Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut II dan Kantor Pelayanan Pajak ( KPP) Pratama Pematangsiantar, telah membebaskan H sandera pajak dari Lapas Kelas II A Pematangsiantar, pada Senin (1/3), pukul 19.00 WIB, setelah melunasi hutang pajak Rp 4,4 miliar.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Mukhammad Faisal Artjan, mengungkapkan hal tersebut ,dalam siaran persnya , yang diterima SIB, Selasa (2/3).

Pembebasan sandera pajak tersebut dihadiri oleh Plh KPP Pratama Pematangsiantar Mukhammad Faisal Artjan , Plh Kepala Bidang Pemeriksaaan, Penagihan , Intelijen dan Penyidikan Sri Hartiwiek, Tim Seksi Penagihan Kanwil DJP Sumut II , KPP Pratama Pematangsiantar dan dua orang perwakilan keluarga pihak sandera pajak.

Namun demikian, tindakan penegakan hukum, berupa tindakan penagihan hingga penyanderaan, merupakan upaya terakhir, yang harus dilakukan, untuk menjamin rasa keadilan bagi wajib pajak, yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

JAKARTA – PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) memastikan bursa kripto pertama di Indonesia, Digital Future Exchange (DFX), beroperasi mulai kuartal III-2021. Bursa yang akan memperdagangkan aset kripto, seperti Bitcoin, Doge, dan Litecoin itu merupakan hasil kolaborasi BBJ dengan 11 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

“Kehadiran DFX akan memberikan banyak pilihan investasi bagi masyarakat dan turut memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional,” kata Direktur Utama BBJ atau Jakarta Future Exchange (JFX), Stephanus Paulus Lumintang saat berkunjung secara virtual ke redaksi BeritaSatu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Senin (1/3). Paulus Lumintang menjelaskan, BBJ berkolaborasi dengan 11 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti. Dari 11 perusahaan, empat di antaranya merupakan perusahaan berstatus penanaman modal asing (PMA), yakni PT Indodax Nasional Indonesia, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Zipmex Exchange Indonesia, dan PT Pintu Kemana Saja.

229 Aset Kripto

Kementerian Per dagangan (Kemendag) melalui Bappebti, menyatakan akan terus meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital atau aset kripto. Salah satunya melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Menurut Kepala Bappebti, Sidharta Utama, peraturan tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi persaingan global dalam era ekonomi digital.

Sejak awal 2020, harga Bitcoin meningkat sekitar 570%. Harga 1 bitcoin pada awal 2020 tercatat US$ 8.440, kemudian pada akhir 2020 melonjak menjadi US$ 29.000, dan pada Februari 2021 melesat menjadi US$ 53.000 per Btc. Alhasil, pamor Bitcoin terus meningkat, mendominasi transaksi aset kripto sebagai salah satu pilihan investasi. 

Rekor Tertinggi 

Di sisi lain, Direktur Utama BBJ/ JFX, Stephanus Paulus Lumintang menjelaskan, pihaknya menaikkan target transaksi tahun ini, dari 10 juta lot menjadi 11,1 juta lot.  Berdasarkan data BBJ, tahun lalu, total transaksi di BBJ mencapai 9,43 juta lot. Dari jumlah itu, 7,75 juta lot berasal dari transaksi bilateral, sisanya 1,68 juta lot berasal dari transaksi multilateral. Padahal, tahun lalu, BBJ menargetkan transaksi 8,25 juta lot, dengan rincian 6,50 juta lot dari transaksi bilateral dan 1,75 juta lot berasal dari transaksi multilateral

Pajak Final 

Stephanus Paulus Lumintang mengemukakan, untuk meningkatkan perdagangan komoditi primer di Tanah Air, langkah tepat yang dapat ditempuh pemerintah adalah memberlakukan pajak final dengan tarif lebih terjangkau terhadap perdagangan berjangka komoditi melalui bursa berjangka

(Oleh - HR1)

New York - Citigroup memandang bitcoin saat ini sedang berada di titik yanng menentukan dan suatu hari dapat menjadi pilihan mata uang untuk perdagangan internasional. Setelah perusahaan-perusahaan global seperti Tesla and PayPal merengkuhnya dan sejumlah bank sentral mulai mempelajari penerbitan mata uang digitalnya masing-masing. 

