Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyerahkan draf omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu undang-undang (UU) baru terkait perpajakan kepada DPR pada pertengahan Desember 2019. Draf omnibus law sektor perpajakan ini telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju. Keberadaan omnibus law nantinya diharapkan bisa memudahkan koordinasi dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah karena kesamaan regulasi antarkementerian dan lembaga (K/L). Dengan begitu, diharapkan dengan adanya omnibus law dapat mempercepat transformasi ekonomi yang akan dilakukan pemerintah. Menkeu menyebutkan, adapun lima undang-undang terkait perpajakan yang direvisi lewat omnibus law yaitu meliputi Undang-undang pajak penghasilan (UU PPh), UU PPN, UU KUP, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang Undang Pemerintah Daerah. Area pertama adalah menurunkan pajak penghasilan (PPh) secara bertahap dari 25% menjadi 20%. Area kedua adalah menghapuskan pajak dividen kepada perusahaan yang melakukan ekspansi dan memiliki share (porsi saham) di bawah 25%. Area ketiga adalah pajak teritorial yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari akan dikenakan pajak dari negara tersebut, sedangkan bagi WNA yang bekerja di Indonesia hanya dikenakan pajak dari RI saja. Area keempat, adalah pengurangan penalti pajak berserta bunganya yakni WP yang kurang bayar pajaknya lebih dari 2-3 tahun maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan sehingga total denda pajak dalam 24 bulan yaitu 48%. Area kelima adalah penerapan pajak e-commerce kepada perusahaan digital internasional seperti Amazon, Netflix, Spotify dan lain-lain. Area keenam adalah menjadikan seluruh insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance menjadi satu bagian sebab menurut Sri Mulyani selama ini diturunkan melalui UU Investasi.

Kementerian Perhubungan memastikan penyesuaian tarif dasar angkutan roda dua berbasis aplikasi alias ojek online  hanya untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan zona itu menjadi wilayah operasi terpadat dengan jumlah permintaan terbesar.

Sejak Agustus tahun lalu, pemerintah mengatur ketentuan keselamatan dan pedoman penghitungan harga dasar ojek online melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Aturan itu disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang membagi besaran tarif batas atas dan batas bawah di lebih dari 220 kota. Harga zona Jabodetabek, misalnya, dipatok Rp 2.000-2.500 per kilometer, belum termasuk harga perjalanan empat kilometer pertama sebesar minimal Rp 7.000. Evaluasi tarif diwajibkan setiap tiga bulan sesuai dengan Permenhub 12 Tahun 2019. Namun, kata Budi, perkumpulan pengemudi menuntut kenaikan karena melonjaknya iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat pada tahun ini. Ada juga pertimbangan penyesuaian harga karena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia. Sekretaris Yayasan lembaga Konsumen Indonesia Agus Suyatno menilai rencana itu hanya mewakili keinginan pengemudi dan tak diser tai perbaikan layanan untuk pengguna jasa. Apalagi, kata Agus, belum ada peningkatan aspek keselamatan sejak aturan ojek online diterapkan. YLKI pun menyarankan agar evaluasi harga setiap tiga bulan yang diatur Permenhub 12 Tahun 2019 diperpanjang menjadi enam bulan.

Kementerian Pertanian memperketat impor produk pertanian asal Cina. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan biosecurity terhadap komoditas impor untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menurut Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, pengetatan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan akan dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian. Pengawasan tersebut sebetulnya telah dilaksanakan sejak tahun lalu karena ada ancaman penyakit demam babi Afrika. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan ekspor industri makanan dan minuman saat ini juga belum terganggu akibat penyebaran virus corona di Cina. Menurut dia, bahan pangan yang seharusnya dihindari saat ini adalah impor makanan segar, baik produk hewani maupun nabati yang belum melalui proses industri. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan Cina belum menutup fasilitas logistik seperti pelabuhan dan bandar udara, sehingga belum berdampak pada industri. Menurut dia, apabila sudah ada penutupan akses, akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

Industri pariwisata Indonesia bisa terkena dampak virus korona baru yang merebak di China. Ini karena wisatawan mancanegara asal China merupakan nomor dua terbanyak melancong ke Indonesia setelah Malaysia. 

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan, dampaknya tidak hanya pada kunjungan wisman tetapi juga berpotensi menganggu perdagangan barang. Imbauan agar WNI hati-hati ke China sudah tepat. 

Virus korona jenis baru menambah faktor negatif yang mempengaruhi perekonomian global. Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama China, wajib mewaspadai dampaknya.

Sri Mulyani menyebutkan penyebaran virus korona berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi China yang berpotensi menekan permintaan China terhadap ekspor Indonesia. Hal tersebut juga mematik kekhawatiran investor pasar modal, Investor cemas apabila penyebaran virus itu bakal seperti virus SARS yang mewabah 17 tahun lalu.

