Sebagaimana dikonfirmasi Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Hestu Yoga Saksama. Konsumen pengguna barang dan jasa digital musti bersiap-siap naik harga 10%. Sebab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi menunjuk enam perusahaan asing untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 1 Agustus 2020. Adapun enam pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang pertama adalah Amazon Web Service Inc, Google Asia Pacific Pte Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International BV, dan Spotify.

Meskipun aktivitas manufaktur mulai menggeliat, kegiatan produksi tetap akan memakan waktu lama untuk pulih. Ekspor pada tahun ini bisa minus 13,5 persen. Laporan IHS Markit menyebutkan, indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur Indonesia mulai naik dari 28,6 pada Mei 2020 menjadi 39,1 pada Juni 2020. Kendati begitu, indeks yang mencerminkan optimisme pasar itu masih berada di bawah ambang batas, yaitu 50 dari sebelumnya melemah pada Maret 2020 yaitu 45,3 dan terburuk pada April 2020 dengan rekor PMI terendah selama sembilan tahun yaitu 27,5.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri, Senin (6/7/2020), mengatakan, pemulihan aktivitas produksi dan perdagangan Indonesia cenderung lebih lambat dan tertinggal dari negara lain.Ini karena Indonesia tidak terlalu banyak terhubung dengan rantai pasok global. Kepala Ekonom IHS Markit Bernard Aw menuturkan, pemulihan dalam beberapa bulan mendatang akan menantang bagi Indonesia. Keluaran produksi dan penjualan masih turun pada tingkat substansial meski tidak sedrastis April dan Mei 2020. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meyakini, PMI Juni 2020 yang mulai naik menunjukkan geliat perekonomian nasional mulai positif. Meski demikian, Jerry melihat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas manufaktur yang lambat, pemerintah tetap akan merevisi target kinerja perdagangan tahun 2020.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendag 2020-2024 memproyeksikan, sehubungan dengan pandemi Covid-19, neraca perdagangan pada 2020 akan defisit 1,5 miliar dollar AS. Sebelumnya, neraca perdagangan 2020 ditargetkan surplus 300 juta dollar AS. Target pertumbuhan ekspor nonmigas yang semula ditetapkan sebesar 5,2 persen pun direvisi terkontraksi menjadi minus 13,5 persen.

Sementara itu, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), yang berlaku sejak 5 Juli 2020, membawa kelegaan bagi peternak sapi Australia. Sayangnya, perjanjian itu justru menimbulkan kekhawatiran peternak sapi Indonesia akibat absennya upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk mereka. Dengan ini kuota ekspor dari Australia berpotensi meningkat dari 281.215 ekor pada 2020 menjadi 700.000 ekor pada 2026. Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia sekaligus Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana menyebutkan, produk daging sapi potong dari peternak rakyat lokal akan semakin terpinggirkan. IA-CEPA membuat produk daging sapi dari Australia lebih kompetitif dari segi harga.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia meyakini harga gula di tingkat petani bakal mengalami perbaikan setelah ada kesepakatan yang mewajibkan importir menyerap gula tebu milik petani. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M. Nur Khabsyin menyatakan setidaknya ada 12 perusahaan yang mengantongi izin impor gula mentah yang menandatangani komitmen pembelian gula tebu petani.

Dalam salinan perjanjian tersebut, 12 perusahaan gula bakal menyerap gula petani dengan harga Rp11.200 per kilogram (kg) sebagai bagian dari penugasan oleh pemerintah. Langkah tersebut diambil sebagai upaya perlindungan terhadap harga gula di tingkat petani yang dilaporkan mulai turun saat memasuki musim giling. Menurutnya, komitmen penyerapan gula itu diyakini menjaga harga gula di tingkat petani. Saat ini, harga gula terus mengalami kenaikan sejak penyerapan mulai dilakukan secara mandiri oleh perusahaan yang mendapatkan izin impor sebelum ada penugasan resmi. 

