Kategori
Ekonomi
( 40554 )BKPM : Enam Perusahaan Ajukan Tax Holiday
15 Feb 2019
Deputi Bidang Pelayanan dan Penanaman Modal BKPM, Husen Maulana, menjelaskan perkembangan fasilitas tax holiday melalui OSS telah muncul enam perusahaan yang mengajukan tax holiday namun belum bisa segera diproses karena harus diitegrasikan datanya lebih dulu. Menurut Husen, perusahaa nyang mengajukan tax holiday tersebut terdiri dari beberapa industri pionir dengan bidang usaha seperti industri pembuatan logam dasar bukan besi, pembangkit tenaga listrik, serta industri kimia dasar dan organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam serta batubara.
Menepis Moody's, Mengungkit Ekonomi Lebih Tinggi
15 Feb 2019
Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investors Service, memprediksi pertumbuhan ekonomi kita sulit tembus 5% pada 2019-2020. Moody's menyebutkan perlambatan ekonomi karena belanja pemerintah cenderung lebih moderat dan laju pembangunan infrastruktur yang lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan terhadap harga komoditas. Pasalnya, harga batubara, minyak sawit mentah (CPO) dan minyak mentah sejak akhir tahun lalu masih dalam tren melamah. Selain itu, Indonesia harus waspada dengan volatilitas arus masuk modal asing akibat sentimen global.
Hanya, penelitian Moody's berbeda dengan data pemerintah. Pemerintah menyebut, belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dalam tren naik, misal belanja infrastruktur, belanja modal, subsidi, hingga belanja sosial. Makanya, lembaga internasional lain seperti World Bank, IMF, dan ADB, sebelumnya memproyeksi ekonomi Indonesia 2019 bakal lebih tinggi dari 2018 yang hanya 5,17%.
Hanya, penelitian Moody's berbeda dengan data pemerintah. Pemerintah menyebut, belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dalam tren naik, misal belanja infrastruktur, belanja modal, subsidi, hingga belanja sosial. Makanya, lembaga internasional lain seperti World Bank, IMF, dan ADB, sebelumnya memproyeksi ekonomi Indonesia 2019 bakal lebih tinggi dari 2018 yang hanya 5,17%.
Menakar keuntungan Inalum setelah mencaplok Freeport
15 Feb 2019
Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) telah merampungkan akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Inalum tak kurang menggelontorkan US$3,85 miliar untuk meningkatkan kepemilikan di PTFI. Namun banyak pertanyaan menyertai manfaat yang akan didapatkan Inalum, terlebih ketika PTFI baru akan membagikan dividen di 2021.
Emas di tambang Grasberg, Mimika, diperkirakan tidak akan habis hingga 2070. Inalum memandang, selain manfaat finansial, juga ada manfaat strategis dari akuisisi ini, yaitu keahlian yang didapat Indonesia dalam mengelola tambang bawah tanah terumit di dunia. Terkait tuduhan harga yang terlalu mahal, Inalum menilai akuisisi terjadi pada harga yang sangat murah. Inalum telah menunjuk Danareksa, PwC dan Morgan Stanley untuk melakukan kajian keuangan, pajak, dan valuasi harga saham dan hak partisipasi Rio Tinto melalui metode Discounted Cash Flow (DCF).
Salah satu pembahasan yang cukup alot adalah hak partisipasi sebesar 40% yang dimiliki Rio Tinto di PTFI. Hak partisipasi, intinya pemberian hak atas hasil produksi dan kewajiban atas biaya operasi PTFI sebesar 40% sampai dengan 2022, dengan batasan produksi tertentu (metal strip). Mulai tahun 2023 Rio Tinto akan mendapat hak dan kewajiban penuh sebesar 40% dari produksi tanpa batasan tertentu hingga 2041.
Emas di tambang Grasberg, Mimika, diperkirakan tidak akan habis hingga 2070. Inalum memandang, selain manfaat finansial, juga ada manfaat strategis dari akuisisi ini, yaitu keahlian yang didapat Indonesia dalam mengelola tambang bawah tanah terumit di dunia. Terkait tuduhan harga yang terlalu mahal, Inalum menilai akuisisi terjadi pada harga yang sangat murah. Inalum telah menunjuk Danareksa, PwC dan Morgan Stanley untuk melakukan kajian keuangan, pajak, dan valuasi harga saham dan hak partisipasi Rio Tinto melalui metode Discounted Cash Flow (DCF).