PT Krakatau Steel Tbk menyatakan telah menuntaskan restrukturisasi utang untuk menyehatkan kinerja keuangan pada 12 Januari 2020 senilai 2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 31 triliun. Restrukturi yang dimulai 20 Desember 2018 itu melibatkan 10 bank yang antara lain : PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Central Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank dan PT CIMB Niaga Tbk. 

Krakatau steel juga mendorong pemerintah memperbaiki regulasi impor. Tingginya volume impor baja antara lain dipicu banyaknya importir yang memanfaatkan celah untuk menghindari biaya masuk. Selain itu, negara pengekspor melakukan pemotongan pajak ekspor (tax rebate) sehingga harga baja dari luar bisa rendah.

Pembangunan mal di Jabodetabek kembali semarak. Sampai dengan 2023, sebanyak 23 pusat perbelanjaan baru siap dioperasikan. Pembangunanya dilakukan pengembang dalam dan luar negeri, menyatu dengan proyek superblok. 

Pembangunan mal diharapkan menjadi pemantik pasar apartemen karena memudahkan penghuninya berbelanja. Sebaliknya, apartemen yang terhubung dengan mal juga mampu menghasilkan kepastian pasar. Namun faktanya tingkat okupansi atau keterisian mal dalam beberapa tahun terakhir menurun. Pada 2019, untuk pertama kali rata-rata tingkat hunian mal di Jakarta dibawah 80% atau turun 4% dibandingkan tahun 2018, meskipun tingkat hunian mal-mal kelas atas cenderung stabil.

Pertumbuhan industri pengolahan non migas beberapa tahun terakhir (setidaknya sejak 2016) selalu dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian menengarai ada 7 isu utama :

• kekurangan bahan baku, seperti : kondensat, gas, nafta, dan biji besi serta bahan penolong seperti katalis, scrap atau baja bekas, kertas bekas dan nitrogen
• kekurangan infrsatruktur pelabuhan, jalan dan kawasan industri
• kekurangan utilitas listrik, air, gas dan pengolah limbah
• kekurangan tenaga ahli berketrampilan dan pengawas
• tekanan impor
• spesifikasi limbah industri untuk kertas bekas dan baja bekas terlalu ketat sehingga menyulitkan industri
• permasalahan yang dihadapi industri kecil dan menengah, mulai aspek pembiayaan, bahan bakudan bahan penolong, mesin atau peralatan hingga pemasaran

Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional menunggu pemerintah menerbitkan regulasi untuk melindungi industri dalam negeri. Serbuan barang impor membuat perusahaan sulit bersaing hingga harus mengurangi produksi baja.

Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional Silmy Karim menyatakan impor baja Indonesia mulai meningkat sejak 2014 hingga mencapai puncaknya pada 2019. Sebagian besar barang tersebut datang dari Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan Taiwan. Maraknya barang impor murah ini telah menghilangkan sekitar 25 persen pangsa pasar baja di dalam negeri. Dampaknya, perusahaan baja harus mengurangi produksi. Silmy menuturkan pemanfaatan pabrik baja nasional rata-rata hanya 43 persen dari total kapasitas 24,6 juta ton. Utilisasi pabrik yang rendah membuat setidaknya tujuh perusahaan mengurangi produksi mereka. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, misalnya, menghentikan lini produksi wire rod atau baja gulung pada akhir 2018. Perusahaan harus mengurangi 3.500 pegawai kontrak lantaran produksi section and bar mill dikurangi hingga 50 persen. Silmy mengungkapkan ada banyak cara membuat harga impor murah, salah satunya dengan pemberian subsidi. Pemerintah Cina, misalnya, menerapkan kebijakan pengembalian pajak atau tax rebate sebesar 15 persen untuk barang ekspor.

PT. Krakatau Steel meminta dukungan kebijakan terkait impor baja. Regulasi dipandang sebagai sesuatu yang penting  untuk mendukung pertumbuhan industri baja yang sehat. Impor baja yang sudah menghantam industri baja nasional dari hulu hingga hilir akan semakin menekan defisit neraca perdagangan. Volume impor baja tahun 2018 mencapai 6,3 juta ton atau naik sebesar 6,7 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi komoditas impor terbesar ketiga sebesar 6,45 persen dari total importasi. Industri baja yang sehat merupakan satu indikator dari kompetitifnya industri di sebuah negara. Negara-negara maju seperti Jerman, As, dan Jepang memiliki industri baja yang unggul. Untuk sehat diperlukan level playing field. Pelaku impor selama ini memanfaatkan celah dengan menghindari biaya antidumping dan mendapat dukungan dengan melakukan tax rebate.Hal ini menyebabkan krakatau steel terpukul. Kondisi tersebut telah disampiakan kepada Menteri BUMN Erick Tohir agar dapat diambil langkah yang tepat.