Indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian yang dirilis Food and Agriculture Organization atau FAO menunjukkan kenaikan dalam sembilan bulan terakhir. Data per Februari 2021 itu menunjukkan kenaikan harga dengan reli terpanjang sejak 2008.

Ekonom FAO, Shirley Mustafa, menyebutkan lonjakan harga antara lain dipengaruhi Cina yang membeli pasokan pangan dalam jumlah besar, cuaca buruk yang mengganggu panen, dan pasokan bahan pangan yang diperketat sejumlah negara.

“Tekanan ini sangat mengkhawatirkan. Harga internasional yang lebih tinggi benar-benar dapat memperburuk kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, terutama untuk beberapa kelompok rentan”, kata Shirley Mustafa, dilansir Bloomberg, Senin (8/3/2021).

Negara berpenghasilan rendah dan yang bergantung pada impor, menurut dia, bakal termasuk yang paling terpengaruh. FAO dalam laporannya menyebutkan kebutuhan impor biji-bijian negara-negara itu diperkirakan di atas rata-rata pada rentang 2020-2021.

Bisnis jasa las di Medan terbilang masih tetap lancar dan aman di masa pandemi Covid-19 ini, misalnya untuk kerja pembuatan jerejak, terali bangunan, rak-rak bunga hingga pengelasan kendaraan di bengkel-bengkel otomotif.

Praktisi bisnis ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) Jeffri Pinem Sin, menyebutkan prospek yang membuat bisnis jasa pengelasan ini bertahan bahkan relatif berkembang adalah karena merupakan kebutuhan primer dan rutin bagi para pebisnis jasa konstruksi, transportasi, industri dan properti, plus sektor terkait lainnya.

Order lainnya adalah jasa las untuk perbaikan mesin atau mekanik kendaraan sebagai pesanan para pengusaha atau pemilik kendaraan pribadi atau angkutan umum. Jasa penyambungan besi-besi cor atau pilar konstruksi sebagai pesanan para kontraktor jasa konstruksi, perbaikan atau modifikasi mesin oleh kalangan usaha industri dan lainnya.

 

Stok bawang putih dalam negeri pada awal Maret mulai terbatas dan diperkirakan akan mengalami kelangkaan pada akhir bulan atau awal April bila impor tidak juga dibuka. Kondisi ini berpotensi mengerek harga bawang putih di pasaran.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto, mengatakan, stok bawang putih yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan, dan stok impor mulai menipis.

Menurutnya, Kementan sudah menerbitkan sejumlah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk antisipasi kekurangan ini, dan kelanjutan proses impor sekarang berada di ranah Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sementara, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mulai merasakan potensi kenaikan harga bawang putih terjadi lagi tahun ini karena keran impor yang selalu telat dibuka oleh Kemendag.

Perum Bulog akan merealisasikan impor daging kerbau sebanyak 80.000 ton. Rencana impor tersebut merupakan penugasan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan izin impor daging sebanyak 100.000 ton. Selain 80.000 ton daging kerbau, pemerintah mengimpor 20.000 ton daging sapi dari Brasil.

Hal itu dilakukan untuk menjaga harga pangan pada puasa dan lebaran tahun 2021 ini. Impor daging akan terbagi menjadi dua jenis yakni daging kerbau dan daging sapi.

 

Pemerintah menghentikan sementara ekspor benih bening lobster. Pembudidaya lobster berharap penghentian ekspor berlaku permanen.

JAKARTA, KOMPAS — Usaha budidaya lobster masyarakat mulai menggeliat seiring dengan penghentian sementara ekspor benih bening lobster. Moratorium ekspor benih perlu ditindaklanjuti dengan menata ulang kebijakan yang mendorong pengembangan budidaya lobster di Tanah Air.

Ekspor benih lobster dihentikan sementara sejak November 2020. Hal ini menindaklanjuti kasus suap perizinan usaha budidaya dan ekspor yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Edhy Prabowo, menjadi tersangka.

Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Amin Abdullah mengatakan, geliat budidaya lobster mulai tumbuh seiring dengan peningkatan pasokan benih lobster kepada pembudidaya. Ketika benih lobster boleh diekspor, pembudidaya kesulitan memperoleh benih karena sebagian besar benih diekspor.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia Rokhmin Dahuri mengatakan, Peraturan Menteri KP No 12/2020 mencoba mengharmoniskan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian lobster. Kebijakan itu mengutamakan budidaya lobster, sedangkan ekspor benih lobster dilakukan dengan persyaratan ketat. Diharapkan tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan negara.

Ia mengakui selama ini pembudidaya mengeluh sulit memperoleh benih lobster karena harganya tinggi. Oleh karena itu, perlu kebijakan agar pemegang kuota ekspor benih bening lobster wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari benih yang diekspor untuk pembudidaya dalam negeri dengan harga jual sesuai kemampuan pembudidaya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam paparan publik KKP melalui Instagram, pekan lalu, menegaskan akan melarang ekspor benih bening lobster yang merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam.

(Oleh - HR1)

Harga minyak mentah terus naik dalam sepekan terakhir hingga mencetak rekor tertinggi sejak pandemi Covid-19.  Mengutip laman Bloomberg, Senin (8/3/2021), harga minyak mentah Brent menyentuh 71,38 dollar AS per barel, sedangkan jenis WTI 67,98 dollar AS per barel.

