Imbal dagang, salah satu ragam cara perdagangan antarnegara, mencuat kembali tahun ini, setelah timbul dan tenggelam sepanjang 2009-2019. Hasilnya tak kunjung terealisasi. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia menerapkan skema ini terhadap tiga negara, yaitu Rusia, Korea Selatan, dan India.

Skema tersebut biasa dipakai dalam kesepakatan pembelian produk alat utama system pertahanan (alutsista) dan produk-produk lain berteknologi tinggi. Sebenarnya, skema imbal dagang bukanlah hal baru bagi Indonesia karena sudah diterapkan sejak 1982. Namun, pemerintah tidak intensif engembangkan skema itu. Padahal, hasilnta cukup baik meningkatkan ekspor.

Pemerintah mulai jarang menerapkan skema tersebut setelah krisis moneter 1998. Hal itu berlangsung hingga pertengahan 2003. Baru Agustus 2003, Indonesia berhasil menandatangani kesepakatan imbal dagang dengan Libya. Jika diseriusi ke depan imbal dagang ini tak hanya bisa menjaga keseimbangan ekspor dan impor antara dua negara, tetapi juga meningkatkan teknoligi dan SDM Nusantara.

Presiden Joko Widodo meminta auditor internal pemerintah mengintensifkan pendampingan dan meminta aparat penegak hukum mengedepankan pencegahan. “Pertama, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan (dengan) bertanggung jawab, dikelola transparan, sebaik-baiknya, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Presiden. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya langkah cepat, tepat, efisien, dan akuntabel. Kepada aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPK, Presiden meminta aspek pencegahan lebih dikedepankan dengan memperkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam sambutan saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menyatakan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019. Namun, hal ini tak berarti LKPP bebas dari masalah. Menurut dia, BPK mengidentifikasi 31 masalah terkait system pengendalian internal dan kepatuhan ketentuan perundang-undangan, diantaranya penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak dan penyaluran dana peremajaan perkebunan sawit periode 2016-2019 pada pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perusahaan perbankan dan manajemen investasi menjemput bola untuk mengakomodasi minat masyarakat yang meningkat dalam berinvestasi. Platform digital dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat dan menggaet investor. Investment & Liabilities Department Head Commonwealth Bank Ivan Kusuma menjelaskan, untuk menggaet investor ritel pada masa pandemi, perlu perubahan model bisnis yang diakselerasi dengan teknologi. ”Kami perlu membangun kapabilitas untuk dapat bertransaksi digital, mulai dari registrasi sampai transaksi,” ujarnya, Minggu (19/7/2020).

Head of Retail PT Mandiri Sekuritas Andreas Gunawidjaja menilai minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berinvestasi semakin tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi pandemi Covid-19 justru menyadarkan masyarakat mengenai nilai penting dana darurat dan investasi. Pada semester I-2020, Mandiri Sekuritas mencatat penambahan lebih dari 26.000 nasabah baru untuk segmen ritel, menjadi 145.000 nasabah. Sekitar 60 persen nasabah Mandiri Sekuritas adalah generasi milenial.

Bagi investor muda yang sudah terbiasa berinvestasi, pandemi Covid-19 tak menghalangi langkah berinvestasi. Para investor muda justru menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menambah dana mereka untuk menghadapi ketidakpastian. Berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia per Mei 2020, jumlah investor saham pada kelompok usia 18-30 tahun sebanyak 489.610 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir 2019 yang sebanyak 409.532 orang,

Vika Anggraeni (25), pekerja di Jakarta, adalah satu seorang investor ORI017. ”Setelah saya mengumpulkan informasi, ORI017 juga ditujukan untuk pendanaan penanganan Covid-19. Hal ini menjadi cara yang bisa saya lakukan untuk ikut berkontribusi bagi negara dalam menghadapi pandemi,” katanya.

Industri tekstil mengeluhkan terkait maraknya impor produk tekstil dan garmen saat masa pandemi ini. Padahal pada kuartal-I 2020, barang impor dipasaran minim hingga kondisi pasar sangat mendukung produk lokal sebagai akibat penutupan Pusat Logistik Berikat (PLB) tekstil serta diberlakukannya safeguard benang dan kain. Melihat data Badan Pusat Statistik, impor pakaian & aksesori (bukan rajutan) Januari 2020 - Mei 2020 mencapai US$ 159,8 juta atau turun 10% secara tahunan. Namun impor di bulan Mei 2020 saja tercatat sebesar US$ 29,6 juta atau naik 33% dibandingkan bulan April 2020 yang senilai US$ 22,1 juta.

