Dugaan korupsi ditubuh PT Asuransi Jiwasraya (persero) yang diperkirakan merugikan nasabah dan negara Rp 27 triliun mulai terbongkar. Kejaksaan Agung menahan lima tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut antara lain : mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Harry Prasetyo, bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.

BPK menemukan dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan Jiwasraya. Sejak 2006 laba yang dibukukan Jiwasraya adalah laba semu yang merupakan hasil rekayasa akuntansi (window dressing). Praktik itu diduga melibatkan jajaran direksi dan pihak luar perusahaan. Misal pada 2017 Jiwasraya membukukan laba Rp 2,4 trilun tetapi laba itu dianggap tidak wajar karena terdapat kecurangan pencadangan Rp 7,7 triliun pada laporan keuangan.

Survei Bank Indonesia pada 2018 menunjukan ada sekitar 1.800 lokasi usaha di Indonesia menggunakan platform pembayaran WeChat Pay. QR code WeChat Pay cukup banyak ditemui digerai oleh-oleh di Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara dan Bali. Namun transaksi elektronik WeChat pay dalam mata uang Yuan sehingga tidak diproses di Bank Indonesia dan Indonesia tidak mendapatkan devisa dari transaksi tersebut. Pada awal 2020, penggunaan WeChat Pay sudah legal di Indonesia melalui kerjasama dengan perbankan Indonesia. PT Bank Central Asia memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia per 1 Januari 2020.

PT Asabri mengakui penurunan nilai aset yang belum direalisasikan sebesar Rp 16,8 triliun di tahun 2019. Direktur Keuangan dan Investasi Asabri Rony Hanityo Apriyanto menjelaskan, penurunan tersebut terjadi di program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) serta Akumulasi Iuran Pensiun (AIP).

Jika dirinci, total nilai aset Asabri di program THT, JKK dan JKM turun dari Rp 19,4 triliun di 2018 menjadi Rp 10,6 triliun di tahun lalu. Sementara total aset AIP dari Rp 26,9 triliun di 2018 tersisa Rp 18,9 triliun per akhir 2019 lalu. “Kondisi liabilitas besar tapi dari aset Asabri turun pada dua program THT dan AIP yang mengalami penurunan kira-kira sekitar Rp 16 triliun, atau sifatnya unrealized loss,” kata Rony di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1). Unrealized loss Asabri terjadi karena penurunan nilai investasi di saham dan reksadana, yang menggunakan dana dari kedua program itu. Khususnya penurunan nilai saham yang dipegang Asabri di Inti Agri Resources Tbk (IIKP) dan Trada Alam Minera Tbk (TRAM) milik Heru Hidayat. Serta pada saham dari perusahaan milik Benny Tjokrosaputro yakni PT Hanson International Tbk (MYRX).“Karena penurunan nilai saham dan reksadana yang dimiliki dua orang tersebut yang tadinya nilai saham Rp 500 menjadi Rp 50. Jadi nilai investasi kami memang turun,” tambahnya.

Asabri telah menyiapkan beberapa langkah pemulihan. Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menjelaskan meminta pertanggungjawaban utang jual beli saham kepada Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Menurut Sonny, kedua pebisnis itu mempunyai total utang saham dengan Asabri senilai Rp 10,6 triliun. “Kami sudah mendapat komitmen dari keduanya. Bahwa pemulihan tanggung jawab Heru sebesar Rp 5,8 triliun dan Benny sebesar Rp 5,1 triliun,” jelas dia di gedung DPR, Rabu

PT Bank Mandiri Taspen (Mantap) serta PT Fidac Inovasi Teknologi jalin kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna luncurkan aplikasi Dumi (Duit Mikro) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif. Aplikasi tersebut resmi diluncurkan Rabu, (29/1) yang di tandai dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Bisnis Bank Mantap, Nurkholis Wahyudi serta Direktur Fidac Inovasi Teknologi, Harry Fardan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menjelaskan, dengan diluncurkannya aplikasi tersebut nantinya ASN akan memiliki sumber pendanaan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. Tak hanya itu, ia juga menambahkan Dumi di harapkan nantinya mampu memberi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ASN. Melalui aplikasi ini, nantinya Dumi akan menjadi alternatif dari pembiayaan mikro berbasis teknologi (fintech).

"Para ASN ketika membutuhkan pembiayaan mendadak seperti membayar SPP anak, pajak kendaraan motor, renovasi rumah atau bencana alam dapat mengambil KTA Payroll untuk menggunakan aplikasi Dumi," kata dia dalam peluncuran aplikasi Dumi di aula BKN.

Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani menilai, target rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang tahun ini ditetapkan sebesar 11,6% termasuk rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Ini akan semakin timpang bila dibandingkan dengan negara maju yang sudah melebihi angka 20%. "Menurut saya, (tax ratio) memang menjadi perhatian investor. Tapi mereka bukan hanya melihat pajak, tetapi juga faktor lain untuk memulai investasi," ucapnya ketika melakukan kunjungan ke BeritaSatu Media Holding, Jakarta, Kamis (30/1). Ia mengatakan selain pajak, faktor lain yang harus diperhatikan adalah permasalahan ketenagakerjaan mulai dari upah hingga produktivitas. Pada saat yang sama juga birokrasi harus diperhatikan karena banyak pengusaha yang merasa kesulitan saat akan melakukan investasi di Tanah Air. Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain rasio pajak Indonesia sebenarnya cukup baik. Upaya untuk meningkatkan rasio pajak akan mendongkrak penerimaan negara yang berdampak pada belanja untuk pembangunan dan infrastruktur dasar di daerah seperti air bersih, sanitasi, jalan dan irigasi.. "Tata kelola itu yang harus kita perbaiki, baik kerja sama dengan BPK, KPK, dan Pemerintah daerah. Sedangkan untuk melakukan ekspansi basis pajak, kami terus memperbaiki kualitas IT dan SDM," kata Menteri Keuangan.

Apakah sudah menjadi nasib kita, komoditas pangan seperti jagung harus diimpor dari Amerika Serikat, mainan anak dari Jepang, produk seni populer dari Korea Selatan, dan barang kebutuhan rumah tangga dari China. Kini minuman teh harus diimpor dari Taiwan. Tak hanya di Indonesia, mereka berhasil menahklukan pasar dunia dengan teknologi digital. 

Antrian remaja di gerai-gerai minuman Taiwan disejumlah negara mudah terlihat. Di Indonesia fenomenanya mirip. Fenomena minuman Taiwan di Indonesia juga terlihat di platform digital. Dalam presentasi berjudul 2019 Year in Search Indonesia pencarian beberapa jenis minuman Taiwan (seperti : boba dan teh keju) melonjak luar biasa. Pencarian boba di Google melonjak 11,6 kali dibandingkan tahun sebelumnya dan melonjak 7,3 kali di platform Youtube. Sementara pencarian teh keju naik tujuh kali lipat.

Impor produk perikanan asal China pada Januari 2020 meningkat 15,245 dibandingkan pada Desember 2019. Seiring virus korona tipe baru yang merebak di China, pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap produk ikan. Impor komoditas perikanan pada Januari 2020 didominasi bahan pembuat pakan, pakan ikan buatan, ikan segar dan ikan beku. Industri pengalengan ikan membutuhkan impor ikan asal China untuk memenuhi 20% bahan baku sarden pada musim paceklik. 

Kementerian BUMN memastikan pembayaran klaim pemegang polis produk saving plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimulai pada akhir Maret 2020. Pembayaran awal akan dikumpulkan dari hasil usaha Jiwasraya.

Jiwasraya akan mengurai kesulitan likuiditas melalui pendirian anak usaha, Jiwasraya Putra. Pembentukan anak usaha akan memanfaatkan kerjasama 4 BUMN yakni BTN, Pegadaian, Telkomsel dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dana yang dibidik mencapai Rp 5 triliun.

Penggunaan alat pembayaran digital makin masif dan diminati masyarakat. Peluang terbuka agar pembayaran digital bisa menyentuh transaksi di sektor UMKM. Hasil survei Ipsos Indonesia terkait kebiasaan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan alat pembayaran digital menemukan 95% responden menggunakan dompet digital untuk berbagai transaksi keuangan seperti : belanja daring, bayar tagihan listrik, restoran dan hiburan. 

Menurut Soeprapto Tan, Managing Director Ipsos Indonesia, Masyarakat makin terbiasamenggunakan pembayaran digital maupun uang elektronik. Ada 3 motif besar penggunaan pembayaran digital yakni rasa aman dan keuangan lebih terkontrol, memperkaya hidup, serta hal baru dalam menghidupi perkembangan zaman.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan kredit tanpa agunan untuk layanan bayar kemudian (Paylater) di aplikasi Traveloka. Kerjasama ini menyasar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. BNI akan menyalurkan pinjaman hingga Rp 6 triliun tahun 2020 untuk 1 juta potensi pengguna layanan Paylater Traveloka.