PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMFI) membagikan dividen sebesar US$6,1 juta atau 20% dari laba bersih perusahaan di tahun 2018.

Kemnkeu akan menurunkan tarif pajak penjualan atas barang mewab (PPn BM) kendaraan bermotor kategori beremisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV). Skema pengenaan PPn BM juga diubah yaitu tidak ada lagi pembedaan antara sedan dan non sedan serta berdasarkan pengeluaran emisi karbon. Jenis kendaraan LCEV adalah kendaraan yang hemat energi dan harga terjangkau, hybrid electrc vehicle (HEV) yang mengadopsi motor listrik dan baterai untuk peningkatan efisensi, dan plug-in hybrid electric (PHEV) yang dayanya dapat diisi ulang diluar maupun di dalam kendaraan. Kategori LCEV juga mencakup kelompok battery electric vehicle (BET), fuel cell electric vehicle (FCEV), serta kendaraan yang memiliki mesin fleksibel yang dapat menggunakan bahan bakar nabati sampai 100%. Dalam peraturan baru nantinya ketegori PHEV dan FCEV, pemerintah tidak mengenakan PPn BM atau tarifnya sama dengan 0%. Untuk kategori flexy engine memiliki tarif sebesar 8%, HEV 2 hingga 30% dan KBH 2 sampai 3%. Sementara untuk kendaraan penumpang non-LCEV tarid yang dikenakan di kisaran 15 hingga 70% tergantung jumlah penumpang, jumlah emisi karbon, kapasitas mesin, dan konsumsi bahan bakar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan perkembangan industri finansial berbasis teknologi atau tekfin yang sangat pesat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian nasional dan masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perkembangan tekfin harusnya bisa meningkatkan inklusi keuangan nasional yang masih rendah. Di era teknologi dan perkembangan lembaga jasa keuangan (LJK) yang luar biasa, masyarakat mendapat keuntungan misalnya : pengiriman uang yang tidak perlu lagi ke bank sehingga bank juga tidak perlu memiliki banyak pegawai. Disisi lain, negara juga mendapatkan keuntungan. Teknologi tersebut bisa mendorong pembangunan dan masuk ke daerah terpencil. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak bisa diakses layanan keuangan formal menjadi terakses. Teknologi digital juga dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurut hasil riset Bank Dunia sebanyak 20% kenaikan inklusi keuangan melalui adopsi layanan keuangan digital di negara berkembang akan menyediakan tambahan 1,7 juta pekerjaan bahkan lebih. Menkomfinfo Rudiantara menyatakan, perubahan pola pikir dengan memanfaatkan teknologi bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pola pikir pemerintah juga berubah. Kemenkominfo dulu hanya mengeluarkan regulasi, sekarang tidak hanya mengurusi regulasi tapi regulasi yang memudahkan. Rudiantara menambahkan pemerintah bersama para unicorn dan start up lainnya memfasilitasi start up untuk menjajaki kerjasama dengan investor global sehingga bisa menjadi unicorn baru.

Transaksi perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Indonesia kian meningkat. Peningkatan itu mestinya bisa dimanfaatkan untuk mendorong platform e-dagang lokal dan penjualan produk dalam negeri. Transaksi tiga e-dagang terbesar di Indonesia pada Januari 2019 mencapai Rp 8,582 triliun. Menurut Deputi Senior BI Mirza Adityaswara, transaksi e-dagang yang meningkat itu mestinya bisa dinikmati pelaku usaha di Indonesia. Namun sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, saat ini kemudahan pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri masih menjadi persoalan yang dihadapi dalam transaksi e-dagang Indonesia.

Ancaman perlambatan ekonomi global kian nyata seiring dengan melemahnya sejumlah indikator ekonomi di beberapa negara mulai dari China, Amerika Serikat, hingga Jerman. Laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pun ikut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Pada Jumát 8 Maret 2019, tiga laporan kinerja pasar secara berturut-turut menunjukkan kelanjutan pelemahan mulai dari menurunnya tingkat penerimaan kerja di Amerika Serikat, pelemahan ekspor China serta lesunya permintaan produksi di Jerman yang tidak terduga. Meskipun begitu, OECD meyakini risiko resesi masih jauh dari pandangan. OECD telah memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global untuk 2019 menjadi 1% dari perkiraan awal sebesar 1,8% yang diprediksi pada November 2018. OECD juga menctatkan bahwa ketidakpastian Brexit akan menjadi ancaman bagi ekonomi Inggris dan kawasan Eropa Barat. Jika Inggris tidak segera mendapatkan kesepakatan, risiko resesi jangka pendek dimungkinkan terjasi dan akan berdampak buruk bagi negara lain.