Terkait dengan volume gula tebu petani yang bakal diserap, Nur Khabsyin belum bisa memastikan jumlahnya lantaran tergantung pada kesepakatan lanjutan masing-masing pihak. Sejauh ini, dia memperkirakan volume gula tebu petani mencapai 700.000 ton—800.000 ton. Namun, dia menegaskan harga pembelian haruslah mengacu pada perjanjian yang telah ditandatangani yakni Rp11.200 per kg. 

Adi Prasongko, perwakilan PT Kebun Tebu Mas, salah satu perusahaan yang bakal menyerap gula petani, menyatakan bahwa harga serapan belum tentu berimbas pada harga di tingkat konsumen. Alasannya, hal tersebut bakal tergantung pada kondisi pasokan dan permintaan kala distribusi. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat mengemukakan jaminan serapan gula petani dengan harga Rp11.200 per kg merupakan hal baik bagi petani di tengah tren harga lelang gula yang turun. 

Di sisi lain, patokan harga serapan itu berpotensi membuat perusahaan penerima tugas menanggung risiko yang besar dalam penjualan gula ke konsumen. Risiko yang lebih kecil justru bisa dinikmati oleh perusahaan yang tak mendapat tugas karena tetap bisa membeli gula di bawah Rp11.200 per kg.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat kunjung ke Pelabuhan Perikanan Karangsong, KabupatenIndramayu, Jawa Barat, Senin (6/7/2020) malam menegaskan, calon eksportir benih lobster tidak melibatkan orang terdekat dan keluarganya. Pemberian izin ekspor benih lobster yang sudah diberikan ke 26 perusahaan dan akan bertambah menjadi 31 perusahaan sudah sesuai prosedur. Edhy yang berasal dari Partai Gerindra menepis informasi kedekatannya dengan calon eksportir, bahkan bersedia di audit terkait kebijakan itu.

Turut hadir dalam kunjungan ini Komisi Pemangku untuk Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ali Mochtar Ngabalin, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar, dan Pelaksana Tugas Bupati Indramayu Taufik Hidayat. Puluhan nelayan setempat juga turut serta.

Edhy menambahkan, pihaknya melihat peluang ekonomi dari penangkapan benih lobster. Jumlah benih lobster diIndonesia diperkirakan mencapai total 26 miliar ekor untuk enam jenis lobster di 11 wilayah pengelolaan perikanan. Apabila penangkapan benih hanya untuk lobster jenis pasir dan mutiara, jumlah benih ditaksir mencapai 5 miliar ekor. Terkait itu, kuota penangkapan benih bening lobster yang semula 139,4 juta ekor per tahun direncanakan ditingkatkan menjadi 500 juta benih per tahun.

Secara terpisah, Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster KKP Andreau Misanta mengakui, ada rencana ekspor benih lobster pekan ini. Investasi yang masuk semakin besar. Setiap perusahaan memiliki perhitungan investasi Rp 25 miliar. Dengan masuknya 50 perusahaan, investasi yang akan lahir Rp 1,25 triliun. Andreau mengakui, tariff penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk ekspor benih bening lobster masih belum final. Tarif ekspor benih lobster diusulkan pada kisaran Rp1.000 - Rp 5.000 per ekor. Penetapan tarif melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Secara terpisah, Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia Effendy Wong menyatakan, kebijakan membuka luas penangkapan benih lobster sama halnya dengan membuka eksploitasi besar-besaran dan menyongsong kepunahan benih. Ekspor benih besar-besaran justru akan menghidupkan budidaya di Vietnam dan negara tetangga lain yang sudah memiliki teknologi budidaya lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, pembudidaya lobster Indonesia juga kalah bersaing dari segi biaya produksi, transportasi, dan akses pemasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers secara virtual, Senin (6/7) menyatakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah menyepakati tiga skema berbagi beban atau burden sharing dalam menangani dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi basional (PEN) yang mencakup bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha. Tiga skema ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kedua antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Deputi Gubernur BI.

Biaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp 695,2 triliun telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 pemerintah sudah memutuskan untuk melebarkan defisit APBN menjadi 6,34% dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam burden sharing yang disepakati kedua pihak mengidentifikasi beban penanganan Covid-19 yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama, belanja untuk kebutuhan publik (public goods) membutuhkan biaya sebesar Rp 397,56 triliun, yang terbagi dalam tiga jenis belanja yaitu bidang kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan padat karya sektoral K/L dan pemerintah daerah Rp 106,11 triliun. Untuk membiayai belanja public goods, BI dan Kementerian Keuangan sudah menyepakati bahwa untuk belanja kategori tersebut akan diterbitkan surat berharga negara (SBN) yang langsung dibeli BI. Untuk belanja yang bersifat non-public goods/benefit yaitu dukungan dunia usaha UMKM Rp 123,46 triliun dan Korporasi non-UMKM Rp 53,57 triliun akan dilakukan melalui penerbitan SBN di pasar dengan kesepakatan suku bunga pasar dibagi dua antara pemerintah dan bank sentral. untuk pembiayaan nonpublic goods lainnya sebesar Rp 328,87 triliun, beban akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar market rate dan BI bertindak sebagai standby buyer/last resort sesuai SKB Pertama tanggal 16 April 2020.

Sri Mulyani menjelaskan, penerapan skema burden sharing bukan merupakan hal baru dan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Skema ini juga dilakukan Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand dan telah terbukti dapat tetap menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar. Laporan Bank of International Settlement (BIS) juga menyebutkan bahwa bank sentral di beberapa negara berkembang juga berperan sebagai last resort, seperti Meksiko, Hungaria, Filipina, dan Turki.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mengkonfirmasi pihaknya memutuskan untuk ikut terlibat dalam skema burden sharing ini. Dalam skema belanja ini menggunakan variabel reverse repo rate agar SBN ini tetap bisa digunakan sebagai underlying instrumen moneter. Sehingga kebutuhan pendanaan dari fiskal terpenuhi, kebutuhan Bank Indonesia melakukan operasi moneter terpenuhi, serta beban dari pemerintah 0%. Ia mengatakan Pihaknya sudah mengkaji dampak dari skema ini terhadap stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan dan akan terus memonitor dampak kebijakan ini baik dari sisi fiskal maupun moneter. Perry mengatakan, kondisi skema berbagi beban atau burden sharing yang dilakukan antara BI dan pemerintah tidak akan mengganggu neraca keuangan bank sentral serta tidak akan mempengaruhi BI dalam merumuskan kebijakan moneter.

Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam diskusi webinar Kafegama (Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada) secara virtual, Senin (6/7) mengatakan Bank Indonesia (BI) melihat, ekonomi sektor informal atau ekonomi kerakyatan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi sangat besar menjadi sumber pertumbuhan baru nasional di tengah pandemi Covid-19. Syaratnya, sektor tersebut harus mendapatkan dukungan kebijakan yang afirmatif dan mengedepankan digitalisasi sebagai strategi pengembangan.

Menurut dia, ekonomi kerakyatan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena memiliki sekitar 67,5 juta pelaku UMKM dan melibatkan lebih dari 91 juta penduduk. Hanya saja, hampir seluruh pelaku UMKM tersebut berada dalam sektor informal yang masih mengandalkan sistem pembayaran konvensional. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran ekonomi kerakyatan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mengungkapkan, pada Mei 2019 BI telah meluncurkan Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Dengan ini bank sentral mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung integrasi sistem keuangan digital, mendorong open banking dan digitalisasi perbankan, menglink-kan perbankan dengan fintech (financial technology) serta menggarap segmen ekonomi yang selama ini belum tersentuh digitalisasi seperti ekonomi kerakyatan. Bank Indonesia pun gencar mengampanyekan digitalisasi sistem pembayaran standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis QR Code Indonesia Standard (QRIS). Tak hanya itu, dukungan digitalisasi sistem pembayaran pelaku UMKM juga dilakukan oleh asosiasi sistem pembayaran termasuk fintech dan teknologi informasi seperti penyedia jasa internet (provider).

