Tingkat penetrasi penggunaan layanan keuangan nonperbankan berbasis teknologi atau teknologi finansial (tekfin) di Indonesia telah mencapai 5% dari total pasar industri keuangan nasional. Meski angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti: Cina yang menduduki peringkat pertama dunia dengan persentase 67%, Hongkong 57%, Selandia Baru 54% dan India 39%. Data tersebut dirilis oleh perusahaan konsultan manajemen bisnis McKinsey and Company dalam laporan terbarunya berjudul "Digital Bangking in Indonesia : Building Loyalty and Generating Growth".
Patner Indonesia McKinsey and Company Guillaume de Gentes mengatakan tingkat penetrasi tersebut dapat terus berkembang mencapai 15% tetapi membutuhkan waktu beberapa tahun. Saat ini tantangan terbesar dalam penetrasi tekfin adalah perilaku masyarakat Indonesia yang masih nyaman menggunakan uang tunai. Tantangan lain adalah rendahnya tingkat inklusi keuangan Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, akses terhadap keuangan masyrakat baru mencapai 49% dan Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat naik 75% di tahun 2019.
Berdasarkan proyeksi McKinsey akan terjadi kesenjangan besar antara jumlah pengguna ponsel dan pemilik akun bank. Pada tahun 2018 selisih keduanya sudah mencapai 13 juta orang dan akan terus terjadi pada 2025, sehingga perbankan harus segera menangkap tren ini. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Mercy Simorangkir mengatakan, kolaborasi sudah dilakukan sejumlah perusahaan tekfin dengan berbagai bank. Menurutnya, masyarakat yang menggunakan dompet elektronik dari salah satu perusahaan tekfin cenderung tertarik untuk membuka akun bank yang bekerjasama dengan tekfin itu. Mercy berharap, kolaborasi antara tekfin dan perbankan dapat terus terjalin sebab teknologi yang terus berkembang saat ini tidak sepatutnya menimbulkan persaingan antara kedua belah pihak tersebut. Teknologi justru mampu mendorong kolaborasi yang dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

YLKI meminta kenaikan harga tiket pesawat dilakukan secara gradual. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai, harga tiket pesawat saat ini masih dalam kondisi wajar. Meski sejumlah pihak mengeluhkan harga tiket pesawat mahal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti menegaskan, saat ini tidak ada maskapai yang melanggar batas atas tarif tiket pesawat. Industri penerbangan saat ini sedang melakukan penyesuaian demi memperbaiki kinerja keuangan. Akan tetapi, kenaikan harga tiket serta penerapan bagasi berbayar tidak hanya berdampak pada konsumen, tapi juga sektor pariwisata, UMKM, dan perhotelan. Pendapatan operator bandara juga akan mengalami penurunan dengan adanya kebijakan kenaikan tarif tersebut. Ribuan jadwal penerbangan dibatalkan lantaran sepi penumpang. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut biaya parkir pesawat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maskapai menjual harga tiket dengan tarif tinggi. Dia pun menyarankan, biaya parkir pesawat untuk diturunkan. Harga tiket pesawat semestinya mengalami penurunan karena saat ini sudah memasuki periode sepi penumpang. Selain faktor tarif parkir, persoalan harga avtur juga masih menjadi beban maskapai. Dalam komposisi avtur, Bhima menjelaskan terdapat pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh) 0,3 persen. Pemerintah dinilai bisa memberikan insentif fiskal berupa penghapusan sementara pajak-pajak avtur.

