Pengusaha optimistis menerapkan batas tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa mendongkrak investasi industri farmasi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Indonesia Tirto Kusnadi mengatakan regulasi TKDN sudah lama ditunggu oleh pelaku industri.

Menurut Tirto, kebijakan tersebut berpeluang memperbesar minat investasi, khususnya dalam penyediaan bahan baku. Dia mengatakan secara bertahap industri dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020, penghitungan nilai TKDN produk farmasi tidak lagi menggunakan formula berbasis biaya (cost based), tapi skema processed based atau berorientasi proses, yang cocok dengan karakter industri farmasi yang mengedepankan riset berbiaya besar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan formula processed based menghargai upaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi. 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat selama lima tahun terakhir (2015-triwulan I 2020) realisasi investasi industri farmasi mencapai Rp 24,7 triliun. 

Pelaksana tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, mengatakan saat ini 95 persen bahan baku farmasi di Indonesia masih impor. Pemasok bahan baku farmasi Indonesia adalah Cina sebesar 60 persen dan India 30 persen dengan nilai impor US$ 1,3 miliar per tahun. 

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot Tanjung berujar pemerintah masih membuka peluang investasi pada bahan baku farmasi, baik dari dalam negeri maupun asing. Menurut Yuliot, investasi bahan baku dengan tingkat impor 90 persen berpotensi sebagai substitusi impor dan juga dapat memasok kebutuhan di Asia Tenggara.

Menakar keamanan beras di dalam negeri, baik dari segi harga maupun pasokan, tak cukup hanya dengan optimisme. Ada kegawatan yang perlu diwaspadai mengenai ancaman krisis pangan. Harga acuan ekspor beras asal Thailand, salah satu negara pemasok Indonesia saat dibutuhkan, tercatat menyentuh US$505—US$533 per ton pada pertengahan Juni lalu, yang dipicu kecemasan pasar akan pasokan yang berkurang dan menguatnya nilai baht.

Proyeksi yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun memperlihatkan bahwa produksi beras pada musim 2019/2020 bakal turun menjadi 500,8 juta ton dibandingkan dengan capaian pada 2018/2019 sebesar 506,3 juta ton. Di Indonesia, dengan harga beras yang cenderung lebih tinggi daripada harga internasional, beras medium di tingkat penggilingan terpantau sempat menyentuh level tertinggi pada Maret lalu, yakni Rp9.827 per kilogram (kg) sebelum perlahan turun menjadi Rp9.445 pada Juni lalu. 

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengemukakan harga beras kualitas premium cenderung stabil sesuai harga eceran tertinggi menyusul besarnya serapan beras lewat program bantuan sosial. 

Dalam pandangan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santoso, harga beras di Indonesia cenderung memperlihatkan tren anomali. Harga beras di tingkat konsumen memang memperlihatkan tren kenaikan. Namun di level petani justru terus menurun sejak November lalu. 

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengemukakan potensi krisis pangan kala pandemi lebih banyak dipicu menurunnya akses pangan, karena hilangnya sumber penghasilan. Kondisi ini membuat angka kemiskinan meningkat, sehingga permintaan anjlok. 

Namun, Bulog optimistis dapat terus menjalankan peran stabilisasi harga dengan cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola.

Peningkatan kapasitas giling pabrik gula di Jawa Timur tahun ini tidak dibarengi dengan kesiapan areal tanam lahan tebu sebagai bahan baku. Problematika komoditas tebu sebagai bahan baku utama gula seakan tiada habisnya. Dari tahun ke tahun produksi tebu menurun seiring dengan adanya alih fungsi lahan, penurunan nilai ekonomi dan kini justru muncul persoalan akibat bertambahnya pabrik gula (PG) baru. Berdasarkan Permentan No. 29/2016 disebutkan bahwa usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan) harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekuranganya bisa dipenuhi dari perkebunan rakyat melalui kemitraan. 

