Otoritas moneter Indonesia memutuskan untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) mempertahankan suku bunga BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) sebesar 6%. BI meyakini kebijakan konsisten dengan upaya menekan defisit transaksi berjalan. Keputusan ini juga bisa menjaga daya tarik dana asing masuk portofolio Indonesia. Padahal banyak yang berharap, dalam kondisi seperti ini, BI berpeluang menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi sekaligus menggairahkan ekonomi.
Namun, BI enggan terburu-buru lantaran kebijakan moneter masih diarahkan untuk menjaga stabilitas eksternal atau stabilitas nilai tukar rupiah. Apalagi, dalam kalkulasi BI, The Fed masih akan menaikkansuku bunga tahun ini. Untuk itu, BI BI tengah menyiapkan kebijakan bauran untuk mendorong sektor prioritas seperti UMKM, ekspor maupun pariwisata.

Kementerian Keuangan siap menyelesaikan utang subsidi pupuk dan energi kepada BUMN yang mencapai Rp 20 triliun. Pemerintah sudah mengalokasikan pagu dalam APBN 2019. Pembayaran utang itu akan menguntungkan perusahaan pelat merah yang pada akhirnya akan menjadi penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun penerimaan dari sektor industri pengolahan justru tumbuh negatif. Dirjen Pajak mengatakan bahwa penurunan penerimaan karena restitusi dipercepat. Data Kemkeu menunjukkan sektor utama yang menerima restitusi adalah industri sawit (Rp 3,6 triliun), industri logam dasar (Rp 2,2 triliun), pertambangan (Rp 2 triliun), industri kertas (Rp 1,4 triliun), dan industri kendaraan (1,3 triliun).
Meski sektor manufaktur menurun, tetapi sektor lain masih tumbuh positif, seperti jasa keuangan, transportasi dan pergudangan, dan pertambangan. Direktur CITA mengingatkan penurunan penerimaan sektor manufaktur maupun kenaikan penerimaan sektor lain awal tahun 2019 belum bisa menjadi gambaran kinerja penerimaan tahun ini.

Himbara segera melakukan konsolidasi membentuk platform digital bernama LinkAja. Pengelolaan dan operasional LinkAja akan secara penuh berada di bawah kendali PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang didirikan Telkomsel pada 21 Januari 2019. Saat ini, 99,99% masih dikuasai Telkomsel. Proyeksinya, mayoritas saham Telkomsel akan terdilusi dan bakal diambil oleh Himbara serta BUMN lain, seperti Danareksa, Jiwasraya dan Pertamina.
Direktur BTN menegaskan LinkAja bisa membuat belanja modal perusahaan makin ramping alias masing-masing BUMN bisa saling berbagi infrastruktur. LinkAja diharapkan bisa menjadi senjata BUMN untuk bersaing melawan pemain besar seperti OVO dan Go-Pay.

Tiga Bank Besar (BCA, Mandiri dan BNI) mengucurkan kredit sindikasi senilai Rp 3,96 triliun dan US$ 140,6 juta untuk PT Tamaris Hidro perusahaan pembangkit listrik di bawah kendali Grup Salim. Ekspansi Grup Salim makin menggurita. Selain bergerak di sejumlah bisnis menggiurkan, seperti : keuangan, otomatif, properti, ritel, serta makanan dan minuman, juga merambah bisnis pembangkit listrik minihidro dan pengelolaan air melalui PT Tamaris Hidro. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmaja membenarkan pendanaan sebesar Rp 2,7 triliun. Komposisi kredit mix antara rupiah dan dolar, tergantung masing-masing kontrak dengan PLN. Menurutnya, kredit sindikasi setara Rp 5,92 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS) tersebut akan dipakai oleh PT Tamaris Hidro untuk mendanai proyek PLTA dan Pembangkit Listril Tenaga Mini Hidro (PLTMH). VP Corporate Solution Group Bank Mandiri Budi Purwanto mengatakan bahwa menyalurkan pendanaan hingga Rp 2 triliun dalam kredit sindikasi tersebut.
Grup Salim telah masuk ke bisnis pembangkit listrik tenaga air dan minihidro sejak 2011 dengan mendirikan Tamaris Hidro. setelah itu, kolongmerat ini menyasar bisnis energi terbarukan. Hal ini dilakukan melalui PT Nusantara Infrastructure Tbk yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Grup Salim dengan kendaraan PT Metro Pacific Tollways Indonesia yang merupakan anak usaha dari Metro Pacific Tollways Corporation.