Target peningkatan ekspor udang perlu ditopang produksi. Asosiasi pengolah menyebut kebutuhan mencapai 500.000 ton per tahun, tetapi bahan baku hanya 350.000 ton. Pemerintah menargetkan ekspor udang 1 miliar dollar AS hingga tahun 2021. Demi mengejar target itu, perlu setidaknya tambahan produksi 150.000 ton. Namun, kenaikan produksi ditaksir hanya sekitar 100.000 ton, antara lain karena kendala terbatasnya luas tambak. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor udang tahun lalu sekitar 190.000 ton dengan nilai ekspor sekitar 1,7 miliar dollar AS. Volume ekspor udang meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 181.000 ton. Sementara volume produksi udang tahun lalu diklaim 920.000 ton dan pada 2017 sebanyak 919.987 ton. Saat ini sekitar 90 persen dari hasil budidaya udang di ekspor. Produksi udang untuk kebutuhan konsumi lokal sangat sedikit, berkisar 10-15 persen dari total produksi.

Tahun ini para pelaku bisnis perhotelan belum dapat bernapas lega, setelah beberapa tahun belakangan ‘babak belur’ memperjuangkan kenaikan okupansi kamar. Persaingan melawan industri akomodasi berbasis aplikasi daring juga kian sengit. Memasuki 2019, pengusaha perhotelan kembali digempur tantangan lain berupa tingginya tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar bagi maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/(LCC). Kebijakan itu dinilai langsung memukul tingkat okupansi hotel pada Januari 2019. Menurut klaim Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), karut marut tarif tiket dan bagasi maskapai membuat tingkat hunian kamar hotel berbintang melorot 15%. Bila permasalahan tiket dan bagasi maskapai tak kunjung selesai atau tak ada titik temu pada awal tahun ini, Hariyadi mengingatkan okupansi hotel bintang kian merosot 5%—10% dari capaian tahun lalu. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memproyeksikan tahun ini tingkat hunian kamar akan menurun.Sebelum adanya aturan bagasi berbayar, rerata okupansi hotel berbintang satu per Desember 2018 hanya 44% yang artinya 56% kamar tidak terisi. Adapun, okupansi hotel bintang lima menghadapi perlambatan akibat tertahannya konsumsi masyarakat menengah ke atas.

PMK 210/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) akan berlaku mulai 1 April 2019. Salah satu isinya adalah mewajibkan penyedia platform marketplace untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pengguna platform. Hanya, detil pelaporan ini diatur lebih lanjut dengan Perdirjen Pajak.
Direktur P2Humas mengatakan pihaknya sedang menyusun aturan pelaksanaannya.Ditjen Pajak masih terus berdiskusi dengan pengelola marketplace atas penyampaian identitas pelapak. Meski demikian, pelapak tidak wajib NPWP saat berjualan di marketplace. Ditjen Pajak menegaskan tidak ada objek baru ataupun tarif baru.
Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) mengaku baru sekali bertemu dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk membahas PMK tersebut. idEA meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku e-commerce baru. Maksudnya adalah agar pemain e-commerce baru dengan omzet kecil tidak termasuk dalam data rekapitulasi yang diminta.

Penyelesaian sengketa dagang AS-China masih jauh dari kata selesai. Negosiator AS bakal menekan China dengan tuntutan lama. Yakni meminta China mereformasi perlakuan hak kekayaan intelektual milik perusahaan-perusahaan AS, bila tak ingin dikenakan kenaikan tarif impor. China sendiri membantah telah melakukan praktik pencurian kekayaan intelektual dan memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk berbagi teknologi dengan perusahaan-perusahaan China.
Kedua negara berusaha menuntaskan kesepakatan menjelang tenggat 1 Maret 2019 ketika tarif AS atas impor China bakal meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 10%. Presiden AS Donald Trumph mengatakan, ia tidak berencana bertemu dengan Presiden China Xi Jinping sebelum batas waktu itu. Pernyataan itu mengurangi harapan bahwa perjanjian perdagangan dapat dicapai dengan cepat.

