Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Pada KTT APEC Indonesia Bahas Kemiskinan

15 Nov 2024

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan luar negeri ke Peru, untuk membahas isu kelaparan dan kemiskinan. Presiden dijadwalkan membahas itu dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). KTT APEC digelar di Lima, Peru, 14-15 November 2024. KTT itu menjadi forum multilateral pertama Prabowo sebagai Presiden RI. Sementara Peru merupakan negara ketiga yang disambangi Presiden setelah dilantik.

Sebelum ke Peru, Presiden terlebih dulu ke China dan AS. Sejumlah isu dijadwalkan dibahas Presiden dalam KTT APEC. Ada upaya Indonesia melawan kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, Presiden juga berbicara tentang reformasi kelembagaan dan tata kelola dunia. Di sela KTT APEC, digelar pula serangkaian pertemuan bilateral dan forum lain. Dalam siaran pers Istana Kepresidenan disebut, Presiden akan menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin sejumlah negara. (Yoga)

Ekonomi

Kemenangan Donald Trump Menimbulkan Spekulasi Arah Perdagangan Dunia Selanjutnya.

15 Nov 2024

Kemenangan Donald Trump pada Pemilu AS tanggal 5 November 2024 lalu dengan cepat menimbulkan banyak spekulasi tentang arah perdagangan dunia selanjutnya, paling tidak hingga tahun 2029. Dapat dipastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan di masa pemerintahannya yang pertama dari Januari 2017 hingga Januari 2021 akan dia lanjutkan. Namun dipercaya, kali ini kebijakan-kebijakan nasionalisme ekonominya akan didorong oleh determinasi yang lebih kuat, cakupan yang lebih luas, dan tindakan yang lebih dalam. Itulah antara lain yang ia janjikan dalam kampanyenya untuk memenangkan Pemilu baru-baru ini berdasarkan penilaiannya atas kebijakan Presiden Joe Biden yang dianggapnya lemah dan kompromistis kecuali kepada RRT. Di tengah semakin tingginya ketegangan di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, patut diduga bahwa pemerintahan Trump juga akan mengoptimalkan alasan pertimbangan keamanan nasional untuk menaikkan tarif atau melarang ekspor beberapa produk berdasarkan Section 232 dari Trade Expansion Act of 1962. Kita bisa seagera memperkirakan bahwa technology decoupling antara AS dan sekutu-sekutunya di satu pihak dengan RRT di lain pihak juga akan semakin meluas. (Yetede)

Ekonomi

Jalan Terjal Megaproyek LG-Antam

15 Nov 2024

Penjajakan PT Aneka Antam Tbk (ANTM) bersama konsorsium LG Energy Solution (LGES) yang beranggotakan Hauyou, LX International, dan Posco untuk membentuk Joint Venture (JV) pembangunan proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) senilai US$ 9,8 miliar atau setara Rp 155,58 triliun, masih menghadapi tantangan. Kedua pihak belum deal setelah menjalani perundingan hampir dua tahun. Lamanya masa penjajakan ini diakui sendiri oleh Direktur Utama Antam Nico D. Kanter dalam konferensi pers selepas perseroan menggelar RUPSLB di Jakarta, Rabu (13/11/2024). Masalah utama yang membuat perlindungan Antam dengan konsorsium LG berlangsung panjang adalah karena size konsorsium LG besar dan lebih rumit daripada konsorsium CATL. (Yetede)

Ekonomi

Perbankan Was-was, Likuiditas Domestik dan Global Kemungkinan Akan Menghadapi Tekanan

