Pemerintah dan sektor swasta harus mengerem utang luar negeri (ULN). Total ULN per akhir 2018 mencapai US$376,84 miliar, naik 6,91% dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan ULN memperbesar rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18% tertinggi setidaknya dalam satu dekade. Catatan BI, utang pemerintah naik 3,31%, utang swasta naik 10,92%, dan utang BI turun 8,49% year on year.
Meski naik, BI meyakini ULN masih sehat. Alasannya, persentase rasio utang terhadap PDB masih berada di kisaran rata-rata negara lain selevel., misal Thailand, Malaysia. Ekonom Universitas Indonesia mengalisis, meski indokator utang masih di level sehat, tapi harus dikendalikan. Perlu diperhatikan, bukan semata nilai nominalnya, tapi momentum kapan mengeluarkan utang. Pemerintah juga harus melihat indikator lain, misal rasio utang terhadap ekspor yang mencapai 163,80% menandakan ekspor tidak mampu membayar utang.

Langkah Presiden Trump menyatakan darurat nasional mulai mendapat reaksi parlemen. Partai Demokrat menganggap tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Komite Demokrat meminta Trump menggelar rapat dengar pendapat dengan pejabat Gedung Putih dan Departemen Kehakiman AS yang terlibat dalam aksi tersebut. Komite Demokrat juga meminta dokumen hukum tentang keputusan deklarasi darurat nasional. Komite Demokrat menetapkan tenggat waktu Jumat pekan depan untuk permintaan ini.
Pada Jumat lalu Trump menekankan RUU anggaran pemerintah bipartisan yang akan mencegah shutdown pemerintahan. RUU Anggaran ini mencerminkan kekalahan legislatif lantaran tidak memuat anggaran tembok perbatasan yang diusulkan Trump. Inilah fokus konflik Trump dan Partai Demokrat di Kongres. Dengan keadaan darurat nasional, Trump dapat menggunakan dana Departemen Pertahanan untuk membangun tembok.

Pertamina akhirnya menurunkan harga jual avtur pada 16 Februari 2019 mulai pukul 00:00 WIB. Sebagai contoh, harga avtur (published rate) untuk Bandara Soekarno-Hatta mengalami penurunan dari Rp 8.210 per liter menjadi Rp 7.960 per liter. Pertamina mengklaim, harga tersebut lebih rendah 26% dibandingkan dengan harga avtur di Bandara Changi sekitar Rp 10.769 per liter.
Media Communication Manager PT Pertamina menyebutkan, harga baru avtur ini sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 17/2019. Pertamina juga secara rutin menggelar evaluasi dan penyesuaian harga avtur secara periodik, yakni dua kali dalam sebulan. Penyesuaian harga avtur dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah dan faktor lainnya. Dia menambahkan harga jual untuk setiap maskapai ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pertamina dan maskapai penerbangan.

Uber Technologies Inc mencatatkan pesanan total US$ 50 miliar sepanjang tahun lalu, mencakup layanan bisnis perjalanan dan pengiriman makanan. Total pemesanan ini melonjak 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, pendapatan Uber hanya naik tipis 2%. Artinya Uber masih menyubsidi bisnis di tengah pasar yang bersaing ketat. Kinerja Uber saat ini berada dalam sorotan. Pasalnya, Desember lalu Uber memasukkan dokumen secara resmi untuk menggelar penawaran saham perdana (IPO). Uber bersaing dengan Lyft untuk menjadi emiten ride hailing pertama.
Uber menghadapi persaingan ketat di seluruh dunia. Di India, Uber bersaing dengan Ola. Di Amerika Latin, Uber bersaing dengan Didi Chuxing, sedangkan Careem mengadang Uber di pasar Timur Tengah. Tak cuma persaingan layanan perjalanan, bisnis pengiriman makanan Uber Eats pun bersaing dengan sejumlah startup, seperti Door Dash dan Postmates. Oleh karena itu, Uber terus menawarkan harga murah, menaikkan komisi bagi pengemudi dan menanam investasi besar pada pemasaran.

Oleh: Kapler Marpaung (Dosen Magister Manajemen FEB UGM)