Era masyarakat tanpa dompet (wallet-free) sudah di depan mata. Kesepakatan bank-bank BUMN dan Telkomsel untuk menyatukan sistem dompet (mobile wallet) dan pembayaran bergerak (mobile payment) ke dalam LinkAja, memberi dorongan luar biasa bagi penggunaan transaksi model baru ini. Jumlah pengguna uang elektronik BUMN tersebut sudah mencapai puluhan juta. Belum ditambah pengguna GoPay dan Grab, serta pengguna mobile payment dari BCA dan bank swasta lainnya.
Begitu BI merampungkan proses standardisasi QR Code dan menerbitkan izin mobile payment, kita akan memasuki era cashless, cardless, dan wallet-free society. Tren ini sudah menjadi kenyataan di China dan sebagian kota besar Eropa. Namun, bank sentral mesti mencermati dampak negatif tren mobile payment ini. Di Negeri Panda, semakin sedikit orang mengisi dompetnya dengan uang tunai. Begitupun semakin banyak toko dan pedagang yang menolak pembayaran tunai.
Kondisi ini menciptakan dua masalah. Pertama, masyarakat miskin dan sangat miskin yang tak punya akses kepada produk keuangan dan telepon pintar semakin terpinggirkan. Alhasil, alih-laih menjadikan produk finansial semakin inklusif, mobile payment justru menciptakan kelompok eksklusif baru. Kedua, jika sampai terjadi penolakan pembayaran tunai, jelas melanggar undang-undang. Bank sentral harus memastikan bahwa sistem perekonomian di tanah air tetap menerima uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran.

Manajemen perseroan mengakuai bahwa investor asal Perancis, Dubai, dan Hong Kong menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi pada ruas tol perseroan. Direktur Utama Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra sebelumnya mengungkapkan bahwa PT Waskita Toll Road (WTR) akan mendivestasi minimal lima ruas tol pada 2019 dari total 18 ruas yang direncanakan untuk dilepas.

Perusahaan penyedia layanan perdagangan elektronik atau e-dagang buatan lokal mendominasi pasar domestik. Berdasarkan laporan riset iprice "The Map of E-Commerce Indonesia Q4-2018", Tokopedia menjadi perusahaan e-dagang dengan rata-rata jumlah pengunjung laman terbanyak, yakni 168 juta kunjungan per bulan atau naik sebesar 10% dibandingkan triwulan III-2018.. Tokopedia menempati urutan pertama. iPrice menilai, membayar transaksi di Tokopedia semakin mudah dan variatif, misalnya dengan OVOcash dan OVOpoints.
E-dagang dengan jumlah kunjungan laman kedua terbanyak adalah Bukalapak. Pada triwulan IV-2018, laman Bukalapak rata-rata mendapat 116 juta kunjungan per bulan atau naik sekitar 20% dari triwulan III-2018. Shopee dan Lazada sebagai perusahaan e-dagang regional menduduki peringkat ketiga dan keempat dengan jumlah kunjungan masing-masing 67,6 juta kunjungan dan 58,2 juta kunjungan. Diurutan kelima ada Blibli.com, perusahaan e-dagang dibawah Djarum Group dengan 12 juta kunjungan. Adapun JD.ID bagian perusahaan e-dagang asal China mendapat kunjungan 16,9 juta per bulan.

Kementerian BUMN semakin serius mendorong perusahaan BUMN bersatu mengembangkan platform pembayaran yang memberikan layanan jasa keuangan secara komprehensif. Platform bernama LinkAja ini akan resmi meluncur pada 21 Februari mendatang.
Integrasi akan dimulai dengan menyatukan uang elektronik berbasis server milik seluruh BUMN, yaitu e-cash milik Mandiri, t-bank milik BRI, Yap/Uniqku milik BNI, t-money milik Telkom Indonesia, dan t-cash milik Telkomsel. LinkAja dipandang sebagai produk nasional inovatif dalam sektor layanan keuangan bagi masyarakat yang bankable maupun yang masih underbanked dan unbanked.
Saat ini izin operasional LinkAja sudah diajukan kepada BI. Sementara izin platform QR Code Himbara yang sebelumnya direncanakan pun masih diproses BI. Strategi LinkAja akan berhasil bila masing-masing BUMN menghilangkan ego. Kalau LinkAaja terwujud, Anda tidak perlu membawa dompet lagi. Uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit ada di genggaman Anda.