Kepala Dinas Perkebunan Jatim Karyadi mengakui sejauh ini kehadiran PG baru belum diiringi dengan persiapan areal tanaman tebu sehingga pasokan tanaman ini menjadi terbatas di saat kapasitas produksi PG meningkat. Karyadi menambahkan pihaknya berencana melakukan sinergi on farm (kebun) dan off farm (pabrik) melalui pendampingan sejak H-32 musim giling. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Jawa Timur, produksi gula nasional pada 2019 sebesar 2,22 juta ton, sedangkan total konsumsi gula rumah tangga mencapai 2,78 juta ton sehingga mengalami defisit 554.955 ton. Karyadi menambahkan, masalah lain yang memengaruhi minat petani untuk menanam tebu adalah harga patokan petani (HPP). Hanya saja, regulasi HPP diatur oleh pemerintah pusat sehingga pemda tidak bisa mengendalikan. 

Sekjen Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Nur Khabsyin mengatakan kondisi harga gula petani saat ini Rp10.200/kg, padahal hasil kajian lapangan APTRI, rata-rata biaya produksi sudah mencapai Rp12.722/kg. 

Direktur PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Dwi Satriyo Annurogo mengungkapkan dalam musim giling tahun ini industri gula mengalami kendala yakni kekurangan pasokan bahan baku tebu sehingga ada kompetisi dalam perolehan bahan baku antarindustri gula nasional. Dia menjelaskan yang terjadi sekarang tebu petani ditebang dan dikirim langsung ke pabrik gula yang berani membayar harga lebih tinggi. Penebangan pun tidak memperhitungkan tingkat kemasakan tebu, serta pengiriman tebu yang di luar area binaan PG. 

Dibukanya blokir Netflix oleh Telkom bakal ditindaklanjuti dengan upaya menggaet investasi operator tayangan streaming asing lainnya agar kompetisi bisnis video on demand di Tanah Air makin sehat dalam jangka panjang.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menjabarkan manuver ‘buka blokir’ oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. berpotensi menguatkan dominasi Netflix dalam pasar layanan video on demand (VoD) di Indonesia. 

Senada, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengungkapkan operator telekomunikasi di Tanah Air perlu memperluas kemitraan dengan lebih banyak penyedia layanan VoD, sehingga masyarakat memiliki ragam pilihan tayangan dan berefek pada sehatnya iklim bisnis video streaming. 

Lebih lanjut, Heru menilai dibukanya blokir Netflix oleh Telkom memberikan dua implikasi terhadap ekosistem bisnis VoD di Tanah Air, yaitu Indonesia bakal kian menjadi pasar terbuka untuk pemasaran produk film atau tayangan asing, dan industri kreatif domestik pun memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di platform VoD asing guna menjangkau pangsa audiens yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. 

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo menyatakan terkait dengan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia, Arif berharap Netflix dapat lebih berperan dalam kemajuan industri kreatif—khususnya perfilman nasional—dengan memperbanyak produksi dan penayangan konten lokal. 

Vice President Director, PT Hutchison 3 Indonesia M. Danny Buldansyah menambahkan dibukanya blokir Netflix oleh Telkom adalah langkah yang baik bagi industri telekomunikasi Indonesia. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana menyesuaikan kebutuhan pelanggan untuk mengakses layanan streaming tertentu. Danny mengungkapkan saat ini Tri sudah menggandeng Amazon Prime, Klikfilm, Viu, Netflix, dan masih banyak lainnya. 

Setali tiga uang, Group Head Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih berpendapat bisnis VoD memiliki potensi yang besar untuk menjadi pendorong pendapatan layanan data perseroan. 

Selain itu, pendapatan streaming Netflix dari Indonesia pada tahun ini diperkirakan mencapai US$76,63 juta atau sekitar Rp1,1 triliun. Dengan demikian, setoran PPN dari Netflix ditaksir mencapai sekitar Rp110 miliar. 

Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyarankan operator harus menjaga kontrak dari penyedia layanan atau Service Level Agreement (LSA) dari VoD dengan mulai membuat paket-paket penjualan yang menarik, serta membuat jaringan distribusi konten atau content data network (CDN) yang dapat menggaet pelanggan.

Pemangkasan pajak penghasilan (PPh) badan menjadi tren global dalam 2 dekade terakhir. Hal itu tecermin dalam laporan terbaru yang dirilis oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Dalam publikasi yang dirilis kemarin, OECD mencatat bahwa rata-rata pajak korporasi untuk seluruh yurisdiksi adalah 20,6% pada 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 20,7% dan 28,0% pada 2000. Jika membandingkan tarif pajak perusahaan antara 2000—2020, sebanyak 88 yurisdiksi memiliki tarif pajak yang lebih rendah pada 2018, 15 yurisdiksi memiliki tarif pajak yang sama, dan 6 yurisdiksi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. 