Pandangan lembaga-lembaga keuangan besar terhadap bitcoin sudah berubah. Banyak bank yang selama ini mengesampingkan aset digital. karena dianggap tidak memiliki nilai intrinsik dan gembar-gembor yang melingkupinya disamakan dengan kehebihan bunga tulip pada abad 17. Tapi lonjakan harga bitcoin dalam beberapa bulan terakhir dan terus naik membuat para pemain besar di Wall Street untuk melirik mata uang digital ini. BNY Mellon selaku bank tertua di AS bulan lalu mengumumkan akan menawarkan jasa kustodian untuk bitcoin dan mata uang digital lainnya. Sedangkan JPMorgan menyatakan tengah mempertimbangkan secara serius bitcoin.  

(Oleh - IDS)

Jelang setahun pascapengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia, perekonomian nasional telah banyak merespons tekanan yang diakibatkan pandemi. Di tengah berbagai ketidakstabilan yang terjadi, ekonomi digital mencatatkan anomali. Pertama, kinerjanya yang tumbuh positif selama pandemic. 

Dalam E-Conomy Report South East Asia 2020 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company (2020) tercatat bahwa terdapat peningkatan se besar 37% konsumen pengguna ekonomi digital. Dalam rilis yang sama, Indonesia tercatat sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking, yaitu sebesar 44% selama 2020, setelah Vietnam sebesar 73%, sedangkan Filipina sebesar 43%. 

Lebih spesifik, berkaitan dengan uang elektronik, perbankan digital dan transaksi e-commerce tumbuh pesat selama pandemi. Bank Indonesia (BI) mencatat pada 2020 uang elektronik tumbuh 32,3% year on year (yoy), vo lume transaksi digital banking meningkat 41,53% (yoy) de ngan nilai transaksi tumbuh se besar 19,1% (yoy), serta transaksi e-commerce meningkat 33,2% (yoy).

Kinerja Respons Kebijakan Fiskal dan Moneter 

Secara statistik, berbagai langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia sudah sesuai dengan berbagai formula yang dilakukan berbagai Negara di dunia. Ekonom Harvard University, Kenneth Rogof f, me nyampaikan bahwa sebagian besar negara berkembang (emer ging markets) dan Negara maju melakukan stimulus fiskal dalam bentuk belanja pemerin tah dan insentif pajak masing-masing di atas 4% dan 13% dari produk domestik bruto (PDB).

Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah tercatat sebesar Rp 695,2 triliun pada 2020 yang senilai 4,3% pendapatan domestik bruto yang dilakukan melalui bantuan kesehatan, jarring pengamanan sosial, dan dukungan ekonomi. Pada 2021 Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 699,4 triliun dana untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Di samping itu, Bank Indonesia (BI) sebagai punggawa sektor moneter juga turut berperan dengan quantitative easing sejumlah Rp 740 triliun hingga Februari 2021 atau 4,8% dari PDB.

Optimalisasi Elektronifikasi dan Pajak Transaksi Digital 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah realisasi dana anggaran pemulihan ekonomi yang masih rendah. Realisasi anggaran PEN di daerah masih rendah. Di tingkat nasional realisasi anggaran PEN 2020 berdasarkan data terbaru (November 2020) mencapai 83,4% dari anggaran 2020 sebesar Rp 695,2 triliun. Bila diuraikan lebih lan jut, kendala pencairan dana me rupakan salah satu faktor peng hambat realisasi tersebut. Keterbatasan mobilitas yang tidak diikuti dengan penyederhanaan prosedur pencairan dana menjadi salah satu penyebab penyerapan yang belum optimal.

