Kategori
Ekonomi
( 40430 )Tekanan Bisnis Perhotelan, Ketika Tiket Pesawat Jadi Sorotan Tajam
11 Feb 2019
Tahun ini para pelaku bisnis perhotelan belum dapat bernapas lega, setelah beberapa tahun belakangan ‘babak belur’ memperjuangkan kenaikan okupansi kamar. Persaingan melawan industri akomodasi berbasis aplikasi daring juga kian sengit. Memasuki 2019, pengusaha perhotelan kembali digempur tantangan lain berupa tingginya tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar bagi maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/(LCC). Kebijakan itu dinilai langsung memukul tingkat okupansi hotel pada Januari 2019. Menurut klaim Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), karut marut tarif tiket dan bagasi maskapai membuat tingkat hunian kamar hotel berbintang melorot 15%. Bila permasalahan tiket dan bagasi maskapai tak kunjung selesai atau tak ada titik temu pada awal tahun ini, Hariyadi mengingatkan okupansi hotel bintang kian merosot 5%—10% dari capaian tahun lalu. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memproyeksikan tahun ini tingkat hunian kamar akan menurun.Sebelum adanya aturan bagasi berbayar, rerata okupansi hotel berbintang satu per Desember 2018 hanya 44% yang artinya 56% kamar tidak terisi. Adapun, okupansi hotel bintang lima menghadapi perlambatan akibat tertahannya konsumsi masyarakat menengah ke atas.
Pelaku e-Commerce Minta Pengecualian
11 Feb 2019
PMK 210/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) akan berlaku mulai 1 April 2019. Salah satu isinya adalah mewajibkan penyedia platform marketplace untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pengguna platform. Hanya, detil pelaporan ini diatur lebih lanjut dengan Perdirjen Pajak.
Direktur P2Humas mengatakan pihaknya sedang menyusun aturan pelaksanaannya.Ditjen Pajak masih terus berdiskusi dengan pengelola marketplace atas penyampaian identitas pelapak. Meski demikian, pelapak tidak wajib NPWP saat berjualan di marketplace. Ditjen Pajak menegaskan tidak ada objek baru ataupun tarif baru.
Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) mengaku baru sekali bertemu dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk membahas PMK tersebut. idEA meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku e-commerce baru. Maksudnya adalah agar pemain e-commerce baru dengan omzet kecil tidak termasuk dalam data rekapitulasi yang diminta.
Direktur P2Humas mengatakan pihaknya sedang menyusun aturan pelaksanaannya.Ditjen Pajak masih terus berdiskusi dengan pengelola marketplace atas penyampaian identitas pelapak. Meski demikian, pelapak tidak wajib NPWP saat berjualan di marketplace. Ditjen Pajak menegaskan tidak ada objek baru ataupun tarif baru.
Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) mengaku baru sekali bertemu dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk membahas PMK tersebut. idEA meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku e-commerce baru. Maksudnya adalah agar pemain e-commerce baru dengan omzet kecil tidak termasuk dalam data rekapitulasi yang diminta.
Perundingan AS-China Masih Sengit
11 Feb 2019
Penyelesaian sengketa dagang AS-China masih jauh dari kata selesai. Negosiator AS bakal menekan China dengan tuntutan lama. Yakni meminta China mereformasi perlakuan hak kekayaan intelektual milik perusahaan-perusahaan AS, bila tak ingin dikenakan kenaikan tarif impor. China sendiri membantah telah melakukan praktik pencurian kekayaan intelektual dan memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk berbagi teknologi dengan perusahaan-perusahaan China.
Kedua negara berusaha menuntaskan kesepakatan menjelang tenggat 1 Maret 2019 ketika tarif AS atas impor China bakal meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 10%. Presiden AS Donald Trumph mengatakan, ia tidak berencana bertemu dengan Presiden China Xi Jinping sebelum batas waktu itu. Pernyataan itu mengurangi harapan bahwa perjanjian perdagangan dapat dicapai dengan cepat.
Kedua negara berusaha menuntaskan kesepakatan menjelang tenggat 1 Maret 2019 ketika tarif AS atas impor China bakal meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 10%. Presiden AS Donald Trumph mengatakan, ia tidak berencana bertemu dengan Presiden China Xi Jinping sebelum batas waktu itu. Pernyataan itu mengurangi harapan bahwa perjanjian perdagangan dapat dicapai dengan cepat.
[Tajuk] Dampak Cashless
11 Feb 2019
Era masyarakat tanpa dompet (wallet-free) sudah di depan mata. Kesepakatan bank-bank BUMN dan Telkomsel untuk menyatukan sistem dompet (mobile wallet) dan pembayaran bergerak (mobile payment) ke dalam LinkAja, memberi dorongan luar biasa bagi penggunaan transaksi model baru ini. Jumlah pengguna uang elektronik BUMN tersebut sudah mencapai puluhan juta. Belum ditambah pengguna GoPay dan Grab, serta pengguna mobile payment dari BCA dan bank swasta lainnya.
