Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dalam webinar ‘Mengelola Disrupsi Teknologi Keuangan dan Perubahan Iklim’ di Jakarta, Jumat (3/7) mengutarakan optimis perekonomian Indonesia tidak mengalami resesi pada tahun ini, meskipun tekanan pandemi Covid-19 masih terus belangsung. Optimisme ini didasarkan pada sejumlah indikator, seperti perdagangan global dan ekspektasi masyarakat yang mulai menunjukkan tanda perbaikan. Kategori negara disebut mengalami resesi adalah apabila selama dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif.

Survei yang dilakukan bank sentral menunjukkan bahwa indikator ekspektasi masyarakat pada Mei 2020 berada pada titik yang landai. Ekspektasi positif dan optimisme mulai tumbuh terhadap perbaikan ekonomi yang berada pada zona yang optimistis dengan indeks 104,9, meski masih turun dibandingkan April 2020 yang mencapai 106,8. Selain itu, indeks manufaktur Indonesia atau Purchasing Managers Index (PMI) berdasarkan data HIS Markit memasuki normal baru pada Juni 2020 kembali terangkat menjadi 39,1. dibandingkan April 2020 mencapai 27,5. Hal ini tidak terlepas dari perdagangan dunia yang mulai dibuka salah satunya di Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) se belumnya mencatat, nilai ekspor Indonesia pada Mei 2020 mencapai US$ 10,53 miliar atau surplus US$ 2,1 miliar di bandingkan impor US$ 8,44 miliar. Sebanyak 17,04% ekspor Indonesia menuju Tiongkok dengan komoditas yang paling banyak diekspor di antaranya besi dan baja.

Optimisme serupa juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ia yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh positif di kisaran 0%-0,5% pada keseluruhan 2020 yang di picu kondisi ekonomi yang membaik pada kuartal III dan IV mendatang. Menurut Airlangga, tidak semua sektor mengalami perlambatan pada saat pandemi kali ini. Ada beberapa sektor yang tetap bagus antara lain sektor rokok dan tembakau, makanan pokok, batu bara, farmasi dan alat kesehatan, serta minyak nabati/hewani. Mayoritas provinsi di Indonesia, lanjut Airlangga, sejak Juni lalu juga sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif dibanding bulan sebelumnya. Misalnya, DKI Jakarta tumbuh relatif tinggi pada Juni 2020, karena sudah ada pembukaan aktivitas ritel mulai 15 Juni 2020 lalu.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman optimistis, Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga dalam hal menarik investor asing, agar relokasinya ke Indonesia, tarif impor Indonesia yang kompetitif menjadi salah satu faktor perusahan Amerika Serikat merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia, yakni PT CDS Asia (Alpan Lighting).

Adapun nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan hingga mencapai US$ 14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Rencananya pabrik akan didirikan di Kawasan Industri (KI) Wijayakusuma, Jawa Tengah. President & CEO Alpan Lighting Danny Sooferian menyampaikan apresiasi atas kemudahan proses perizinan perusahaan.

Adapun hingga saat ini, BKPM mencatat total nilai investasi dari 7 perusahaan yang relokasi sebesar US$ 850 juta (sekitar Rp 11,9 triliun) dengan potensi penye rapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang. Ke depan BKPM akan mengejar 17 perusahaan yang sudah berniat merelokasi pabriknya.

Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income country menjadi negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country per 1 Juli 2020 berdasarkan assessment Bank Dunia terkini bahwa pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia 2019 naik menjadi US$ 4.050.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari dalam pernyataan resmi menyebutkan, kenaikan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas merupakan buah kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam mendorong ekonomi. Menurut Kemenkeu kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia akan lebih kuat seiring dengan peningkatan status ini. Klasifikasi ini juga digunakan sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia termasuk loan pricing atau harga pinjaman. Adapun Bank Dunia telah memberikan dukungan pembiayaan kepada Indonesia sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,62 triliun untuk penanganan dampak pandemi.

Persoalan ketersediaan basis data yang komprehensif mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tanah Air, menjadi salah satu ‘kerikil’ bagi pemerintah untuk menyelamatkan sektor itu dari tekanan akibat Covid-19. Pandemi Covid-19 menghadirkan pekerjaan rumah baru bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski diakui sebagai pendorong ekonomi nasional, tetapi ketiadaan basis data komprehensif atas sektor ini mengancam pertumbuhan, terutama di era digital. 