Dalam situasi ini, peran ekonomi digital perlu digali secara makin mendalam. Per tama, se bagai pengungkit realisasi ang garan pemerintah melalui berbagai mekanisme elektronifikasi.  Kedua, kemajuan ekonomi digital memiliki potensi peningkatan penerimaan pajak. Kementerian Keuangan memrediksikan potensi pajak atas per dagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 10,4 triliun dengan menggunakan dasar data transaksi pada 2017.


(Oleh - HR1)

Tambah lagi pemain di bisnis gadai. PT Dwitunggal Prima Pegadai baru saja mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemberian izin tersebut sudah sesuai dengan keputusan dewan komisioner nomor KEP-17/NB.1/2021 pada 15 Februari 2021.

Setelah mengantongi izin usaha, perusahaan ini wajib menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan praktik usaha yang sehat serta mengacu pada perundang - undangan yang berlaku.

Sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, perusahaan wajib mencantumkan keterangan atau informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan mulai dari nama atau logo perusahaan.

Aturan pembukaan investasi industri minuman keras ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal. Investor yang ingin berinvestasi di industri minuman beralkohol di Indonesia di buka untuk empat daerah Yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.

Padahal industri minuman alkohol ini diharamkan oleh Perpres Nomor 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Tiga jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ada Perpres 10/2021, sebelumnya masuk di daftar negatif investasi (DNI).

Kebijakan pemerintah ini mendapatkan penolakan keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sekretaris Jenderal PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini, Senin (1/3) menyatakan “Sikap NU tidak berubah sejak 2013, saat pertama kali aturan ini digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PBNU tetap menolak investasi minuman keras dibebaskan. Sebab Indonesia ini bukan negara sekuler,” katanya.

Ekonom Indef Bhinma Yudhistira menyarankan pemerintah sebaiknya fokus mengundang investasi sektor agribisnis. Lagipula membuka pintu investasi bagi minuman haram itu bisa membuat citra Indonesia di industri halal dipertanyakan.

Ambruknya perjalanan internasional tahun lalu mewakili perkiraan kerugian 1,3 triliun dollar AS dalam pendapatan ekspor. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), angka itu lebih dari 11 kali kerugian yang tercatat selama krisis ekonomi global tahun 2009.

Khusus di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2020 hanya 4,022 juta kunjungan atau turun 75,03 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 16,1 juta kunjungan.

Sepanjang tahun lalu, selain transportasi yang terkontraksi 15,04 persen, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh minus 10,22 persen. Di Indonesia, keduanya menjadi sektor yang paling terdampak oleh pandemi seiring dengan pembatasan pergerakan masyarakat guna menekan penyebaran virus.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, fokus pemerintah pada tahun 2021 ini adalah menjaga agar pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) tidak mengalami kehancuran permanen.

Pada tahun 2021, pemerintah mengusulkan anggaran Rp 9,4 triliun untuk sektor pariwisata. Adapun anggaran dana hibah pariwisata Rp 2,7 triliun sampai Rp 3,7 triliun, sedikit naik dari alokasi pada 2020 sebesar Rp 3,3 triliun. Pasca-dugaan korupsi dana hibah di daerah, pemerintah akan mengevaluasi tata kelola penyalurannya lewat pembenahan pendataan.

Daerah lain yang ditargetkan menjadi destinasi pariwisata prioritas adalah Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai.

Terkait arah pariwisata ke depan, Sandiaga membenarkan, pandemi akan menjadi titik balik dalam mengubah industri pariwisata yang lebih baik. Saat ini, pemerintah sedang membahas pengembangan wisata sehat (wellness tourism), seperti kegiatan yoga dan meditasi serta wisata spiritualitas untuk mencari ketenangan diri. Pemerintah sedang mendorong program rumah kedua (second home) melalui pemberlakuan visa jangka panjang hingga lima tahun.

