Ekonomi
( 40554 )Virus Corona Goyang Daya Tahan Pasar Keuangan
Perluasan infeksi vitrus corona berdampak pada goyahnya daya tahan pasar keuangan domestik. Investor menilai penyebaran virus corona sebagai sentimen negatif karena Cina, yang menjadi pusat penyebaran, merupakan poros ekonomi terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat.
Kekhawatiran investor itu tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan terakhir yang diwarnai pelemahan hingga 125,11 poin, meski kemarin telah naik tipis ke level 6.113,04. Ekonom dari PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan pergerakan pasar saham kedepan belum sepenuhnya aman dan patut dicermati seiring dengan perkembangan wabah corona, yang hingga kemarin telah menjalar ke 16 negara. David melanjutkan, pelemahan terhadap sejumlah sektor saham juga perlu diwaspadai, khususnya sektor pertambangan, industri dasar, konstruksi, dan transportasi. Adapun pada perdagangan kemarin, bursa mencatat 210 saham mengalami penurunan, 198 nail, dan 133 saham tak bergerak. Sri Mulyani menjelaskan, pengaruh kinerja sektor pariwisata akan cukup dirasakan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia sedang mengandalkan sektor tersebut sebagai lini unggulan. Ia melanjutkan, sebagai bentuk keseriusan menggarap sektor pariwisata, pemerintah telah menciptakan ikon lima destinasi super-prioritas. Agenda promosi wisata yang memasarkan destinasi andalan ini akan dilakukan hingga akhir 2020, termasuk ke Cina.
Restrukturisasi Utang Krakatau Steel (KRAS), Bank Tambah Cadangan
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) kelar berhasil meyakinkan 10 kreditur utamanya untuk menyepakati restrukturisasi utang jumbo senilai US$ 2 miliar. Ada dua poin kelonggaran yang diperoleh Krakatau melalui restrukturisasi kredit ini, yakni kelonggaran jangka waktu pembayaran serta pembayaran bunga. Bagi bank yang menjadi kreditur, restrukturisasi itu berarti waktu pelunasan utang, baik bunga maupun pokok molor."Perhitungan restrukturisasi sudah disesuaikan dengan perkembangan perusahaan ke depan. Kami masih optimistis dapat menunaikan restrukturisasi," kata Silmy Karim, Direktur Utama Krakatau Steel, Rabu (29/1). Di antara bank yang menjadi kreditur Krakatau, bank plat merah bersedia meneken perjanjian restrukturisasi dengan alasan sinergi antara perusahaan negara. Meski, eksposur kredit ke Krakatau membuat kredit beresiko alias loan at risk di bank-bank BUMN membengkak.
Direktur Manajemen Resiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin dalam pertemuan dengan analis, Jumat (24/1), mengatakan, kredit ke Krakatau Steel merupakan penyebab naiknya kredit dalam perhatian khusus alias kolektibilitas 2 di segmen wholesale banking. "Utamanya dari utang Krakatau Steel yang telah kami restrukturisasi kuartal II-2019 dan kuartal III-2019. Jika mengenyampingkan eksposur KRAS, kredit dalam perhatian khusus segmen wholesale banking bisa turun dari 5% menjadi sekitar 3,8%," ujar Siddik dalam transkrip yang dipublikasikan Thomson Reuters Streetevents, Selasa (28/1). Kepada KONTAN, Siddik pernah menyatakan, Bank Mandiri bakal membentuk pencadangan hingga 30% di akhir 2019 untuk kredit Krakatau Steel. Nilai pencadangan akan dinaikkan hingga 55% di tahun ini. Sementara Bank BNI mencatat peningkatan risiko kredit di segmen korporasi dari 3,9% pada 2018 menjadi 4,5% di 2019. Fasilitas kredit BNI ke Grup Krakatau Steel mencapai Rp 6,4 triliun. "Saat ini, kredit di kol 2 atau dalam perhatian khusus," ujar Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, Selasa (28/1). BNI telah mengantisipasi dengan pencadangan Rp 2,4 triliun, setara 41% dari eksposur kredit BNI. "Tahun ini target pencadangan yang bisa dibentuk hingga Rp 5,8 triliun, kata dia.Bank BRI juga mencatat kan kenaikan kredit kolektibilitas 2 signifikan di segmen korporasi BUMN dari 0,86% dari total kredit pada 2018 menjadi 4,29% di akhir 2019.Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto menyatakan, eksposur BRI ke Krakatau Steel Group mencapai Rp 2,8 triliun. Saat ini BRI sudah membentuk pencadangan hingga 50% dari total eksposur kredit tersebut.