Salah satu pembahasan yang cukup alot adalah hak partisipasi sebesar 40% yang dimiliki Rio Tinto di PTFI. Hak partisipasi, intinya pemberian hak atas hasil produksi dan kewajiban atas biaya operasi PTFI sebesar 40% sampai dengan 2022, dengan batasan produksi tertentu (metal strip). Mulai tahun 2023 Rio Tinto akan mendapat hak dan kewajiban penuh sebesar 40% dari produksi tanpa batasan tertentu hingga 2041.
Relaksasi Ekspor Mobil Pangkas Biaya Logistik Hingga 50%
14 Feb 2019
Director Administration, Corporate and External Affairs PT Toyota Motor mengatakan bahwa peraturan baru ini akan memangkas biaya logistik yang awalnya 12% menjadi 6% saja. Selain itu, peraturan ini dapat menyederhanakan administrasi dan waktu. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan Kemenperin, dampak peraturan ini akan menurunkan average stock level sebesasr 36%. sehingga meningkatkan efisiensi penumpukan gudang eksportir dan dapat memaksimalkan jangka waktu penumpukan di gudang TPS. Diyakini bahwa aturan in tidak akan langsung menggenjot ekspor mobil CBU dalam waktu singkat. Namun, kebijakan ini bakal meningkatkan daya saing mobil ekspor indonesia sehingga lebih kompetitif.
Presiden Jokowi Perintahkan Hitung Ulang Harga Avtur
14 Feb 2019
Hal ini terkait dengan naiknya harga tiket pesawat akhir-akhir ini melonjak. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia (PHRI) mengatakan kinerja sektor pariwisata di Indonesia terganggu karena melambungnya harga tiket pesawat. Dalam kajian maskapai, harga avtur menumbang sekitar 40% dari biaya operasional dan PPN atas avtur juga 10%. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait komponen pembentuk Harga Pokok Produksi dari industri pesawat terbang. Di kajian yang lain, alokasi per tiket untuk bahan bakar hanya 3,63 % saja, yang jika menyalahkan harga avtur sebagai penyebab utama maka salah alamat.
Ekspor Impor China Seret
14 Feb 2019
Mesin perdagangan China kemungkinan tetap macet pada Januari 2019. Hal ini menguatkan sinyal risiko perlambatan ekonomi yang lebih tajam. Bukan cuma itu, ekspor China pada Januari kemungkinan akan mengalami kontraksi meski tidak banyak. Impor China di bidang teknologi juga mengalami kontraksi. Babak baru pembicaraan China-AS di Beijing diharapkan menjadi obat meredakan perang dagang antar kedua negara yang mulai tak sehat. Sebagian analis percaya penangguhan kenaikan tarif lebih lanjut akan menjadi hasil paling memungkinkan dari perundingan. Ekonomi China diramal tidak akan stabil hingga pertengahan tahun.
Rentenir Online Semakin Menggelisahkan
14 Feb 2019
Meski terus diberangus, financial technology ilegal masih terus menghantui masyarakat. Jumlah fintech ilegal bukan berkurang, malah semakin bejibun. Satgas Waspada Investasi mencatat ada 231 fintech ilegal awal tahun ini. Artinya, dalam sehari rata-rata muncul lima fintech ilegal, meningkat daripada tahun lalu muncul 1,1 fintech sehari.
Keberadaan rentenir online ini cukup meresahkan. Beberapa hari lalu, viral pengemudi ojek online bunuh diri akibat terjerat pinjaman online. Kepolisian sendiri terus bergerak memberantas fintech ilegal, walau kesulitan karena server para pelaku berada di luar negeri. Perlu edukasi kepada masyarakat soal ancaman fintech ilegal ini. Selain bunga yang mencekik, proses penagihan juga tidak manusiawi. Harus ada solusi untuk memberantas fintech ilegal, sehingga tidaka ada lagi korban baru.
