Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, keberadaan perusahan unicorn akan meningkatkan aliran modal masuk (capital inflow) ke dalam negeri. Oleh karena itu, jumlah unicorn yang bertambah juga akan meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan modal asing yang masuk lewat unicorn lebih tinggi daripada yang harus dibayarkan untuk pemegang saham dan diharapkan unicorn ini akan membawa produk dalam negeri ke luar negeri. Yang lebih penitng adalah memperbaiki tingkat keberhasilan start-up, daripada masalah berapa banyak unicorn.

Kompas melalui kompas.id yang berkolaborasi dengan traveloka berkolaborasi untuk memajukan sektor pariwisata Indonesia. Pendiri Traveloka, ferry Unardi mengatakan dengan kerjasama ini pengguna Traveloka dapat mengakses berita yang jernih dan komprehensif melalui kompas.id. Seiring, inovasi ini dilakukan kompas dalam menyongsong industri 4.0 banyak peluang bisa dilakukan kompas dan traveloka. Keduanya memiliki visi yang sama yaitu memajukan Indonesia dan mengenalkan Indonesia ke dunia.

Penyedia uang elektronik menggarap pasar di luar Jabodetabek. Caranya adalah dengan hadir sebagai alat pembayaran fasilitas publik di daerah. Strategi yang dilakukan antara lain bekerjasama dengan pemerintah daerah. CEO Go-Pay Aldi Haryopratomo mencontohkan, pada akhir Desember 2018 Go-pay bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk menyediakan saluran pembayaran non tunai PBB. Go-Pay juga digunakan untuk membayar tiket masuk sejumlah destinasi wisata, layanan transportasi umum bus Trans Semarang dan RSUD Wongsonegoro. Di Aceh, Go-Pay bisa digunakan untuk membayar tiket masuk Museum Tsunami. Sementara di Samarinda, Go-Pay dipakai membayar transaksi layanan kesehatan di RSUD. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Go-Pay bisa untuk membayar pajak dan retribusi daerah, transportasi umum dan produk pariwisata. Selain itu, sembilan kepolisian daerah kabupaten/kota sudah menjadikan Go-Pay sebagai salah satu alat pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Direktur OVO Harianto Gunawan menyebutkan OVO membukukan lebih dari 1 miliar transaksi dengan peningkatan nilai transaksi hingga 75 kali lipat. Transaksi terbesar bersumber dari kategori penggunaan layanan transportasi publik, ritel, dan perdagangan secara elektronik (e-dagang). OVO memperbanyak kategori layanan transaksi yang dibayar menggunakan OVO. OVO resmi menjadi mitra Bosowa Taksi Makassar.
General manager external communication PT Telekomunikasi seluler (Telkomsel) Denny abidin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kantor cabang di seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan perubahan nama Tcash menjasi LinkAJa kepada pengguna dan mitra.

Digital economy tidak akan mengubah satu hal mendasar dalam transaksi ekonomi yaitu barang atau jasa yang melekat didalamnya (underlying products). Orang akan tetap berbelanja pakaian, membeli hunian, dan mengonsumsi makanan dan minuman. Orang juga tetap membutuhkan moda transportasi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, hiburan, dan rekreasi. Dengan kata lain, digital economy sama sekali bukan disrupsi bagi ekonomi, melainkan sebuah terobosan untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan efisiensi. Perspektif ekonomi ini sama dengan perspektif pajak sehingga tidak ada pemajakan baru atas transaksi di digital economy. Yang ada hanya perlakuan adil antara pedagang konvensional dan pedagang online. Karena underlying product yang tidak berubah maka seharusnya tuntutan atas kewajiban pajaknya juga sama meskipun dengan cara yang berbeda. Dengan diberlakukanya PMK No 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik memang sudah tepat karena dengan Data rekapitulasi dari penyedia platform marketplace akan menjadi input bagi ototritas pajak untuk mengimbau pelaku e-commerce agar ber-NPWP dan menguji kebenaran baik formal maupu materiil atas penyetoran PPh oleh wajib pajak. Hingga Desember 2018, jumlah pembayar PPh Final UMKM mencapai 1,7 juta WP dengan nominal penerimaan senilai Rp 5,37 triliun dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai Rp 9.555 triliun akan menghasilkan penerimaan PPh Final sebesar Rp 47,7 triliun. Sementara, nilai ekonomi UMKM di e-commerce baru mencapai Rp 1.127 triliun. Asumsikan seluruh pelaku e-commerce memiliki NPWP dan menyetorkan PPh Final, paling tidak penerimaan dari e-commerce saja sebesar RP 5,67 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, harus ada upaya pengembangan kawasan luar Jawa dengan desain strategi ekspor yang berbeda dengan Jawa, agar penggunaan kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) semakin bermanfaat untuk mendorong kegiatan perdagangan Indonesia Timur. Kementerian Keuangan sendiri telah memberikan beberapa pembaruan peraturan untuk mendukung KITE, yaitu KITE Pembebasan dan KITE pengembalian yang diatur dalam PMK 160/PMK.04/2018 dan PMK 161/PMK.04/2018. Pembaruan yang ada yaitu menghadirkan perizinan operasional dan transaksional KITE secara online, mempercepat janji layanan pemngembalian bea masuk, serta membuka peluang pemasukan dan pengeluaran melalui Pusat Logistik Berikat. Dengan aturan terbatu bea cukai memberi kemudahan bagi perusahan dengan menghapus laporan pemeriksaan ekspor (LPE) dan menyiapkan LHPRE yang tersedia otomatis secara sistem.

