Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Ban, diyakini bisa mengurangi masuknya ban impor hingga 50% menjadi 1,5 juta unit dari sebelumnya 3 juta unit per tahun. Aturan ini menggantikan peraturan menteri perdagangan nomor 6/2018 yang akan mengembalikan jalur pengawasan importasi ban dari post border ke border melalui Pusat Logistik Berikat (PLB).

Prinsip kesetaraan dalam perpajakan disuarakan. Dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, pemerintah diminta menerapkan aturan bagi semua platform. sebab, aturan pajak itu mestinya diberlakukan setara bagi pedagang di semua jenis platform termasuk media sosial. Menurut Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung, pemerintah sedang membahas peraturan pelaksanaan PMK no. 210/2018. Ignatius menyampaikan usul agal pedagang di media sosial dengan omset Rp 300 juta pertahun diikutsertakan dalam pemberlakuak perpajakan dalam PMK tersebut.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxaxion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, isu utama industri e-dagang adalah menciptakan kesetaraan kebijakan termasuk perpajakan yang efektif. Perlakuan perpajakan yang adil bukan hanya bagi pemilik platform lokal dan global, melainkan juga untuk pedagang dalam platform maupun luar platform. Yustinus menambahkan, pihaknya setuju dengan upaya mendorong kewajiban perlakuan perpajakan yang setara antara media sosial dan laman pemasaran. Hasil penelitian CITA menyebutkan potensi pajak penghasilan final bisa mencapai Rp 342 miliar dengan asumsi nilai transaksi pada tiga penyedia platform e-dagang Rp 68,4 triliun pada 2017.

PT Home Credit Indonesia menggandeng perusahaan unicorn Tokopedia untuk meningkatkan fasilitas pembiayaan online. Kemitraan dengan Tokopedia akan memberikan solusi inovatif kepada pelanggan yang belum memiliki akses ke perbankan. Dengan pengguna aktif mencapai 90 juta setiap bulan maka ini merupakan perjanjian yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Melalui kerjasama ini, pelanggan dapat menikmati pembiayaan dengan nominal mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta dengan tenor 3-12 bulan untuk pembellian berbagai barang elktronik, smartphone, furnitur, televisi, laptop, aksesoris mobil dan produk fashion.

Pemerintah memastikan tidak akan mengambil alih lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Hal itu dilakukan pemerintah demi menjamin kepastian hukum dan investasi bagi pelaku usaha yang memegang HGU lahan tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil menyatakan Pemerintah tidak akan mengambil secara paksa tanah berstatus HGU yang kini diberikan pada pihak swasta.

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memblokir ratusan platform penyelenggara peer to peer lending ilegal. Sepanjang tahun berjalan, OJK menjring kegiatan 231 perusahaan teknologi finansial (tekfin) di bidang P2P lending. Platform yang terbanyak tersebut berasal dari China. Sementara itu, sisanya berasal dari Rusia, Korea Selatan, dan lainnya. Praktik tekfin ilegal tentunya merugikan masyarakat. Jumlah tekfin ilegal bisa jadi lebih banyak mengingat banyak korban yang tidak melapor.

Indonesia makin berani dan tegas dalam menghadapi kampanye negatif produk CPO yang dilancarkan Uni Eropa. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyelamatkan komoditas yang merupakan tulang punggung ekspor nonmigas nasional tersebut. Indonesia akan mengajak negara-negara CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) untuk mengambil sikap tegas yang sama yakni melawan kampanye negatif minyak kelapa sawit mentah atau Crude palm oil di Uni Eropa. Selama ini Uni Eropa terus melakukan kampanye negatif melalui skema renewable energy directive II (RED II) dan indirect land use change (ILUC) sehingga menekan permintaan dari kawasan tersebut. Indonesia akan mengajukan skenario perlawanan terhadap Uni Eropa dengan membawa kasus ini ke Dispute Settlement Body di WTO. CPOPC saat ini baru beranggotakan Indonesia dan Malaysia, dan berencana melakukan penambahan anggota yakni Kolombia, Pantai Gading, dan Thailand.

Bank Indonesia menyetujui PT Fintek Karya Nusantara sebagai penyelenggara transfer dana atau pengelola uang elektronik LinkAja. Persetujuan BI tersebut dikeluarkan pada 21 Februari 2019. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan bahwa jumlah nasabah LinkAja cukup besar. Selain itu, konsumen atau pelanggan dari perusahaan BUMN lain seperti Pertamina, Kereta Api Indonesia dan Garuda Indonesia juga dapat mengakses LinkAja.
Berdasarkan laman Bank Indonesia, sebanyak 173.825 juta uang elektronik beredar di Indonesia per Januari 2019. Pada Januari 2019 terjadi 274.687 juta transaksi menggunakan uang elektronik dengan nilai Rp 5.817 triliun. Untuk itu, menurut Gatot strategi pemasaran LinkAja harus menarik pelanggan karena potensi pasar yang sangat besar.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengklaim jumlah start-up Indonesia merupakan yang terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah mereka akan terus membesar karena Indonesia ditopang pasar yang sangat potensial dengan populasi 265 juta orang, atau 65% dari penduduk di kawasan Asean. Empar start-up sudah menjadi unicorn (perusahaan rintisan dengan nilai valuasi aset minimal US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun) yakni Bukalapak, Tokopedia, Gojek dan Traveloka. Sampai Desember 2018, start-up yang aktif di Tanah Air telah mencapai 992 perusahaan. Start-up ini diyakini dapat mencapai 1.000 di awal tahun 2019.

Presiden Trump mengumumkan penundaan tarif impor bagi barang-barang asal China pada China (24/2). Langkah itu seiring hasil perundingan dagang yang produktif antar kedua negara. Dikutip Reuters, pernyataan ini adalah pertanda jelas bahwa China dan AS akan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang. Melalui twitter-nya, Trump mengatakan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ini memberikan harapan positif untuk stabilitas hubungan bilateral dan pembangunan ekonomi global.

Perdana Menteri Theresa May menunda pemungutan suara di parlemen atas kesepakatan Brexit-nya hingga 12 Maret. Jika tak ada kesepakatan juga, Inggris kemungkinan besar harus memperpanjang masa pertimbangan Brexit. May perlu menemukan cara untuk meredakan kekhawatiran Inggris atas backstop Irlandia Utara, terkait kebijakan perbatasan masing-masing provinsi Inggris di Irlandia Utara dan sebaliknya Irlandia sebagai anggota Unit Eropa.