Produsen kerata api dari Swiss, Stadler Rail, akan membangun pabrik kereta api di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pembangunan pabrik berkapasitas seribu unit per tahun ini, Stadler akan menggandeng PT Inka untuk memproduksi kereta api regional, light rail vehicle dan kereta dalam kota atau metro. Kedua perusahan telah menandatangani Head of Statement pada 7 Maret 2019, dan akan membentuk perusahaan patungan (joint venture) untuk proyek ini. Nilai proyek ini mencapai US$ 210 juta.

Mulai hari ini, ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan produk turunannya tidak lagi harus disertai dengan dokumen Laporan Surveyor (LS). Sebagai gantinya, pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai. Kendati demikian, regulasi yang bertujuan meningkatkan akurasi data, percepatan pelayanan, dan pengawasan kepabeanan atas komoditas CPO dan produk turunannya itu diragukan berdampak signifikan terhadap peningkatan ekspor. Mekanisme pemeriksaan fisik terhadap CPO dan produk turunannya diatur dalam PMK No.22/PMK.04/2019. Pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan sebelum atau sesudah pemberitahuan ekspor barang (PEB) disammpaikan. Pemeriksaan fisik pun dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Eksportir mendapatkan dua kemudahan, pertama eksportir bisa berhemat Rp100 miliar dalam setahun karena simplifikasi aturan. Kedua, proses administrasi ekspor makin efisien, karena pemeriksaan fisik hanya berada di otoritas kepabeanan dan tak perlu lagi melibatkan surveyor. Pemerintah berharap melalui kemudahan itu, eksportir dapat memacu kinerja ekspor CPO dan produk turunannya, sehingga turut mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki defisit neraca perdagangan.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Togar Sitanggang, Penghapusan wajib LS hanya mengurangi 'sakit kepala' eksportir saja. Tidak ada hubungannya dengan peningkatan ekspor CPO. Kalau pembeli butuh LS, ya otomatis eksportir harus pakai LS. Ekonom Core Indonesia, Mohammad Faisal juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut terhadap ekspor CPO sangat kecil, sebab persoalan yang melanda komoditas tersebut lebih banyak berasal dari luar negeri, seperti kampanye negatif Uni Eropa dan Bea MAsuk India yang tinggi.

Kendati Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) belum diratifikasi, pelaku bisnis persapian domestik tampaknya harus siap digempur komoditas impor. Dalam perjanjian ekonomi komprehensif tersebut, kedua negara sepakat untuk memasukkan komoditas sapi dan produk turunannya untuk dikerjasamakan. Australia akan menikmati bebas be amasuk untuk produk sapi bakalan jantan setelah ratifikasi. Negeri Kanguru akan diperbolehkan mengekspor 575.000 ekor sapi bakalan selama 5 tahun pertama pascaratifikasi dengan bea masuk 0%. pada tahun keenamdan selanjutnya, volumenya naik menjadi 700.000 ekor. Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Teguh Boediyana menilai perjanjian itu justru menjadi lonceng kematian bagi peternak lokal, karena daging sapi yang dihasilkan petani dalam negeri tidak akan dapat bersaing. Bila asumsi harga daging sapi akan lebih terjangkau dan bisa jadi malah anjlok, peternak tidak lagi berminta memelihara sapi. Ekonom Indef, Rusli Abdullah berpendapat pemerintah harus mengimbangi perjanjian dengan Australia dengan membuat peta jalan industri peternakan nasional agar tidak terjebak sebagai pasar impor belaka.

Grab Holding Inc Telah mendapatkan pendanaan baru sebesar US$1,46 miliar atau sekitar Rp20,65 triliun dari SoftBank Vision Fund. Dengan putaran pendanaan tersebut, kini Grab telah mengumpulkan total pendanaan lebih dari US$4,5 miliar. Pendanaan tersebut menobatkan Grab sebagai Decacorn dengan nilai valuasi mencapai US$ 14 miliar. Grab berencana menggunakan dana tersebut untuk membangun lebih banyak layanan yang kemudian diintegrasikan melalui platform Grab. Secara khusus, Grab berencana untuk menginvestasikan sebagian besar dana investasi itu di Indonesia. Grab mengklaim menjadi pemimpin dalam layanan transportasi on-demand yang menguasai 60% pangsa pasar roda dua dan menguasai 70% pangsa pasar roda empat di Indonesia. Bisnis Grab di Indonesia berkembang pesat, dengan pendapatan dua kali lipat di tahun 2018.

Kemenkeu menyatakan akan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan langkah yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang menerapkan plastik berbayar. Hal ini sebagai sikap atas masifnya sampah plastik di Indonesia. Kemenkeu masih dalam tahap kajian untuk menentukan model yang tepat sasaran karena ketika PPN dibebankan kepada UKM akan sulit karena UKM banyak yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga belum ada kewajiban PPN.