15 Nov 2024

Ekspektasi pemangkasan suku bunga moneter tahun depan dinilai tidak akan signifikan seperti proyeksi sebelumnya. Hal ini akan mempengaruhi biaya dana (cost of fund) perbankan yang masih mahal dan berimplikasikan pada likuiditas. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar mengatakan, likuiditas domestik dan global kemungkinan akan menghadapi tekanan. Dia menegaskan bahwa didepan tidak akan mudah bagi industri perbankan, terlebih dengan kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) tentu kebijakannya akan mendorong inflasi AS naik seperti kebijakan tarif impor dan penurunan pajak. Hal tersebut dinilai akan sulit bagi The Fed untuk memangkas suku bunga Fed Fund Rate secara agresif kedepannya. "Sehingga tekanan likuiditas ini akan menjadi beban signifikan bagi perbankan kedepan untuk ekspansi di 2025," ucap Royke. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menahan yield Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tetap tinggi, juga memengaruhi himpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Lantaran yield SRBI lebih menarik dibandingkan bunga deposito perbankan, sehingga pemilik dana akan menempatkan dana di SRBI. "Ini memengaruhi DPK kita keluar dari sistem dan masuk ke pemerintah, tekanan likuiditas tinggi di rupiah. (Yetede)

Ekonomi

Bea dan Cukai Lepas Tangan

15 Nov 2024

Kondisi PT Sri Rejeli Iman Tbk (Sritex) yang pailit dan kekurangan bahan baku menjadi pantauan pemerintah. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerangkan, pihaknya akan memantau ketersediaan bahan baku PT Sritex yang saat ini hanya baku PT Sritex yang saat ini hanya cukup unuk tiga minggu ke depan Kementerian Perindustrian (Kemeperin) juga masih menunggu hasil kasasi yang sebelumnya diajukan oleh Sritex untuk tindakan lebih lanjut. "Masih menunggu hasil kasasi," ujar dia di Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita menambahkan, bahan baku yang dibutuhkan oleh Sritex saat ini masih dalam proses importasi. Hal itu karena ketika perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut dinyatakan pailit, akses ke zona berikat sempat dibekukan. "Ketika itu dipailitkan Bea Cukai mengantisipasi, mungkin dia terlalu atraktif atau apa, akhirnya semua fasilitasnya dibekukan, bahasanya. Nah itu ketika udah dibekukan, kita ada proses membuka kembali," kata Dia.

Ekonomi

Baru Kali ini Delegasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB Dipimpin Pengusaha

15 Nov 2024

BARU kali ini delegasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa dipimpin pengusaha. Bukan sembarangan pengusaha, ketua delegasi Indonesia dalam Conference of the Parties (COP) Ke-29 di Baku, Azerbaijan, tak lain adalah Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana COP yang lalu-lalu, dalam konferensi pada 11-22 November 2024 ini, delegasi 197 negara akan berunding mencari cara mencegah krisis iklim, yang ditandai oleh kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celsius dibanding masa praindustri 1870. Untuk mencegah pemanasan bumi itu, semua negara harus menurunkan 45 persen produksi emisi global yang kini sebanyak 53 miliar ton setara CO2 setahun.

Dalam COP29 kali ini, pemerintah Indonesia mengajukan proposal penurunan emisi 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional. Target ini tak berubah dibanding proposal dalam COP27 di Mesir dua tahun lalu. Rasio itu memakai basis produksi emisi 2010 yang diperkirakan sebanyak 2,87 miliar ton setara CO2 pada 2030. Target penurunan emisi agaknya bukan hal utama yang dibawa Indonesia. Biasanya, secara progresif, pemerintah menaikkan target penurunan emisi tiap COP. Target dalam COP kali ini merupakan kenaikan dari target semula sebesar 26 persen pada COP 2016. Sebab, yang dibawa Hashim ke Baku adalah proyek-proyek hijau untuk menggaet hibah serta pendanaan negara kaya dan lembaga internasional.

Dari pidato Hashim dalam pembukaan Paviliun Indonesia, ia menyebutkan pelbagai proyek transisi energi, penangkapan emisi, hingga potensi hutan Indonesia di pasar karbon dunia. Seperti seorang pedagang, Hashim menyebutkan program-program mitigasi krisis iklim itu sebagai komoditas yang akan mendatang uang banyak. Hashim, misalnya, menyebutkan potensi teknologi gudang penangkapan karbon (carbon capture storage) mencapai 500 juta ton. Adapun stok karbon yang tersimpan di hutan-hutan Indonesia sebanyak 577 juta ton. Belum lagi proyek pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 100 miliar watt. Semua yang disebutkan Hashim adalah potensi ekonomi perdagangan karbon. Padahal studi-studi ilmiah sudah menunjukkan skema perdagangan karbon hanya menurunkan emisi dalam jumlah sedikit. (Yetede)

