Uber Technologies Inc mencatatkan pesanan total US$ 50 miliar sepanjang tahun lalu, mencakup layanan bisnis perjalanan dan pengiriman makanan. Total pemesanan ini melonjak 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, pendapatan Uber hanya naik tipis 2%. Artinya Uber masih menyubsidi bisnis di tengah pasar yang bersaing ketat. Kinerja Uber saat ini berada dalam sorotan. Pasalnya, Desember lalu Uber memasukkan dokumen secara resmi untuk menggelar penawaran saham perdana (IPO). Uber bersaing dengan Lyft untuk menjadi emiten ride hailing pertama.
Uber menghadapi persaingan ketat di seluruh dunia. Di India, Uber bersaing dengan Ola. Di Amerika Latin, Uber bersaing dengan Didi Chuxing, sedangkan Careem mengadang Uber di pasar Timur Tengah. Tak cuma persaingan layanan perjalanan, bisnis pengiriman makanan Uber Eats pun bersaing dengan sejumlah startup, seperti Door Dash dan Postmates. Oleh karena itu, Uber terus menawarkan harga murah, menaikkan komisi bagi pengemudi dan menanam investasi besar pada pemasaran.

Oleh: Kapler Marpaung (Dosen Magister Manajemen FEB UGM)

Kebijakan pemerintah melalui Permendag Nomor 82/2017 terkait aturan asuransi atas ekspor impor patut dihargai. Aturan tersebut memberikan peluang usaha dan melindungi pelaku usaha dalam negeri, terutama jasa keuangan subsektor asuransi. Peluang pertumbuhan industri perasuransian nasional masih terbuka luas apabila didukung oleh kebijakan melalui perundangan atau legislatif. Dengan catatan harus tetap menjaga persaingan sehat dan tidak menciptakan pasar monopoli atau oligopoli.
Namun, sangat disayangkan karena Kemdag menerbitkan lagi Permendag Nomor 80/2018 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 82/2017. Permendag Nomor 80/2018 memuat beberapa perubahan. Pertama, mengubah definisi perusahaan asuransi hanya terbatas pada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Syariah. Kedua, penegasan bahwa perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi nasional atau konsorsium asuransi nasional. Ketiga, menghapus seluruh isi pasal 4 sehingga ketentuan menutup asuransi wajib kepada perusahaan perasuransian nasional menjadi tidak ada.
Beberapa ketentuan teknis yang diatur antara lain modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar. Dasar yang dipakai Kemdag ini kurang tepat. Dalam menilai sehat tidaknya suatu perusahaan asuransi nasional, parameter utamanya sebenarnya ekuitas atau modal itu sendiri. Salah satu indikator yang digunakan OJK dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi adalah apabila memiliki ekuitas minimal Rp 100 miliar.
Ada beberapa masukan terkait Permendag tersebut. Pertama, persyaratan modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar diganti menjadi ekuitas paling sedikit Rp 100 miliar. Kedua, perlu melibatkan peran pialang asuransi. Ketiga, perlu dibentuk konsorsium perusahaan asuransi nasional dengan persyaratan ekuitas minimal Rp 100 miliar.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi jagung nasional naik tajam dari 19 juta ton (2014) menjadi 30 juta ton (2018). Sementara itu, konsumsi menurun drastis dari 18,3 juta ton menjadi 15,5 juta ton/tahun. Dengan kondisi seperti itu, boleh dipastikan Indonesia sudah swasembada jagung. Namun, model swasembada di negeri ini terbilang ironis. Mengapa?
Realisasi produksi lebih besar dua kali lipat dari konsumsi tetapi harganya tetap tinggi. Padahal, negara penghasil lain seperti Argentina dan Brasil bisa menjual Rp 3.000 per kg. Jika harga jagung terus naik, akan berdampak pada kenaikan komoditas lainnya seperti daging ayam ras dan telur ayam. Tingginya harga jagung ditengarai karena faktor distribusi. Sebaran sentra produksi jagung, dan letak pabrik pakan ternak yang terpusat pada beberapa wilayah memicu tingginya biaya distribusi.
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa beranggapan Indonesia sudah masuk perangkap impor. Penurunan impor jagung memicu kenaikan harga gandum sebagai bahan substitusi. Efek dominonya berimbas pada harga pakan, yang akhirnya mendorong naiknya harga telur dan daging ayam. Dwi mengusulkan agar upaya peningkatan produksi

Kendati level utang luar negeri Indonesia terbilang aman, risiko peningkatan rasio utang terhadap pendapatan atau debt to services harus menjadi perhatian. Efek perang dagang dan rebalancing di China serta penurunan harga merupakan kendala utamabagi ekspor tahun ini. Untuk menghadapi kondisi ini, pendalaman pasar surat utang di dalam negeri tetap harus berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta dengan beralih memanfaatkan utang domestik.
Baik swasta maupun pemerintah bisa melakukan refinancing atau pembiayaan ulang utang. Cara lain adalah debt swap atau menukar utang luar negeri pemerintah. Tukar utang bisa dijalankan melalui program lingkungan dan rekonstruksi bencana. Ke depan, tren kenaikan utang luar negeri masih akan terus berlanjut. Pasalnya, investor dan kreditur global memiliki preferensi untuk masuk ke pasar negara berkembang. Terbukti, penerbitan surat utang swasta dan pemerintah sampai akhir tahun lalu masih penuh peminat asing.

