Pemerintah terus melebarkan mata untuk mencari sektor usaha yang bisa menghasilkan penerimaan perpajakan. Salah satu yang kini diincar Direktorat jenderal Pajak adalah fintech.

Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa dan PTLL Bonarsius Sipayung mengatakan, tujuan kebijakan pajak ke fintech adalah menyamakan level of playing field di antara jasa keuangan digital dan konvensional.

Para pemain fintech menyatakan, selama ini, penerapan PPh ke lender bersifat selfassessment. CEO Akseleran Ivan Tambunan menyebut setiap tahun fintech memberikan laporan tahunan keseluruhan hasil investasi.

Meski begitu, Ivan menyoroti penerapan PPN atas fintech. la merujuk ke Undang- Undang PPN Pasal 4A ayat 3 huruf, yang menyatakan bahwa jasa keuangan termasuk di dalam jenis jasa usaha yang tidak terkena PPN.

Para pemain memang menyatakan siap membicarakan rencana penerapan pajak ke fintech. Apalagi, memang belum ada aturan turunan yang mengaturnya. Maka, mereka menilai perlu ada diskusi mendalam tetang tata cara pemungutan pajak ini.

Pemerintah ingin membangun banyak kawasan ekonomi khusus (KEK) bagi investor. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Aturan ini turunan dari Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto kepada KONTAN, Kamis (25/2) menjelaskan pertimbangan menerbitkan aturan ini agar meningkatkan masuknya investasi ke Indonesia.

Salah satu poin penting di aturan yang membuat optimistis adalah mengenai kepastian adanya lahan KEK. Dalar beleid yang diundangkan 2 Februari 2021 itu menyebutkan kawasan yang diusulkan menjadi KEK, lahannya harus dikuasai minimal 50% dari rencana KEK.

Sebagai informasi tahun ini pemerintah menetapkan dua KEK baru yakni KEK Lido, Bogor Jawa Barat dan KEK Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), di Gresik Jawa Timur. Enoh menyebut keduanya KEK baru ini telah memenuhi aturan baru seperti pengusul menguasai minimal 50% lahan.

Ada juga aturan yang membolehkan warga negara asing atau badan usaha asing memiliki hunian atau properti di KEK pariwisata. Baik itu yang berdiri sendiri atau dibangun di atas bidang tanah yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak tanah.

PP No 40/2021 juga memangkas pajak transaksi atas tanah dan bangunan. Pada pasal 80 menyebutkan badan usaha dalam transaski pengadaan tanah untuk KEK, baik itu untuk penjualan tanah atau bangunan dalam kawasan KEK termasuk juga untuk transaksi sewa tanah dan bangunan tidak dipungut pajak penghasilan.

Harga minyak mentah terus merangkak naik. Kondisi tersebut mengerek beban produksi di sejumlah sektor industri. Harga minyak WTI kontrak pengiriman April 2021 di Bursa New York, Kamis (25/2) pukul 21.45 WIB, di posisi USS 62,88 per barel. Angka itu sudah menanjak 48% dibandingkan rata-rata harga minyak WTI di sepanjang tahun 2020 senilai US$ 42,37 per barel.

Lembaga keuangan internasional, Goldman Sachs memproyeksikan, harga minyak berpotensi melonjak ke level USS 75 per barel pada kuartal III-2021.

Sejumlah sektor bisnis yang mengandalkan bahan baku minyak dan turunannya ikut tertekan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menjelaskan, pada minggu ketiga Februari 2021 harga rata-rata bahan baku plastik sudah di kisaran US$ 30.000-USS 40.000 per ton, naik dari minggu sebelumnya yang seharga US$ 20.000 per ton.

Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, harga minyak dunia masih berpeluang naik. Di atas kertas, kenaikan harga minyak menguntungkan perusahaan yang berhubungan langsung dengan produksi migas maupun jasa migas. Peluang peningkatan kinerja juga bisa dirasakan emiten yang terlibat dalam rantai distribusi migas.

Kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia memberi berkah bagi pendapatan minyak dan gas (migas) negara. Namun, kenaikan harga minyak dunia ini belum berdampak terhadap penerimaan pajak migas maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA) migas. 

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas pada Januari 2021 sebesar Rp 2,3 triliun atau turun sebesar 19,8% secara tahunan atau year on year (yoy). PNBP SDA migas juga mencatatkan realisasebesar Rp 2,3 triliun, kontraksi 69,8% yoy.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pendapatan migas negara pada Januari 2021 masih tertekan. Ini lantaran harga minyak Januari 2021 masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama Januari 2020.

