PT Charoen Pokphand Indonesia melakukan pelepasan ekspor produk olahan unggas Indonesia untuk pertama kalinya ke Qatar dari kantor pusatnya yang berada di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/2).

PT Charoen Pokphand Indonesia bersepakat untuk melakukan ekspor produk olahan unggas minimal sebanyak 21.600 kilogram sepanjang 2021.

Realisasi ekspor produk agro PT Charoen Pokphand Indonesia sudah dipasarkan terhitung sejak 2017. Ketika itu, mereka pertama kali melakukan pengiriman ke Papua Nugini.

Bisnis, Jakarta - Kementrian Perindustrian berambisi memaksimalkan produksi pabrikan gula guna memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi di masyarakat. Tujuan tersebut akan diwujudkan dengan melakukan pembenahan terkait produktivitas gula. Upaya tersebut dimulai dengan merilis Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional. Dengan aturan itu, ada demarkasi yang bertujuan untuk memberi garis antara gula rafinasi untuk industri dan gula tebu untuk konsumsi. 

Langkah lain yang sedang ditempuh saat ini adalah revisi Permenperin No. 10/2017 tentang fasilitas memperoleh bahan baku dalam rangka pembangunan industri gula. Revisi regulasi tersebut dalam rangka percepatan dan pemberian insentif agar ada investasi baru untuk pabrik gula yang terintegrasi dengan tebu. Pemerintah menyadari menjaga produksi kebun agar kapasitas mesin tetap penuh tidak mudah. Oleh karena itu, revisi regulasi pun akan menyasar pada pabrik existing yang saat ini sudah beroperasi dengan lahan tebunya.

Jakarta - Laporan terbaru dari Google menyebutkan bahwa orang Indonesia (RI) semakin bergantung pada internet dan platform digital untuk meningkatkan kualitas hidupnya di tengah pandemi Covid-19. Orang Indonesia ingin meningkatkan kualitas hidupnya, lebih memprioritaskan kesehatan mental, dan mulai menggunakan internet untuk mengedukasi diri terkait sejumlah isu. Penelusuran kesehatan mental pun naik 70% dan self-care naik 45%.

Orang Indonesia mencari berbagai macam cara untuk lebih bisa membantu masyarakat di sekitarnya dan juga lingkungan. Hal ini diikuti dengan kenaikan jumlah penelusuran kata menyumbangkan sebesar 150%. Pandemi Covid-19 telah mengaburkan garis pembatas kehidupan di kantor dan rumah. Orang Indonesia pun harus bekerja sekaligus berperan sebagai orang tua di rumah. Karena itu, penelusuran terkait kegiatan anak di rumah naik 330% dan e-learning naik 180%.

Dengan keterbatasan pilihan hiburan dan rekreasi, orang Indonesia mencari cara lain untuk relaksasi. Hal ini terlihat dari naiknya penelusuran untuk tanaman rumah sebesar 120% dan hewan peliharaan juga ikut naik 95%. Pandemi juga mengingatkan orang Indonesia untuk mempersiapkan masa depan. Hal ini terlihat dari kenaikan penelusuran daftar usaha sebesar 200% dan digital marketing yang juga naik 35%. Para pemilik brand dan pemasar pun perlu mempelajari dan memahami insight terkait perilaku konsumen terebut saat merencanakan strategi dan kampanye pemasaran perusahaan. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah akan melakukan sensus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022 agar bisa memiliki satu basis data UMKM. Selama ini, Kementrian Koperasi dan UKM selalu kesulitan untuk membuat kebijakan karena belum memiliki data tunggal tentang UMKM karena data tentang koperasi dan UMKM berasal dari banyak kementrian/lembaga.

Pemerintah diharapkan bisa memiliki data yang baik sehingga proses transformasi para pelaku usaha mikro dari informal ke formal bisa lebih cepat dilakukan. Dengan adanya satu basis data, pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak baik untuk semua pelaku UMKM. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM selama ini pihaknya kesulitan melakukan perencanaan, pemberdayaan, dan evaluasi untuk pengembangan UMKM. Melalui kerja sama dengan BPS, pihaknya bisa memiliki data pelaku UMKM mulai dari biodata hingga produk yang dijual. Hal ini berimplikasi baik agar Kemenkop UKM memiliki prioritas lebih konkret dalam membuat kebijakan.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi investasi hulu migas pada Januari 2021 mencapai US$ 873,2 juta atau 7,05% dari target tahun ini sebesar US$ 12,38 miliar. Realisasi ini lebih baik dari kondisi Januari 2020 yang hanya sebesar US$ 767,5 juta. Capaian investasi menyusul keberhasilan percepatan penyelesaian dokumen pendukung pelaksanaan program di akhir tahun lalu. Realisasi investasi di Januari lalu guna mendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan.

Dari aspek pengadaan, procurement list 2021 yang telah dirampungkan di akhir tahun lalu mampu mempercepat proses pengadaan terbanyak ada di Januari 2021, sehingga KKKS akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan operasional pengelolaan hulu migas. Investasi hulu migas tahun ini tetap dikawal, termasuk terkait perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Harapan minimnya kendala pengadaan, bisa mendorong penyerapan investasi yang optimal. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) agar rencana kegiatan hulu migas tahun ini dapat terlaksana sesuai rencana.