Ketua Umum Asosiasi Cloud Compoting Indonesia, Alex Budiyanto memaparkan, berdasarkan riset Google, potensi market cloud di Indonesia hingga tahun 2023 mencapai Rp 560 triliun. Alex bilang, perusahaan lain yang siap meluncurkan pusat data di Indonesia pada tahun depan adalah Amazon Web Service (AWS) dan Microsoft. Tak main-main, dalam pengembangan pusat datanya itu, AWS disebut-sebut berinvestasi sebesar Rp 35 triliun dan Microsoft Rp 14 triliun. Namun Alex juga mengharapkan bantuan pemerintah karena dikhawatirkan pemain lokal tak mampu bersaing.

Head Of Solution Architect, Alibaba Cloud Indonesia Max Maiden Dasuki menyebutkan, ekspansi data center selaras peningkatan permintaan layanan cloud di Indonesia. Setelah global pandemi Covid 19, kebanyakan bisnis dan masyarakat semakin merasa go to digital is a must. Presiden Direktur PT Multipolar Technology Tbk ( MLPT ), Wahyuli Chandra menyebutkan, saat ini mereka memiliki satu Data Center Rated 3 Facility di Cikarang yang di kelola anak usahanya, PT Graha Teknologi Nusantara. MLPT juga punya satu fasilitas data center yang di kelola PT Visionet Data International. Wahyuli Chandra berujar, beberapa perusahaan memindahkan data center server room ke data center karena keterbatasan tim IT dalam melakukan perawatan akibat PSBB. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan ekspansi moneter dalam rangka burden sharing pemerintah dan BI berpotensi mengerek inflasi karena bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Lonjakan akan bergantung pada peningkatan aktifitas ekonomi. Meski demikian Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai hal ini dapat juga memberikan stimulus bagi perekonomian termasuk pasar keuangan domestic.

Mengutip dokumen rapat Menteri Keuangan dan bank sentral bersama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, BI mengkaji pembelian Surat Utang Negara (SUN) oleh BI untuk pemulihan ekonomi public goods, Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM dan korporasi tahun 2020 akan meningkatkan inflasi tahun 2021 menjadi ke kisaran 5,26%-8,25%.

Ekonom Indef BIma Yudhistira juga sependapat bahwa ada risiko peningkatan inflasi tahun 2021. Malah, ia memproyeksi laju Inflasi tahun depan bisa bergerak di kisaran 6%-10% sehingga bisa menguras daya beli masyarakat. ia menyarankan pemerintah menjaga pasokan pangan, menurunkan harga BBM dan Tarif Listrik sebagai langkah antisipasi.

Dana pensiun lembaga keuangan AXA (DPLK AXA) telah dibubarkan efektif tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomoe KEP-6/D.05/2020 tanggal 17 Februari 2020 (keputusan likuidasi). Peserta DPLK AXA agar segera menghubingi Tim Likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA selambat-lambatnya 20 Agustus 2020. Apbaila peserta tidak menghubungi, maka seluruh portofolio dan kepesertaan peserta di DPLK AXA akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services (DPLK AXA Mandiri).

Geliat investor ritel pada masa pandemi Covid-19 tidak padam. Menurut Investment & Liablilities Departement Head Commonwealth Bank Ivan Kusuma menyatakan bahwa instrumen yang menarik saat ini salah satunya adalah obligasi. Pasar obligasi Indonesia menawarkan tingkat imbal hasil menarik dibandingkan dengan obligasi dari sesama negara berkembang lain yakni sekitar 5,16%. 

Pada semester I-2020, Mandiri Sekuritas mencatat penambahan lebih dari 26.000 nasabah baru untuk segmen ritel menjadi 145.000 nasabah. Sekitar 60% nasabah Mandiri Sekuritas adalah generasi milenial. Gambaran terkini, sebanyak 55% nasabah yang berinvestasi ORI017 melalui Mandiri Sekuritas Online Securities Trading adalah generasi melenial dengan nilai pembelian Rp 16 miliar.

Menurut Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Fadhil Hasan, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto, peneliti Indef Enny Sri Hartati, dan peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, perekonomian nasional tahun ini masih bisa tumbuh 0,5-0,9% dan berpeluang pulih dengan pola ‘V’ (V-shape) atau menukik tajam dalam tempo singkat, namun kemudian melejit kembali secara cepat.

Kunci pemulihan ekonomi domestik terletak pada kemampuan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dan mencegah gelombang kedua (second wave) pandemi. Selain itu, pemerintah harus all out mengoptimalkan penyaluran stimulus fiskal dan menggenjot belanja di kementerian dan lembaga (K/L). Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mencegah kontraksi ekonomi tahun ini, pemerintah akan menggenjot belanja barang dan belanja modal pada kuartal III dan IV, serta mengintensifkan penyaluran dana stimulus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kuartal I-2020 hanya tumbuh 2,97% secara tahunan (year on year/yoy) dan terkontraksi 2,41% secara kuartalan (quarter to quarter/q to q). Pemerintah memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2020 minus 3,8%. Kontraksi terjadi seiring diberlakukannya PSBB di berbagai daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk mengatasi pandemi corona dan dampaknya terhadap perekonomian, pemerintah menganggarkan dana stimulus fiskal senilai total Rp 695,20 triliun. Sebagian kecil dana stimulus sudah terealisasi. Di sisi lain, hingga semester I, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 33,8%, belanja K/L 41,9%, belanja non-K/L 27,9%, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 52,4%. Khusus belanja barang dan modal K/L, realisasinya mencapai 36,5% dan 27,4%.