India Turunkan Bea Masuk Kelapa Sawit
Mulai Rabu (1/1/2020), Pemerintah India menurunkan bea masuk impor kelapa sawit mentah atau CPO beserta produk olahanya dari nega-negara ASEAN termasuk Indonesia. Pelaku industri kelapa sawit menilai, penurunan bea masuk itu dipengaruhi oleh kebijakan B-30 yang diterapkan pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020.
Omnibus Law Perpajakan Cakup 6 Area
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyerahkan draf omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu undang-undang (UU) baru terkait perpajakan kepada DPR pada pertengahan Desember 2019. Draf omnibus law sektor perpajakan ini telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju. Keberadaan omnibus law nantinya diharapkan bisa memudahkan koordinasi dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah karena kesamaan regulasi antarkementerian dan lembaga (K/L). Dengan begitu, diharapkan dengan adanya omnibus law dapat mempercepat transformasi ekonomi yang akan dilakukan pemerintah. Menkeu menyebutkan, adapun lima undang-undang terkait perpajakan yang direvisi lewat omnibus law yaitu meliputi Undang-undang pajak penghasilan (UU PPh), UU PPN, UU KUP, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang Undang Pemerintah Daerah. Area pertama adalah menurunkan pajak penghasilan (PPh) secara bertahap dari 25% menjadi 20%. Area kedua adalah menghapuskan pajak dividen kepada perusahaan yang melakukan ekspansi dan memiliki share (porsi saham) di bawah 25%. Area ketiga adalah pajak teritorial yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari akan dikenakan pajak dari negara tersebut, sedangkan bagi WNA yang bekerja di Indonesia hanya dikenakan pajak dari RI saja. Area keempat, adalah pengurangan penalti pajak berserta bunganya yakni WP yang kurang bayar pajaknya lebih dari 2-3 tahun maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan sehingga total denda pajak dalam 24 bulan yaitu 48%. Area kelima adalah penerapan pajak e-commerce kepada perusahaan digital internasional seperti Amazon, Netflix, Spotify dan lain-lain. Area keenam adalah menjadikan seluruh insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance menjadi satu bagian sebab menurut Sri Mulyani selama ini diturunkan melalui UU Investasi.
Kenaikan Tarif Ojek Daring Hanya untuk Jabodetabek
Kementerian Perhubungan memastikan penyesuaian tarif dasar angkutan roda dua berbasis aplikasi alias ojek online hanya untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan zona itu menjadi wilayah operasi terpadat dengan jumlah permintaan terbesar.
Sejak Agustus tahun lalu, pemerintah mengatur ketentuan keselamatan dan pedoman penghitungan harga dasar ojek online melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Aturan itu disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang membagi besaran tarif batas atas dan batas bawah di lebih dari 220 kota. Harga zona Jabodetabek, misalnya, dipatok Rp 2.000-2.500 per kilometer, belum termasuk harga perjalanan empat kilometer pertama sebesar minimal Rp 7.000. Evaluasi tarif diwajibkan setiap tiga bulan sesuai dengan Permenhub 12 Tahun 2019. Namun, kata Budi, perkumpulan pengemudi menuntut kenaikan karena melonjaknya iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat pada tahun ini. Ada juga pertimbangan penyesuaian harga karena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia. Sekretaris Yayasan lembaga Konsumen Indonesia Agus Suyatno menilai rencana itu hanya mewakili keinginan pengemudi dan tak diser tai perbaikan layanan untuk pengguna jasa. Apalagi, kata Agus, belum ada peningkatan aspek keselamatan sejak aturan ojek online diterapkan. YLKI pun menyarankan agar evaluasi harga setiap tiga bulan yang diatur Permenhub 12 Tahun 2019 diperpanjang menjadi enam bulan.
