Pertumbuhan industri pengolahan non migas beberapa tahun terakhir (setidaknya sejak 2016) selalu dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian menengarai ada 7 isu utama :

• kekurangan bahan baku, seperti : kondensat, gas, nafta, dan biji besi serta bahan penolong seperti katalis, scrap atau baja bekas, kertas bekas dan nitrogen
• kekurangan infrsatruktur pelabuhan, jalan dan kawasan industri
• kekurangan utilitas listrik, air, gas dan pengolah limbah
• kekurangan tenaga ahli berketrampilan dan pengawas
• tekanan impor
• spesifikasi limbah industri untuk kertas bekas dan baja bekas terlalu ketat sehingga menyulitkan industri
• permasalahan yang dihadapi industri kecil dan menengah, mulai aspek pembiayaan, bahan bakudan bahan penolong, mesin atau peralatan hingga pemasaran

Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional menunggu pemerintah menerbitkan regulasi untuk melindungi industri dalam negeri. Serbuan barang impor membuat perusahaan sulit bersaing hingga harus mengurangi produksi baja.

Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional Silmy Karim menyatakan impor baja Indonesia mulai meningkat sejak 2014 hingga mencapai puncaknya pada 2019. Sebagian besar barang tersebut datang dari Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan Taiwan. Maraknya barang impor murah ini telah menghilangkan sekitar 25 persen pangsa pasar baja di dalam negeri. Dampaknya, perusahaan baja harus mengurangi produksi. Silmy menuturkan pemanfaatan pabrik baja nasional rata-rata hanya 43 persen dari total kapasitas 24,6 juta ton. Utilisasi pabrik yang rendah membuat setidaknya tujuh perusahaan mengurangi produksi mereka. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, misalnya, menghentikan lini produksi wire rod atau baja gulung pada akhir 2018. Perusahaan harus mengurangi 3.500 pegawai kontrak lantaran produksi section and bar mill dikurangi hingga 50 persen. Silmy mengungkapkan ada banyak cara membuat harga impor murah, salah satunya dengan pemberian subsidi. Pemerintah Cina, misalnya, menerapkan kebijakan pengembalian pajak atau tax rebate sebesar 15 persen untuk barang ekspor.

PT. Krakatau Steel meminta dukungan kebijakan terkait impor baja. Regulasi dipandang sebagai sesuatu yang penting  untuk mendukung pertumbuhan industri baja yang sehat. Impor baja yang sudah menghantam industri baja nasional dari hulu hingga hilir akan semakin menekan defisit neraca perdagangan. Volume impor baja tahun 2018 mencapai 6,3 juta ton atau naik sebesar 6,7 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi komoditas impor terbesar ketiga sebesar 6,45 persen dari total importasi. Industri baja yang sehat merupakan satu indikator dari kompetitifnya industri di sebuah negara. Negara-negara maju seperti Jerman, As, dan Jepang memiliki industri baja yang unggul. Untuk sehat diperlukan level playing field. Pelaku impor selama ini memanfaatkan celah dengan menghindari biaya antidumping dan mendapat dukungan dengan melakukan tax rebate.Hal ini menyebabkan krakatau steel terpukul. Kondisi tersebut telah disampiakan kepada Menteri BUMN Erick Tohir agar dapat diambil langkah yang tepat. 

Hampir 3 tahun sejak pertama kali muncul, industri teknologi finansial atau tekfin peer to peer (P2P) lending mencatatkan kontribusi hingga Rp60 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) dan mendorong roda perekonomian nasional. Menurut hasil riset bersama yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada 2019, kehadiran industri tekfin lending mencatatkan pengaruh positif terhadap perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari riset tersebut terdapat tiga sorotan utama terkait dengan pengaruh industri tekfin. Pertama, yakni kontribusi terhadap PDB yang mencapai Rp60 triliun atau berkisar US$4,5 miliar per Juni 2019.  Hal kedua yang menjadi sorotan yakni kontribusi tekfi n lending terhadap upaya pemenuhan lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil riset, kehadiran tekfin P2P lending telah mendorong tumbuhnya 332.000 lapangan pekerjaan. Ketiga, layanan tekfin P2P lending pun dinilai turut berkontribusi mendorong pengentasan kemiskinan. Kehadiran industri yang dipacu oleh perkembangan teknologi ini dinilai telah membantu sekitar 177.000 orang keluar dari garis kemiskinan.

McKinsey and Company melalui laporan terbarunya menyebut sebanyak 23 juta pekerjaan di Indonesia berpotensi hilang karena digantikan oleh proses automasi dan adopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) yang diadopsi oleh industri. Automasi dan AI yang diadopsi oleh industri justru menciptakan pekerjaan baru dengan jumlah yang berlipat. Adopsi atomasi dan AI akan melahirkan sampai dengan 46 juta pekerjaan baru pada 2030. Adapun, 10 juta di antaranya pekerjaan baru tersebut merupakan jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Tipe pekerjaan yang ada akan bergeser ke arah layanan dan menjauh dari pekerjaan dengan potensi automasi yang tinggi seperti pemrosesan data dan sejumlah pekerjaan fisik yang sifatnya repetitif.

