JAKARTA – Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) bersama dengan lembaga kliring Indonesia Clearing House (ICH) telah menyelesaikan seluruh persyaratan sebagai lembaga yang menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi aset kripto di Indonesia kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Research and Development Manager ICDX Jericho Biere menyampaikan, perdagangan aset kripto Indonesia berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi perhatian adalah penjaminan transaksi aset kripto. Untuk keamanan data informasi, masing-masing pedagang aset kripto diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang terjadi kepada ICDX dan ICH.

Selain itu, lembaga kliring ICH akan mengawasi aset kepemilikan yang disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto serta perputaran dana nasabah yang tersimpan pada bank penyimpan dana aset kripto. Untuk itu, ICDX dan ICH merencanakan mitigasi risiko terstruktur dengan mekanisme pelaporan transaksi real-time di bursa dengan beberapa lapisan verifikasi dan penjaminan transaksi dengan analisis yang komprehensif.

ICDX dan ICH, menurut dia, tengah melaksanakan diskusi dan sosialisasi dengan para pedagang aset kripto terdaftar di Indonesia untuk dapat menyamakan visi terkait pengembangan perdagangan aset kripto serta keamanan transaksi dan penyimpanan aset kripto. Diskusi dan sosialisasi ini akan dilakukan secara berkala agar ekosistem perdagangan aset kripto yang terpadu dapat menjadi sarana transaksi yang kredibel dan aman

(Oleh - HR1)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat pungutan jasa Rp 700 per gros ton (GT) dari setiap kapal yang labuh jangkar di perairan dalam jarak 0-12 mil dari pantai. Dalam sehari, sedikitnya 1 juta GT bobot kapal yang parkir di enam titik labuh jangkar di Kepri. Artinya, Pemprov Kepri bisa mendapat Rp 700 juta per hari atau Rp 200 miliar per tahun.

Pada acara pungutan jasa labuh jangkar perdana itu, dalam sehari, Pemprov Kepri mendapat Rp 389 juta hanya dari satu titik labuh jangkar di perairan Galang. Ada lima titik labuh jangkar lain, yaitu di Pulau Nipah (Batam), Batu Ampar (Batam), Kabil (Batam), Tanjung Berakit (Bintan), dan terakhir di perairan sekitar Kabupaten Karimun.

Berdasarkan data Pemprov Kepri, dalam sehari ada sekitar 1 juta GT kapal parkir di enam titik tersebut. Ansar menargetkan pemprov dapat minimal Rp 700 juta per hari atau Rp 200 miliar per tahun. Itu dapat dicapai mengingat lokasi Kepri strategis di Selat Malaka.

Gubernur Ansar menambahkan, Pemprov Kepri sedang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyediakan terminal logistik dan bahan bakar pemasok kebutuhan kapal-kapal. Lokasinya direncanakan di tengah-tengah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, antara Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna. Itu diharapkan bisa memaksimalkan potensi kelautan Kepri yang selama ini terabaikan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Kepri Lagat Parroha menilai, Pemprov Kepri perlu segera menciptakan sistem pengawasan yang transparan untuk mengantisipasi potensi penyelewengan pendapatan daerah dari aktivitas labuh jangkar bernilai fantastis itu.

Serangkaian strategi diramu oleh emiten unggas pada 2021 di tengah ekspektasi perbaikan kondisi daya beli dan kinerja tahun ini.

Tekanan yang dihadapi emiten unggas pada 2020 tecermin dari kinerja keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020, JPFA membukukan penurunan pendapatan 4,9% year-on-year (yoy) dari Rp38,87 triliun pada 2019 menjadi Rp36,96 triliun.

Penurunan itu dipicu oleh penjualan neto segmen pakan ternak yang merosot 19,99% yoy menjadi Rp10,83 triliun. Kendati demikian, penjualan peternakan komersial tumbuh 15,86% yoy menjadi Rp13,36 triliun pada 2020.

Emma A. Fauni, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menuturkan kinerja JPFA pada kuartal IV/2020 menunjukkan adanya perbaikan. Pasalnya, laba pada periode tersebut yang mencapai Rp666 miliar mencerminkan kenaikan 546,1% secara kuartalan.

