Proyek infrastruktur di selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing dan Jalur Jalur Lintas Selatan (JJLS), diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi perekonomian kawasan tersebut. Dina Indrianapada, Kepala Sub-bagian Pengendalian Urusan Keistimewaan, menekankan pentingnya proyek ini sebagai tonggak untuk pengembangan ekonomi, terutama di sektor industri perikanan. Pantai Gesing yang terletak di Kalurahan Girikarto, Panggang, Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi besar untuk dijadikan pelabuhan perikanan berkat posisinya yang strategis dan terlindung dari gelombang laut, sehingga memudahkan nelayan untuk bersandar.

Bayu Mukti Sasongko, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, menjelaskan bahwa produktivitas perikanan di Pantai Gesing sebelumnya masih terbatas, dengan kapasitas kapal nelayan kecil. Namun, dengan adanya pembangunan pelabuhan baru, diharapkan dapat mendukung kapal-kapal yang lebih besar dan meningkatkan hasil tangkapan ikan. Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing yang telah diresmikan pada 22 Oktober 2024 ini dibangun di atas lahan seluas 54.445 m² dan diharapkan bisa mengoptimalkan konektivitas kawasan selatan DIY dengan jalur transportasi utama, termasuk JJLS dan akses ke bandara.

Secara keseluruhan, pembangunan pelabuhan ini menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan sektor perikanan, serta membuka peluang bagi peningkatan ekonomi kawasan selatan DIY, dengan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama nelayan.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Joe Biden memeriahkan perayaan 75 tahun relasi kedua negara. Biden menyebut relasi RI-AS dalam kondisi terkuat sepanjang sejarah. Biden menerima Prabowo di Gedung Putih, Selasa (12/11) waktu Washington DC, AS. ”AS bagi kami adalah teman yang sangat baik. AS mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali saat kami membutuhkan. Karena itu, saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia-AS,” ujar Prabowo.

Biden menekankan pentingnya peringatan 75 tahun relasi RI-AS. ”Saya bangga bahwa kemitraan di antara negara kita adalah yang terkuat yang pernah ada,” ungkapnya. Selepas pertemuan, dikeluarkan pernyataan resmi bersama. ”Sebagai bagian dari hubungan yang terus berkembang ini, setahun yang lalu, Indonesia dan AS meningkatkan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP) dan melembagakan upaya untuk memperluas kerja sama di tengah tantangan global dan yang sedang berkembang.” Demikian sebagian isi pernyataan itu. (Yoga)

Pemangkasan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan penguatan sistem menjadi prasyarat krusial dalam upaya mengejar target-target pertumbuhan ekonomi. Apabila ketiga hal tersebut terimplementasikan, pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan mencapai 8 %, bakal lebih banyak ditopang oleh sektor swasta. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef ), Dradjad Wibowo, mengatakan hal itu dalam diskusi terbatas ”CEO Connect: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 %, Kolaborasi Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur Hijau, Digitalisasi, dan Pengembangan SDM” yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11). Menurut Dradjad, untuk mendukung tercapainya cita-cita pertumbuhan 8 %, perlu ada pertumbuhan dari stimulus Keynesian atau kebijakan stimulus dan belanja pemerintah untuk menjaga daya beli dan menggerakkan permintaan.

”Namun, lebih penting lagi ialah pemangkasan birokrasi dan deregulasi agar swasta berkembang. Ini krusial. Kalau kita mengandalkan pada negara, enggak bisa karena kemampuan pemerintah terbatas. Pemerintah harus sedikit hands off agar swasta bisa berperan maksimal,” ujarnya. Dalam 10 tahun terakhir, kendati sudah diupayakan, problem rumitnya birokrasi masih mendera, yang bahkan dikeluhkan Presiden Jokowi sebelum jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Menurut Dradjad, berbagai upaya tersebut mesti dilengkapi dengan pembangunan dan penguatan sistem serta pihak-pihak kredibel yang menerapkannya. (Yoga)

Tidak semua subsektor di dalam e-dagang memiliki prospek pasar yang semakin bagus. Layanan belanja daring kebutuhan sehari-hari atau e-groceries, misalnya. Daya beli masyarakat pun sedang menurun. Hal itu mengemuka dalam laporan riset ”e-Conomy SEA 2024” yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company. Laporan riset ini bersifat tahunan. Tahun 2024 adalah tahun kesembilan laporan riset dipublikasikan. Sesuai laporan ”e-Conomy SEA 2024”, Country Director Google Indonesia Veronica Utami mengatakan, sektor e-dagang masih menjadi kontributor terbesar terhadap total ekonomi internet di Indonesia pada 2024. Total ekonomi internet sampai akhir tahun 2024 diproyeksikan 90 miliar USD, sedang nilai e-dagang mencapai 65 miliar USD.

”Situasi itu seiring dengan terus berinovasinya platform lokapasar besar yang menawarkan fitur-fitur baru, seperti video commerce, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja daring.  Indonesia merupakan pasar pertumbuhan tercepat kedua terkait jumlah video yang diunggah oleh kreator dengan rata-rata peningkatan per tahun 16 % dari 2022 hingga 2024,” ujar Veronica dalam media briefing laporan ”e-Conomy SEA 2024”, Rabu (13/11) di Jakarta. Menurut Direktur Program Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance Eisha Maghfiruha Rachbini, daya beli masyarakat sedang turun sehingga konsumsi melambat.  akibatnya, ada pos pengeluaran masyarakat yang dikurangi. ”Porsi pengeluaran gaya hidup dikurangi sehingga berdampak pada belanja daring,” ujarnya. (Yoga)

Kemenaker menyatakan memantau kondisi buruh industri tekstil dan garmen dengan cara berkoordinasi dengan Kemenperin dan Kemendag. Upaya ini dilakukan menyusul maraknya PHK di sektor industri tersebut. ”Ini bukan hanya terkait kasus yang dialami Sritex. Mungkin ada ’Sritex-Sritex’ lain. Sudah ada di agenda saya untuk berkunjung ke beberapa pabrik tekstil, seperti PT Dupatex dan PT Panatex,” ujar Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan saat konferensi pers bersama Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Rabu (13/11) di kantor Kemenaker, Jakarta.