Dalam laporannya, OECD juga menunjukkan bahwa PPh badan masih menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah di seluruh dunia dengan rata-rata 14,6% dari total pendapatan pajak di 93 yurisdiksi pada 2017, dibandingkan dengan 12,1% pada 2000. 

Tren penurunan pajak korporasi ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang akan memangkas tarif PPh badan. Namun, bagi Indonesia kebijakan ini memiliki konsekuensi yang berat mengingat PPh badan cukup signifikan dalam struktur pajak nasional. 

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, saat ini struktur pajak di Indonesia masih bergantung pada pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh perusahaan yang berkontribusi sekitar 50%—60%. Menurutnya, untuk kasus Indonesia, proporsi pajak badan sudah cukup baik. Hanya saja, dengan tantangan seperti saat ini ketika terjadi pelemahan ekonomi akibat Covid-19, seyogianya pemerintah mulai mencari sumber penerima pajak dari pos lain, salah satunya pajak orang pribadi nonkaryawan. Apalagi, jika melihat proporsinya, sumbangan PPh pribadi terhadap total penerimaan PPh hanya berada di kisaran 1%—2%. Artinya, potensi untuk menggali pajak dari pos ini masih relatif besar. Selain wajib pajak di luar negeri, kata Yusuf, perkembangan zaman berpotensi memunculkan profesi-profesi yang tidak terkategorikam sebagai karyawan, misalnya wajib pajak yang mendapatkan penghasilan melalui media sosial. 

Penjualan Mobil domestik mulai bangkit pada Juni 2020 dibandingkan bulan sebelumnya, terlihat dari lonjakan tiga pemain besar, Toyota, Honda, dan Daihatsu. Meski begitu, akumulasi penjualan mobil per Juni 2020 masih turun, seiring koreksi penjualan yang sangat tajam pada April dan mei, seiring berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah dan aksi beberapa pabrikan menutup sementara pabrik. Per Juni 2020, penjualan mobil secara wholesales (pengiriman mobil ke dealer) sekitar 260 ribu unit, turun 46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun penjualan mobil secara ritel 290ribu unit, turun 42% dari 2019.

Direktur Utama PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR) Raditya Wardhana mengungkapkan, pihaknya berupaya melakukan diversifikasi pasar ekspor penjualan hasil laut ke sejumlah negara di Asia. Selama Inl, Prima Cakrawala bergantung pada pasar ekspor Amerika Serikat yang sempat menurun seiring adanya penerapan kebijakan lockdown dalam upaya mengantisipasi wabah Covid-19. Selama ini, penjualan ke AS berkontrIbusl hingga 90% penjualan ekspor PCAR. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, Prima Cakrawala mencatatkan penjualan ekspor setara 99,20% dari total penjualan bruto sebelum dikurangi retur dan potongan.

Demi mengurangi ketergantungan, Belum lama ini, PCAR telah mengantongi kontrak untuk melakukan pengiriman ekspor ikan beku ke China dengan pengapalan perdana atas 25 ton ikan beku ungkap Raditya. Selain itu upaya penjajakan ke beberapa pasar baru potensial lainnya yang tengah di bidik yakni Thailand, Vietnam, Sri Lanka dan Bahrain.

Produk multivitamin naik daun di tengah pandemi Covid-19. Perusahaan farmasi meyakini kenalkan pasar akan berlanjut selring dengan tingkat kesadaran masyarakat yang meningkat untuk menjaga Imunitas tubuh.

Penjualan PT Indofarma Tbk (INAF) hingga bulan ini penjualan multivitamin sudah meningkat 8.5 % yoy sebagaimana disampaikan Herry Triyatno, Direktur Keuangan PT indofarma Tbk. Namun, pertumbuhan penjualan multivitamin Indofarma belum seberapa jika dibandingkan dengan PT Hexpharm jaya Laboratories, anak usaha PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), yang mencatatkan pertumbuhan penjualan multivitamin sebesar 150% yoy. Hingga tutup tahun 2020 nanti Hexpharm memproyeksikan penjualan multivitamin bakal tumbuh dua kali lipat ketimbang semester pertama seperti di tuturkan Mulia Lie Presiden Direktur PT Hexpharm jaya Laboratories.

