kasus pailit Sritex, Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pada kesempatan yang sama menegaskan, sampai saat ini Sritex tidak melakukan PHK. Namun, Sritex sudah mulai meliburkan karyawan. Jumlahnya mencapai 2.500 orang dan tetap mendapatkan hak-hak, seperti gaji. (Yoga)

PT Petrosea Tbk (PTRO) memiliki masa depan cerah setelah mengamankan kontrak pertambangan baru senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 22 triliun. Angka ini meliputi 60% dari backing kontrak perseroan di 2023 yang sebesar US$ 2,3 miliar. Basis  kontrak yang mayoritas  bersifat jangka menengah dan panjang melindungi Petrosea dari ancaman turbulensi. Masa depan Petrosea kian bertambah mentereng berkat backup penuh dari pengendali barunya, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), yang tidak lain dan tidak bukan merupakan portfolio pertambangan Barito Group, milik konglomerat Prajogo Pangestu (PP). Sokongan Group Barito terbukti telah memberikan tenaga baru bagi PTRO dalam meraih kontrak di segmen penambangan dari EPC dengan capaian US$ 1,8 miliar atau ekuivalen Rp28,38 triliun.

Analis Sucor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari memperkirakan, perolehan kontrak baru PTRO itu akan mendongkrak pendapatan dan laba perseroan dalam beberapa tahun kedepan. Dari sisi pendapatan di segmen EPC, perseroan diestimasikan meraup kenaikan besar 152% menjadi US$ 747  miliar. Sedangkan, pendapatan di segmen penambahan akan melejit 60% menjadi US$ 3,7 miliar. Proyeksi pertumbuhan ini, kata Yoga, pada gilirannya akan membuat leverage PTRO lebih baik dibanding posisi sebelumnya. Tidak kalah penting basis kontrak PTRO yang kebanyakan bersifat jangka menengah dan panjang juga akan membantu perseroan mempertahankan aliran pendapatannya sekaligus mengurangi risiko likuiditas di masa depan. (Yetede)

Seperti diperkirakan banyak pengamat, Donald Trump akhirnya memenangkan pemilihan umum 5 November lalu dan bersiap menduduki tampuk kepemimpinan AS untuk kedua kalinya meskipun tidak secara berturut-turut. Banyak analisis yang dilakukan mengenai kebijakan ekonomi yang akan ditempuh Trump, dan para analis umumnya memberi fokus pada tiga hal: kebijakan perdagangan, kebijakan imigrasi, dan kebijakan fiskal. Berdasarkan janji-janjinya yang penuh retorika selama masa kampanye dan bila segera diterapkan pada hari-hari pertama pemerintahannya, maka bauran kebijakan perdagangan, imigrasi dan fiskal Donald Trump diperkirakan akan menyebabkan penurunan pertumbuhan real PDB pada tahun 2025 sebesar 1,5 persen dan kenaikan inflasi sebesar 2,23 persen. Namun bisa berbagai retorika dipisahkan dari perhitungan yang lebih realistik, para pengamat meyakini bahwa real PDB akan melemah 0,8% dari tahun lalu, sementara harga-harga akan meningkat sebesar 1,2%. Dampak dari kombinasi keduanya diperkirakan akan mendorong bank Sentral (the Fed) untuk menaikkan suku bunga antar-bank sebesar 20 basis poin. (Yetede)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meyakini target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini bisa tercapai. Selain mengejar target yang di tetapkan pemerintah, bank pelat merah ini juga mendorong adanya debitur UMKM yang naik kelas. Adapun, PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk (BRI) sebagai bank penyalur KUR terbesar mendapatkan alokasi dari pemerintah senilai Rp 165 triliun, dengan rincian KUR mikro Rp 148 triliun, dan KUR kecil Rp 15 triliun. Sampai dengan September 2024, BRI telah menyalurkan KUR dengan total disbursment sebesar Rp141,9 triliun, setara 86,05% dari total alokasi 2024. Penyaluran KUR tersebut diberikan kepada lebih dari 3,02 juta debitur dengan kualitas relatif terjaga (non performing loan/NPL) di level 2,27%.

Direktur BRI Sunarso mengatakan, tren penyaluran KUR terus mengalami peningkatan, di mana pada 2019 KUR yang disalurkan BRI sebesar Rp87,9 triliun kepada 4,1 juta debitur. Berikutnya, penyaluran KUR naik menjadi Rp138,5 triliun kepada 5,4 juta debitur 2020, lalu di 2021 yang disalurkan senilai Rp149,9 triliun kepada 6,5 juta debitur. "Karena sekitar 70% dari total KUR nasional itu yang menyalurkan adalah BRI. Maka tertinggi di 2022 kepada 6,6 juta nasabah yang menerima KUR sebesar Rp 257,4 triliun. Sampai tahun ini target BRI Rp 165 triliun, dan sudah tersalur Rp141,9 triliun, sehingga sisa waktu tiga bulan ini kami kejar kekurangan Rp 23,1 triliun," ucap Sunarso. (Yetede)

Menjelang akhir tahun 2024, aktivitas initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap berlangsung, meskipun mayoritas emisi tahun ini masih bernilai kecil, di bawah Rp 1 triliun. IPO terbaru datang dari PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) yang berhasil mengumpulkan Rp 80,25 miliar dari pelepasan 750 juta saham. Menurut Direktur Utama NAIK, Johannes, dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung berbagai proyek perusahaan.

Kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal III-2024 menunjukkan perlambatan, dengan pertumbuhan hanya 4,95% year-on-year (yoy). Lemahnya daya beli masyarakat, penurunan Indeks Penjualan Riil (IPR), dan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) semakin menggarisbawahi tantangan yang dihadapi. Menanggapi situasi ini, kalangan ekonom dan pengusaha mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelas menengah.

Pasar saham Asia, termasuk Indonesia, dinilai memiliki prospek jangka panjang yang menarik di tengah ketidakpastian global. Jonathan Garner, analis Morgan Stanley, memprediksi kapitalisasi pasar Asia akan tumbuh signifikan hingga mencapai USD 40,9 triliun pada 2027, dengan Indonesia diproyeksikan menyumbang lebih dari USD 1 triliun. Potensi ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi regional dan besarnya populasi Asia.