Ekonomi
( 40460 )Tokopedia Cetak Transaksi Produk Kecantikan Naik 2 Kali Lipat
Jakarta - Tokopedia mencatatkan transaksi pada kategori kecantikan mencapai hampir 2 kali lipat menjelang akhir 2020 lalu. AVP of Category Development for FMCG & AMP Long Tail Categories Tokopedia. Pembersih wajah, paket perawatan wajah, serum, masker wajah, dan krim wajah menjadi beberapa produk kecantikan paling laris di Tokopedia. Tingginya antusiasme tersebut melatarbelakangi kehadiran Tokopedia Beauty Dealight.
Program yang berlangsung hingga 5 maret 2021, juga merupakan panggung bagi pegiat usaha, khususnya UMKM lokal di industri kecantikan seperti Gentle Hour dan Maska Indonesia, untuk mempertahankan bisnis terutama di tengah pandemi lewat pemanfaatan teknologi. Gentle Hour merupakan bisnis produk pembersih wajah lokal, memanfaatkan platform digital seperti Tokopedia yang memberikan kontribusi signifikan bagi penjualan.
Maska Indonesia menawarkan sederet pilihan produk skincare berbahan alami. Selain membuat produk semakin dikenal, berbagai kampanye dan fitur TopAds di Tokopedia juga membantu mendorong peningkatan transaksi hampir 2 kali lipat pada September 2020 lalu jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kini setiap pegiat usaha skincare lokal berlomba menawarkan produk berkualitas yang tidak kalah saing dengan produk asing. Penjualan produk skincare lokal pun meningkat.
(Oleh - IDS)
Erick Tohir Berencana Akuisisi Peternakan hingga Ladang Garam di Luar Negeri
Impor masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melakukan sejumlah akuisisi.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sejumlah inisiatif yang sedang disiapkan antar lain akuisisi peternakan, tambang fosfat dan penambangan garam.
“Inisiatif ini merupakan bagian dari 88 proyek strategis kami yang akan dilaksanakan dari 2021 hingga 2023 untuk meningkatkan rantai pasok, pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya.
Menurut Erick, hal tersebut sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di 2045.
Di samping itu, Erick juga mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan di Tanah Air. Erick mengatakan, sudah banyak proyek BUMN yang telah dikerjasamakan dengan swasta. Ia berharap lebih banyak lagi swasta yang terlibat proyek dengan BUMN.
PT PNM Bantu Turunkan Kemiskinan di Sumut
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengapresiasi kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) yang telah melaksanakan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) di Sumut.
Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck, mengatakan, PT PNM tidak hanya melayani pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, dalam program yang dikenal dengan Mekaar, juga mendampingi para nasabah dengan melakukan pemberdayaan agar usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar.
Dikatakan Ijeck, kehadiran PT PNM di Indonesia, khususnya di Sumut juga menjadi salah satu usaha untuk mengurangi angka kemiskinan. Karena, dari apa yang dilakukan PT PNM sangat membantu pemerintah.
Dalam program Mekaar tersebut, dijelaskan Fajriansyah, menargetkan nasabah yang berasal dari keluarga pra sejahtera. Model pembiayaan nasabah tidak dilakukan secara individual, melainkan secara berkelompok. Bentuk pinjamannya pun berada di rentang angka Rp2 juta hingga Rp10 juta
Harga Ayam Turun Akibat Surplus Produksi
Harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak bergerak fluktuatif akibat produksi yang surplus. Kondisi ini turut berpengaruh pada harga daging ayam di pasar.
Berdasarkan data Pinsar Indonesia, perkembangan harga ayam hidup di tingkat peternak dalam lima tahun terakhir cenderung bergerak fluktuatif. Rata-rata harga nasional sepanjang 2021 berkisar antara Rp 19.100-Rp 19.450 per kilogram.
Harga itu berada di batas bawah harga acuan Permendag Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Rp 19.000 per kilogram. Sementara, rata-rata harga eceran daging ayam ras pada Februari 2021 sebesar Rp 33.300 per kilogram, turun 3,2 persen dibandingkan dengan Januari 2021.
BUMN Tak Cukup Hanya Bertahan
Pemerintah saat ini sedang merampingkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk merestrukturisasi dan memangkas perusahaan yang kontribusinya tidak signifikan, baik secara profit maupun peran sosialnya, bagi publik. Langkah ini dinilai tepat.
Dari 142 BUMN, pemerintah telah merampingkan jumlah BUMN menjadi 41 perseroan. Jumlah kluster BUMN yang awalnya sebanyak 27 dikurangi menjadi 12 kluster.
Riset kajian LMFEUI menunjukkan, kontribusi BUMN pada produk domestik bruto (PDB) sebelum pandemi sebenarnya cukup signifikan. Pada 2019, total aset seluruh BUMN berkontribusi sebesar 55,2 persen terhadap PDB yang sebesar Rp 15.834 triliun.
Dari total keseluruhan pendapatan BUMN sebesar Rp 2.456 triliun, sebanyak 78 persen atau Rp 1.913 triliun disumbangkan oleh 20 perusahaan BUMN teratas. Sementara, dari total keseluruhan aset BUMN sebesar Rp 8.739 triliun, sebanyak 86 persen atau Rp 7.542 triliun disumbangkan oleh 20 perusahaan BUMN teratas.
Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury menuturkan, BUMN memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Ada tiga sektor utama yang menjadi prioritas pemerintah, yakni energi, pangan, dan kesehatan.