Para pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) meminta agar kasus gagal bayar Duniatex Group tidak disangkutpautkan dengan kinerja industri secara nasional. Pasalnya, kasus gagal bayar salah satu raksasa tekstil tersebut bersifat business to business dan tidak terkait dengan industri secara keseluruhan. "Duniatex itu turusan debitor dengan kreditor. Itu bisnis murni, dan penyelesaiannya jangan sampai mengganggu industri lain," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Perstekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. Duniatex merpakan salah satu konglomerasi besar di industri tekstil dengan pengusaan pasar mencapai 15-20% di Jawa Tengah. Ernovian berharap, dunia perbankan dan lembaga keuangan yang lain juga tidak menggeneralisir kasus gagal bayar Duniatex denga industri tekstil secara keseluruhan. Pasalnya, kata Ernovian, industri TPT terdiri atas ribuan perusahaan yang sangat kompleks dari hulu ke hilir. Dan ttiap sektor tersebut, memiliki penanganan yang berbeda-beda. "Kalau kita mau ngomongin di TPT antara atau pembuat benang, itu berarti satu dari 260 perusahaan. Kalau di industri kain, sati di antara 1.600 perusahaan, sedangkan kalau industri garmen berarti satu dari 2.600 perusahaan," ungkap dia. Duniatex merpupakan perusahaan tekstil terintegrasi yang terdiri atas 18 perusahaan yang berfokus pada pemintalan, pertenunan, pencelupan dan finishing. Berlokasi di Solo, grup ini memiliki aset hampir Rp 38 triliun. Sekitar 90% produknya dipasarkan di dalam negeri dan 10% diekspor. Asosiasi Perstekstilan Indonesia menyebut Duniatex menguasai 20% pangsa pasar tekstil tanah air.

Pemerintah Indonesia membuka kemungkinan kerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan industri konstruksi dalam negeri. Kerjasama dapat dilakukan melalui pelatihan atau investasi proyek yang memungkinkan transfer teknologi.

Duta Besar Korsel untuk Indonesia Kimm Chang-Beom mengatakan, hubungan Korsel dengan Indonesia adalah hubungan strategis. kegiatan tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama yang lebih banyak antar pengusaha di kedua negara. 

Kelonggaran aturan impor menyebabkan konsumen menjadi tidak terlindungi dengan masuknya impor ikan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengemukakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Impor Hasil Perikanan dinilai longgar dan kontradiktif dengan upaya ditingkat internasional dalam meningkatkan standar keamanan hasil perikanan. Kemudahan impor ini dikhawatirkan membuat impor hasil perikanan yang masuk ke pasar Indonesia tidak bersertifikat kesehatan ikan/produk olahan ikan. 

Pada saat Eropa dan Amerika memperketat verifikasi dan ketelusuran ikan asal Indonesia, kita justru mempermudah masuknya Impor. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tren impor naik setiap tahun. Pada semester I tahun 2015-2019, volume dan nilai impor masing-masing tumbuh 4,37% dan 5,02% per tahun. Laju volume dan nilai impor melebihi laju volume dan nilai ekspor yang masing-masing sebesar 1,06% pertahun dan 3,12% per tahun.

Pedagang daring di Batam mengeluhkan peraturan baru tentang pajak atas impor barang kiriman. Peraturan yang bertujuan melindungi UMKM itu justru dinilai berdampak sebaliknya. Bisnis e-dagang di Batam terancam. 

Sekitar 300 anggota Forum Reseller Batam (FRB) meminta penjelasan terkait PMK Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Keputusan pemerintah menurunkan batasan bea masuk yang sebelumnya 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS sangat merugikan pedagang. Mulai 30 Januari 2020 setiap barang yang dikirim keluar Batam juga akan dikenai BM 7,5% dan PPN 10%

Kepala Bidang Bimbingan Layanan Kepatuhan dan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Sumarna menyatakan sebagai kawasan perdagangan bebas, Batam menikmati insentif fiskal. Barang masuk Batam tidak dikenai BM, PPn ataupun PPh. Ketika barang itu mau keluar Batam baru dikenai BM dan PPn tetapi tetap dibebaskan dari PPh. Itu masih menguntungkan dibanding daerah lain.

Pemerintah Jepang pada Minggu, 5 Januari 2020 menyatakan akan memperketat langkah-langkah imigrasi setelah mantan bos Nissan Carlos Ghosn kabur dari Jepang menuju Beirut, Libanon. Kini eksekutif perusahaan mobil Nissan itu menjadi buronan internasional.

Ghosn melarikan diri dari Jepang menuju Beirut dengan menggunakan jet pribadi untuk menghindari pengadilan yang dia sebut