Berdasarkan sensitivitas APBN 2021 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel akan menambah pendapatan negara sebesar Rp 3,7 triliun hingga Rp 4,5 triliun. Secara terperinci, penerimaan perpajakan naik Rp 1 triliun-Rp 1,1 triliun. Sementara PNBP akan naik Rp 2,7 triliun hingga Rp 3,4 triliun.

Namun di sisi lain, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel, belanja negara juga naik Rp 3,1 triliun hingga senilai Rp 3,6 triliun. Dengan demikian, surplus anggaran bisa naik Rp,6 triliun hingga Rp 0,8 triliun. APBN 2021 mematok asumsi ICP sebesar USS 455 per barel. Pemerintah menargetkan penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas, 2021 masing-masing sebesar dan RP 45,8 triliun dan Rp 75 triliun.

Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I (Persero) menyiapkan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, sebagai the next logistic and supply chain hub atau pusat logistik dan rantai pasok di Indonesia. Badan usaha milik negara (BUMN) tersebut gencar mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi pelabuhan ini. PT Pelindo I tercatat mengelola 15 cabang pelabuhan, delapan kawasan pelabuhan, satu unit usaha, dan lima anak usaha yang berlokasi di empat provinsi di Pulau Sumatra, yang cabang-cabangnya sebagian besar tersebar di jalur Selat Malaka yang merupakan selat tersibuk di dunia.

Terdapat potensi di Pelabuhan Kuala Tanjung yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Selain itu, hinterland Pelabuhan Kuala Tanjung didominasi produk pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berpotensi luas diolah lebih lanjut oleh para pelaku industri. Diharapkan ada industri-industri yang masuk mengolah komoditas di Sumatera. Hal tersebut bertujuan agar growth pelabuhan tersebut menjadi baik. Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki kapasitas 600.000 twenty foot equivalent units (TEUs) per tahun dan siap menarik kedatangan kapal sekelas mother vessel.

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan pembentukan mata uang rupiah digital yang disebut central bank digital currency. Pembentukan mata uang digital ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency, salah satunya Bitcoin.

“Kami dalam proses merumuskan yang disebut central bank digital currency. Dalam konteks ini, kami juga melaku kan kerja sama yang erat de ngan bank sentral lain untuk me nyusun dan mengeluarkan central bank digital currency,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Economic Out look: Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021, Kamis (25/2/2021). 

Bitcoin, salah satu mata uang kripto, menunjukkan fenomena kenaikan harga yang terus melaju. Berdasarkan data Trading Economics, harga satu Bitcoin pada Kamis (25/2/2021) tercatat Rp 723.571.200,00, setelah sempat mencapai angka tertinggi Rp 787.199.433,80 pada Jumat (19/2). Padahal, pada Februari tahun lalu satu Bitcoin masih seharga Rp 120 jutaan.

Secara terpisah, ekonom senior yang juga Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kunco ro berpendapat, keberadaan ma ta uang digital dari BI akan menjadi alternatif alat pembayaran dan instrumen investasi bagi masyarakat. BI bisa mema sukkan mata uang tersebut dalam contestable market yang tetap bisa diatur apabila dijadikan portofolio investasi oleh masyarakat.

Timbul Ketidakstabilan 

Ari menjelaskan, selama ini daya beli masyarakat diukur dari peredaran uang, kartu kredit, dan penggunaan anjungan tunai mandiri (ATM). Dengan adanya Bitcoin maka timbul alat investasi baru, tetapi berisiko. Oleh karena itu, BI bertugas untuk mengatur uang beredar, namun selama ini penggunaan Bitcoin berada di luar kontrol BI.

Sebelumnya, seperti diberitakan Investor Daily pada Kamis (25/2/2021), bank sentral dari Tiongkok, Thailand, Uni Emirat Arab (UEA), dan Hong Kong di laporkan sedang membahas proyek pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang digital. Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) dan Bank of Thailand (BoT) tahun lalu bekerja sama untuk mempelajari aplikasi mata uang digital bank sentral atau central bank digital currencies (CBDC). Kerja sama itu kemudian diperluas dengan melibatkan institut penelitian mata uang digital di bawah People’s Bank of China’s (PBoC) dan bank sentral UEA.