Prospek sehat bisnis multivitamin tidak serta-merta bisa menjadi tulang punggung bisnis. Induk usaha Hexpharm yakni Kalbe Farma, hanya menyatakan akan mencurahkan lebih banyak sumber daya terhadap segmen bisnis multivitamin Hal ini sebagaimana di konfirmasi Vidjongtius, Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk. PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) juga sedang menjajaki kerjasama maklun multivitamin dengan calon pelanggan perusahaan farmasi. Mereka mengakui ada kenaikan penjualan produk terkat dengan Covid-19.

Sementara itu hasil survei dan riset MarkPlus inc menyebutkan produk kesehatan dan produk herbal paling banyak dicari selama pandemi Covid-19 dengan kenaikan pembelian 5,9%. Sebelum ada Covid-19 hanya 32,7% responden yang mengonsumsi produk kesehatan itu pun sekali dalam seminggu. Namun setelah pandemi berlangsung meningkat menjadi 44,4% responden mengonsumsi produk tersebut setiap hari, terang Dini Bonafitria, Senior Business Analyst arxius dalam webinar MarkPlus Industry Roundtable Sektor Farmasi.

Permintaan minyak kelapa sawit alas crude palm oil (CPO) kemball meningkat. Hal Ini membuat harga CPO bertahan di RM 2.400 per ton level terkuat sejak akhir Februari 2020. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim menuturkan pasca pelonggaran lockdown, negara Importir kemudlan meningkatkan konsumsi CPO. Hal Ini sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat.

Analls Central Capital Futures Wahyu Laksono menambahkacadangan CPO para top importir CPO seperti india dan China sangat rendah. Sementara, laju produksi CPO di Malaysia dan Indonesia sedikit melambat. Permintaan Impor dari China, India, Korsel, dan Jepang meningkat tajam sementara suplai CPO terbatas harga perlahan naik. Tapi, ada potensi koreksi harga CPO sebab mulal muncul kekhawatiran gelombang kedua virus korona.

Ibrahim menuturkan, adanya kekhawatiran dan kehati-hatian para spekulan harga CPO dalam jangka pendek ini akan di RM 2.430-RM 2.465 per ton sementara Wahyu memproyeksikan di kisaran RM 2.300- RM 2.600 per metrik ton. Dengan kondisi tersebut jika harga CPO dekat atau di bawah RM 2300 per metrik ton investor bisa buy on weakness sedangkan jika dekat atau di atas RM 2500 per metrik ton maka bisa sell on strength. Hingga akhir tahun In Ibrahim optimistis. harga CPO bisa mencapai RM 3.000 per ton. Angka ini tidak teriepas dari jelang  akhir tahun akan memasuki musim dingin. Sehingga China Korea Selatan dan jepang menimbun CPO

Konsumsi bahan makanan pokok mentah maupun setengah jadi meningkat selama pandeml Covid-19 dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaku usaha makanan yakin tren itu masih berlanjut di semester kedua meski sudah masuk masa transisi.

Mita Ardian, Senior Brand Manager Noodles PT Sayap Mas Utama (Wings Group), mengatakan peningkatan permintaan terasa mulai pertengahan Maret. Hal ini diduga terpicu oleh kebiasaan baru masyarakat yang memilih tinggal di rumah saja dan mi instan merupakan salah satu bahan makanan yang paling praktis untuk dimasak. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mencatat penjualan produk sepert bumbu masak minyak goreng dan tepung terigu naik tinggi selama semester 1 2020. Adapun kenalkan penjualan Juga menyesuaikan dengan lokasi, di wilayah perkotaan berupa makanan siap olah sedangkan lainnya pada bumbu masak dan bahan pangan segar.

Pada paruh kedua 2020 seiring transisi PSBB Gapmmi menaksir pertumbuhan tidak akan setinggi paruh pertama tetapi tidak turun signifikan ungkap Wakil Ketua umum Bidang Kebijakan Publik Gapmmi, Rachmat Hidayat. Menkeu Sri Mulyani Indrawati, mengacu pada data BPS, mengatakan pola pengeluaran di dominasi oleh bahan makanan hingga 51%, 20% kesehatan, 14% pulsa, 14% makanan minuman, sisanya listrik.