Pemerintah Perketat Impor Pangan dari Cina
Kementerian Pertanian memperketat impor produk pertanian asal Cina. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan biosecurity terhadap komoditas impor untuk mencegah penyebaran virus corona.
Menurut Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, pengetatan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan akan dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian. Pengawasan tersebut sebetulnya telah dilaksanakan sejak tahun lalu karena ada ancaman penyakit demam babi Afrika. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan ekspor industri makanan dan minuman saat ini juga belum terganggu akibat penyebaran virus corona di Cina. Menurut dia, bahan pangan yang seharusnya dihindari saat ini adalah impor makanan segar, baik produk hewani maupun nabati yang belum melalui proses industri. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan Cina belum menutup fasilitas logistik seperti pelabuhan dan bandar udara, sehingga belum berdampak pada industri. Menurut dia, apabila sudah ada penutupan akses, akan berdampak pada ekonomi Indonesia.
Virus Korona : Pariwisata Indonesia Bisa Kena Dampak
Industri pariwisata Indonesia bisa terkena dampak virus korona baru yang merebak di China. Ini karena wisatawan mancanegara asal China merupakan nomor dua terbanyak melancong ke Indonesia setelah Malaysia.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan, dampaknya tidak hanya pada kunjungan wisman tetapi juga berpotensi menganggu perdagangan barang. Imbauan agar WNI hati-hati ke China sudah tepat.
Risiko Global Bertambah
Virus korona jenis baru menambah faktor negatif yang mempengaruhi perekonomian global. Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama China, wajib mewaspadai dampaknya.
Sri Mulyani menyebutkan penyebaran virus korona berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi China yang berpotensi menekan permintaan China terhadap ekspor Indonesia. Hal tersebut juga mematik kekhawatiran investor pasar modal, Investor cemas apabila penyebaran virus itu bakal seperti virus SARS yang mewabah 17 tahun lalu.
Krakatau Steel : Restrukturisasi Utang Selesai, Fokus Pacu Kinerja
PT Krakatau Steel Tbk menyatakan telah menuntaskan restrukturisasi utang untuk menyehatkan kinerja keuangan pada 12 Januari 2020 senilai 2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 31 triliun. Restrukturi yang dimulai 20 Desember 2018 itu melibatkan 10 bank yang antara lain : PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Central Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank dan PT CIMB Niaga Tbk.
Krakatau steel juga mendorong pemerintah memperbaiki regulasi impor. Tingginya volume impor baja antara lain dipicu banyaknya importir yang memanfaatkan celah untuk menghindari biaya masuk. Selain itu, negara pengekspor melakukan pemotongan pajak ekspor (tax rebate) sehingga harga baja dari luar bisa rendah.
Tantangan Mall Membidik Pasar
Pembangunan mal di Jabodetabek kembali semarak. Sampai dengan 2023, sebanyak 23 pusat perbelanjaan baru siap dioperasikan. Pembangunanya dilakukan pengembang dalam dan luar negeri, menyatu dengan proyek superblok.
Pembangunan mal diharapkan menjadi pemantik pasar apartemen karena memudahkan penghuninya berbelanja. Sebaliknya, apartemen yang terhubung dengan mal juga mampu menghasilkan kepastian pasar. Namun faktanya tingkat okupansi atau keterisian mal dalam beberapa tahun terakhir menurun. Pada 2019, untuk pertama kali rata-rata tingkat hunian mal di Jakarta dibawah 80% atau turun 4% dibandingkan tahun 2018, meskipun tingkat hunian mal-mal kelas atas cenderung stabil.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