PBoC Bergerak Cepat 

Sementara itu, PBoC sudah bergerak lebih cepat dengan versi dalam negeri dari proyek ini. Tiongkok sudah menguji coba yang disebut sistem pembayaran elektronik dengan mata uang digital. Penggunaan mata uang digital ini masih berfokus untuk pembayaran transaksi di dalam negeri

(Oleh - HR1)

Jakarta - Ruang perkantoran di Ciputra International diborong oleh perusahaan rintisan (start up). Proyek super blok besutan Ciputra Group itu berdiri di atas lahan seluas 7,4 hektare (ha). Perushaan start up melihat opportunity di Ciputra International dengan melihat dua hal yaitu, konsep dan lokasi. Ciputra International yang terletak di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat ini mengintegrasikan kawasan residensial dengan komersial. 

Meski dalam tekanan pandemi Covid-19 penjualan Ciputra International tahun 2020 hingga kini cukup menggembirakan. Konsep pemasaran daring saat ini jadi salah satu kunci penting dalam memasarkan unit apartemen dan office di Ciputra International. Faktor lokasi yang strategis, tentunya menjadi daya tarik bagi konsumen dan juga perusahaan skala nasional untuk menjalankan bisnisnya di Ciputra International.

Ciputra International fokus pada pemasaran tower kedua yaitu San Fransisco yang terdiri atas unit one bedroom dan two bedroom dengan harga mulai dari Rp 1 Miliaran. Sedangkan unit studio yang merupakan unit terkecil sudah terjual habis. Secara lokasi, kebutuhan hunian di kawasan Ciputra International sebagai kawasan bisnis dan perkantoran, dan produk apartemen untuk menopang aktifitasnya. Untuk memanjakan pemilik unit dalam menyewakan unitnya, Ciputra International telah menggandeng aplikasi pemasaran digital yaitu Travelio untuk memudahkan investor dalam menyewakan unit apartemennya.

(Oleh - IDS)

Pengurus KSP3 (Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan) Nias yang merupakan koperasi terbesar di Kepulauan Nias beraudiensi ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut, Rabu (24/2).

Fasarudin Halawa SPd selaku Ketua KSP3 Nias periode 2017-2020, dalam pertemuan itu memaparkan bahwa KSP3 Nias telah memiliki 68 ribu anggota aktif dan memiliki asset Rp600 miliar yang sudah tersebat seluruh Kepulauan Nias mencakup 25 kantor cabang, plus 1 kantor pusat. Jumlah pengurus 11 orang, 5 pengawas, 1 General Manager dan 4 Manager Devisi yang akan membantu pengelolaan koperasi.

“Kita berharap KSP3 Nias ini dapat bersinergi dengan Diskop se-Kepulauan Nias dan diharapkan anggota koperasi bisa mengajak masyarakat lain ikut koperasi sebab koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia dan pelaksanaan koperasi berdasarkan azas kekeluargaan,” tutup Unggul Sitanggang.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani, menyambut baik dan mengapresiasi peningkatan ekspor dalam bentuk hasil olahan sawit.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang cukup besar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sekitar 1,13 persen di tahun 2020. Dua komoditas perkebunan unggulannya adalah karet dan minyak sawit.

Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Banjarmasin memberikan fasilitasi ekspor pada 26,9 ribu ton minyak kelapa sawit Kalsel senilai Rp 386,86 miliar dengan tujuan ekspor dua negara yakni Malaysia dan Ukraina.

Tercatat hingga minggu ke-2 Februari 2021 sebanyak 26,9 ribu ton telah berhasil diekspor ke dua negara, antara lain Malaysia dan Ukraina. Sementara pada periode sama tahun lalu hanya berhasil membukukan 24 ribu ton saja.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, menjelaskan dengan makin meningkatnya kinerja ekspor komoditas unggulan subsektor perkebunan dalam hal ini kelapa sawit dan karet, akan semakin membaik harga di kedua komuditas tersebut.

“Untuk harga TBS dan CPO terus mengalami kenaikan. Pada Februari ini harga CPO di KalSel kami tetapkan sebesar Rp. 9. 413. dan harga TBS tertinggi pada umur 13 tahun sebesar Rp.2.058 dan terendah umur 3 tahun sebesar Rp.1.454,-. Sedangkan Harga karet sendiri pada bulan ini mencapai Rp.21.000 - Rp 21.500 pada K3 100 persen, “ urai Suparmi.

Pemprov Kalsel melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah dialokasikan di Kabupaten Tanahbumbu, Kotabaru, Tanahlaut, Banjar dan Batola.