Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kejaksaan Negeri Batam selaku eksekutor melaksanakan penenggelaman 10 kapal pelaku fishing yang telah memeroleh putusan tetap pengadilan.

Pit Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar menegaskan eksekusi putusan pengadilan ini merupakan bentuk komitmen pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut dipaparkan, kesepuluh kapal yang ditenggelamkan tersebut terdiri dari delapan kapal berbendera Vietnam dan dua kapal berbendera Malaysia.

Selain itu, Antam juga menegaskan bahwa KKP terus melakukan penertiban tegas terhadap kapal ikan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras melalui Perum Bulog untuk menjaga stok. Rencana ini dinilai memukul petani yang tengah memasuki panen raya musim tanam rendeng 2020/2021 dan kecenderungan harga gabah yang makin turun.

Dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah mengupayakan impor beras 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Bulog. Target penyerapan Bulog sepanjang Maret-Mei 2021 mencapai 900.000 ton dan Juni-September 2021 sebanyak 500.000 ton.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan, impor tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas. Tujuannya menjaga stok cadangan Bulog. Kendati demikian, dia tidak menyampaikan waktu realisasi, asal negara impor, beserta harganya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau 14,54 juta ton setara beras.

Selain potensi kenaikan produksi di periode Januari-April 2021, harga gabah di tingkat petani berpotensi makin turun. Hasil survei BPS menyebutkan, harga gabah di tingkat petani turun dari Rp 4.921 per kilogram (kg) kering panen (GKP) pada Januari 2021 menjadi Rp 4.758 per kg GKP pada Februari 2021.

Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Zainal Arifin Fuad berpendapat, langkah impor ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berpihak pada petani.

Tekanan penerimaan pajak mencuatkan kabar bahwa pemerintah akan kembali menggelar program pengampunan pajak alias tax amnesty, seperti yang pernah dijalankan 2016 kembali berhembus.

Informasi yang didapat KONTAN, tax amnesty jilid II dilatarbelakangi oleh penerimaan pajak yang terus loyo dalam beberapa tahun terakhir.

Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 sebesar Rp 1.070 triliun, hanya 89,3% dari outlook yang sebesar Rp 1.198,8 triliun. Alhasil, terdapat shortfall Rp 128,8 triliun.

Sementara, outlook penerimaan pajak 2021 mencapai Rp 1.229,6 triliun. Jika pemulihan ekonomi berjalan lambat, otomatis target setoran pajak ini semakin sulit dicapai.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku, dirinya sempat mendengar wacana tax amnesty jilid II. Hariyadi setuju jika pemerintah memberikan pengampunan pajak kembali di tahun ini. Tetapi ia memperkirakan partisipan tak sebanyak tax amnesty tahun 2016-2017 lalu.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, wajib pajak orang pribadi punya potensi penerimaan tax amnesty besar. Terutama, orang kaya yang menyimpan hartanya di luar negeri dan orang pribadi yang bergelur di dunia digital, seperti pelaku bisnis rintisan, youtuber, hingga influencer.

Jakarta - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah proyek pembangunan sektor transportasi yang berpotensi dikerjasamakan dengan Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA). Menhub mengatakan, sejumlah proyek yang disiapkan Kemenhub antara lain pembangunan jalur kereta api (KA) loopline di Jakarta, light rail transit (LRT) maupun mass rapid transit (MRT) di beberapa kota seperti Bali, Medan, Badung, Makassar, dan Surabaya, serta bandara dan pelabuhan di sejumlah daerah.

Saat ini, model pembiayaan lewat kerja sama dengan INA masih belum familiar. Namun, potensinya sangat luar biasa karena menggabungkan dana lokal dan luar negeri dengan perkiraan total mencapai Rp 300 triliun. Jika dilihat dari sisi investor asing, lahirnya INA akan memberikan kepastian dan mencegah kemungkinan kesalahan informasi yang akan menimbulkan kesan mahal dalam berinvestasi di Indonesia. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) mendesak pemerintah untuk mengawasi impor baja melalui Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Kepulauan Riau. Sejak 2015, impor di Kawasan Perdagangan Bebas Batam terus naik, yang dapat semakin naik sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2021 pada Februari 2021, yang merupakan peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja. Hal ini menjadi kekhawatiran para pelaku industri baja di Indonesia, terutama produsen baja untuk galangan kapal.

Impor baja, khususnya produk pelat yang membanjiri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) Batam terjadi akibat pembebasan bea masuk, di mana di dalamnya termasuk bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI), bea masuk pengamanan perdagangan (BMTP) dan bea masuk pembalasan. DUmping adalah praktik yang tidak diperbolehkan oleh hukum dagang internasional. Masuknya baja impor ke Kawasan Bebas Batam harus tetap diawasi agar tidak keluar produknya untuk kembali dijual di wilayah Indonesia.

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) bersama dengan lembaga kliring Indonesia Clearing House (ICH) telah menyelesaikan seluruh persyaratan sebagai lembaga yang menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi aset kripto di Indonesia kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Research and Development Manager ICDX Jericho Biere menyampaikan, perdagangan aset kripto Indonesia berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi perhatian adalah penjaminan transaksi aset kripto. Untuk keamanan data informasi, masing-masing pedagang aset kripto diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang terjadi kepada ICDX dan ICH.

Selain itu, lembaga kliring ICH akan mengawasi aset kepemilikan yang disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto serta perputaran dana nasabah yang tersimpan pada bank penyimpan dana aset kripto. Untuk itu, ICDX dan ICH merencanakan mitigasi risiko terstruktur dengan mekanisme pelaporan transaksi real-time di bursa dengan beberapa lapisan verifikasi dan penjaminan transaksi dengan analisis yang komprehensif.