Data pemerintah mengatakan sekitar 40%—50% UMKM terganggu aktivitasnya dan implikasinya, mereka terancam tak sanggup membayar cicilan kepada lembaga pembiayaan. Menteri Koperasi dan UMKM (Menkop UMKM) Teten Masduki sebenarnya sudah punya gambaran mengenai jalan keluar untuk membantu UMKM, yakni mendorong para pengusaha berjualan di marketplace. Namun, masalahnya, porsi UMKM yang sudah masuk ke marketplace masih cenderung minim. Data Kemenkop UMKM menampakkan baru ada 13 juta pengusaha yang melakukannya. Angka tersebut cuma sekitar 8% dari keseluruhan jumlah UMKM yang ditaksir melampaui angka 60 juta. 

Lembaga lain, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), merilis data bahwa jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital berkisar 9,4 juta. Angka ini lagi-lagi masih merupakan proporsi yang rendah. Teten tidak menutup mata soal masih minimnya pemanfaatan teknologi di kalangan pengusaha kecil. Namun, dirinya lantas mengatakan bahwa kendala utamanya adalah integrasi data antara lembaga kementerian. 

Anggota Komisi IV DPR Ledia Hanifa memandang adanya basis data merupakan kunci utama agar pemerintah bisa memetakan strategi yang efektif. Politikus PKS itu lantas mengusulkan adanya penegasan atau anggaran khusus dari APBN untuk membangun basis data UMKM. Pemerintah juga perlu dibekali kecakapan di bidang teknologi untuk menpercepat pembuatan basis data yang sinergis. 

Sejumlah pengamat juga menyoroti aspek lain. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengemukakan selain menyoal pembangunan basis data, dilema lain adalah soal kondisi internet di Indonesia. Pada 2018, berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia menembus angka 150 juta dengan penetrasi 56%. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, dari jumlah yang banyak tersebut masih banyak yang mengalami keluhan soal kecepatan jaringan. Indonesia menempati urutan 92 dalam urutan negara yang memiliki koneksi internet tercepat, dengan kecepatan 6,5 megabit per detik. 

Belum lagi jika bicara soal implementasinya ke pelaku usaha. Bhima menyebut sejauh ini, masih sedikit pemilik UMKM yang sadar akan pentingnya memanfaatkan keberadaan marketplace. Apabila dilihat dari masing-masing sektor industri, usaha kecil dari sektor makanan dan minuman, teknologi informasi dan komunikasi serta sektor kesehatan menunjukkan keinginan kuat untuk meningkatkan investasi teknologi mereka, dengan porsi mencapai 50% dari total pebisnis di sektor itu. 

Kesadaran pengusaha kecil Indonesia terhadap pentingnya bisnis digital juga relatif tinggi. Di Asean, menurut riset tersebut tingkat kesadaran Indonesia (65%) cuma kalah dari Thailand (71%) dan mengungguli negara-negara lain seperti Vietnam (63%), Singapura (60%), hingga Malaysia (59%).

Laporan UOB lantas menggarisbawahi bahwa pandemi Covid-19 kemungkinan besar akan mengubah perilaku masyarakat dan karenanya, UMKM perlu beradaptasi agar dapat tetap bertahan pada masa kenormalan baru.

Perubahan kebijakan yang kelewat drastis hampir selalu memantik polemik. Tak terkecuali, saat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tetiba mendistorsi berbagai beleid yang digadang-gadang sukses oleh pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Salah satu kebijakan yang mendadak dirombak adalah perihal ekspor benih bening lobster (BBL). Pada era Menteri Kelautan dan Perikanan 2014—2019, BBL ‘haram’ dijual ke luar negeri. Namun, kondisi berbalik saat ini. 