Ekonomi

Populisme Semu Gibran Lewat Lapor Mas Wapres

15 Nov 2024

BELUM genap satu bulan menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka tampak sedang berupaya memaksa publik agar percaya bahwa dia adalah pejabat progresif. Upaya itu ia jalankan melalui sejumlah program dan kegiatan sebagaimana diberitakan di banyak media, antara lain menerima kunjungan Perdana Menteri Korea Selatan dan Wakil Presiden Cina serta menginspeksi proyek MRT Jakarta. Belum puas atas sederet pencitraan itu, pada awal pekan ini ia meluncurkan layanan pengaduan bernama "Lapor Mas Wapres”. Program ini ia umumkan melalui akun Instagram @gibran_rakabuming pada Senin, 11 November 2024. Tak hanya menerima aduan lewat nomor WhatsApp, ia juga menjanjikan masyarakat dapat mengunjunginya langsung di Istana Wakil Presiden setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat. Namun, pada hari pertama peluncuran "Lapor Mas Wapres”, Gibran sendiri justru tak hadir dalam acara itu. Ketidakhadiran Gibran seolah-olah memperlihatkan bahwa program ini hanya memberi harapan palsu. Padahal, pada hari itu, dia sudah "banjir" aduan publik.

Wakil Presiden tak mesti rutin turun langsung ke masyarakat. Apalagi kalau kita menengok banyaknya program kerja dan visi-misi Prabowo-Gibran yang digaungkan pada masa kampanye pemilihan presiden 2024. Tugas menerima aduan atau menemui masyarakat idealnya dilakukan oleh unit pelayanan publik di tingkat lokal, seperti kelurahan, kecamatan, atau dinas-dinas terkait di bawah pemerintah daerah. Mereka sudah memiliki struktur dan mekanisme untuk menangani aduan masyarakat di tingkat akar rumput. Selain itu, negara sudah menyediakan platform seperti LAPOR! yang dapat diakses di situs web Lapor.go.id, yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Kalau memang Gibran benar-benar peduli terhadap keluhan masyarakat, seharusnya ia cukup memastikan platform serta sistem pengaduan ini berjalan efektif dan optimal ketimbang membuat program baru. Keberadaan platform LAPOR! akan mubazir jika berujung mangkrak karena adanya program Lapor Mas Wapres. (Yetede)

Ekonomi

Potensi Besar Minyak Jelantah untuk Avtur

15 Nov 2024

TIGA perusahaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara di bawah PT Kaltim Elektrik Power milik bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menghadapi pelbagai masalah. Perusahaan itu adalah PT Cahaya Fajar Kaltim, PT Indonesia Energi Dinamika, dan PT Lombok Energy Dynamics yang saat ini masuk proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sedangkan perusahaan lain yang didirikan Dahlan, PT Energi Sterila Higiena, menghadapi pelelangan beberapa aset oleh pihak bank.

Melalui pengacaranya, Johanes Dipa Widjaja, Dahlan Iskan menjelaskan duduk masalah yang terjadi dalam perusahaannya. Kepada Dipa, mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN itu meminta penjelasannya disampaikan apa adanya. “Kalau ada dugaan pelanggaran, biarkan hukum yang bicara,” kata Dipa menyampaikan amanat kliennya. Berikut ini petikan wawancara Dipa dengan wartawan Tempo, Nur Hadi, melalui jawaban tertulis pada Jumat, 13 September 2024.