Realisasi investasi tersebut juga berdampak pada kelancaran proyek-proyek hulu migas . Dari target 12 proyek hulu migas di tahun, dua proyek telah mulai beroperasi di Januari, yakni proyek KLD ONWJ dengan investasi US$ 34 juta dan proyek pasokan gas ke Kilang Balikpapan US$ 27 juta. Di bulan ini, Proyek West Pangkah senilai US$ 46 juta dijadwalkan mulai beroperasi.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Pamor Bitcoin makin meningkat seiring dengan dominasinya daam transaksi aset kripto sebagai salah satu pilihan investasi. Saat ini tercatat 3 juta investor lokal yang terlibat perdagangan aset kripto dengan pangsa pasar yang dikuasai oleh bitcoin. Sebagai aset kripto pertama, menguasai dengan kapitalisasi pasar mencapai US$928 miliar. Berdasarkan riset, pada Januari 2021, Bitcoin menguasai 68% pasar aset kripto, yang kemudian diikuti oleh Ethereum sebesar 13%.

Pada akhir 2020, harga bitcoin melesat hingga US$ 29.000. Kemudian awal 2021, kembali melesat hingga menyentuh US$ 50.000. Banyak pihak memprediksi bitcoin dapat menembus angka US$ 100.000 pada tahun ini. Tetap ada kemungkinan pula pasar berbalik arah. Pentingnya edukasi publik terhadap investasi aset kripto, karena di dalamnya bukan hanya keuntungan tetapi juga ada risikonya. Harga bitcoin yang terus melambung jadi pendorong peningkatan perdagangan aset kripto.

(Oleh - IDS)

Perusahaan Karoseri asal Semarang. Jawa Tengah, Laksana, mengekspor delapan unit bus Legacy SR2 Double Decker ke Bangladesh, Minggu (21/2).

Communication Manager CV Laksana, Candra Dewi mengatakan, ekspor ke Bangladesh menjadi yang pertama pada 2021. “Kemarin dikirim delapan unit ke Bangladesh lewat pengiriman standar biasa pakai kapal dari Pelabuhan Tanjung Priok, “ tutur Candra Dewi yang dikutip Tribunnews, Senin (22/2).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menargetkan perjanjian dagang Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) agar bisa menggenjot nilai ekspor otomotif tahun ini.

Dia berharap Indonesia bisa menjual paling tidak 100.000 unit tambahan ke Negeri Kangguru pada 2021, “Kalau kita bisa jual 100. 000 mobil, maka nilai ekspor bisa kita naikkan dari 6,6 miliar dolar AS pada 2020 menjadi mendekati 10 miliar dolar AS,” katanya.

Ekspansi PT Superior Prima Sukses (SPS) membangun pabrik bata ringan di Sragen, Jawa Tengah (Jateng) mendapat respons positif dari pasar. Meski pabrik baru melakukan uji coba untuk line 1 dalam satu pekan ini, permintaan dari pasar sudah mulai membanjir.

Henrianto, Commercial Director PT SPS, mengatakan, Pabrik Blesscon SPS di Sragen disiapkan menjadi dua lini. Lini pertama, yang saat ini sedang uji coba, ditargetkan bisa operasional penuh di Juni 2021.

Blesscon merupakan brand bata ringan yang selama ini diproduksi di pabrik Mojokerto dan Lamongan. Di dua pabrik ini masing-masing memiliki kapasitas 400.000 m3 dan 700. 000 m3.

Dari produksi tersebut, SPS memilih ekspansi di Sragen untuk menyasar pasar di Jawa Tengah (Jateng) wilayah Soloraya dan sebagian Jateng bagian selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pemerintah telah memperbarui ketentuan pajak masukan, konsinyasi, dan faktur pajak. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2021 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya. Beleid ini mulai berlaku pada 2 Februari 2021.

Dalam aturan relaksasi ini, pemerintah mengatur tiga ketentuan baru dalam hak pengkreditan pajak masukan. Pertama, dapat mengkreditkan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan deemed pajak masukan 80%.

Kedua, pajak masukan tidak dilaporkan di surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT). Apabila ditemukan saat pemeriksaan, hal itu dapat dikreditkan sesuai bukti faktur pajak yang dimiliki.

Ketiga, pajak masukan ditagih dengan ketetapan pajak, dapat dikreditkan sebesar pokok pajak. Sebagai perbandingan, dalam aturan sebelumnya yakni PP Nomor 11/2012, ketiga skema pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko dan perluasan bidang investasi lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat memudahkan iklim usaha. Namun, kemudahan itu perlu diantisipasi dengan pengawasan ketat agar tidak berbalik menjadi bumerang yang merugikan masyarakat dan kepentingan nasional.

Untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia, setiap jenis kegiatan usaha, mengacu pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI), ditakar analisis risikonya, dari tingkat rendah menuju tinggi. Tidak semua jenis kegiatan usaha memerlukan izin dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Senin (22/2/2021), mengatakan, lewat UU Cipta Kerja, ada harapan perbaikan berupa percepatan pelayanan perizinan, kemudahan, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Iklim usaha menjadi lebih kondusif dan mendorong investasi.

Selain perizinan berusaha yang tidak lagi berbasis izin, lewat UU Cipta Kerja, pemerintah juga mengubah konsep investasi dari yang semula berpatok pada daftar negatif investasi (DNI) menjadi bidang usaha prioritas. Berbagai bidang usaha prioritas itu akan diberikan insentif dan kemudahan, baik fiskal maupun nonfiskal.

Iklim usaha perlu dimudahkan, tetapi tetap harus dengan batasan-batasan tertentu yang tidak merugikan masyarakat dan kepentingan nasional. Batasan itu tetap dibutuhkan untuk melindungi ekonomi UMKM dan juga mempertahankan kepentingan nasional.