Keberadaan rentenir online ini cukup meresahkan. Beberapa hari lalu, viral pengemudi ojek online bunuh diri akibat terjerat pinjaman online. Kepolisian sendiri terus bergerak memberantas fintech ilegal, walau kesulitan karena server para pelaku berada di luar negeri. Perlu edukasi kepada masyarakat soal ancaman fintech ilegal ini. Selain bunga yang mencekik, proses penagihan juga tidak manusiawi. Harus ada solusi untuk memberantas fintech ilegal, sehingga tidaka ada lagi korban baru.
Pajak Keberatan PPN Jadi Momok Harga Avtur Mahal
14 Feb 2019
Tingginya harga avtur menjadi salah satu penyebab kenaikan tiket pesawat terbang. Nah avtur mahal lantaran ada PPN atas penyerahan avtur. Namun, tudingan PPN sebagai penyebab mahalnya harga avtur ini dibantah DIrektorat Jenderal Pajak. Direktur P2Humas menyatakan PPN avtur sudah berlaku sejak dulu. Negara lain juga mengenakan pajak untuk avtur. Karena itu, DJP meminta ada kajian menyeluruh apa penyebab kenaikan harga tiket pesawat. Sebelumnya Menteri BUMN mengusulkan agar Presiden menurunkan PPN avtur.
AKRA Siap Menantang Pertamina di Bisnis Avtur
14 Feb 2019
Lama mengusai tata niaga bahan bakar pesawat terbang, PT Pertamina bakal kedatangan pesaing baru, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Keinginan AKRA muncul di tengah pernyataan Presiden Joko Widodo atas monopoli penjualan avtur oleh Pertamina. Presiden Jokowi memberikan pilihan kepada Pertamina, yaitu menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur.
Peluang bisnis avtur dalam negeri cukup menggiurkan seiring pesatnya bisnis transportasi udara dan keseriusan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata. Meski Kementerian ESDM baru merilis formulasi penentuan harga avtur, tidak menyurutkan niat AKRA untuk berbisnis avtur. Manajemen AKRA menargetkan memulai bisnis avtur pada semester dua dan menyasar pasar Indonesia Timur. Pada tahap awal, kongsi AKRA dan BP Indonesia akan memulai bisnis distribusi pelumas.
Peluang bisnis avtur dalam negeri cukup menggiurkan seiring pesatnya bisnis transportasi udara dan keseriusan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata. Meski Kementerian ESDM baru merilis formulasi penentuan harga avtur, tidak menyurutkan niat AKRA untuk berbisnis avtur. Manajemen AKRA menargetkan memulai bisnis avtur pada semester dua dan menyasar pasar Indonesia Timur. Pada tahap awal, kongsi AKRA dan BP Indonesia akan memulai bisnis distribusi pelumas.
ESDM Mengerek Target Batubara DMO
14 Feb 2019
Pemerintah mengerak estimasi kebutuhan batubara dalam negeri atau domestic market obligation menjadi 128 juta ton pada tahun ini. Proyeksi ini tumbuh 5,79% ketimbang target kebutuhan batubara tahun lalu sebanyak 121 juta ton. Kenaikan itu menyesuaikan permintaan batubara dalam negeri oleh PLN yang akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dirjen Minerba menyebutkan pemerintah sudah merestui RKAB seubsektor minerba sepanjang tahun 2019. Dalam RKAB tersebut, target produksi batubara nasional mencapai 489,12 juta ton atau naik 0,85% dibanding target tahun lalu. Namun estimasi ini turun 7,36% dibanding realisasi produksi sepanjang tahun lalu. Volume batubara tahun ini akan terserap oleh kebutuhan PLTU, metalurgi, industri pupuk, industri semen, tekstil, kertas dan briket.
Dirjen Minerba menyebutkan pemerintah sudah merestui RKAB seubsektor minerba sepanjang tahun 2019. Dalam RKAB tersebut, target produksi batubara nasional mencapai 489,12 juta ton atau naik 0,85% dibanding target tahun lalu. Namun estimasi ini turun 7,36% dibanding realisasi produksi sepanjang tahun lalu. Volume batubara tahun ini akan terserap oleh kebutuhan PLTU, metalurgi, industri pupuk, industri semen, tekstil, kertas dan briket.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023