Bagaimana penyelesaian utang piutang PT Cahaya Fajar Kaltim, PT Indonesia Energi Dinamika, dan PT Lombok Energy Dynamics? Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan para kreditornya. Dalam prosesnya, diajukan proposal perdamaian yang disetujui para kreditor dan memenuhi kuorum sebagaimana aturan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kemudian oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah dihomologasi. (Yetede)

Ekonomi

Strategi Utang Korporasi di Tengah Tekanan Pasar

15 Nov 2024

Emisi obligasi korporasi di Indonesia diprediksi akan meningkat pada penghujung tahun 2024. Hal ini seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk melakukan refinancing utang yang jatuh tempo dan rencana ekspansi bisnis mereka. Pada pekan kedua November 2024, setidaknya tujuh perusahaan diperkirakan akan menerbitkan obligasi dengan total nilai sekitar Rp19 triliun dan US$20 juta. Di sisi lain, data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menunjukkan bahwa ada Rp19,32 triliun obligasi korporasi yang jatuh tempo hingga akhir 2024, menandakan tingginya peluang penerbitan surat utang korporasi dalam waktu dekat.

Salah satu contoh penerbitan obligasi adalah oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah senilai Rp2 triliun untuk refinancing. Demikian pula, perusahaan-perusahaan lain seperti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan PT Petrosea Tbk. berencana menerbitkan obligasi untuk tujuan refinancing dan pendanaan ekspansi. Menurut Ahmad Nasrudin dari Pefindo, emisi obligasi korporasi pada Oktober 2024 mencapai Rp113,90 triliun, dan diprediksi akan melampaui Rp130,80 triliun pada akhir tahun 2024, didorong oleh turunnya suku bunga dan kebutuhan perusahaan untuk refinancing utang.

Selain itu, Ramdhan Ario Maruto dari PT Anugerah Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa obligasi korporasi dengan peringkat baik, seperti AAA, lebih diminati oleh investor karena menawarkan premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN), sehingga menjadi alternatif menarik bagi investor dengan toleransi risiko moderat yang ingin memperoleh imbal hasil lebih tinggi.

Secara keseluruhan, peningkatan emisi obligasi korporasi ini mencerminkan kebutuhan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memenuhi kewajiban finansial dan mendanai ekspansi, sementara kondisi pasar yang lebih stabil dengan suku bunga yang lebih rendah memberikan dorongan positif bagi penerbitan obligasi hingga akhir 2024.

Ekonomi

Mengatasi Tantangan Pendanaan di Tengah Perlambatan

15 Nov 2024

Pentingnya investasi besar untuk mendukung proyek-proyek transisi energi dan pengurangan emisi karbon di Indonesia. Utusan Khusus Indonesia untuk Conference of the Parties (COP) 29, Hashim S. Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$235 miliar untuk mewujudkan target-target besar, seperti reforestasi lebih dari 12 juta hektare hutan yang rusak, revitalisasi lahan terdegradasi, serta perlindungan lautan dalam rangka menciptakan ekonomi biru yang berkelanjutan. Hashim juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dan mobilisasi sumber daya global, termasuk teknologi dan pendanaan, untuk mendukung upaya tersebut.

Selain itu, Tri Joko Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), menjelaskan peran BPDLH dalam mendukung pembiayaan untuk pengendalian perubahan iklim. BPDLH bertanggung jawab menyalurkan dana untuk sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan, seperti kehutanan, energi, pertanian, kelautan, dan lainnya. Saat ini, BPDLH mengelola dana hingga Rp24,9 triliun, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim.

Di sisi sektor energi, John Anis, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy, mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut berencana menambah kapasitas energi terbarukan menjadi 6 gigawatt (GW) pada 2029-2030, dengan investasi sebesar US$6 miliar. Pertamina berfokus pada pengembangan energi bersih, termasuk geotermal, tenaga surya, dan biogas, untuk mendukung transisi energi dan target net zero emission Indonesia pada 2060.

Namun, untuk mewujudkan semua rencana ambisius ini, perlu adanya kerja sama kolektif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional. Hal ini termasuk dukungan terhadap pengembangan infrastruktur, teknologi yang lebih murah, serta regulasi yang adaptif dan inovatif. Dengan investasi yang cukup besar dan pembiayaan yang inovatif, Indonesia dapat mencapai tujuan transisi energi dan pengurangan emisi karbon, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.