Kebijakan pemerintah melalui Permendag Nomor 82/2017 terkait aturan asuransi atas ekspor impor patut dihargai. Aturan tersebut memberikan peluang usaha dan melindungi pelaku usaha dalam negeri, terutama jasa keuangan subsektor asuransi. Peluang pertumbuhan industri perasuransian nasional masih terbuka luas apabila didukung oleh kebijakan melalui perundangan atau legislatif. Dengan catatan harus tetap menjaga persaingan sehat dan tidak menciptakan pasar monopoli atau oligopoli.
Namun, sangat disayangkan karena Kemdag menerbitkan lagi Permendag Nomor 80/2018 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 82/2017. Permendag Nomor 80/2018 memuat beberapa perubahan. Pertama, mengubah definisi perusahaan asuransi hanya terbatas pada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Syariah. Kedua, penegasan bahwa perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi nasional atau konsorsium asuransi nasional. Ketiga, menghapus seluruh isi pasal 4 sehingga ketentuan menutup asuransi wajib kepada perusahaan perasuransian nasional menjadi tidak ada.
Beberapa ketentuan teknis yang diatur antara lain modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar. Dasar yang dipakai Kemdag ini kurang tepat. Dalam menilai sehat tidaknya suatu perusahaan asuransi nasional, parameter utamanya sebenarnya ekuitas atau modal itu sendiri. Salah satu indikator yang digunakan OJK dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi adalah apabila memiliki ekuitas minimal Rp 100 miliar.
Ada beberapa masukan terkait Permendag tersebut. Pertama, persyaratan modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar diganti menjadi ekuitas paling sedikit Rp 100 miliar. Kedua, perlu melibatkan peran pialang asuransi. Ketiga, perlu dibentuk konsorsium perusahaan asuransi nasional dengan persyaratan ekuitas minimal Rp 100 miliar.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi jagung nasional naik tajam dari 19 juta ton (2014) menjadi 30 juta ton (2018). Sementara itu, konsumsi menurun drastis dari 18,3 juta ton menjadi 15,5 juta ton/tahun. Dengan kondisi seperti itu, boleh dipastikan Indonesia sudah swasembada jagung. Namun, model swasembada di negeri ini terbilang ironis. Mengapa?
Realisasi produksi lebih besar dua kali lipat dari konsumsi tetapi harganya tetap tinggi. Padahal, negara penghasil lain seperti Argentina dan Brasil bisa menjual Rp 3.000 per kg. Jika harga jagung terus naik, akan berdampak pada kenaikan komoditas lainnya seperti daging ayam ras dan telur ayam. Tingginya harga jagung ditengarai karena faktor distribusi. Sebaran sentra produksi jagung, dan letak pabrik pakan ternak yang terpusat pada beberapa wilayah memicu tingginya biaya distribusi.
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa beranggapan Indonesia sudah masuk perangkap impor. Penurunan impor jagung memicu kenaikan harga gandum sebagai bahan substitusi. Efek dominonya berimbas pada harga pakan, yang akhirnya mendorong naiknya harga telur dan daging ayam. Dwi mengusulkan agar upaya peningkatan produksi

Kendati level utang luar negeri Indonesia terbilang aman, risiko peningkatan rasio utang terhadap pendapatan atau debt to services harus menjadi perhatian. Efek perang dagang dan rebalancing di China serta penurunan harga merupakan kendala utamabagi ekspor tahun ini. Untuk menghadapi kondisi ini, pendalaman pasar surat utang di dalam negeri tetap harus berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta dengan beralih memanfaatkan utang domestik.
Baik swasta maupun pemerintah bisa melakukan refinancing atau pembiayaan ulang utang. Cara lain adalah debt swap atau menukar utang luar negeri pemerintah. Tukar utang bisa dijalankan melalui program lingkungan dan rekonstruksi bencana. Ke depan, tren kenaikan utang luar negeri masih akan terus berlanjut. Pasalnya, investor dan kreditur global memiliki preferensi untuk masuk ke pasar negara berkembang. Terbukti, penerbitan surat utang swasta dan pemerintah sampai akhir tahun lalu masih penuh peminat asing.

Hingga saat ini, produk impor yang masuk Indonesia jauh lebih besar dari yang tercatat di BPS. Impor ilegal inilah yang ikut menghambat bahkan membunuh perkembangan industri dalam negeri. Impor terbesar berasal dari RRT, yang pada tahun 2019 sebesar US$ 24,39 miliar dan Januari 2019 sebesar US$ 4,14 miliar, disinyalir banyak yang tidak tercatat dalam data BPS. Ekonomi yang tidak tercatat juga menyangkut ekspor. Banyak pihak mengatakan ekspor Indonesia bisa lebih besar minimal dua kali angka resmi. Ekspor perikanan justru bisa beberapa kali lipat lebih besar dari yang dicatat BPS. Penyelundupan yang tidak sedikit juga terjadi di batu bara. Setiap perusahaan besar memiliki pelabuhan sendiri. Siapa yang menjamin angka ekspor batubara sama dengan yang dilaporkan?. Pemerintah harus membenahi underground economy agar kegiatan tersebut tidak berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian telah menggelar koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengatasi masalah unreported fishing yang diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tengah berkoordinasi dengan BPS dan Bank Indonesia untuk melakukan perbaikan data agar laporan ekspor produk perikanan tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Peluncuran pusat data baru Alibaba di Indonesia yang kedua belum lama ini menunjukan adanya pergeseran yang pada prioritas bisnis yang mendorong perusahaan lokal untuk mengadopsi multicloud