Selain kunjungan untuk mengecek hak buruh di industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, dia menyebutkan, Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu dan Kementerian BUMN. ”Yang pasti negara harus hadir atas isu yang dialami pekerja. Ini terkait dengan narasi besar Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” kata Immanuel. Terkait kasus pailit Sritex, Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pada kesempatan yang sama menegaskan, sampai saat ini Sritex tidak melakukan PHK. Namun, Sritex sudah mulai meliburkan karyawan. Jumlahnya mencapai 2.500 orang dan tetap mendapatkan hak-hak, seperti gaji. (Yoga)

PT Petrosea Tbk (PTRO) memiliki masa depan cerah setelah mengamankan kontrak pertambangan baru senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 22 triliun. Angka ini meliputi 60% dari backing kontrak perseroan di 2023 yang sebesar US$ 2,3 miliar. Basis  kontrak yang mayoritas  bersifat jangka menengah dan panjang melindungi Petrosea dari ancaman turbulensi. Masa depan Petrosea kian bertambah mentereng berkat backup penuh dari pengendali barunya, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), yang tidak lain dan tidak bukan merupakan portfolio pertambangan Barito Group, milik konglomerat Prajogo Pangestu (PP). Sokongan Group Barito terbukti telah memberikan tenaga baru bagi PTRO dalam meraih kontrak di segmen penambangan dari EPC dengan capaian US$ 1,8 miliar atau ekuivalen Rp28,38 triliun.

Analis Sucor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari memperkirakan, perolehan kontrak baru PTRO itu akan mendongkrak pendapatan dan laba perseroan dalam beberapa tahun kedepan. Dari sisi pendapatan di segmen EPC, perseroan diestimasikan meraup kenaikan besar 152% menjadi US$ 747  miliar. Sedangkan, pendapatan di segmen penambahan akan melejit 60% menjadi US$ 3,7 miliar. Proyeksi pertumbuhan ini, kata Yoga, pada gilirannya akan membuat leverage PTRO lebih baik dibanding posisi sebelumnya. Tidak kalah penting basis kontrak PTRO yang kebanyakan bersifat jangka menengah dan panjang juga akan membantu perseroan mempertahankan aliran pendapatannya sekaligus mengurangi risiko likuiditas di masa depan. (Yetede)

Seperti diperkirakan banyak pengamat, Donald Trump akhirnya memenangkan pemilihan umum 5 November lalu dan bersiap menduduki tampuk kepemimpinan AS untuk kedua kalinya meskipun tidak secara berturut-turut. Banyak analisis yang dilakukan mengenai kebijakan ekonomi yang akan ditempuh Trump, dan para analis umumnya memberi fokus pada tiga hal: kebijakan perdagangan, kebijakan imigrasi, dan kebijakan fiskal. Berdasarkan janji-janjinya yang penuh retorika selama masa kampanye dan bila segera diterapkan pada hari-hari pertama pemerintahannya, maka bauran kebijakan perdagangan, imigrasi dan fiskal Donald Trump diperkirakan akan menyebabkan penurunan pertumbuhan real PDB pada tahun 2025 sebesar 1,5 persen dan kenaikan inflasi sebesar 2,23 persen. Namun bisa berbagai retorika dipisahkan dari perhitungan yang lebih realistik, para pengamat meyakini bahwa real PDB akan melemah 0,8% dari tahun lalu, sementara harga-harga akan meningkat sebesar 1,2%. Dampak dari kombinasi keduanya diperkirakan akan mendorong bank Sentral (the Fed) untuk menaikkan suku bunga antar-bank sebesar 20 basis poin. (Yetede)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meyakini target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini bisa tercapai. Selain mengejar target yang di tetapkan pemerintah, bank pelat merah ini juga mendorong adanya debitur UMKM yang naik kelas. Adapun, PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk (BRI) sebagai bank penyalur KUR terbesar mendapatkan alokasi dari pemerintah senilai Rp 165 triliun, dengan rincian KUR mikro Rp 148 triliun, dan KUR kecil Rp 15 triliun. Sampai dengan September 2024, BRI telah menyalurkan KUR dengan total disbursment sebesar Rp141,9 triliun, setara 86,05% dari total alokasi 2024. Penyaluran KUR tersebut diberikan kepada lebih dari 3,02 juta debitur dengan kualitas relatif terjaga (non performing loan/NPL) di level 2,27%.

Direktur BRI Sunarso mengatakan, tren penyaluran KUR terus mengalami peningkatan, di mana pada 2019 KUR yang disalurkan BRI sebesar Rp87,9 triliun kepada 4,1 juta debitur. Berikutnya, penyaluran KUR naik menjadi Rp138,5 triliun kepada 5,4 juta debitur 2020, lalu di 2021 yang disalurkan senilai Rp149,9 triliun kepada 6,5 juta debitur. "Karena sekitar 70% dari total KUR nasional itu yang menyalurkan adalah BRI. Maka tertinggi di 2022 kepada 6,6 juta nasabah yang menerima KUR sebesar Rp 257,4 triliun. Sampai tahun ini target BRI Rp 165 triliun, dan sudah tersalur Rp141,9 triliun, sehingga sisa waktu tiga bulan ini kami kejar kekurangan Rp 23,1 triliun," ucap Sunarso. (Yetede)