Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Pemerintah Tidak akan Ambil Alih Lahan HGU

27 Feb 2019

Pemerintah memastikan tidak akan mengambil alih lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Hal itu dilakukan pemerintah demi menjamin kepastian hukum dan investasi bagi pelaku usaha yang memegang HGU lahan tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil menyatakan Pemerintah tidak akan mengambil secara paksa tanah berstatus HGU yang kini diberikan pada pihak swasta.

Ekonomi

Pengawasan Industri, Ratusan Tekfin Ilegal Kembali Diblokir

27 Feb 2019

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memblokir ratusan platform penyelenggara peer to peer lending ilegal. Sepanjang tahun berjalan, OJK menjring kegiatan 231 perusahaan teknologi finansial (tekfin) di bidang P2P lending. Platform yang terbanyak tersebut berasal dari China. Sementara itu, sisanya berasal dari Rusia, Korea Selatan, dan lainnya. Praktik tekfin ilegal tentunya merugikan masyarakat. Jumlah tekfin ilegal bisa jadi lebih banyak mengingat banyak korban yang tidak melapor.

Ekonomi

Penyelamatan Industri Minyak Kelapa Sawit, RI Makin Tegas Hadapi Eropa

27 Feb 2019

Indonesia makin berani dan tegas dalam menghadapi kampanye negatif produk CPO yang dilancarkan Uni Eropa. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyelamatkan komoditas yang merupakan tulang punggung ekspor nonmigas nasional tersebut. Indonesia akan mengajak negara-negara CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) untuk mengambil sikap tegas yang sama yakni melawan kampanye negatif minyak kelapa sawit mentah atau Crude palm oil di Uni Eropa. Selama ini Uni Eropa terus melakukan kampanye negatif melalui skema renewable energy directive II (RED II) dan indirect land use change (ILUC) sehingga menekan permintaan dari kawasan tersebut. Indonesia akan mengajukan skenario perlawanan terhadap Uni Eropa dengan membawa kasus ini ke Dispute Settlement Body di WTO. CPOPC saat ini baru beranggotakan Indonesia dan Malaysia, dan berencana melakukan penambahan anggota yakni Kolombia, Pantai Gading, dan Thailand.

Ekonomi

Uang Elektronik, Kementerian BUMN : BI Setuju

26 Feb 2019

Bank Indonesia menyetujui PT Fintek Karya Nusantara sebagai penyelenggara transfer dana atau pengelola uang elektronik LinkAja. Persetujuan BI tersebut dikeluarkan pada 21 Februari 2019. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan bahwa jumlah nasabah LinkAja cukup besar. Selain itu, konsumen atau pelanggan dari perusahaan BUMN lain seperti Pertamina, Kereta Api Indonesia dan Garuda Indonesia juga dapat mengakses LinkAja.
Berdasarkan laman Bank Indonesia, sebanyak 173.825 juta uang elektronik beredar di Indonesia per Januari 2019. Pada Januari 2019 terjadi 274.687 juta transaksi menggunakan uang elektronik dengan nilai Rp 5.817 triliun. Untuk itu, menurut Gatot strategi pemasaran LinkAja harus menarik pelanggan karena potensi pasar yang sangat besar.

Ekonomi

RI Sudah Hampir Punya 1.000 Start-up

26 Feb 2019

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengklaim jumlah start-up Indonesia merupakan yang terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah mereka akan terus membesar karena Indonesia ditopang pasar yang sangat potensial dengan populasi 265 juta orang, atau 65% dari penduduk di kawasan Asean. Empar start-up sudah menjadi unicorn (perusahaan rintisan dengan nilai valuasi aset minimal US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun) yakni Bukalapak, Tokopedia, Gojek dan Traveloka. Sampai Desember 2018, start-up yang aktif di Tanah Air telah mencapai 992 perusahaan. Start-up ini diyakini dapat mencapai 1.000 di awal tahun 2019.

Ekonomi

Trump Tunda Kenaikan Tarif Impor

26 Feb 2019

Presiden Trump mengumumkan penundaan tarif impor bagi barang-barang asal China pada China (24/2). Langkah itu seiring hasil perundingan dagang yang produktif antar kedua negara. Dikutip Reuters, pernyataan ini adalah pertanda jelas bahwa China dan AS akan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang. Melalui twitter-nya, Trump mengatakan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ini memberikan harapan positif untuk stabilitas hubungan bilateral dan pembangunan ekonomi global.

Ekonomi

Negosiasi Alot, May Pastikan Pemungutan Suara di 12 Maret

26 Feb 2019

Perdana Menteri Theresa May menunda pemungutan suara di parlemen atas kesepakatan Brexit-nya hingga 12 Maret. Jika tak ada kesepakatan juga, Inggris kemungkinan besar harus memperpanjang masa pertimbangan Brexit. May perlu menemukan cara untuk meredakan kekhawatiran Inggris atas backstop Irlandia Utara, terkait kebijakan perbatasan masing-masing provinsi Inggris di Irlandia Utara dan sebaliknya Irlandia sebagai anggota Unit Eropa.

Ekonomi

Penjualan Mobil Bekas Tetap Ngegas

26 Feb 2019

Permintaan konsumen terhadap mobil bekas masih melaju pada tahun ini. Pilihan masyarakat untuk menggunakan mobil bekas tak terlepas dari pertimbangan harga. Hal ini lantaran tidak sedikit mobil baru yang mengalami kenaikan harga. Salah satu pendorong meningkatnya penjualan mobil bekas tahun ini adalah gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Ekonomi

Belanja Daring, Prospek Cerah Setoran Bea Masuk

26 Feb 2019

Minat belanja online masyarakat yang sangat tinggi mulai berimbas pada kinerja penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impr (PDRI) dari barang kiriman. Pasalnya barang yang dibeli melalui platform marketplace sebagian besar didatangkan langsung dari luar negeri. DJBC mencatat realisasi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dari barang kiriman sampai dengan 10 Februari 2019 tercatat mencapai RP127,17 miliar. Dengan tren belanja online saat ini, potensi penerimaan dari bea masuk dan PDRI cukup tinggi. Perbaikan penerimaan ini juga merupakan implikasi dari kebijakan baru yaitu PMK-112/PMK.04/2018. Ada dua isu pelaksanaan kebijakan itu. Pertama, mengatur mengenai deminimis value yang diturunkan dari US$100 menjadi US$75. Hal ini untuk menciptakan kesetaraan antara bisnis e-commerce dan konvensional. Kedua, praktik kecurangan splitting dapat ditekan. Barang-barang yang sebelumnya tidak dikenakan bea masuk, bisa dideteksi dan memenuhi kewajiban baik dari aspek kepabeanan maupun pajak.

Ekonomi

Tren Kendaraan Listrik, Industri Baterai Nasional Potensial

26 Feb 2019

Indonesia dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik mengingat besarnya cadangan nikel, Keberadaan industri ini digadang memacu serapan nikel dalam negeri yang masih kecil. Menurut Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handono, sebanyak 45% cadangan nikel dunia terdapat di Indonesia, sehingga potensial untuk diserap salah satunya melalui industri kendaraan listrik. Saat ini pemerintah perlu meninjau orientasi pasar kendaraan listrik karena di dalam negeri masih menghadapi permasalahan kemacetan dan infrastruktur. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik perlu dipayungi dengan regulasi yang menunjang. Regulasi tersebut dapat berupa insentif dan kebijakan untuk menyerap bahan baku dalam negeri. Sementara itu, pasar baterai kendaraan listrik secara global diproyeksikan meningkat 68,59% hingga mencapai US$204 miliar pada 2019.