Indonesia dan Singapura sepakat meningkatkan kerja sama kepabeanan dan cukai melalui pembentukan National Trading Platform (NTP). Menkeu mengatakan, kerja sama melalui platform ini akan mempersempit ruang pelanggaran dan kejahatan penyelundupan. Selain itu, sekaligus meningkatkan pelayanan bagi pelaku usaha yang legal dan patuh, sehingga meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.
Pembentukan NTP merupakan bentuk intergrasi dua platform perizinan kepabeanan dan cukai kedua negara, yaitu Indonesia National Single Window (INSW) milik Indonesia dan Trade Net milik Singapura. Lewat NTP, diharapkan data ekspor Singapura bisa lebih sesuai (matching) denga data impor Indonesia, atau sebaliknya. Data ekspor impor yang valid dan matching nantinya berguna sebagai basis pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih akurat bagi kedua negara. NTP dapat mempercepat proses pemeriksaan atau investigasi atas perbedaan data perdagangan kedua negara (data discrepancy).

Angin segar bagi industri galangan kapal di kawasan Batam. Pasalnya, pemerintah akhirnya memastikan bakal menghapuskan pungutan bea masuk anti dumping (BMAD) bagi produk kapal yang masuk ke daerah pabean Indonesia lainnya. Pengenaan BMAD semestinya untuk produk, negara asal, dan bahkan kadang supplier/pemasok yang spesifik. Dengan demikian, BMAD hanya dikenakan terhadap HRP (hot rolled plate) yang dimasukkan ke daerah pabean Indonesia, baik impor maupun dari KB Batam. HRP adalah produk pelat baja lembaran hasil pemrosesan dari baja canai panas (hot rolled coils/HRC), yang salah satunya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal. Oleh karena itu, apabila pemasukan kapal buatan Batam ke daerah pabean Indonesia dikenakan BMAD atas bahan baku HRP-nya, hal itu menjadi tidak adil dan membebani industri galangan kapal (shipyard) di Batam. Apabila produk kapal buatan Batam itu tetap dikenakan BMAD, justru menjadi disinsentif untuk industri galangan kapal dalam negeri dan malahan mendorong industri kapal Singapura.

Perselisihan antara maskapai AirAsia dan Traveloka terkait penjualan tiket pesawat belum menemukan titik temu. AirAsia pun telah menarik penjualan tiket di Traveloka setelah agen perjalanan online itu tak menjual tiket AirAsia sejak 12 Februari 2018. Manajemen AirAsia hingga kini belum memperoleh jawaban dari Traveloka. Bukan hanya di Traveloka, tiket AirAsia juga sudah tidak dijual di agen perjalanan daring lain seperti tiket.com dan pegipegi.com. Sejauh ini, pengguna AirAsia masih bisa memperoleh tiket dari situs resmi airasia.com dan dari gerai agen perjalanan luring (offline). Direktur niaga PT. AirAsia Indonesia mengungkapkan, kejadian ini mengungkit trafik airasia.com naik signifikan, yakni 50%-60%. Oleh karena itu, dia optimis penjualan tiket AirAsia tidak akan mengalami kendala serius. Apalagi, maskapai berbiaya murah yang masih menggratiskan bagasi 15 kilogram hanya AirAsia.

Indonesia dan Australia resmi menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), Senin (4/3) pekan lalu. Perjanjian yang akan berlaku tahun 2020 ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengusaha domestik. Ada kekhawatiran produk impor dari Australia semakin membanjiri pasar domestik. Pasalnya Australia merupakan salah satu pemasok gula mentah ke Indonesia. Apalagi produksi gula Indonesia belum efisien. Sama seperti tebu, komoditas sapi (termasuk daging dan susu) juga akan menghadapi tantangan serupa akibat perjanjian itu. Australia merupakan eksportir daging sejenis lembu terbesar ke Indonesia.

Guna melindungi masyarakat dari potensi financial technology (fintech) ilegal, Kominfo bisa langsung memblokir fintech tanpa ada pengaduan. Kominfo akan menggunakan mesin pencarian konten negatif yang aktif menyisir (crawl) setiap hari. Lalu mencocokkan dengan data fintech terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Bila tidak ada dalam daftar OJK, Kominfo langsung memblokir, baik di website maupun aplikasi.