Bisnis, PADANG — Luas panen padi di Sumatra Barat sepanjang tahun 2020 me-nyusut 16.000 hektare (ha) sehingga mengalami penu-runan produksi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat Herum Fajarwati menjelaskan melihat pada luas panen padi pada 2020 sebesar 295.660 ha atau turun 5,14% diban-dingkan dengan 2019 yang mencapai 311.670 ha.

“Penyebab penurunan luas panen padi itu karena ada pergeseran puncak panen padi di tahun 2020 itu,” katanya, Senin (1/3).

Sementara itu, luas panen padi pada Januari 2021 men-capai 23.990 ha dan potensi panen sepanjang Februari—April 2021 diperkirakan seluas 94.110 ha.Total potensi luas panen padi pada subround Januari—April 2021 mencapai 118.110 ha atau mengalami kenaikan 6,81% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya  sebesar 110.580 ha

Untuk potensi produksi padi pada subround Januari—Ap-ril 2021 diperkirakan sebesar 515.150 ton GKG atau me-ningkat 7,52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 512.600 ton GKG.Sementara itu, melihat pada produksi padi di Sumbar se-panjang Januari—Desember 2020 sekitar 1.387 juta ton GKG atau turun 6,45%jika dibandingkan dengan 2019 sebesar 1.493 juta ton GKG

(Oleh - HR1)

Bisnis, Denpasar - Sektor hotel dan restoran paling diminati oleh investor untuk menanamkan modalnya di Bali selama 2020. Meskipun pariwisata terdampak pandemi, porsi investasi sektor tersebut mencapai 52% pada penanaman modal asing dan 45% pada penanaman modal dalam negeri. Pulau Dewata masih menarik bagi investor dikarenakan investor dinilai masih optimistis terhadap pertumbuhan sektor pariwisata di Bali di tengah pandemi Covid-19. 

Investor masih memiliki kepercayaan bahwa pariwisata Bali bisa bangkit kembali. Investor juga mungkin belum berani untuk mengalihkan investasi ke sektor lainnya seperti pertanian maupun ekonomi kreatif. Apalagi, investasi pada hotel dan restoran pada masa pandemi dinilai menguntungkan karena harga penjualan properti di sektor tersebut menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

Bali masih memiliki potensi besar untuk mendapatkan investasi sektor hotel dan restoran meskipun kondisi pandemi Covid-19 masih berlanjut. Investasi merupakan keputusan jangka panjang sehingga kondisi pandemi yang terjadi saat ini tidak menjadi satu-satunya acuan keputusan investor. Hasil investasi akan nampak pada satu hingga dua tahun ke depan sehingga jika investor tetap melakukan investasi saat ini, akan digunakan sebagai langkah menyongsong kondisi pariwisata pada 2024-2025 mendatang. Apalagi, investor lebih untung jika melakukan investasi di tengah perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kondisi normal

(Oleh - IDS)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sedikitnya ada tiga perusahaan Jepang yang akan merelokasi pabriknya dari Cina ke Indonesia. Ketiga perusahaan yang bakal melakukan relokasi pabrik itu adalah Panasonic Manufacturing dengan nilai investasi US$ 30 juta, Denso (US$ 138 juta), dan Sagami Indonesia (US$ 50 juta).

Tiga perusahaan itu adalah bagian dari tujuh perusahaan multinasional yang berencana memindahkan pabriknya dari Cina ke Indonesia. Total investasi yang bakal digelontorkan mencapai US$ 118 juta atau setara dengan Rp 1,7 triliun (asumsi kurs Rp 14.290 per dolar AS).

Pemerintah, menurut Agus, juga mendorong agar para pelaku industri Jepang dapat aktif berinvestasi di Indonesia. Apalagi, Pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan izin dan berbagai insentif yang menarik. Pada 2019, nilai investasi Jepang di Indonesia sebesar US$ 4,31 miliar.

Adapun salah satu perusahaan besar asal Negeri Sakura, Toyota Group menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia sebesar US$ 2 miliar. Perusahaan itu berkomitmen mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dengan memproduksi mobil hibrida dan listrik.