Hingga saat ini, produk impor yang masuk Indonesia jauh lebih besar dari yang tercatat di BPS. Impor ilegal inilah yang ikut menghambat bahkan membunuh perkembangan industri dalam negeri. Impor terbesar berasal dari RRT, yang pada tahun 2019 sebesar US$ 24,39 miliar dan Januari 2019 sebesar US$ 4,14 miliar, disinyalir banyak yang tidak tercatat dalam data BPS. Ekonomi yang tidak tercatat juga menyangkut ekspor. Banyak pihak mengatakan ekspor Indonesia bisa lebih besar minimal dua kali angka resmi. Ekspor perikanan justru bisa beberapa kali lipat lebih besar dari yang dicatat BPS. Penyelundupan yang tidak sedikit juga terjadi di batu bara. Setiap perusahaan besar memiliki pelabuhan sendiri. Siapa yang menjamin angka ekspor batubara sama dengan yang dilaporkan?. Pemerintah harus membenahi underground economy agar kegiatan tersebut tidak berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian telah menggelar koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengatasi masalah unreported fishing yang diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tengah berkoordinasi dengan BPS dan Bank Indonesia untuk melakukan perbaikan data agar laporan ekspor produk perikanan tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Peluncuran pusat data baru Alibaba di Indonesia yang kedua belum lama ini menunjukan adanya pergeseran yang pada prioritas bisnis yang mendorong perusahaan lokal untuk mengadopsi multicloud

Deputi Bidang Pelayanan dan Penanaman Modal BKPM, Husen Maulana, menjelaskan perkembangan fasilitas tax holiday melalui OSS telah muncul enam perusahaan yang mengajukan tax holiday namun belum bisa segera diproses karena harus diitegrasikan datanya lebih dulu. Menurut Husen, perusahaa nyang mengajukan tax holiday tersebut terdiri dari beberapa industri pionir dengan bidang usaha seperti industri pembuatan logam dasar bukan besi, pembangkit tenaga listrik, serta industri kimia dasar dan organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam serta batubara.

Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investors Service, memprediksi pertumbuhan ekonomi kita sulit tembus 5% pada 2019-2020. Moody's menyebutkan perlambatan ekonomi karena belanja pemerintah cenderung lebih moderat dan laju pembangunan infrastruktur yang lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan terhadap harga komoditas. Pasalnya, harga batubara, minyak sawit mentah (CPO) dan minyak mentah sejak akhir tahun lalu masih dalam tren melamah. Selain itu, Indonesia harus waspada dengan volatilitas arus masuk modal asing akibat sentimen global.
Hanya, penelitian Moody's berbeda dengan data pemerintah. Pemerintah menyebut, belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dalam tren naik, misal belanja infrastruktur, belanja modal, subsidi, hingga belanja sosial. Makanya, lembaga internasional lain seperti World Bank, IMF, dan ADB, sebelumnya memproyeksi ekonomi Indonesia 2019 bakal lebih tinggi dari 2018 yang hanya 5,17%.

Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) telah merampungkan akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Inalum tak kurang menggelontorkan US$3,85 miliar untuk meningkatkan kepemilikan di PTFI. Namun banyak pertanyaan menyertai manfaat yang akan didapatkan Inalum, terlebih ketika PTFI baru akan membagikan dividen di 2021.
Emas di tambang Grasberg, Mimika, diperkirakan tidak akan habis hingga 2070. Inalum memandang, selain manfaat finansial, juga ada manfaat strategis dari akuisisi ini, yaitu keahlian yang didapat Indonesia dalam mengelola tambang bawah tanah terumit di dunia. Terkait tuduhan harga yang terlalu mahal, Inalum menilai akuisisi terjadi pada harga yang sangat murah. Inalum telah menunjuk Danareksa, PwC dan Morgan Stanley untuk melakukan kajian keuangan, pajak, dan valuasi harga saham dan hak partisipasi Rio Tinto melalui metode Discounted Cash Flow (DCF).
Salah satu pembahasan yang cukup alot adalah hak partisipasi sebesar 40% yang dimiliki Rio Tinto di PTFI. Hak partisipasi, intinya pemberian hak atas hasil produksi dan kewajiban atas biaya operasi PTFI sebesar 40% sampai dengan 2022, dengan batasan produksi tertentu (metal strip). Mulai tahun 2023 Rio Tinto akan mendapat hak dan kewajiban penuh sebesar 40% dari produksi tanpa batasan tertentu hingga 2041.