Menurut Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, untuk periode setahun penuh, pertumbuhan PDB masih berpeluang tumbuh positif, meski pada kuartal II-2020 hampir dipastikan mengalami kontraksi dengan perkiraan minus 2,5% hingga minus 3,5%. Menurut peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, agar PDB tetap tumbuh positif tahun ini, pemerintah harus menjalankan kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan mengemukakan, penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian pada kuartal III dan IV-2020 akan menentukan pencapaian ekonomi 2021. Peneliti senior Indef, Enny Sri Hartati menjelaskan, selama ini terkesan ada dikotomi penanganan kesehatan dan ekonomi. Padahal, keduanya harus ditangani secara bersamaan.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapan, akibat PSBB dan pembatasan jarak fisik (physical distancing) dalam tiga bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 hampir dipastikan terkontraksi. Menurut Airlangga Hartarto, salah satu yag dijadikan motor pendorong per tumbuhan ekonomi nasional adalah proyek-proyek pembangunan yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk infrastruktur, khususnya jalan tol. Dia menambahkan, pemerintah juga terus mendorong sektor bisnis yang bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor-sektor yang tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19, misalnya industri makanan minuman (mamin), farmasi, alat pelindung diri (APD), logistik, batu bara, serta minyak nabati dan hewani.

Di pihak lain, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi nasional masuk zona positif pada kuartal III dan kuartal IV-2020 seiring pelonggaran PSBB. Menkeu optimistis pertumbuhan PDB membaik pada kuartal III dan IV. Hal itu tercermin pada indikator penerimaan perpajakan pada Juni yang mulai berbalik positif atau kontraksinya menurun pada beberapa jenis penerimaan pajak. Kecuali dari sisi penerimaan pajak, menurut Sri Mulyani, aktivitas ekonomi yang membaik ditunjukkan oleh penjualan semen pada Juni yang mulai positif. Menkeu menambahkan, pada kuartal II, PDB diperkirakan minus 3,5% hingga minus 5,1%. Alhasil, selama semester I-2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan minus 1,1% sampai minus 0,4%. Dalam prognosis atau outlook semester II-2020, Menkeu mengestimasikan PDB membaik dengan pertumbuhan 0,3% hingga 2,2%. Stimulus bansos akan mendorong konsumsi masyarakat pada semester II-2020. Sejalan dengan itu, konsumsi pemerintah bakal meningkat seiring tingginya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

Diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2020), Aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang terjadi mulai Juni diyakini merupakan pembalikan arah ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis produk domestik bruto (PDB) kuartal III bakal positif, bisa mencapai 1,2%. Sedangkan pada kuartal IV, ekonomi berpotensi tumbuh 3,2%. Pembalikan arah ekonomi juga tercermin pada perkembangan penerimaan pajak yang membaik selama Juni. Sebagai gambaran, pajak penghasilan orang pribadi selama Juni melonjak 144,3% secara tahunan (yoy). Kemudian pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Juni terjadi pembalikan, tumbuh positif 13,5% (yoy).

Menkeu menjelaskan, penerimaan pajak hingga semester I-2020 tercatat sebesar Rp 531,7 triliun atau 44,4% dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 12% (yoy) dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 604,3 triliun. Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi akan membaik kembali pada kuartal III dan kuartal IV-2020 karena aktivitas masyarakat dan dunia usaha mulai bergerak seiring pelonggaran PSBB. Pertumbuhan ekonomi kuartal III, menurut Sri Mulyani, diharapkan setidaknya mencapai 0% atau positif, sehingga tidak sampai negatif. Pada kesempatan ini, Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa defisit APBN 2020 selama semester I tercatat Rp 257,8 triliun. Defisit ini setara 1,57% PDB. Berdasar Perpres 72/2020, defisit APBN tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% PDB.

Di tempat terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperkirakan bahwa pemulihan ekonomi dan bisnis di Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 akan berlangsung bertahap dan baru bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi pada kuartal I- 2022. Ia mengingatkan, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam berdisiplin menjalankan protokol pencegahan Covid-19 menjadi kunci utama untuk mencegah gelombang kedua pandemi penyakit tersebut di Indonesia, sudah terbukti di banyak negara bahwa gelombang ke dua pandemi Covid-19 tidak bisa di hentikan. Maka dari itu, ia berharap kepedulian dan kerja sama masyarakat menjadi sinergisitas menjadi solusi bagi bangsa Indonesia.