Begitu BI merampungkan proses standardisasi QR Code dan menerbitkan izin mobile payment, kita akan memasuki era cashless, cardless, dan wallet-free society. Tren ini sudah menjadi kenyataan di China dan sebagian kota besar Eropa. Namun, bank sentral mesti mencermati dampak negatif tren mobile payment ini. Di Negeri Panda, semakin sedikit orang mengisi dompetnya dengan uang tunai. Begitupun semakin banyak toko dan pedagang yang menolak pembayaran tunai.
Kondisi ini menciptakan dua masalah. Pertama, masyarakat miskin dan sangat miskin yang tak punya akses kepada produk keuangan dan telepon pintar semakin terpinggirkan. Alhasil, alih-laih menjadikan produk finansial semakin inklusif, mobile payment justru menciptakan kelompok eksklusif baru. Kedua, jika sampai terjadi penolakan pembayaran tunai, jelas melanggar undang-undang. Bank sentral harus memastikan bahwa sistem perekonomian di tanah air tetap menerima uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran.
Begitu BI merampungkan proses standardisasi QR Code dan menerbitkan izin mobile payment, kita akan memasuki era cashless, cardless, dan wallet-free society. Tren ini sudah menjadi kenyataan di China dan sebagian kota besar Eropa. Namun, bank sentral mesti mencermati dampak negatif tren mobile payment ini. Di Negeri Panda, semakin sedikit orang mengisi dompetnya dengan uang tunai. Begitupun semakin banyak toko dan pedagang yang menolak pembayaran tunai.
Kondisi ini menciptakan dua masalah. Pertama, masyarakat miskin dan sangat miskin yang tak punya akses kepada produk keuangan dan telepon pintar semakin terpinggirkan. Alhasil, alih-laih menjadikan produk finansial semakin inklusif, mobile payment justru menciptakan kelompok eksklusif baru. Kedua, jika sampai terjadi penolakan pembayaran tunai, jelas melanggar undang-undang. Bank sentral harus memastikan bahwa sistem perekonomian di tanah air tetap menerima uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran.
Banyak Investor Asing Tertarik Akuisisi Ruas Tol Waskita
11 Feb 2019
Manajemen perseroan mengakuai bahwa investor asal Perancis, Dubai, dan Hong Kong menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi pada ruas tol perseroan. Direktur Utama Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra sebelumnya mengungkapkan bahwa PT Waskita Toll Road (WTR) akan mendivestasi minimal lima ruas tol pada 2019 dari total 18 ruas yang direncanakan untuk dilepas.
E-Dagang : Perusahaan Lokal Dominasi Pasar
11 Feb 2019
Perusahaan penyedia layanan perdagangan elektronik atau e-dagang buatan lokal mendominasi pasar domestik. Berdasarkan laporan riset iprice "The Map of E-Commerce Indonesia Q4-2018", Tokopedia menjadi perusahaan e-dagang dengan rata-rata jumlah pengunjung laman terbanyak, yakni 168 juta kunjungan per bulan atau naik sebesar 10% dibandingkan triwulan III-2018.. Tokopedia menempati urutan pertama. iPrice menilai, membayar transaksi di Tokopedia semakin mudah dan variatif, misalnya dengan OVOcash dan OVOpoints.
E-dagang dengan jumlah kunjungan laman kedua terbanyak adalah Bukalapak. Pada triwulan IV-2018, laman Bukalapak rata-rata mendapat 116 juta kunjungan per bulan atau naik sekitar 20% dari triwulan III-2018. Shopee dan Lazada sebagai perusahaan e-dagang regional menduduki peringkat ketiga dan keempat dengan jumlah kunjungan masing-masing 67,6 juta kunjungan dan 58,2 juta kunjungan. Diurutan kelima ada Blibli.com, perusahaan e-dagang dibawah Djarum Group dengan 12 juta kunjungan. Adapun JD.ID bagian perusahaan e-dagang asal China mendapat kunjungan 16,9 juta per bulan.
E-dagang dengan jumlah kunjungan laman kedua terbanyak adalah Bukalapak. Pada triwulan IV-2018, laman Bukalapak rata-rata mendapat 116 juta kunjungan per bulan atau naik sekitar 20% dari triwulan III-2018. Shopee dan Lazada sebagai perusahaan e-dagang regional menduduki peringkat ketiga dan keempat dengan jumlah kunjungan masing-masing 67,6 juta kunjungan dan 58,2 juta kunjungan. Diurutan kelima ada Blibli.com, perusahaan e-dagang dibawah Djarum Group dengan 12 juta kunjungan. Adapun JD.ID bagian perusahaan e-dagang asal China mendapat kunjungan 16,9 juta per bulan.
Transaksi Keuangan dalam Genggaman BUMN
08 Feb 2019
Kementerian BUMN semakin serius mendorong perusahaan BUMN bersatu mengembangkan platform pembayaran yang memberikan layanan jasa keuangan secara komprehensif. Platform bernama LinkAja ini akan resmi meluncur pada 21 Februari mendatang.