Satu aplikasi yang terdiri atas berbagai fitur layanan sedang berkembang. Satu aplikasi yang terdiri atas aneka fitur layanan kerap disebut aplikasi super atau super apps. Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyebut perkembangan aplikasi super sebagai gelombang ketiga industri perdagangan secara elektronik atau e-dagang. Dalam forum ekonomu baru pada November 2018, Bloomberg mencontohkan Grab, Go-Jek dan WeChat sebagai super apps di Asia.
Penyertaan investasi kepada pemain super apps tersebut kini juga dilakukan oleh korporasi yang bergerak di industri non digital. Contohnya pada Desember 2018 Yamaha Motor dan Grab sepakat menjalin kemitraan strategis. Sebagai bagian dari perjanjian kemitraan, Yamaha Motor menyuntikan investasi ke Grab 150juta dollar AS. Dengan memanfaatkan teknologi Yamaha Motor, mitra pengemudi Grab diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan. Mitra pengemudi juga lebih mudah dalam membeli sepeda motor. Sementara PT Astra Internasional Tbk membentuk perusahaan patungan yang akan menyediakan kendaraan roda empat bagi mitra pengemudi Go-Car. Astra juga menyertakan investasi 100 juta dollar AS di Go-Jek.

BKPM akan memperbarui layanan perizinan terintegrasi Online alias Online Single Submission (OSS) dengan teknologi yang lebih terkoneksi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan semakin terjalinnya sinkronisasi dan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemda tersebut semakin memudahkan proses perizinan investasi di Tanah Air sehingga pada ujungnya dapat mendongkrak realisasi investasi yang masuk. Data BKPM menunjukkan secara total realisasi investasi selama 2018 mencapai RP721,3 triliun. Investasi tersebut ditopang PMDN sebesar Rp328,6 triliun dan PMA sebesar Rp392,7 triliun. Investasi 2018 memang penuh tantangan.Kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu, berimbas pada perlambatan investasi, selain karena beberapa hambatan dari faktor eksternal.

Otoritas Jasa Keuangan bakal melakukan uji sensitivitas atas indikator-indikator rasio utama dan sekunder di perusahaan asuransi dalam rangka menghadirkan skema penilaian tingkat kesehatan baru. Selama ini otoritas menggunakan sejumlah parameter kuantitatif dalam mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Parameter itu antara lain rasio modal minimum berbasis risiko (MMBR) atau risk based capital (RBC), kecukupan persyaratan modal minimum atau minimum capital requirement dan rasio perimbangan investasi dengan liabilitas. Selain uji sensitivitas, OJK juga akan menajamkan parameter kualitatif dalam penilaian kualitas penerapan manajemen risiko yang tercakup dalam faktor profil risiko dan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). OJK juga dinilai perlu meningkakan pengendalian dan pengawasan seiring dengan rencana mengimplementasikan skema penilaian tingkat kesehatan baru di sektor jasa keuangan.

Kendati mengincar ceruk pasar serupa, perbankan dan perusahaan financial berbasis teknologi (tekfin) memiliki karakter yang berbeda. Industri perbankan cenderung disebut konvensional, sedangkan tekfin tampil dengan wajah milenial. Hal itu pun membuat perusahaan tekfin berhasil menjadi pemenang dalam pusat pertempuran digitalisasi layanan finansial saat ini, yaitu sistem pembayaran. Seperti diketahui belum banyak aturan dari regulator yang yang membatasi laju dari inovasi perusahaan rintisan yang menjamur dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini yang membuat tekfin bisa bergerak cepat dan bank jadi terkesan lambat. Ada kalanya bank menunggu lama untuk mendapatkan satu perizinan, sedangkan perusahaan tekfin bebas meluncurkan berbagai macam produk tanpa terbatas dengan perizinan. Semestinya kedua lembaga yang menawarkan jasa keuangan itu dapat bekerja sama. Inklusi keuangan dapat tumbuh lebih kencang apabila pemanfaatan data tekfin oleh perbankan dilakukan optimal. Pintu masuk kerja sama antara bank dan tekfin dapat melalui sistem pembayaran. Para bankir yakin bukan berarti kemasyhuran bank sebagai penyedia jasa sistem pembayaran akan tergerus oleh perusahaan tekfin pada masa depan. Kedua perbedaan yang dianggap sebagai keuntungan maupun kerugian, baik bagi bank dan tekfin akan saling mendekat dan menciptakan suatu titik keseimbangan baru.

Industri kuningan mulai mengilap setelah pemerintah melakukan pembatasan ekspor scrap yang menjadi bahan baku. Utlitas pabrikan diproyeksikan meningkat 100%. Sementara itu, perusahaan asing juga tertarik membangun pabrik. Ketua Umum Gabungan Industri Peleburan Kuningan Indonesia (Gipelki) Eric Wijaya mengatakan bahwa tahun ini industri kuningan akan bertumbuh dua kali lipat, terdongkrak oleh ketersediaan bahan baku setelah pemerintah membatasi ekspor scrap tembaga, perunggu, dan aluminium. Selain itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak saja membuat industri dalam negeri menggeliat tetapi juga membua perusahaan asing tertarik menanamkan modalnya karena adanya ketersediaan bahan baku. Pabrik peleburan kuningan asal Korea Selatan menyatakan tertarik mendirikan pabrik di Indonesia. Indonesia mengekspor scrap kuningan bahan baku ke sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, Jepang, dan Taiwan. Korea Selatan menyerap scrap bahan baku paling banyak. Berdasarkan data Gipelki, volume ekspor scrap kuningan bahan bakau pada 2018 mencapai 28.786 ton atau senilai Rp1,90 triliun, sedangkan ekspor tembaga sebesar 71.800 ton senilai Rp6 triliun. Eric meminta pemerintah agar mengenakan bea ekspor sebesar 30% untuk scrap kuningan dan ingot, dan mengenakan PPh 22 sebesar 10% untuk menghambat impor barang jadi yang bisa diproduksi dalam negeri.