Pabrikan otomotif di Indonesia siap mengikuti kebijakan pemerintah mengimplementasikan bauran minyak sawit biodiesel 30% (B30) dan menuju B100 sebagai bagian dari upaya menekan impor bahan bakar. Merujuk peraturan Menteri ESDM No.15/2015, setelah B20 akan berlaku B30 pada Januari 2020. Direktur penjualan dan promosi PT Hini Motor Sales Indonesia Santiko Wardoyo menyatakan Hino mendukung kebijakan pemerintah untuk menerapkan bahan bakar biosolar. Dari pengalaman penerapan B20 yang perlu ditingkatkan adalah kualitas FAME (fatty acid methyl esters) agar lebih baik lagi. Adapun GM sales division PT Isuzu Astra Motor Indonesia Yohanes Pratama mengatakan Isuzu mendukung penuh arah kebijakan pemerintah untuk bauran biodiesel.

Tahun ini, sebanyak 500 pasar tradisional akan menjajaki sistem pembayaran digital guna mendorong transaksi non tunai. Pelaksana Tugas Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Slamet Santoso mengatakan tujuan digitalisasi transaksi pasar salah satunya untuk mengurangi penggunaan uang tunai. Salah satu implementasi digitalisasi pembayaran di pasar tradisional melalui penyediaan mesin EDC (electronic data capture). Selain itu pemerintah juga siap bekerjasama dengan perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan jasa layanan pembayaran secara elektronik, misalnya pembayaran dengan cara memindai kode batang (barcode).

Kinerja APBN Januari 2019 tidak memuaskan. Penyebabnya nilai tukar rupiah menguat dan harga minyak mentah yang melorot. Menurut analisa sensivitas asumsi dasar makro di Nota Keuangan APBN 2019, setiap penguatan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100 per USD, menyebabkan menurunnya penerimaan negara Rp 3,9 triliun - Rp 5,9 triliun. Hal ini terjadi lantaran penerimaan sektor migas menurun. Sementara penurunan harga minyak mentah sebesar USD 1 per barel mengurangi penerimaan negara Rp 3,1 triliun - 4,2 triliun. Menkeu mengingatkan jajarannya agar waspada karena indikator ekonomi masih akan brrubah-ubah. Sementara itu, Dirjen Pajak optimis penerimaan periode selanjutnya akan naik.

Hasil kajian Guru Besar Ilmu Perpajakan UI, Haula Rosdiana, usaha homestay masih terganjal masalah pajak ganda. Setidaknya ada 5 jenis pajak yg harus dibayar pengusaha homestay, yakni pajak hotel, PBB-P2, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta pajak penghasilan. Haula menyebut perlu ada insentif langsung maupun tidak langsung untuk bisnis homestay. Pemda bisa membuat aturan levelling untuk pajak hotel, serta menurunkan PBB-P2.

Produsen segmen konsumer tak mau ketinggalan mengambil kesempatan era digital. Contohnya PT Tigaraksa Satria, produsen brand susu SGM, bakal menerapkan konsep , omnichannel. Artinya, pelanggan bisa menggunakan lebih dari satu channel penjualan, misalnya toko fisik, e-commerce, mobile commerce, social commerce, dan lainnya. Begitu pula dengan Orang Tua (OT Group) yang sudah bekerja sama dengan e-commerce seperti Blibli, Tokopedia, Lazada, Shopee, Elevania. Sementara itu, PT Kino Indonesia sudah memiliki perusahaan sendiri yang bergerak khusus di bidang e-commerce.