ICDX dan ICH, menurut dia, tengah melaksanakan diskusi dan sosialisasi dengan para pedagang aset kripto terdaftar di Indonesia untuk dapat menyamakan visi terkait pengembangan perdagangan aset kripto serta keamanan transaksi dan penyimpanan aset kripto. Diskusi dan sosialisasi ini akan dilakukan secara berkala agar ekosistem perdagangan aset kripto yang terpadu dapat menjadi sarana transaksi yang kredibel dan aman

(Oleh - HR1)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat pungutan jasa Rp 700 per gros ton (GT) dari setiap kapal yang labuh jangkar di perairan dalam jarak 0-12 mil dari pantai. Dalam sehari, sedikitnya 1 juta GT bobot kapal yang parkir di enam titik labuh jangkar di Kepri. Artinya, Pemprov Kepri bisa mendapat Rp 700 juta per hari atau Rp 200 miliar per tahun.

Pada acara pungutan jasa labuh jangkar perdana itu, dalam sehari, Pemprov Kepri mendapat Rp 389 juta hanya dari satu titik labuh jangkar di perairan Galang. Ada lima titik labuh jangkar lain, yaitu di Pulau Nipah (Batam), Batu Ampar (Batam), Kabil (Batam), Tanjung Berakit (Bintan), dan terakhir di perairan sekitar Kabupaten Karimun.

Berdasarkan data Pemprov Kepri, dalam sehari ada sekitar 1 juta GT kapal parkir di enam titik tersebut. Ansar menargetkan pemprov dapat minimal Rp 700 juta per hari atau Rp 200 miliar per tahun. Itu dapat dicapai mengingat lokasi Kepri strategis di Selat Malaka.

Gubernur Ansar menambahkan, Pemprov Kepri sedang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyediakan terminal logistik dan bahan bakar pemasok kebutuhan kapal-kapal. Lokasinya direncanakan di tengah-tengah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, antara Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna. Itu diharapkan bisa memaksimalkan potensi kelautan Kepri yang selama ini terabaikan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Kepri Lagat Parroha menilai, Pemprov Kepri perlu segera menciptakan sistem pengawasan yang transparan untuk mengantisipasi potensi penyelewengan pendapatan daerah dari aktivitas labuh jangkar bernilai fantastis itu.

Serangkaian strategi diramu oleh emiten unggas pada 2021 di tengah ekspektasi perbaikan kondisi daya beli dan kinerja tahun ini.

Tekanan yang dihadapi emiten unggas pada 2020 tecermin dari kinerja keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020, JPFA membukukan penurunan pendapatan 4,9% year-on-year (yoy) dari Rp38,87 triliun pada 2019 menjadi Rp36,96 triliun.

Penurunan itu dipicu oleh penjualan neto segmen pakan ternak yang merosot 19,99% yoy menjadi Rp10,83 triliun. Kendati demikian, penjualan peternakan komersial tumbuh 15,86% yoy menjadi Rp13,36 triliun pada 2020.

Emma A. Fauni, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menuturkan kinerja JPFA pada kuartal IV/2020 menunjukkan adanya perbaikan. Pasalnya, laba pada periode tersebut yang mencapai Rp666 miliar mencerminkan kenaikan 546,1% secara kuartalan.

Kuatnya pertumbuhan kinerja JPFA pada kuartal IV/2020, lanjut Emma, disebabkan oleh peningkatan segmen day old chick (DOC) serta pemulihan segmen peternakan komersial dan akuakultur.

PT Widodo Makmur Unggas Tbk., sebelumnya, telah merampungkan pembangunan rumah potong ayam (RPA) dengan kapasitas produksi 12.000 ekor per jam yang menelan investasi Rp600 miliar.

Ali Mas’adi, Direktur Utama Widodo Makmur Unggas, mengatakan RPA baru yang terletak di Wonogiri itu diproyeksi mampu memotong 50,4 juta ekor ayam per tahun. Dengan demikian, emiten berkode saham WMUU itu siap untuk mendorong produksi menjadi 119.740 ton pada 2021.

Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio mengatakan emiten unggas memang mengalami masa yang cukup menyulitkan akibat penurunan daya beli, biaya produksi, tingkat margin, dan pasar yang oversupply.

Lini bisnis pakan ternak dan pembibitan ayam yang turun tajam dinilai bisa menjadi refleksi penurunan minat masyarakat untuk berbisnis pembesaran ayam.

(Oleh - HR1)

Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Januari 2021 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Desember 2020, yaitu dari 748,58 juta dolar AS menjadi 799,21 juta dolar AS atau naik sebesar 6,76%.

Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi dalam live streaming , Senin (1/3). Disebutnya, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar di provinsi ini pada Januari 2021 terhadap Desember 2020 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 67,30 juta dolar AS 0 (23,72%).

Ia merinci, ekspor ke Amerika Serikat pada Januari 2021 yang terbesar yaitu 81,84 juta dolar AS diikuti Tiongkok sebesar 69,76 juta dolar AS dan India sebesar 63,19 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 26,88%, ungkapnya.

Pemerintah tengah berupaya mengatasi ketergantungan akan barang impor. Salah satu cara yang bakal ditempuh ialah melakukan sejumlah akuisisi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sejumlah inisiatif yang sedang disiapkan antar lain akuisisi peternakan, tambang fosfat dan penambangan garam. “Inisiatif ini merupakan bagian dari 88 proyek strategis kami yang akan dilaksanakan dari 2021 hingga 2023 untuk meningkatkan rantai pasok, pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di 2045.