Kuatnya pertumbuhan kinerja JPFA pada kuartal IV/2020, lanjut Emma, disebabkan oleh peningkatan segmen day old chick (DOC) serta pemulihan segmen peternakan komersial dan akuakultur.

PT Widodo Makmur Unggas Tbk., sebelumnya, telah merampungkan pembangunan rumah potong ayam (RPA) dengan kapasitas produksi 12.000 ekor per jam yang menelan investasi Rp600 miliar.

Ali Mas’adi, Direktur Utama Widodo Makmur Unggas, mengatakan RPA baru yang terletak di Wonogiri itu diproyeksi mampu memotong 50,4 juta ekor ayam per tahun. Dengan demikian, emiten berkode saham WMUU itu siap untuk mendorong produksi menjadi 119.740 ton pada 2021.

Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio mengatakan emiten unggas memang mengalami masa yang cukup menyulitkan akibat penurunan daya beli, biaya produksi, tingkat margin, dan pasar yang oversupply.

Lini bisnis pakan ternak dan pembibitan ayam yang turun tajam dinilai bisa menjadi refleksi penurunan minat masyarakat untuk berbisnis pembesaran ayam.

(Oleh - HR1)

Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Januari 2021 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Desember 2020, yaitu dari 748,58 juta dolar AS menjadi 799,21 juta dolar AS atau naik sebesar 6,76%.

Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi dalam live streaming , Senin (1/3). Disebutnya, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar di provinsi ini pada Januari 2021 terhadap Desember 2020 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 67,30 juta dolar AS 0 (23,72%).

Ia merinci, ekspor ke Amerika Serikat pada Januari 2021 yang terbesar yaitu 81,84 juta dolar AS diikuti Tiongkok sebesar 69,76 juta dolar AS dan India sebesar 63,19 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 26,88%, ungkapnya.

Pemerintah tengah berupaya mengatasi ketergantungan akan barang impor. Salah satu cara yang bakal ditempuh ialah melakukan sejumlah akuisisi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sejumlah inisiatif yang sedang disiapkan antar lain akuisisi peternakan, tambang fosfat dan penambangan garam. “Inisiatif ini merupakan bagian dari 88 proyek strategis kami yang akan dilaksanakan dari 2021 hingga 2023 untuk meningkatkan rantai pasok, pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di 2045.

Pembangunan pusat ekonomi digital Nongsa D-Town di Batam, Kepulauan Riau, ditargetkan selesai pada 2023. Kawasan yang akan dijadikan markas startup di Indonesia itu diharapkan bisa menyerap 8.000 tenaga kerja digital.

Nongsa D-Town yang dibangun atas kerjasama Citramas Group dan Sinar Mas Land merupakan perluasan dari Nongsa Digital Park yang diresmikan oleh Menlu RI dan Menlu Singapura pada tahun 2018 lalu. Nongsa D-Park adalah rumah bagi 1.000 pekerja digital dari 100 perusahaan multinasional.

Pembangunan Nongsa D-Town diresmikan secara online oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (2/3/2021). Keberadaan Nongsa D-Town, menurut dia, akan menjadi jembatan digital yang berperan penting dalam menghubungkan Singapura dengan pusat pertumbuhan lainnya di Indonesia.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura Chan Chun Sing juga memberikan pernyataan pada peresmian tersebut. Ia berharap Nongsa D-Town dapat memudahkan talenta digital muda Indonesia untuk mengakses peluang kerja di perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Perusahaan teknologi di Singapura akan lebih mudah mendapatkan talenta unggul dari Indonesia.

Upaya kerjasama antara Indonesia dan Singapura di Batam didirikan pada tahun 1973, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan, pembangunan Nongsa D-Park merupakan upaya kedua negara untuk mewujudkan impian lamanya, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman, yaitu teknologi digital.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan, pilihan Batam menjadi jembatan ekonomi digital cukup beralasan. Pulau yang berjarak 40 menit perjalanan laut dari Singapura ini memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk listrik, air dan jalan raya. Apalagi, beberapa pusat data milik pemerintah dan swasta ada di Batam.