Integrasi akan dimulai dengan menyatukan uang elektronik berbasis server milik seluruh BUMN, yaitu e-cash milik Mandiri, t-bank milik BRI, Yap/Uniqku milik BNI, t-money milik Telkom Indonesia, dan t-cash milik Telkomsel. LinkAja dipandang sebagai produk nasional inovatif dalam sektor layanan keuangan bagi masyarakat yang bankable maupun yang masih underbanked dan unbanked.
Saat ini izin operasional LinkAja sudah diajukan kepada BI. Sementara izin platform QR Code Himbara yang sebelumnya direncanakan pun masih diproses BI. Strategi LinkAja akan berhasil bila masing-masing BUMN menghilangkan ego. Kalau LinkAaja terwujud, Anda tidak perlu membawa dompet lagi. Uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit ada di genggaman Anda.
Integrasi akan dimulai dengan menyatukan uang elektronik berbasis server milik seluruh BUMN, yaitu e-cash milik Mandiri, t-bank milik BRI, Yap/Uniqku milik BNI, t-money milik Telkom Indonesia, dan t-cash milik Telkomsel. LinkAja dipandang sebagai produk nasional inovatif dalam sektor layanan keuangan bagi masyarakat yang bankable maupun yang masih underbanked dan unbanked.
Saat ini izin operasional LinkAja sudah diajukan kepada BI. Sementara izin platform QR Code Himbara yang sebelumnya direncanakan pun masih diproses BI. Strategi LinkAja akan berhasil bila masing-masing BUMN menghilangkan ego. Kalau LinkAaja terwujud, Anda tidak perlu membawa dompet lagi. Uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit ada di genggaman Anda.
Efek Ekonomi China Senggol Asia
08 Feb 2019
Perekonomian China yang melambat bakal memberi dampak cukup signifikan ke pasar global. Riset DBS Group menyebutkan pasar global akan kembali terpengaruh, terutama perdagangan komoditas dan barang-barang konsumsi. Perlambatan ekonomi China juga berpengaruh terhadap negara-negara Asia, seperti Indonesia, India, Thailand dan Filipina.
Untuk Indonesia, pertumbuhan PDB akan stabil di kisaran 5,1% year on year karena didukung peningkatan konsumsi dan investasi. Selain itu, pengeluaran lembaga nirlaba kemungkinan tetap akan ada karena terpengaruh pemilihan umum.
Di India, bank sentral memutuskan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps). Sedangkan Bank of Thailand, selama tiga bulan berturut-turut mengalami tekanan inflasi, karena mata uang menguat, harga minyak rendah dan tidak ada peningkatan transportasi. Di Filipina, inflasi diperkirakan turun di kisaran 4,7% karena harga minyak telah jatuh.
Untuk Indonesia, pertumbuhan PDB akan stabil di kisaran 5,1% year on year karena didukung peningkatan konsumsi dan investasi. Selain itu, pengeluaran lembaga nirlaba kemungkinan tetap akan ada karena terpengaruh pemilihan umum.
Di India, bank sentral memutuskan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps). Sedangkan Bank of Thailand, selama tiga bulan berturut-turut mengalami tekanan inflasi, karena mata uang menguat, harga minyak rendah dan tidak ada peningkatan transportasi. Di Filipina, inflasi diperkirakan turun di kisaran 4,7% karena harga minyak telah jatuh.
Pemerintah Tetapkan Formula Harga Avtur
08 Feb 2019
Harga avtur sempat menjadi polemik karena dianggap sebagai biang kerok naiknya tarif pesawat. Belakangan, pemerintah menerbitkan formula harga untuk avtur. Wakil Menteri ESDM mengatakan aturan tersebut diterbitkan agar harga BBM untuk pesawat terbang lebih kompetitif. Namun dia membantah jika aturan tersebut terbit karena harga tiket pesawat yang mahal. Pasalnya, formula harga tidak hanya berlaku untuk avtur, tetapi juga jenis BBM umum lainnya seperti RON 90 dan RON 92.
Pemerintah menetapkan batas atas margin bagi badan usaha yang menyalurkan avtur sebesar 10%. Formulai ini berlaku sejak penetapan 1 Februari 2019. Sejauh ini, Pertamina belum mau berkomentar dengan aturan baru ini.
Pemerintah menetapkan batas atas margin bagi badan usaha yang menyalurkan avtur sebesar 10%. Formulai ini berlaku sejak penetapan 1 Februari 2019. Sejauh ini, Pertamina belum mau berkomentar dengan aturan baru ini.
PT SI Kuasai 55,8% Pangsa Pasar Semen di Indonesia
08 Feb 2019
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyambut baik langkah PT Semen Indonesia (PT SI) yang sudah menyelesaikan akuisisi 80,6% saham PT Holcim Indonesia Tbk senilai US$ 917 juta (Rp 12,8 Triliun), yang semula dikuasai perusahaan asal Swiss. Ekspansi ini akan memperkuat BUMN semen di pasar dalam negeri, dengan pangsa pasar diperkirakan melonjak dari 40,8% menjadi 55,8%.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023