Dari sektor energi, pemerintah sedang mengembangkan konsorsium industri baterai kendaraan listrik (Indonesia Battery Corporation/Industri Baterai Indonesia), yang akan melibatkan beberapa perusahaan, seperti PT Inalum (Persero), PT Antam Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Diharapkan, holding itu akan mengembangkan investasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga membentuk holding BUMN farmasi. Saat pandemi ini, perseroan farmasi serta rumah sakit dan laboratorium . Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN pangan, yang akan dipimpin oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Lambung Kapal Pencuri Ikan Dilubangi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kejaksaan Negeri Batam selaku eksekutor melaksanakan penenggelaman 10 kapal pelaku fishing yang telah memeroleh putusan tetap pengadilan.
Pit Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar menegaskan eksekusi putusan pengadilan ini merupakan bentuk komitmen pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Lebih lanjut dipaparkan, kesepuluh kapal yang ditenggelamkan tersebut terdiri dari delapan kapal berbendera Vietnam dan dua kapal berbendera Malaysia.
Selain itu, Antam juga menegaskan bahwa KKP terus melakukan penertiban tegas terhadap kapal ikan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan.
Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton
Pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras melalui Perum Bulog untuk menjaga stok. Rencana ini dinilai memukul petani yang tengah memasuki panen raya musim tanam rendeng 2020/2021 dan kecenderungan harga gabah yang makin turun.
Dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah mengupayakan impor beras 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Bulog. Target penyerapan Bulog sepanjang Maret-Mei 2021 mencapai 900.000 ton dan Juni-September 2021 sebanyak 500.000 ton.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan, impor tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas. Tujuannya menjaga stok cadangan Bulog. Kendati demikian, dia tidak menyampaikan waktu realisasi, asal negara impor, beserta harganya.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau 14,54 juta ton setara beras.
Selain potensi kenaikan produksi di periode Januari-April 2021, harga gabah di tingkat petani berpotensi makin turun. Hasil survei BPS menyebutkan, harga gabah di tingkat petani turun dari Rp 4.921 per kilogram (kg) kering panen (GKP) pada Januari 2021 menjadi Rp 4.758 per kg GKP pada Februari 2021.
Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Zainal Arifin Fuad berpendapat, langkah impor ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berpihak pada petani.
Setoran Seret, Kabar Tax Amnesty Jilid II Menguat
Tekanan penerimaan pajak mencuatkan kabar bahwa pemerintah akan kembali menggelar program pengampunan pajak alias tax amnesty, seperti yang pernah dijalankan 2016 kembali berhembus.
Informasi yang didapat KONTAN, tax amnesty jilid II dilatarbelakangi oleh penerimaan pajak yang terus loyo dalam beberapa tahun terakhir.
Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 sebesar Rp 1.070 triliun, hanya 89,3% dari outlook yang sebesar Rp 1.198,8 triliun. Alhasil, terdapat shortfall Rp 128,8 triliun.
Sementara, outlook penerimaan pajak 2021 mencapai Rp 1.229,6 triliun. Jika pemulihan ekonomi berjalan lambat, otomatis target setoran pajak ini semakin sulit dicapai.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku, dirinya sempat mendengar wacana tax amnesty jilid II. Hariyadi setuju jika pemerintah memberikan pengampunan pajak kembali di tahun ini. Tetapi ia memperkirakan partisipan tak sebanyak tax amnesty tahun 2016-2017 lalu.
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, wajib pajak orang pribadi punya potensi penerimaan tax amnesty besar. Terutama, orang kaya yang menyimpan hartanya di luar negeri dan orang pribadi yang bergelur di dunia digital, seperti pelaku bisnis rintisan, youtuber, hingga influencer.
Kemenhub Siapkan Proyek Kerja Sama dengan INA
Jakarta - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah proyek pembangunan sektor transportasi yang berpotensi dikerjasamakan dengan Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA). Menhub mengatakan, sejumlah proyek yang disiapkan Kemenhub antara lain pembangunan jalur kereta api (KA) loopline di Jakarta, light rail transit (LRT) maupun mass rapid transit (MRT) di beberapa kota seperti Bali, Medan, Badung, Makassar, dan Surabaya, serta bandara dan pelabuhan di sejumlah daerah.
Saat ini, model pembiayaan lewat kerja sama dengan INA masih belum familiar. Namun, potensinya sangat luar biasa karena menggabungkan dana lokal dan luar negeri dengan perkiraan total mencapai Rp 300 triliun. Jika dilihat dari sisi investor asing, lahirnya INA akan memberikan kepastian dan mencegah kemungkinan kesalahan informasi yang akan menimbulkan kesan mahal dalam berinvestasi di Indonesia.
(Oleh - IDS)
Pemerintah Didesak Awasi Impor Baja Melalui Batam
Jakarta - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) mendesak pemerintah untuk mengawasi impor baja melalui Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Kepulauan Riau. Sejak 2015, impor di Kawasan Perdagangan Bebas Batam terus naik, yang dapat semakin naik sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2021 pada Februari 2021, yang merupakan peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja. Hal ini menjadi kekhawatiran para pelaku industri baja di Indonesia, terutama produsen baja untuk galangan kapal.
Impor baja, khususnya produk pelat yang membanjiri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) Batam terjadi akibat pembebasan bea masuk, di mana di dalamnya termasuk bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI), bea masuk pengamanan perdagangan (BMTP) dan bea masuk pembalasan. DUmping adalah praktik yang tidak diperbolehkan oleh hukum dagang internasional. Masuknya baja impor ke Kawasan Bebas Batam harus tetap diawasi agar tidak keluar produknya untuk kembali dijual di wilayah Indonesia.
(Oleh - IDS)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









