Warga terlihat berburu baju bekas layak pakai bermerek di Pasar Senen, Blok I dan II, Jakpus, Minggu (17/11/2024). Baju bekas dijual grosir dan eceran. Harga kaus bekas dijual mulai dari Rp 10.000 per potong. Meski pemerintah gencar melarang, peredaran baju bekas impor tetap marak karena harganya yang dianggap murah sehingga menarik minat pembeli. Di sisi lain, didorong oleh kesadaran lingkungan dan prinsip daur ulang, generasi milenial dan generasi Z semakin menggemari pakaian bekas layak pakai (Yoga)

Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Sejumlah asa muncul dari masyarakat, khususnya masalah keterjangkauan harga. Respons warga sebagai berikut; “Saya adalah nasabah KPR bertenor 20 tahun. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi dan daya beli, saya berharap bunga kredit bisa turun. Hanya saja memang dari awal sudah memilih bank yang bisa kasih bunga kompetitif dan fixed, jadi sudah bisa ukur kemampuan sampai lunas. Ide pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo menarik. Menurut saya, idealnya tenor KPR 10-15 tahun cukup sehingga yang perlu dipotong itu bunga dari banknya biar terjangkau,” ujar Yuliana Hema (24), Karyawan swasta di Jakarta.

”Program 3 juta rumah itu kebijakan populis yang bagus kalau pelaksanaannya tepat sasaran. KPR, idealnya menyesuaikan kemampuan pendapatan. Untuk tenor sekarang yang rata-rata 15-20 tahun cukup ideal karena kalau dibatasi kurang dari itu, saya yakin banyak yang enggak mampu. Namun, kalau diperpanjang jadi 30 tahun juga menguntungkan, sih, buat masyarakat menengah-bawah yang gajinya pas-pasan agar tetap bisa punya rumah, ujar Fariza Rizky Ananda (25) Pekerja swasta, di Jakarta. ”Boleh saja pemerintah punya program 3 juta rumah. Harapannya cicilan murah dan tenor panjang. Juga, harus selaras antara lokasi rumah dan tempat kerja karena berpengaruh ke produktivitas warga. Lalu, kualitas bangunan juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena ini dibangun massal, ada masalah di setiap rumah. Soal besaran cicilan, paling ideal maksimal 30 % dari pendapatan bulanan dengan tenor paling lama 15 tahun, kata Innesyifa Haqien Pegawai swasta di Tangsel. (Yoga)

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025 bakal menghantam mesin pertumbuhan ekonomi  nasional, yakni konsumsi rumah tangga dan sektor manufaktur. Hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kabijakan itu bisa menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02%. Penaikan PPN disebut bakal menambah tekanan ke daya beli masyarakat yang saat ini sudah lemah. Ini menjadi alarm bagi ekonomi, mengingat daya beli adalah penentu konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbangkan produk domestik bruto (PDB) 50% lebih.

Kuartal III-2024, ekonomi hanya tumbuh 4,95%, melambat dari kuartal sebelumnya 5,05%. Pada periode itu, ekonomi minim katalis dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih di bawah 5%. Penaikan PPN juga bakal menghantam kinerja manufaktur, penyumbang PDB terbesar dari sisi lapangan usaha. Sebab, ini akan memicu komponen, distributor, harga di tingkat akhir. Artinya, kenaikan harga barang bisa melebihi kenaikan PPN yang seebsar 1%. Imbasnya, penjualan produk manufaktur yang memiliki pendalam industri tinggi bakal tertekan. Ini bisa berujung pada penurunan produksi, utilitas, dan pemangkasan tenaga kerja jika kondisi terus memburuk. (Yetede)

Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025, kebijakan "America First" akan kembali menjadi pusat perhatian. Kebijakan ini, yang menekankan pemulangan lapangan kerja, pengurangan difisit perdagangan, dan pengetatan kebijakan imigrasi, memiliki dampak besar terhadap ekonomi negara berkembang. Artikel ini menganalisa dampak yang diantisipasi dari kebijakan ekonomi Trump terhadap ekonomi Asia Tengara (yang dikelompokkan sebagai Asean), terutama mengingatkan Asean telah menjadi sumber alternatif impor dan tujuan potensial relokasi investasi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dam China.

Analisis ini berfokus pada empat aspek utama: tarif dan desifit perdagangan, sistem prefensi umum (General System of Prference/GSP), reorientasi rantai pasok global, dan investasi langsung asing (FDI). Pada masa jabatan sebelumnya, Trump secara agresif memberlakukan tarif untuk mengurani defisit perdagangan AS, khususnya pada impor dari China. Dalam masa jabatan keduanya, dia telah mengisyaratkan niat untuk memberlakukan tarif setinggi 60% pada impor dari China, dengan potensi tarif 10-20% pada impor dari negara lain (dan hingga 200% pada kendaraan listrik, terutama dari China dan Meksiko). (Yetede)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendukung penuh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Oleh karena itu, terdapat sejumlah masukan yang diberikan agar kebijakan tersebut bisa segera dilakukan bank pelat merah. Pada pasal 19 PP 47/2024 tertulis, kebijakan penghapusan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan non bank BUMN dan piutang negara macet kepada UMKM berlaku untuk jangka waktu selama enam bulan, terhitung sejak berlakunya PP ini.

Adapun, PP diundangkan pada 5 November 2024, alhasil kebijakan akan berlaku sampai dengan Mei 2025. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat juga harus bergerak cepat menentukan aturan teknisnya. "Dan ingat, ini bersifat one off, hanya bersifat enak bukan sejak dikeluarkan (PP 47/2024). Jadi kita semua ini kejar-kejaran, maka mari bareng-bareng kita ini mendudukkan governance-nya, engga berlaku lagi setelah enam bulan," urai Ketua Himbara Sunarso, pekan lalu. Dia menyampaikan bahwa dari awal memang Hinbara yang meminta adanya kejelasan yang meminta adanya kejelasan tentang dipenuhi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kemudian, diterbitkan PP 47/2024 sebagai turunan dari UU P2SK. (Yetede)

Kecelakan angkutan truk yang terjadi di Tol Cipularang bisa dihindari jika pengemudi menerapkan standarisasi teknik mengendarai truk yang benar. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengusaha Multimoda Transport Indonesia  (PPMTI), Kyatmaja Lookman mengatakan, di kalangan angkutan pengemudi truk  memiliki teknis khusus bagaimana menghindari truk oleng ketika berada pada jalur turunan karena kondisi rem blong. "Kalau melihat dugaan-dugaan sementara karena rem blong dimana posisi truk berada di gigi empat, seharusnya bisa dicegah melalui kompetisi pengemudi.

Saya menilai ini lebih karena faktor human error," ungkap Kyatmaja.  Ia menurutkan , kondisi cuaca dan hujan memberikan pengaruh terhadap kondisi kendaraan. "Ini ditambah kemacetan di ruas tol tersebut, sementara posisi truk berada diluar jalur cepat sehingga tidak memilki kesempatan mengambil jalur lain ketika kondisi rem blong," ucapnya. Meski begitu, Kyatmaja menghormati invetsigasi yang sementara masih dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). "Ini tidak akan mendahului investigasi KNKT, tetapi ini berdasar pada dugaan-dugaan sementara. Sebab kami di Asosiasi juga konsen dengan hal-hal teknis seperti ini," pungkasnya. (Yetede)