Sejumlah perusahaan teknologi finansial peer to peer (P2P) lending menyasar peminjam di kelas pengusaha mikro mengingat gap kredit saha di segmen ini masih cukup lebar. Guna menggaet nasabah di segmen tersebut, penyelenggara fokus emenrapkan sistem tanggung renteng. Salah satunya PT Seva Kreasi Digital (penyelenggara tekfin dengan nama platform Dana Laut), yang membidik para pelaku di segmen usaha mikro kecil dan menengah di sektor maritim, khususnya nelayan. Mekanisme yang digunakan yaitu sistem tanggung renteng. Pendekatan ini paling cocok untuk pengusaha pesisir. Jadi tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pendampingan untuk menjalankan usahanya. Mekanisme tanggung renteng ini dinilai lebih menguntungkan untuk menggaet nasabah di lini mikro, baik dari sisi peminjam maupun sisi pendana. Dari sisi peminjam, mereke terbantu ketika mengalami kesulitan membayar angsuran. Dari sisi pendana, lebih secure karena ketika ada peminjam mengalami kesulitan akan di-cover oleh anggota kelompoknya. Sistem ini menjadi mekanisme screening yang cukup efektif karena peminjam harus dapat rekomendasi dari anggota kelompoknya.

Perusahaan plat merah mempercepat integrasi layanan pembayaran LinkAja setelah sempat tertunda dari rencana semula awal bulan ini. Produk itu sendiri telah mendapat restu dari Bank Indonesia. Sistem pembayaran berbasis quick response code (QR Code), LinkAja, yang dibawah bendera PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) merupakan hasil sinergi enam perusahaan plat merah yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Pertamina, Jiwasraya, dan anak usaha Telkom, Telkomsel. Proses migrasi akan memerlukan waktu sekitar sebulan. Hal itu mengingat jumlah mesin pembayaran yang mencapai puluhan juta dan tersebar luas hingga ke pelosok daerah. Secara teknis, Finarya akan merancang maksimal saldo yang bisa ditampung di dalam LinkAja sebesar Rp10 juta untuk pengguna premium dan maksimal Rp1juta untuk pengguna yang tidak terregistrasi. Dari segi legalitas, Bank Indonesia telah memberikan lampu hijau kepada LinkAja.

Astra dan Go-Jek kembali memperkuat kolaborasi mereka untuk mengembangkan pemanfaatan ekonomi digital. Kini, publik pun bertanya-tanya, apa yang akan dipersiapkan kedua korporasi kakap tersebut untuk menjalani langkah selanjutnya? Astra masih belum merumuskan apa nama perusahaan patungan yang dibentuk oleh Astra dan Go-Jek. Namun, dalam kongsi tersebut, Astra memegang saham mayoritas. Untuk tahap awal, Astra akan menyediakan 3.000 kendaraan untuk disewakan, dengan pengelolaan operasional yang didukung oleh Astra FMS(Fleet Management System) di area jabodetabek. Astra mengumumkan partisipasinya dalam tahap pertama pendanaan seri F Go-Jek dengan investasi senilai US$100 juta. Investasi Astra dengan Go-Jek di perusahaan patungan tersebut mencerminkan komitmen perseroan untuk berkontribusi lebih jauh di pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Halodoc berencana untuk memperluas areal pelayanan setelah menerima suntikan dana seri B terbaru sejumlah US$65 juta yang dipimpin oleh UOB Venture Management. Termasuk beberapa investor baru lainnya a.l. Singtel Innov*, Korea Investment Partners, dan WuXi AppTec, serta beberapa investor Halodoc terdahulu. Ini merupakan pendanaan terbesar kedua Halodoc sejak didirikan pada April 2016. Saat ini Halodoc sudah bekerja sama denganlebih dari 1.000 rumah sakit.

Industri manufaktur nasional memiliki peluang besar untuk lebih meningkatkan nilai ekspornya ke Negeri Kangguru., termasuk produk otomotif, menyusul telah ditandatanganinya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Bahwa IA-CEPA memberikan persyaratan QVC (kualifikasi konten lokal) yang lebih mudah untuk kendaraan listrik dan hibrid asal Indonesia, sehingga industri otomotif Indonesia dapat mengekspor kendaraan listrik dan hibrid ke Australia tanpa harus membangun seluruh teknologi dan fasilitas produksi dari nol. Kendaraan listrik dan hibrid diharapkan menjad andalan ekspor Indonesia di masa depan.

Setelah sembilan tahun perundingan, Indonesia dan Australia akhirnya menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Dengan penandatanganan itu, 6.747 pos tarif barang asal Indonesia akan dibebaskanbea masuknya ke Australia. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia, Simon Birmingham, disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (4/3/2019). Dalam kesepakatan tersebut, tarif barang dari Indonesia ke Australia dibebaskan 100% untuk 6.474 pos tarif sementara tarif barang dari Australia ke Indonesia dibebaskan sebesar 94%.

Maskapai penerbangan Air Asia menarik penjualan tiket pesawatnya secara permanen dari agen perjalanan daring Traveloka mulai Senin (4/3). Direktur Utama Air Asia Indonesia Dendy Kurniawan mengatakan, keputusan ini didasari hilangnya tiket pesawat Air Asia secara misterius di Traveloka untuk kedua kalinya dalam dua minggu terakhir dan tidak adanya itikad baik Traveloka memberikan penjelasan resmi kepada Air Asia Indonesia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara berpendapat, ekonomi digital terus mengalami pertumbuhan yang kian pesat. Ini diantaranya ditunjukan dengan nilai perdagangan elektronik (e-commerce) yang telah mencapai Rp 13 Triliun per bulan atau sekitar Rp 140 triliun per tahun.

Indonesia dan Australia sepakat memperluas liberalisasi perdagangan antar kedua negara. Perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) diharapkan bisa berlaku sepenuhnya pada tahun 2020. Perjanjian ini membawa konsekuensi bagi kedua negara untuk memangkas tarif bea masuk. Australia sepakat menurunkan seluruh tarif bea masuk komoditas Indonesia menjadi 05, sedangkan Australia mendapatkan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% untuk 94% komoditas. Beberapa komoditas utama ekspor Indonesia adalah minyak, kayu dan furnitur, ban, alas kaki, dan panel layar, juga produk otomotif. Indonesia bisa memetik keuntungan dengan IA-CEPA bila mampu dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk membantu industri lokal masuk ke pasar Australia.

Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap dugaan kartel harga tiket pesawat yang dilakukan sejumlah maskapai mengalami hambatan. Kasus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sulit naik ke penyidikan lantaran belum lengkap. Hingga saat ini KPPU masih belum menerima jawaban dari Kemenhub atas surat yang dilayangkan KPPU. Surat itu untuk mengonfirmasi apakah hal-hal yang menjadi dugaan kartel merupakan kebijakan dari Kemenhub selaku regulator industri penerbangan atau tidak. KPPU mengklaim sudah punya alat bukti berupa data dari pihak Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Garuda Indonesia. Tak hanya mengenai dugaan kartel tiket pesawat penumpang, KPPU juga encium adanya dugaan kartel bagasi dan kargo.