Pro dan kontra yang menggelayuti pembukaan keran ekspor BBL (peurulus) hingga kini tak kunjung reda. Belum surut penolakan publik atas kebijakan yang dinilai gegabah itu, dugaan maladministrasi yang berpotensi merugikan negara mencuat ke permukaan. Sebanyak 35 koli BBL kabarnya diekspor oleh empat perusahaan dengan Vietnam sebagai negara tujuan. Ini adalah kali kedua aktivitas ekspor dilakukan sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2020 diterbitkan pada Mei. Ekspor pertama dilaporkan terjadi pada 12 Juni. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) permen itu, penangkapan benur untuk budi daya harus mengacu pada kajian kuota dan wilayah penangkapan yang disusun oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Syarat ekspor BBL juga diatur di Pasal 5. Ketentuannya, eksportir harus melakukan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat. Mereka harus merealisasikan panen secara berkelanjutan dan melepasliarkan 2% dari hasil panennya. 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan empat eksportir BBL tersebut terindikasi tidak memiliki rekam jejak pembudidayaan yang dibuktikan dengan panen secara keberlanjutan. Hal ini tecermin dari proses ekspor yang terkesan ditutupi saat pembahasan revisi pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ekspor BBL masih bergulir. Besaran pungutan PNBP ekspor lobster diatur di PP No. 75/2015.Margin yang besar antara harga ekspor dan harga di tingkat nelayan membuat opsi ekspor menjadi pilihan menggiurkan di tengah berbagai risiko budi daya. Walhasil, benih kualitas tinggi bakal dikirim untuk ekspor dan yang tersisa di dalam negeri tinggallah kualitas rendah. 

Risiko ini yang lantas membuat Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan mendesak pemerintah mengatur harga penjualan BBL di nelayan dan harga ekspor. Menurutnya, harga benur di tingkat nelayan ada di kisaran Rp10.000 —Rp15.000 per ekor. Sangat kontras dengan harga ekspor yang dikabarkan mencapai Rp70.000— Rp150.000 per ekor.

Upaya pemulihan kinerja industri manufaktur masih bertatih-tatih karena dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama menyangkut daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Hingga triwulan II/2020, kinerja sektor industri manufaktur masih berada dalam fase kontraksi yang lebih dalam. Hal itu tecermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia sebesar 28,55%, turun dibandingkan dengan triwulan I/2020 sebesar 45,64%.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan pandemi Covid-19 telah membuat kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terpukul. Sekretaris Jenderal API Rizal Rakhman memproyeksikan kinerja industri TPT bahkan belum akan membaik secara signifikan dalam waktu dekat. Dia mengungkapkan masalah utama yang dihadapi industri TPT saat ini adalah daya beli masyarakat yang rendah. Dia berharap agar pemerintah dapat menambahkan bea masuk bagi produk garmen impor setidaknya pada triwulan III/2020, sehingga ada pertumbuhan di industri TPT nasional dengan meningkatnya serapan garmen lokal di pasar domestik. 

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Industri Johnny Darmawan mengungkapkan saat ini utilitas sektor manufaktur anjlok ke kisaran 30%—50%. Johnny optimistis angka tersebut dapat membaik pada triwulan III/2020 ke level 70%. Dia menilai sektor manufaktur yang akan cepat pulih adalah industri kebutuhan pokok seperti industri makanan dan minuman.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Ismail Mandry berharap agar pemerintah memberikan kelonggaran regulasi bagi industri baja untuk mempermudah perbaikan utilitias pabrikan. Adapun, komitmen yang dimaksud adalah pelonggaran impor sekrap baja, pengeluaran slag industri baja dari daftar limbah berbahaya dan beracun (B3), dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. 

Menurut dia, utilitas mayoritas baru dapat menyentuh level 50% pada triwulan IV/2020, dengan catatan proyek-proyek konstruksi kembali berjalan. Di sisi lain, Ismail menyatakan penurunan tarif gas pada awal semester II/2020 dapat membantu pemulihan industri baja nasional. Setidaknya permintaan untuk alat kesehatan, farmasi dan fitofarmaka, dan makanan dan minuman masih meningkat, sedangkan industri petrokimia memiliki dampak yang moderat. Di sisi lain, sektor otomotif terdampak paling berat dari 10 sektor manufaktur lainnya.

Direktur Departemen Asia dan Pasifik di Dana Moneter Internasional (IMF), Changyong Rhee, kepada CNBC menyatakan bahwa ekonomi Asia akan kontraksi 1,6% pada tahun ini, untuk kali pertama sepanjang sejarah. Proses pemulihannya kemudian diprediksi memakan waktu beberapa tahun. IMF memangkas perkiraan ekonomi global, dan memproyeksikan perekonomian dunia pada 2020 bisa menyusut 4,9%, sebelum rebound untuk tumbuh 5,4% pada tahun depan.