Jakarta - Bukalapak, salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia, dikabarkan tengah menjajaki rencana pencatatan saham (listing) di Bursa Saham Amerika Serikat (AS) melalui skema special purpose acquisition company (SPAC). Penggabungan usaha atau merger antara Bukalapak dan SPAC diperkirakan bakal menghasilkan valuasi sebesar US$ 4-5 miliar. Bukalapak sedang berdiskusi dengan sejumlah bank investasi untuk melancarkan aksi korporasi tersebut. Perseroan masih dalam tahap pembicaraan awal dengan beberapa SPAC atau yang populer disebut blank check company. 

Bukalapak didirikan pada 2010 dan telah masuk kelompok perusahaan rintisan (start-up) teknologi dengan valuasi lebih dari US$ 1 miliar atau disebut unicorn. Sebagai market place, Bukalapak telah menjaring 13,5 juta penjual online dan 100 juta pengguna. Penjajakan merger Bukalapak dengan SPAC ini menambah daftar rencana serupa yang melibatkan unicorn Indonesia, termasuk Tokopedia dan Traveloka. Bahkan, PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) juga dikabarkan mempertimbangkan merger anak usahanya, Vision+ dengan Malacca Straits Acquisitions Co Ltd.

(Oleh - IDS)

Pemerintah menetapkan objek reinvestasi hasil dividen bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk mendapatkan insentif tersebut, para investor yang merupakan wajib pajak penerima deviden, mesti menanamkan modalnya kembali sebanyak 30% dari nilai dividen yang mereka dapat ke dalam sejumlah instrumen investasi yang sudah ditentukan.

Instrumen investasi yang ditetapkan Menkeu; Pertama, surat utang dan sukuk yang diterbitkan negara, korporasi, dan lembaga pembiayaan. Kedua, investasi pada bank persepsi, bisa juga investasi infrastruktur lewat kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ketiga, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat juga penyertaan modal di perusahaan anyar atau yang sudah berdiri dan investasi lainnya.

Pemerintah secara resmi memberlakukan insentif fiskal berupa relaksasi pajak untuk sektor properti dan otomotif mulai awal Maret 2021. Setelah kedua sektor tersebut, pemerintah juga menyiapkan insentif ke bisnis hotel, restoran dan kafe (horeka).

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyambut positif rencana pemberian insentif untuk sektor hotel dan restoran. Sebab, sejak pandemi Covid-19, bisnis horeka paling terkena dampaknya. Bahkan, memasuki tahun 2021, belum ada sinyal bahwa sektor hotel dan restoran akan membaik.

Apalagi di kuartal l-2020 umumnya dikenal sebagai periode low season. "Sektor pariwisata sangat bergantung pada interaksi dan pergerakan orang. Adanya pembatasan kegiatan berpengaruh pada sektor tersebut dan berimbas pula ke industri horeka, ungkap dia, Selasa (2/3).

Di samping itu, PHRI berharap adanya insentif fiskal berupa relaksasi kembali pajak penghasilan (PPh) 25. Saat ini, adanya diskon angsuran PPh 25 sebesar 30% setiap bulan dinilai belum efektif lantaran mayoritas pelaku usaha pariwisata, termasuk pebisnis hotel dan restoran mencatatkan kerugian.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Eddy Sutanto berpendapat, saat ini pengusaha restoran dan kafe sangat memerlukan insentif dalam bentuk dana untuk memastikan pembayaran kepada para karyawannya.

Awal pekan ini, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 21/2021 yang berisi insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk harga rumah tapak dan rumah susun hingga Rp 5 miliar. Perinciannya, insentif 100% PPN untuk harga properti di bawah Rp 2 miliar, serta 50% PPN untuk harga properti di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Ada sejumlah kriteria lain untuk meraih insentif tersebut. Syarat itu di antaranya produk rumah tapak dan rumah susun tersebut merupakan produk baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Berdasarkan catatan KONTAN, sejumlah emiten properti memiliki persediaan yang nilainya cukup besar. Mereka antara lain PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT PP Properti Tbk (PPRO), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) serta PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).

Head of Research & Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus berpendapat, insentif untuk rumah siap huni terbilang lazim dan pilihan kebijakan yang logis. Meski ada batasan periode insentif hingga Agustus 2021, dia menilai insentif ini membawa prospek positif di tengah pemulihan ekonomi.