Harga ini melampaui posisi sebelum pandemi, Januari 2020, yakni 65 dollar AS per barel. Pada masa pandemi, pada April 2020, harga jenis Brent anjlok menjadi 20 dollar AS per barel, sedangkan jenis WTI minus 36 dollar AS per barel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, kenaikan harga minyak juga dipengaruhi penurunan produksi minyak mentah AS yang mencapai 1 juta barel per hari akibat cuaca ekstrem di wilayah Texas.

Pada saat harga minyak dunia anjlok ke 20 dollar AS per barel, Menteri ESDM Arifin Tasrif menekankan, harga minyak mentah dunia masih berpotensi naik. Akibatnya, harga jual bahan bakar minyak saat itu tidak diturunkan.

Usaha budidaya lobster masyarakat mulai menggeliat seiring dengan penghentian sementara ekspor benih bening lobster.

Ekspor benih lobster dihentikan sementara sejak November 2020. Hal ini menindaklanjuti kasus suap perizinan usaha budidaya dan ekspor yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Edhy Prabowo, menjadi tersangka.

Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Amin Abdullah mengatakan, geliat budidaya lobster mulai tumbuh seiring dengan peningkatan pasokan benih lobster kepada pembudidaya.

Peraturan Menteri KP No 12/2020 yang membuka ekspor benih lobster dengan persyaratan wajib budidaya lobster tidak efektif membangkitkan budidaya lobster. Sebaliknya, aturan itu membuat ekspor benih menjadi jorjoran.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia Rokhmin Dahuri mengatakan, Peraturan Menteri KP No 12/2020 mencoba mengharmoniskan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian lobster. Kebijakan itu mengutamakan budidaya lobster, sedangkan ekspor benih lobster dilakukan dengan persyaratan ketat. Diharapkan tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan negara.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam paparan publik KKP melalui Instagram, pekan lalu, menegaskan akan melarang ekspor benih bening lobster yang merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam.

 

Rencana pemerintah memprivatisasi sejumlah perseroan yang memiliki pendapatan kecil perlu disikapi secara selektif dan saksama.

Peneliti BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LMFEBUI), Toto Pranoto, Senin (8/3/2021), mengatakan, swastanisasi perusahaan pelat merah pada dasarnya dapat mendorong BUMN menjadi lebih sehat dan kompetitif. Namun, pelaksanaannya harus ekstra hati-hati agar tidak mengganggu sektor yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan rencana swastanisasi perusahaan pelat merah yang pendapatannya di bawah Rp 50 miliar. Namun, rencana itu masih dalam tahap persiapan karena harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Rencana tersebut masih sejalan dengan rencana pemerintah melakukan restrukturisasi dan perampingan BUMN. Sejauh ini, pemerintah sudah memangkas jumlahnya dari 142 BUMN menjadi 41 BUMN.

Menanggapi rencana privatisasi BUMN, Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Donny Arsal mengatakan, untuk sementara ini, swastanisasi dan merger anak usaha akan sulit dilakukan untuk Jasa Marga dan anak usahanya. Pasalnya, tiap anak usaha pengelola jalan tol sudah terikat dengan konsesi tiap ruas jalan tol.

 

Salah satu negara di kawasan Eropa Barat, Swiss, resmi bersepakat untuk menghapuskan bea masuk produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) asal Indonesia.

Kebijakan pemerintah Swiss setelah menempuh referendum lewat jalur voting oleh masyarakat dan diputuskan di tingkat parlemen Minggu (7/3). Hasilnya, sebanyak 51,7% rakyat Swiss menyetujui perjanjian dagang antara Indonesia dan Swiss.

Presiden Swiss Guy Parmelin bilang, perjanjian perdagangan bebas ini merupakan salah satu dukungan negara Swiss untuk mendorong Indonesia sebagai pengekspor CPO terbesar di dunia. Terlebih, minyak sawit merupakan salah satu bahan baku industri pengolahan di Swiss.

Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi mengapresiasi dibukanya keran ekspor CPO dari Indonesia. la bilang, kesepakatan perdagangan ini menjadi solusi yang saling menguntungkan untuk industri minyak sawit Indonesia dan Swiss.

Sementara itu, Swiss juga mengambil keuntungan atas perjanjian perdagangan tersebut. Sebab, ekspor produk dari Swiss seperti keju, produk farmasi, dan jam tangan akan dibebaskan bea masuk.

Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak dari tiga sektor ekonomi. Tiga sektor ini masih menunjukkan kinerja positif di tengah pandemi Covid-19.

Ketiga sektor ini adalah; pertama, industri makanan dan minuman, termasuk produk sawit, produk makanan kesehatan seperti sarang burung walet, dan pakan ternak.

Kedua, industri farmasi seperti obat, herbal atau tradisional. Ketiga, industri alat kesehatan yakni alat pelindung diri (APD), masker, termasukjuga alat olahraga seperti sepeda.

Selain ketiga sektor ini, Ditjen Pajak juga membidik potensi penerimaan pajak dari hasil analisis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data ini menggambarkan beberapa sektor unggulan pada tiap wilayah provinsi di seluruh Indonesia.

Meskipun secara umum penerimaan dari sektor industri pengolahan per Januari 2021 masih minus 4,27% year on year (yoy). Angka ini sudah membaik dibandingkan dengan kuartal IV-2020 minus 28,76% yoy.

Selain itu, pertumbuhan penerimaan pajak sektor manufaktur pada Februari mengalami pertumbuhan kedua terbaik, setelah sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,28% yoy.