Menurut Rhee, perekonomian Asia diperkirakan pulih dengan kuat untuk mencatatkan pertumbuhan 6,6% pada tahun depan. Namun tingkat kegiatan ekonomi di wilayah itu masih akan lebih rendah dari apa yang diproyeksikan IMF sebelum pandemi. Ditambahkan oleh Rhee, apabila terjadi gelombang kedua dari infeksi Covid-19 di wilayah itu maka kebanyakan pemerintah mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mendukung perekonomian, seperti yang mereka lakukan selama gelombang pertama.

Imbal dagang, salah satu ragam cara perdagangan antarnegara, mencuat kembali tahun ini, setelah timbul dan tenggelam sepanjang 2009-2019. Hasilnya tak kunjung terealisasi. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia menerapkan skema ini terhadap tiga negara, yaitu Rusia, Korea Selatan, dan India.

Skema tersebut biasa dipakai dalam kesepakatan pembelian produk alat utama system pertahanan (alutsista) dan produk-produk lain berteknologi tinggi. Sebenarnya, skema imbal dagang bukanlah hal baru bagi Indonesia karena sudah diterapkan sejak 1982. Namun, pemerintah tidak intensif engembangkan skema itu. Padahal, hasilnta cukup baik meningkatkan ekspor.

Pemerintah mulai jarang menerapkan skema tersebut setelah krisis moneter 1998. Hal itu berlangsung hingga pertengahan 2003. Baru Agustus 2003, Indonesia berhasil menandatangani kesepakatan imbal dagang dengan Libya. Jika diseriusi ke depan imbal dagang ini tak hanya bisa menjaga keseimbangan ekspor dan impor antara dua negara, tetapi juga meningkatkan teknoligi dan SDM Nusantara.

Presiden Joko Widodo meminta auditor internal pemerintah mengintensifkan pendampingan dan meminta aparat penegak hukum mengedepankan pencegahan. “Pertama, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan (dengan) bertanggung jawab, dikelola transparan, sebaik-baiknya, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Presiden. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya langkah cepat, tepat, efisien, dan akuntabel. Kepada aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPK, Presiden meminta aspek pencegahan lebih dikedepankan dengan memperkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam sambutan saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menyatakan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019. Namun, hal ini tak berarti LKPP bebas dari masalah. Menurut dia, BPK mengidentifikasi 31 masalah terkait system pengendalian internal dan kepatuhan ketentuan perundang-undangan, diantaranya penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak dan penyaluran dana peremajaan perkebunan sawit periode 2016-2019 pada pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perusahaan perbankan dan manajemen investasi menjemput bola untuk mengakomodasi minat masyarakat yang meningkat dalam berinvestasi. Platform digital dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat dan menggaet investor. Investment & Liabilities Department Head Commonwealth Bank Ivan Kusuma menjelaskan, untuk menggaet investor ritel pada masa pandemi, perlu perubahan model bisnis yang diakselerasi dengan teknologi. ”Kami perlu membangun kapabilitas untuk dapat bertransaksi digital, mulai dari registrasi sampai transaksi,” ujarnya, Minggu (19/7/2020).

Head of Retail PT Mandiri Sekuritas Andreas Gunawidjaja menilai minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berinvestasi semakin tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi pandemi Covid-19 justru menyadarkan masyarakat mengenai nilai penting dana darurat dan investasi. Pada semester I-2020, Mandiri Sekuritas mencatat penambahan lebih dari 26.000 nasabah baru untuk segmen ritel, menjadi 145.000 nasabah. Sekitar 60 persen nasabah Mandiri Sekuritas adalah generasi milenial.

Bagi investor muda yang sudah terbiasa berinvestasi, pandemi Covid-19 tak menghalangi langkah berinvestasi. Para investor muda justru menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menambah dana mereka untuk menghadapi ketidakpastian. Berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia per Mei 2020, jumlah investor saham pada kelompok usia 18-30 tahun sebanyak 489.610 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir 2019 yang sebanyak 409.532 orang,

Vika Anggraeni (25), pekerja di Jakarta, adalah satu seorang investor ORI017. ”Setelah saya mengumpulkan informasi, ORI017 juga ditujukan untuk pendanaan penanganan Covid-19. Hal ini menjadi cara yang bisa saya lakukan untuk ikut berkontribusi bagi negara dalam menghadapi pandemi,” katanya.