Hingga saat ini, menurut dia, sebanyak 3,7 juta merchant telah terdaftar secara nasional menggunakan QRIS. Dari jumlah itu sebanyak 2,53 juta atau 69,46% di antaranya adalah merchant ultra mikro (UMi). Selain merchant UMi, sebanyak 17,74% lainnya atau 645,93 ribu merchant yang sudah menggunakan QRIS adalah pelaku usaha kecil. Kemudian 306,38 ribu atau 8,41%-nya usaha menengah, 176,72 ribu atau 4,85% usaha besar, dan 8.770 merchant atau 0,24% sisanya ialah merchant donasi atau sosial.

Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama Selasa (7/7) mengungkapkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan restu kepada PT Freeport Indonesia atas permohonan penundaan pembangunan proyek fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengklaim, penyelesaian proyek smelter yang berlokasi di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, ini sulit dilakukan sesuai jadwal. Hal itu lantaran proyek smelter terimbas pandemi korona (Covid-19). Selain terkendala di lapangan, pemasok peralatan utama penyokong proyek smelter ikut terdampak Covid-19. Kontraktor utama proyek smelter meliputi Chiyoda Corporation asal Jepang, kemudian penyedia teknologi smelter adalah Outotec asal Finlandia, serta konsultan yang berasal dari Kanada.

Meski proyek smelter terhambat, Riza menambahkan,kinerja operasional di tambang maupun ekspor konsentrat tembaga masih berjalan normal. Oleh karena itu, manajemen Freeport meyakini izin beserta kuota ekspor konsentrat tembaga tetap bisa digunakan hingga akhir masa berlaku di periode ini, yakni sampai Maret tahun depan dengan kuota sebanyak 1,07 juta ton konsentrat tembaga. Hingga Mei tahun ini, realisasi produksi konsentrat tembaga Freeport Indonesia mencapai 524.492 ton.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan, pandemi Covid-19 memberi tiga dampak besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa krisis. "Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuat perfect storm yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian," kata dia saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema "Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong", Selasa (14/7). Suryo Menyebutkan, dampak pertama dalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melmah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Tekanan cukup berat dari pandemi Covid-19, kata Suryo, membuat penerimaan negara turun signifikan.

Penjualan kendaraan secara ritel PT Astra Indonesia Tbk mulai membaik di penghujung semester satu tahun ini. Penjualan ritel roda empat naik 68% secara month on month pada Juni 2020. Namun, secara kumulatif , penjualan mobil ritel di semester I tahun ini masih turun 40% secara year on year.

Menurut Analis Indo Premier Sekuritas, sebagian pabrik sudah mulai Kembali beroperasi dan berproduksi. Tapi produksi masih untuk kebutuhan ekspor. Permintaan dari domestic masih rendah. Diharapkan perbaikan bertahap mulai ada di bulan ini. Alasannya, ekonomi sudah mulai berjalan dan adanya kebijakan baru dari multifinance yang meringankan pembayaran uang muka menjadi 10%-15% pada bulan ini.

PT Pertamina ( Persero ) menargetkan pengadaan 48 kapal untuk mendukung kegiatan operasional dalam lima tahun kedepan. Kemungkinan proses, pembuatan 15 kapal akan berlangsung di Indonesia. Saat ini perusahaan migas pelat merah itu sudah memiliki 270 kapal. Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan operasional Pertamina. Dalam catatan Pertamina, sebanyak 270 kapal baru bisa mengoptimalkan kegiatan operasional sebesar 50%.

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan dalam konferensi pers virtual, Selasa ( 14/7 ), dari 48 kapal untuk pengadaan lima tahun kedepan, proses pembuatan 15 kapal diantaranya akan dilakukan di dalam negeri. Perusahaan yang menjadi mitra Pertamina diantaranya PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ( Persero ), PT Dok dan Perkapalan Surabaya ( Persero ) serta PT Industri Kapal Indonesia ( Persero ).