Ruang gerak perusahaan digital multinasional seperti Google, Facebook dan Amazon untuk menghindari pengenaan pajak dari negara tempat mereka beroprasi mulai makin sempit. Setelah Inggris, Perancis, Spanyol, Italia, Austria dan India,kini giliran Selandia Baru yang berencana memungut pajak dari aktivitas bisnis perusahaan penyedia layanan over the top (OTT) tersebut. Hal yang sama juga tengah dilakukan oleh Uni Eropa dan Australia yang masih tahap konsultasi terkait pajak layanan digital (digital services tax).
Pemerintah Selandia Baru menyampaikan akan memperbarui regulasi sehingga dapat menarik pajak pendapatan yang diperoleh para perusahaan digital multinasional seperti Google, Amazon dan Facebook. Menteri keuangan Selandia Baru Grant Robertson memperkirakan pendapatan untuk pajak layanan digital adalah antara 30 juta hingga 80 juta dolar Selandia Baru. Pajak layanan digital umumnya dikenakan tarif tetap antara 2%-3% dari pendapatan kotor yang diperoleh oleh perusahaan multinasional di negara tersebut.
Di Indonesia pemerintah berhasil memaksa Google membayar sesuai dengan perhitungan pemerintah. keberhasilan pemerintah dalam menarik pajak dari Google dinilai menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mendesak perusahaan OTT lain melakukan hal yang sama.

Bhinneka berencana fokus memperkuat strategi omnichannel guna mengerek penjualan ritel luring sebesar 25% pada tahun ini. Sebagai langkah awal, Bhinneka menggandeng Lazada. Adapun, Bhineka telah mengumumkan kolaborasinya dengan Lazada Indonesia dengan meluncurkan Bhinneka Official Store di Lazmall. Dengan adanya kerjasama ini, konsumen dapat berbelanja produk elektronik Bhinneka di aplikasi dan situs Lazada. Kolaborasi omnichannel tersebut merupakan yang pertama terjadi antar sesama penyedia platform dagang-el. Bukalapak juga berencana menjajaki kerjasama untuk pemasaran omnichannel.

Penggunaan angkutan laut dan asuransi dalam negeri masih menjadi polemik. Aturan itu cenderung menyulitkan pengusaha untuk melakukan renegosiasi kontrak dengan importir. Sebagai jalan tengah, pengusaha menyiasatinya dengan penggunaan asuransi ganda.

Skema pajak yang dikenakan kepada pemberi pinjaman melalui platform P2P lending menuai banyak keluhan. CEO Akseleran meminta DJP memberlakukan PPh Final atas penghasilan investor, melalui skema wajib pungut (WAPU). Dengan skema ini, platform fintech membantu pemerintah menarik pajak secara langsung dari para pemberi pinjaman.
Direktur P2Humas mengatakan belum ada konsep baru tentang pemajakan atas fintech lending. Saat ini masih berlaku ketentuan pajak seperti pinjam meminjam konvensional.

Menjelang pemilu 2019, pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listirk untuk pelanggan bawah. Terlepas dari isu politik, ekonom melihat kebijakan ini akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Direktur Riset Core menilai keputusan menurunkan harga BBM dan tarif listrik masih wajar karena harga minyak dunia memang trennya menurun dan nilai tukar rupiah sedang menguat.
Kebijakan penurunan harga BBM dan listrik diperlukan untuk mempertahankan daya belu kelompok berpendapatan bawah di tengah perlambatan ekspor dan perang dagang China-AS. Tapi, ke depan pemerintah juga harus konsisten menjalankan kebijakan di bidang energi. Pemerintah secara berkala harus mengevaluasi harga energi sesuai dengan kondisi pasar.